ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembatasan operasional angkutan berbasis daring di kawasan Bandara Juwata Tarakan serta mengkaji implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Thomas B. Smith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat restriktif, di mana angkutan berbasis daring hanya diizinkan menurunkan penumpang namun dilarang menjemput penumpang di lingkungan bandara. Pengaturan ini belum didukung peraturan teknis tertulis maupun perjanjian kerja sama resmi dengan penyedia layanan, dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap taksi konvensional. Penerapan kebijakan tersebut berdampak negatif pada hak-hak konsumen: terganggunya aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan karena penumpang harus berjalan kaki sejauh 700 meter hingga 1 kilometer keluar kawasan terminal; terbatasnya hak memilih jasa transportasi; kurangnya sosialisasi sehingga hak memperoleh informasi yang benar tidak terpenuhi; serta terabaikannya hak atas harga yang wajar karena tarif taksi bandara jauh lebih mahal. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan belum selaras dengan prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, disarankan agar pengelola bandara menyediakan zona penjemputan khusus, menyusun perjanjian kerja sama yang adil, dan meningkatkan transparansi informasi. Pemerintah daerah diharapkan menerbitkan regulasi yang jelas dan melakukan mediasi, sedangkan Kementerian Perhubungan perlu menyusun petunjuk teknis operasional angkutan berbasis aplikasi di seluruh bandara di Indonesia
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Self declare merupakan salah satu mekanisme dalam penyelenggaraan sertifikasi halal yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk menyatakan sendiri kehalalan produknya untuk memperoleh sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya ditemukan penyalahgunaan pernyataan self declare yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta adanya ketidakpatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik produk yang dapat menggunakan self declare dan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap produk self declare yang disalahgunakan. Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan undang-undang (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa produk yang dapat menggunakan self declare harus berasal dari bahan yang halal, diproses sesuai dengan ketentuan kehalalan, serta tidak termasuk dalam kategori produk berisiko tinggi. Perbuatan pelaku usaha dalam kasus Nabidz Wine memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena mencantumkan pernyataan kehalalan yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya. Penyalahgunaan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen berupa pelanggaran hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai status kehalalan produk. Tidak adanya pembentukan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Daerah agar pengawasan terhadap pelaksanaan self declare berjalan lebih efektif serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam memahami dan mematuhi regulasi self declare.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan kedaluwarsa serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut di Kota Tarakan. Kota Tarakan, yang terletak di Kalimantan Utara, memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, tingginya permintaan pangan dan lemahnya pengawasan menyebabkan banyak produk pangan kedaluwarsa beredar di pasaran, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan kedaluwarsa di Kota Tarakan belum optimal. Meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan kepolisian telah melakukan pengawasan, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi kendala utama. Selain itu, faktor ekonomi dan kurangnya edukasi hukum juga berkontribusi terhadap masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks perdagangan pangan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang akan diterima oleh tenaga medis yang melakukan kelalaian dalam tindakan medis dan mekanisme penyelesaian sengketa medis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasien dan keluarga yang merasa dirugikan akibat kelalaian tenaga medis dalam melakukan tindakan medis memiliki sejumlah langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mendapat keadilan dimulai dari proses pengaduan ke internal rumah sakit atau lembaga yang terkait. Selain itu, pasien juga dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan apabila terdapat kerugian akibat kelalaian tersebut. Kemudian, setelah berlakunya UU Kesehatan, penyelesaian sengketa akibat dugaan kelalaian tenaga medis menjadi lebih terarah dan memiliki kepastian hukum. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui beberapa jalur, baik non litigasi seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, maupun jalur litigasi melalui pengadilan. Mekanisme non litigasi umumnya lebih disukasi karena bersifat efisien, rahasia, dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat, serta sering kali melibatkan lembaga professional seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Jika tidak tercapai kesepakatan, jalur litigasi tetap menjadi alternatif terakhir dengan mempertimbangkan bukti medis dan keterangan ahli. Dengan adanya beberapa jalur ini, diharapkan penyelesaian sengketa medis dapat dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan kedua belah pihak. Penting bagi pasien atau keluarganya untuk mengumpulkan bukti medis dan meminta bantuan hukum guna memperkuat gugatan yang diajukan. Dengan langkah hukum yang sesuai, hak-hak pasien dapat terlindungi dan akuntabilitas tenaga medis dapat ditegakkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan guna menjawab pertanyaan terkait Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Terkait Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat. Pertama, bagaimana prosedur yang wajib dipatuhi pelaku usaha dalam memproduksi obat tradisional? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban perdata pelaku usaha kepada konsumen akibat peredaran obat tradisonal berbahan kimia obat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan terdiri dari data sekunder, data primer dan data tersier. Hasil dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, prosedur pelaku usaha dalam pembuatan obat tradisional wajib menerapkan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang dipersyaratkan dalam seluruh rangkaian kegiatannya, hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional Pasal 35. Kedua, pertanggungjawaban perdata pelaku usaha terhadap konsumen terkait peredaran obat tradisonal berbahan kimia obat bahwa pelaku usaha akan bertanggungjawab mengganti kerugian apabila dapat dibuktian kerugian yang terjadi itu akibat dari kesalahan pelaku usaha.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Kemajuan teknologi di buktikan dengan adanya perkembangan sains dan teknologi yang membawa dampak signifikan bagi sistem ekonomi global. Ekonomi digital dianggap mampu menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian suatu negara.pertumbuhan sistem pembayaran berbasis eletronik menciptakan temuan baru yaitu uang elektronik yang mampu memberikan efisiensi serta fleksibeitas dalam bertransaksi salah satunya yaitu payleter.akan tetapi pada kenyataannya banyak pihak yang tidak mempelajari secara menyeluruh mengenai ketentuan dan perjanjian hal ini yang acap kali membuat mereka bingung harus melakukan apa pada saat mendapatkan konsenkuensinya. Sedangakan dalam undang – undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah dijelaskan mengenai perlindungan konsumen dan dengan adanya undang – undang tersebut menciptakan rasa aman bagi konseumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian dalam hal ini, penelitian ini menggunakan metode normative Dimana penulis bersumber akan buku dan undang – undang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Pentingnya peran transportasi angkutan sungai sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa, membuat para pelaku usaha mulai mendirikan usaha di bidang jasa angkutan sungai yakni kapal cepat non reguler sehingga dapat memudahkan konsumen dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas sungai. Namun banyak konsumen merasa khawatir apabila pihak penyedia jasa kapal cepat tidak memberikan tanggung jawab apabila konsumen mengalami kecelakaan ataupun kerugian. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non reguler. Pertama, bentuk perlindungan hukum pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non-reguler? Kedua, Tanggung jawab pengangkut terhadap konsumen? Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma-norma yang ada terkait perlindungan hukum pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non reguler. Dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan menggunakan aturan hukum yang relevan dengan masalah. Konsumen tidak perlu khawatir karena pihak penyedia jasa telah menyediakan alat-alat keselamatan kelaiklautan kapal dan pihak penyedia jasa juga memberikan asuransi apabila konsumen mengalami kecelakaan saat menggunakan jasanya, dan konsumen akan merasa nyaman dan aman saat kapal beroperasi, sebelum kapal beroperasi penyedia jasa harus memenuhi syarat mengenai dokumen yang harus dilengkapi. Pelaksanaan penyedia jasa mengenai tanggung jawab dan kelengkapan dokumen seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kapal Cepat, Tanggung Jawab.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang khususnya di wilayah Kota Tarakan menjadi hal yang sangat penting untuk para pedagang guna ketertiban pelayanan perbaikan peralatan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Hal ini juga yang membuat para konsumen untuk lebih berhati-hati dalam membeli kebutuhan sehari-hari maka itu diperlukan adanya suatu perlindungan konsumen melalui Tera dan Tera Ulang tersebut khususnya timbangan. Namun, di Kota Tarakan seringkali ditemukan suatu perbuatan curang dari para pedagang dalam hal menjual barang dagangannya. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Konsumen Di Wilayah Kota Tarakan”. Penelitian ini bermaksud menjawab rumusan masalah pertama, pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan terhadap pedagang curang melalui Tera dan Tera ulang. Kedua, Pengaturan Perlindungan hukum terhadap konsumen dari perdagangan curang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang mencari kebenaran sesungguhnya, bukan hanya kebenaran yang formal procedural semata. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tarakan yaitu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dari lapangan dengan cara wawancara kepada narasumber. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, dalam pelaksanaannya Unit Metrologi Legal Kota Tarakan sejauh ini hanya dapat melaksanakan fungsi Pelaksanaan dan Penyuluhan Tera dan Tera Ulang saja. karena UML Kota Tarakan masih memiliki kendala data UTTP yang belum valid, sarana prasarana yang kurang memadai, SDM hanya 1 orang penera serta adanya retribusi Tera dan Tera ulang. Kedua, pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dari perdagangan curang ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kehalalan suatu produk makanan menjadi hal yang sangat penting untuk konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk halal yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, di Kota Tarakan sering ditemukan produk makanan yang tidak bersertifikat halal. Penelitian dengan judul “Kedudukan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Kota Tarakan”. Penelitian ini bermaksud menjawab rumusan masalah pertama, apa urgensi sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen? Kedua, apa peran pemerintah Kota Tarakan dalam melakukan perlindungan kepada konsumen terhadap produk makanan yang beredar di Kota Tarakan? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empris yang mencari kebenaran substansial, bukan hanya kebenaran yang formal procedural semata. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tarakan yaitu pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, Kementerian Agama Kota Tarakan, dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Utara. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dari lapangan dengan cara wawancara kepada narasumber. Data sekunder diperoleh dari buku, tesis, skripsi, dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, urgensi dari sertifikasi halal sangat penting sebagai jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk konsumen, sertifikasi halal akan membuat konsumen merasa lebih tenang dan tanpa rasa ragu saat mengonsumsi produk makanan. Kedua, peran yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan melalui fasilitas pembiayaan, pendampingan, pengawasan, dan sosialisasi serta himbauan merupakan upaya pencegahan (preventif) sekaligus akan meminimalisir beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari penyelenggaraan jaminan produk halal. Penyelenggaraan jaminan produk halal akan memberikan rasa nyaman, aman dan kepastian ketersediaan produk halal untuk masyarakat. Sehingga akan tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
DIAH KURNIAWATI NPM: 1640501040. This thesis is titled "Legal Protection of Consumers in Transactions Through Shopee Online Media" under the direction and guidance of Mrs. Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H., M.H. The implementation of electronic transactions through shopee online shopping sites, there will be a relationship between consumers and PT. Shopee Indonesia With the presence of consumers who are harmed related to problems in online ordering so there must be legal protection to consumers based on Consumer Protection Law No. 8 of 1999 (UUPK) and The Information and Electronic Transactions Act No. 11 of 2008 (ITE Law) are seen from the regulation on the protection of consumer rights and the provision of compensation Consumers who are harmed can file demands that may be in line with the UUPK and ITE Law so as to provide legal certainty for consumers. The purpose of this research is to know and understand the characteristics of buying and selling transactions through shopee media and to understand the form of legal protection against consumers in interactions through shopee media. The result of this research is online buying and selling shopee among others ease in making transactions (because sellers and buyers do not have to bother meeting to make transactions). Online shopee usually offers its goods by mentioning the specifications of the goods, prices, and images. The buyer selects and then orders the goods that will usually be delivered after the buyer transfers the money. DIAH KURNIAWATI NPM: 1640501040. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui Media Online Shopee” dibawah arahan dan bimbingan Ibu Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H.,M.H. Pelaksanaan transaksi elektronik melalui situs belanja online shopee, maka akan terjadi suatu hubungan antara konsumen dengan PT.Shopee Indonesia Dengan adanya konsumen yang dirugikan terkait masalah dalam pemesanan online sehingga harus adanya Perlindungan hukum kepada konsumen berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008(UU ITE) terlihat dari pengaturan mengenai perlindungan hak-hak konsumen dan pemberian ganti rugi. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan yang kiranya sejalan dengan UUPK dan UU ITE sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan memahami karakteristik transaksi jual beli melalui media shopee dan untuk memahami Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam interaksi melalui media shopee. Hasil dari penelitan ini iyalah jual beli online shopee di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). Online shopee biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.
