ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan bisnis atau usaha yang dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi disuatu derah. Hanya saja masih banyak UMKM yang belum mampu memastikan keberlanjutan usaha yang dijalankan hal ini dikarenakan kurang dukungan dari sisi modal, bimbingan dan pelatihan, sehingga perlunya suatu lembaga pendukung yang mampu mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh pelaku usahan Salah satu lembaga yang bergerak dibidang pemodalan untuk pelaku usaha mikro adalah Unit Layanan Modal Mikro Kota Tarakan (UlaMM). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program kerja pada PT. PNM Unit Layanan Modal Mikro Kota Tarakan dan untuk mengetahui persepsi pelaku usaha mikro agribisnis terhadap pelayanan unit layanan modal mikro kota Tarakan. Penelitian ini mengunakan Skala Likert dengan lima alternatif jawaban antara lain : (Sangat Tidak Baik (STB): Skor 1), (Tidak Baik (TB) : Skor 2), (Cukup Baik (CB) : Skor 3), (Baik (B): Skor 4), (Sangat Baik (SB): Skor 5). untuk melihat kualitas pelayanan dari unit layanan modal mikro, mengunakan lima parameter yaitu : Tanggible, Realibility, Responsiveness, Assurance, Empaty. Yang memiliki 4 indikator setiap parameternya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, program kerja yang dilaksanakan PT. PNM Unit Layanan Mikro ini terdiri atas Pembiayaan, bimbingan dan pelatihan. Dari sisi Persepsi pelaku usaha mikro agribisnis terhadap pelayanan PT. PNM unit layanan modal mikro Kota Tarakan berada pada kategori baik berdasarkan parameter Tangible, Realibility, Responsiveness, Assurance, Empaty dengan persentasi 97 % masuk dalam kategori “Baik”.Saran yang dapat diberikan kepada Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) agar lebih mempertimbangkan palaku usaha pertanian budidaya untuk dijadikan nasaba. Unit layanan mdal mikro perlu membuka cabang dibeberapa daerah dan membuat layanan yang berbasis online agar masyarakat mampu mengakses informasi dengan mudah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha kuliner atas kerugian akibat reviu destruktif kreator konten kuliner di media sosial, serta menganalisis reviu destruktif kreator konten kuliner di media sosial sebagai perbuatan melawan hukum dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum kreator konten kuliner terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha kuliner. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung sumber bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reviu negatif tidak secara otomatis merupakan reviu destruktif yang menimbulkan akibat hukum karena pada dasarnya merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan hak konsumen untuk menyampaikan pengalaman terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan. Reviu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara reviu yang disebarluaskan dengan kerugian pelaku usaha kuliner. Pertanggungjawaban hukum kreator konten kuliner dapat ditempuh melalui dua bentuk, yaitu pertanggungjawaban secara perdata dengan mekanisme penyelesaian litigasi maupun non litigasi (penyelesaian sengketa alternatif), dan pertanggungjawaban secara pidana jika unsur terpenuhi. Oleh karena itu penelitian ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat reviu destruktif kreator konten kuliner di media sosial.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen terhadap Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak Perumda atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pihak Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen terhadap Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan terdiri atas tujuh bentuk utama, yaitu: menimbun meter air tanpa izin petugas, menjual air tanpa izin petugas, memindahkan lokasi meter air tanpa izin, merusak jaringan pipa dan menghilangkan meter air, melakukan penyambungan kembali secara ilegal setelah pemutusan, menggunakan pompa hisap langsung dari pipa tanpa izin, serta menunggak pembayaran. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum bagi Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan dilaksanakan melalui penerapan kontrak Surat Permohonan Langganan, pengawasan berkala, sosialisasi, dan pendekatan persuasif, serta tindakan represif berupa penjatuhan sanksi administratif, sanksi denda, dan sanksi polisional yang terukur dengan mengedepankan mekanisme musyawarah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha kafe di Kota Tarakan terhadap kewajiban pembayaran royalti musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta menjelaskan kendala yang dihadapi pelaku usaha kafe dalam memenuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilaksanakan di Kota Tarakan. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pelaku usaha kafe, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kewajiban pembayaran royalti musik oleh pelaku usaha kafe di Kota Tarakan belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kafe yang masih tergolong rendah. Berdasarkan indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, hal ini ditandai dengan rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum, sikap hukum yang belum mendukung, serta perilaku hukum yang belum mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa kendala dalam pemenuhan kewajiban pembayaran royalti musik, yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti musik, minimnya sosialisasi dari LMKN, belum jelasnya tata cara pembayaran royalti, keberatan terhadap besaran tarif yang berlaku, rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana royalti, serta kurang optimalnya pengawasan dan penerapan sanksi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan kepercayaan terhadap pengguna aplikasi Online Single Submission (OSS) melalui kepuasan pelaku usaha di Kabupaten Malinau. Implementasi OSS sebagai sistem perizinan berbasis elektronik menuntut peningkatan kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Kepuasan pelaku usaha menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan transformasi digital layanan perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada pelaku usaha yang telah menggunakan aplikasi OSS di Kabupaten Malinau. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelaku usaha. Kepuasan pelaku usaha terbukti berpengaruh signifikan terhadap intensitas penggunaan aplikasi OSS. Pengujian mediasi menunjukkan bahwa kepuasan pelaku usaha memediasi pengaruh kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan kepercayaan terhadap pengguna aplikasi OSS. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi OSS tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis sistem, tetapi juga oleh kualitas interaksi layanan dan tingkat kepercayaan pengguna.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan kepercayaan terhadap pengguna aplikasi Online Single Submission (OSS) melalui kepuasan pelaku usaha di Kabupaten Malinau. Implementasi OSS sebagai sistem perizinan berbasis elektronik menuntut peningkatan kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Kepuasan pelaku usaha menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan transformasi digital layanan perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada pelaku usaha yang telah menggunakan aplikasi OSS di Kabupaten Malinau. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelaku usaha. Kepuasan pelaku usaha terbukti berpengaruh signifikan terhadap intensitas penggunaan aplikasi OSS. Pengujian mediasi menunjukkan bahwa kepuasan pelaku usaha memediasi pengaruh kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan kepercayaan terhadap pengguna aplikasi OSS. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi OSS tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis sistem, tetapi juga oleh kualitas interaksi layanan dan tingkat kepercayaan pengguna.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Pemutih Badan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Tarakan (Studi Kasus Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Tar)” Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik pemutih badan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Tarakan, dengan fokus analisis pada Putusan Nomor 341/ Pid.Sus/ 2024/ PN Tar. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum positif mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha serta bagaimana penerapan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik mengandung bahan berbahaya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan pidana dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun dalam praktiknya, hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara yang tergolong ringan, yaitu enam (6) bulan, dengan mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis, seperti kondisi terdakwa, dampak perbuatan, serta asas keadilan yang hidup di masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha kosmetik berbahaya di Kota Tarakan telah diterapkan, namun putusan yang dijatuhkan belum sepenuhnya memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, pengawasan intensif oleh BPOM, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menekan peredaran kosmetik berbahaya di pasaran.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan guna menjawab pertanyaan terkait Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Terkait Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat. Pertama, bagaimana prosedur yang wajib dipatuhi pelaku usaha dalam memproduksi obat tradisional? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban perdata pelaku usaha kepada konsumen akibat peredaran obat tradisonal berbahan kimia obat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan terdiri dari data sekunder, data primer dan data tersier. Hasil dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, prosedur pelaku usaha dalam pembuatan obat tradisional wajib menerapkan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang dipersyaratkan dalam seluruh rangkaian kegiatannya, hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional Pasal 35. Kedua, pertanggungjawaban perdata pelaku usaha terhadap konsumen terkait peredaran obat tradisonal berbahan kimia obat bahwa pelaku usaha akan bertanggungjawab mengganti kerugian apabila dapat dibuktian kerugian yang terjadi itu akibat dari kesalahan pelaku usaha.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembangunan nasional mendorong kemajuan di berbagai bidang ilmu salah satunya di bidang usaha yang memicu persaingan usaha tidak sehat antara para pelaku usaha. Akibatnya terjadi penurunan kualitas pada barang yang di produksi sehingga pada barang tersubut sering terdapat cacat produk baik cacat terlihat maupun cacat tersembunyi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mempelajari dua hal yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada cacat produk dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Perlindungan hukum sangat dibutukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Menjawab permasalahan konsumen, di sahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun I999 Tentang Perlindungan Konsumen yang biasa disebut UUPK. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berupa dalam bentuk hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Konsumen dalam meminta pertanggungjawaban Pelaku usaha dapat menggunakan upaya hukum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau BPSK maupun melalui pengadilan. Kasus yang penulis jadikan acuan yaitu Putusan Arbitrase BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 mengenai cacat tersembunyi. National development encourages progress in various fields of science, one of them is in the field of business which triggers unfair business competition between business actors. As a result, there is a decrease in the quality of goods produced so the good often have product defects both visible defects and hidden defects. The objective of this research was to study two things, to identify the form of legal protection on product defects and to find out the legal effort that can be taken by consumers to hold business actors accountable. The research method used is normative legal research with a statue approach, conceptual approach, and case approach. Legal protection is needed to protect consumer rights. To solve consumer problems, Law Number 8 of I999 concerning Consumer Protection has been passed, which is commonly referred to as UUPK. The form of legal protection for consumers is in the form of civil, criminal, and administrative law. Consumers in holding business actors accountable can use legal remedies. Settlement of consumer disputes can be resolved through out-of-court dispute resolution, both the BPSK consumer dispute resolution body and the court. The case used as a reference in this research was the Arbitration Decision of BPSK DKI Jakarta Province Number: 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 regarding hidden defects.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi pada pasal selanjutnya ternyata para pihak masih dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat. Tujuan penelitian ini adalah guna menjawab 2 (dua) pertanyaan mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pertama fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan kedua Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPSK berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan secara mediasi, konsiliasi, dan arbritase dengan dibantu dengan anggota BPSK serta bentuk putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK bersifat final dan mengikat, dapat diajukan keberatan apabila menggunakan cara penyelesaian secara Arbritase.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
ABSTRAK Mahasiswa agribisnis sebagai mahasiswa terdidik di bidang pertanian diharapkan mempunyai persepsi dan minat yang baik terhadap pelaku usaha Agribisnis dan diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui persepsi generasi muda untuk menjadi pelaku usaha Agribisnis (2) Untuk mengetahui minat generasi muda menjadi pelaku usaha agribisnis. Pengambilan data menggunakan metode simple random sampling dengan responden Alumni mahasiswa Agribisnis Universitas Borneo Tarakan. Jumlah sampel sebanyak 31 Alumni dengan batasan usia antara 16 hingga 30 tahun. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat persepsi mahasiswa Program Studi Agribisnis Universitas Borneo Tarakan termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 69-84. Sedangkan minat mahasiswa agribisnis Universitas Borneo Tarakan untuk menjadi pelaku usaha Agribisnis tergolong dalam kategori yang tinggi dengan skor 40-48, dimana indikator yang terdiri dari pendidikan, sosial keluarga,pendapatan,informasi dan pengalaman.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Pentingnya peran transportasi angkutan sungai sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa, membuat para pelaku usaha mulai mendirikan usaha di bidang jasa angkutan sungai yakni kapal cepat non reguler sehingga dapat memudahkan konsumen dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas sungai. Namun banyak konsumen merasa khawatir apabila pihak penyedia jasa kapal cepat tidak memberikan tanggung jawab apabila konsumen mengalami kecelakaan ataupun kerugian. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non reguler. Pertama, bentuk perlindungan hukum pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non-reguler? Kedua, Tanggung jawab pengangkut terhadap konsumen? Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma-norma yang ada terkait perlindungan hukum pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non reguler. Dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan menggunakan aturan hukum yang relevan dengan masalah. Konsumen tidak perlu khawatir karena pihak penyedia jasa telah menyediakan alat-alat keselamatan kelaiklautan kapal dan pihak penyedia jasa juga memberikan asuransi apabila konsumen mengalami kecelakaan saat menggunakan jasanya, dan konsumen akan merasa nyaman dan aman saat kapal beroperasi, sebelum kapal beroperasi penyedia jasa harus memenuhi syarat mengenai dokumen yang harus dilengkapi. Pelaksanaan penyedia jasa mengenai tanggung jawab dan kelengkapan dokumen seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kapal Cepat, Tanggung Jawab.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan pelaku usaha di taman berlabuh kota tarakan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitan dikumpulkan menggunakan kuesioner kepada 30 pelaku usaha kemudian dianalisis menggunakan analisis pendapatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahtraan pelaku usaha di taman berlabuh memperoleh hasil konversi sebesar 76,8% dengan kategori “Sejahtera”. Bedasarkan analisis pendapatan terhadap Pelaku Usaha di Taman berlabuh, menunjukkan hasil Rata Rata keseluruhan pendapatan pelaku usaha dari R - TC pada jenis usaha makanan dan minuman memperoleh pendapatan Rp 5.358.083. dan Dari hasil Rata-rata keseluruhan Pendapatan Pelaku Usaha dari R - TC pada jenis usaha Jasa Mainan memperoleh pendapatan Rp 9.689.679. Serta hasil Rata-rata keseluruhan Pelaku usaha dari R - TC pada jenis usaha Pedagang Lainnya memperoleh pendapatan Rp 4.015.000. hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha taman berlabuh sudah memdapatkan fasilitas yang memadai, dengan begitu pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha di sekitar taman berlabuh akan meningkat.
