ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap santri di lingkungan pondok pesantren serta upaya penanggulangannya dalam perspektif kriminologi dan viktimologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisi secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama meliputi rendahnya moralitas pelaku, lemahnya kontrol diri, lingkungan pesantren yang cenderung tertutup, relasi kuasa antara pelaku dan korban, lemahnya pengawasan, serta budaya diam yang menyebabkan korban enggan melapor. Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut meningkatkan peluang terjadinya kejahatan melalui penyalahgunaan kekuasaan terhadap santri yang berada dalam posisi rentan. Uapaya penanggulangan dilakukan melalui langkah preventif, represif dan rerehabilitatif. Upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan pengawasan, edukasi mengenai kekerasan seksual, serta pembentukan mekanisme pelaporan yang aman. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, upaya rehabilitatif dilakukan melaui pendampingan psikologis dan pemulihan sosial bagi korban. Dengan sinergi antara pihak pesantren, masyarakat, pemerintah, dan apparat penegak hukum, diharapkan dapat tercipta lingkungan pesantren yang aman dan bebas dari tindak pidana pencabulan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait penerapan sanksi pidana terhadap pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan pidana Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP. Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan hakim menjahtukan pidada kepada Terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denta tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pesatnya modernisasi dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam pola sosial dan moral masyarakat, yang berimplikasi pada meningkatnya kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak-anak. Anak-anak sering menjadi korban karena sifat mereka yang naif dan mudah dipengaruhi, dengan pelaku yang biasanya adalah orang-orang terdekat mereka. Peningkatan akses anak-anak ke konten bermuatan seksual di internet juga berkontribusi terhadap perilaku menyimpang ini. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencabulan anak Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data lapangan yang didukung oleh data normatif. Lokasi penelitian adalah Polres Tarakan, dengan subjek penelitian anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan anak di Kota Tarakan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun tetap tinggi. Faktor-faktor penyebab utama adalah kejiwaan, media, lingkungan, ekonomi, dan kebudayaan. Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Anak korban pencabulan membutuhkan perlindungan menyeluruh, mulai dari identitas yang dijaga, bantuan hukum, rehabilitasi, hingga pendampingan medis dan psikologis. Polisi memiliki peran besar dalam penegakan hukum dan pemberian perlindungan terhadap korban, namun upaya preventif dan persuasif juga perlu ditingkatkan untuk menanggulangi kejadian serupa di masa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian ini, peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pendidikan dan pengawasan yang baik terhadap anak, serta mendukung upaya perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan dalam masyarakat yaitu tindak pidana pencabulan anak yang sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan serta juga bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji sumber hukum primer, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah anak sebagai korban tindak pidana pencabulan memiliki peran yang aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rasangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan pasif yang tidak berbuat apa-apa akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang memiliki sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya fikirnya. Adapun yang menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban tindak pidana pencabulan terkait dengan peranannya dipengaruhi oleh dengan cara berpakaian, mudah dirayu, mudah diiming-imingi, dan mudah berkomunikasi dengan orang lain sehingga anak menjadi korban tindak pidana pencabulan. Adapun upaya perlindungan hukum yang diberikan yaitu adalah pendampingan rehabilitasi, merahasiakan identitas sikorban pemberian bimbingan atau konseling, serta pemulihan fisik maupun mental pada korban tindak pidana pencabulan terhadap anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Efektivitas Perlindungan Hukum Oleh Polres Tarakan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. Pertama, Bagaimana penerapan pelindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh Polres Tarakan ? Kedua, Apa saja hambatan yang dihadapi oleh polres tarakan dalam memberikan pelindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ? Skripsi ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Skripsi ini berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan obejek yang diteliti terkait dengan pelindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan observasi dilapangan. Data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan data-data internet, ensiklopedia, dan kamus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, Unit PPA Polres Tarakan memberikan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan keluarga korban mulai dari tingkat penyidikan sampai sidang pemeriksaan di Pengadilan, namun adapun kendala yang dihadapi yaitu tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pemulihan psikososial. Kedua, hambatan yang dihadapi oleh Polres Tarakan yaitu kurangnya motivasi dan edukasi keluarga korban tentang pemulihan psikososial dan rehabilitasi sosial sehingga anak sebagai korban masih memiliki rasa trauma yang mendalam.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No:84/Pid.Sus/2018/PN.Tar). Pertama, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan: Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor:84/ Pid.Sus/2018/Pn.Tar. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu data yang didapatkan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder doperoleh dari buku, jurnal, artikel, data-data internet, dan wawancara. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap anak adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum dan dinas sosial lainnya. Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif. Kedua, Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak terdapat pertimbangan yang kemudian dapat memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan; Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan terhadap anak dibawah umur. Keadaan yang meringankan; Terdakwa berterus terang dalam keterangannya, terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa sopan dalam persidangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN OLEH GURU (STUDI PUTUSAN NOMOR: 115/PID.SUS/2021/PN.TAR) ABSTRAK Tindak pidana pencabulan adalah tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu birahi kelamin. Pencabulan yang diperbuat guru yang tidak pantas kepada anak tentunya akan berdampak pada perkembangan psikologis anak sebagai korban. Tindak pidana pencabulan diatur dalam pasal 289 sampai 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pemerintah juga mengatur dalam Pasal 76E dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab guru melakukan tindak pidana pencabulan dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2021/PN.Tar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah kemudian menetapkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan oleh guru terhadap anak didik yang mendominasi pencabulan adalah faktor lingkungan sosial dan tempat tinggal, faktor teknologi dan faktor peranan pelaku dan pertimbangan hakim atas putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2021/PN.Tar memutuskan memberikan sanksi lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum hal ini tidak sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena seharusnya sanksi pidana ditambahkan 1/3 (sepertiga) karena dilakukan oleh pendidik, dan hakim melihat pemidanaan bukan sebagai teori absolut yaitu sebagai alat pembalasan tetapi hakim melihat dari teori relatif dimana tujuan pemidanaan ini sebagai sarana pencegahan baik secara khusus untuk terdakwa maupun umum untuk lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Tindak Pidana, Guru, Pencabulan DECISION ANALYSIS OF CRIMINAL ACT OF LAW AGAINST CHILDREN AS VICTIMS BY TEACHERS (STUDY DECISION NUMBER: 115/PID.SUS/2021/PN.TAR) ABSTRACT The crime of obscenity is an act that is contrary to the norms of decency and decency related to sexual lust. Obscenity committed by teachers who are not appropriate to children will certainly have an impact on the psychological development of children as victims. The crime of obscenity is regulated in articles 289 to 296 of the Criminal Code in book II chapter XIV on crimes against decency. The government also regulates Article 76E and Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The problems raised in the writing of this thesis aim to find out the factors that cause teachers to commit crimes of sexual immorality and to find out the considerations of the panel of judges in the decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN.Tar. The research method used in writing this thesis is normative legal research which is carried out with literature studies related to the problem and then determines the legal norms contained in the legislation and court decisions. This study shows that the factors that cause sexual harassment by teachers to students who dominate sexual abuse are social and residential environment factors, technological factors and the role of the perpetrators and the judge's consideration of the decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN.Tar decided giving lighter sanctions than the demands of the public prosecutor this is not in accordance with article 82 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection because criminal sanctions should be added by 1/3 (one third) because it is carried out by educators, and the judge sees the punishment not as an absolute theory, namely as a means of retaliation, but the judge sees it from a relative theory where the purpose of this punishment is as a means of prevention, both specifically for the accused and generally for the community. Keywords: Crime, Teacher, Obscenity
