ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek Dagang terhadap karya fesyen yang dipamerkan dalam peragaan busana di Indonesia dan untuk mengetahui kepastian hukum perlindungan Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek Dagang terhadap karya fesyen yang dipamerkan dalam peragaan busana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan karya fesyen dapat memperoleh perlindungan melalui Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek Dagang sesuai dengan objek perlindungannya. Hak Cipta melindungi unsur kreativitas dan ekspresi seni, Desain Industri melindungi tampilan estetis produk yang memenuhi persyaratan kebaruan, sedangkan Merek Dagang melindungi tanda pembeda suatu produk atau jasa. Dengan demikian bahwa kepastian hukum telah didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur objek perlindungan, pemegang hak, serta upaya hukum terhadap pelanggaran, perlindungan karya fesyen memerlukan penerapan rezim HKI yang tepat sesuai karakteristik objek yang dilindungi serta memperhatikan waktu pengungkapan karya. Oleh karena itu, pelaku industri fesyen perlu meningkatkan kesadaran hukum dan melakukan pencatatan atau pendaftaran HKI untuk memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini berjudul Tinjauan Perbandingan Hukum Sistem Royalti Performing Rights Manajemen Kolektif Nasional antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, kedudukan hukum kelembagaan, serta optimalisasi sistem pengelolaan dan penegakan royalti performing rights atas penggunaan karya cipta lagu di kedua negara. Selain itu, penelitian ini mengkaji perbedaan sistem hukum Indonesia yang berbasis civil law dan Malaysia yang berbasis common law dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berfungsi sebagai lembaga satu pintu dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan karya musik secara komersial. Namun, mekanisme pengaturannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan pengguna, keterbatasan akurasi data penggunaan lagu, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, Malaysia memiliki sistem pengelolaan royalti yang lebih terstruktur dan efektif, didukung oleh integrasi teknologi, transparansi distribusi, serta penegakan hukum yang lebih konsisten. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi teknologi digital guna meningkatkan optimalisasi sistem royalti performing rights di Indonesia serta menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta secara maksimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Perkembangan teknologi informasi dan industri kreatif telah mendorong peningkatan pemanfaatan karya cipta, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kondisi tersebut di satu sisi membuka peluang ekonomi bagi pencipta, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran suatu hak cipta. Salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam pengelolaan dan perlindungan hak cipta adalah perjanjian lisensi. Melalui perjanjian lisensi, pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian lisensi sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama apabila terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan perjanjian lisensi antara pemberi dan penerima lisensi serta mengkaji mekanisme penyelesaian pelanggaran hak cipta melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dikaji secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisensi memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan syarat penting agar perjanjian lisensi mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, pemegang hak cipta atau penerima lisensi yang sah berhak menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Niaga (litigasi) maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi (non-litigasi). Penelitian ini bahwa menyimpulkan bahwa pencatatan perjanjian lisensi serta penyusunan klausul perjanjian yang jelas dan beritikad baik merupakan faktor utama dalam meminimalisir pelanggaran dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian lisensi hak cipta.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan hukum hak cipta konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia serta mekanisme penerapannya dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal/normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan sumber hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta pada konten YouTube yang telah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena termasuk kekayaan intelektual berbentuk benda bergerak tidak berwujud. Selain itu, mekanisme penerapan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia meliputi pendaftaran hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pembuatan akta jaminan melalui notaris, dan pencatatan pada kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian, konten YouTube yang telah bersertifikat hak cipta diakui secara hukum sebagai aset ekonomi yang dapat dijadikan jaminan fidusia untuk mendukung akses pembiayaan ekonomi kreatif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Serta untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal yang tidak ditindak hingga saat ini. Seluruh data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara kepada responden sekaligus narasumber yang berkaitan dengan masalah atau isi hukum dalam penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang akan dibahas dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, penulis berkesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yaitu faktor ekonomi, faktor kemudahan akses, faktor ketersediaan film, faktor kualitas dan faktor waktu rilis; bahwa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal yang tidak ditindak hingga saat ini terdiri atas 3, yaitu perkembangan teknologi yang mempermudah pelaku untuk melakukan aksinya, sumber daya manusia dalam aparat penegak hukum yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang terjadi, serta kesadaran atau pengetahuan masyarakat yang masih sangat rendah mengenai hak cipta.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI APLIKASI TELEGRAM ABSTRAK Penelitian ini dibuat dan disusun dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji terkait Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram.Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan menganalisis dari perspektif hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . Melalui metode penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta pembajakan karya sinematografi adalah diberikan berupa upaya hukum preventif dengan penutupan konten pembajakan melalui aplikasi telegram dan upaya hukum represif dimana diberikannya denda,hukum penjara dan lain sebagainya, Bentuk Upaya Penyelesaian Sengketa yang dapat ditempuh Pemegang Hak Cipta terkait dengan adanya Pembajakan Karya Sinematografi melalui Aplikasi Telegram adalah di luar dan di dalam pengadilan dengan pegajuan hukum perdata dengan ganti rugi dan tuntutan pidana terhadap pelaku pembajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
TikTok telah menjadi fenomena global khususnya di kalangan generasi muda yang memungkinkan pengguna membuat dan membagikan video dengan berbagai konten kreatif. Salah satu fitur yang populer adalah penggunaan musik latar belakang, namun hal ini memunculkan tantangan baru terkait pelanggaran hak cipta terutama pada perubahan lirik lagu tanpa izin. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital mempermudah akses, distribusi, dan manipulasi karya cipta, sehingga meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk pelanggaran hak cipta di TikTok dan mengeksplorasi perlindungan hukum yang ada terhadap pencipta lagu, khususnya terkait perubahan lirik tanpa izin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif melalui analisis perundang-undangan dan doktrin hukum. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan hukum hak cipta di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pertama Penelitian ini menemukan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta oleh pengguna TikTok meliputi penggunaan musik, video, dan karya kreatif lainnya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah penggunaan lagu atau musik yang dilindungi hak cipta sebagai latar belakang video tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak. Merubah konten seperti merubah lirik lagu atau menambahkan elemen-elemen baru tanpa izin juga termasuk dalam bentuk pelanggaran. Konten yang diunggah kembali (re-upload) dari sumber lain tanpa menyertakan atribusi yang benar atau tanpa persetujuan pemilik asli juga melanggar hak eksklusif pencipta. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna TikTok serta implikasi hukumnya, termasuk peran TikTok dalam memfasilitasi perlindungan hak cipta dan upaya yang dilakukan oleh pemilik hak untuk melindungi karya mereka di platform digital tersebut. Kedua penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas perubahan lirik tanpa izin pada aplikasi tiktok, pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengatur modifikasi karya mereka, termasuk hak moral yang melarang perubahan tanpa izin. Pelanggaran ini dapat diatasi melalui mekanisme pelaporan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yang memungkinkan pencipta meminta penghapusan konten yang melanggar. Penelitian ini membahas hak eksklusif pencipta lagu, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan tantangan perlindungan hak cipta di aplikasi TikTok.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan lagu yang telah dimodifikasi dan digunakan sebagai latar belakang suara (Backsound) pada konten video yang di upload pada aplikasi tiktok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta untuk mengetahui apakah penggunaan lagu yang telah dimodifikasi dalam aplikasi tiktok merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta dan upaya yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta oleh pengguna aplikasi tiktok yang merubah isi, nada, dan tempo dalam lagu tanpa izin pencipta telah melanggar hak moral karena tidak mempertahankan dalam hal ini modifikasi ciptaan dan melanggar hak ekonomi karena menggunakan lagu yang telah di modifikasi untuk keperluan komersial. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaannya yang dilanggar dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan niaga dan jalur non litigasi atau diluar pengadilan yaitu arbritrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI YouTube ABSTRAK Pelanggaran Hak Cipta salah satunya adalah mengcover lagu tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Cover merupakan suatu hal dengan menyanyikan ulang sebuah lagu oleh orang lain baik dengan izin maupun tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Contohnya pada kasus yang dijelaskan penulis Nagaswara merupakan Pemegang Hak Cipta sebuah lagu yang dicover oleh Gen Halilintar dengan cara mengubah lirik kemudian diunggah ke media sosial YouTube tanpa seizin Nagaswara. Oleh sebab itu, Nagaswara menggugat pihak Gen Halilintar dengan dugaan pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui YouTube. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-terapan dengan tipe judicial case study. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa cover sebuah lagu menurut pertimbangan hakim dalam Putusan MA No.910 K/Pdt.Sus HKI/2020 merupakan pelanggaran hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Akibat hukum dari Putusan MA No.910 K/Pdt.Sus HKI/2020 yaitu Nagaswara memperoleh ganti kerugian materiil, sedangkan Gen Halilintar membayar tuntutan ganti rugi dan seluruh biaya perkara pada semua tingkat pengadilan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan potret artis yang digunakan sebagai cover novel fanfiksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”) serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap potret. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan diberikan untuk memotivasi dan mendorong pencipta untuk berkreatifitas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat suatu karya cipta potret merupakan ciptaan yang dilindungi UUHC dengan bentuk perlindungan hukum yakni bentuk hukum preventif dan represif. Perbuatan yang melanggar hak cipta potret yang digunakan secara komersial tanpa adanya hak dan izin dari pencipta dan pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui pengadilan niaga dan gugatan pidana sebagai upaya terakhir serta dapat melakukan upaya hukum diluar pengadilan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT ROYALTI PEMUTARAN MUSIK DI CAFE DAN RESTORAN Abstrak Pemegang Hak Cipta sebagai pemilik hak ekonomi atas karya musik tidak terpenuhi dengan banyaknya pelaku usaha yang memutarkan musik di cafe dan restoran yang menjadi permasalahan terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Royalti yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha cafe dan restoran merupakan pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Dalam penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak cipta. Pertama, Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap pemutaran musik di cafe dan restoran. Kedua, Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan musik di cafe dan restoran. Dalam membantu dan menjawab permasalahan ini, digunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah instrumen hukum hak cipta terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan ketentuan hukum hak cipta terkait royalti hak cipta, khususnya dalam pemutaran musik di cafe dan restoran dan pendekatan konseptual yaitu dengan menelaah pandangan serta doktrin yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dalam sumber-sumber hukum. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait pemutaran musik di cafe dan restoran terdiri dari 2 bentuk yaitu, perlindungan hukum preventif termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik terdapat pada pasal 3 dan perlindungan hukum represif termuat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 96 dan pasal 113 ayat (3). Kedua, akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan musik di cafe dan restoran diwajibkan membayar royalti kepada pemegang hak cipta melalui LMKN.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•
ABSTRAK RAUVA ALFRIDA QIROM. 164.05011.08. PERLINDUNGAN LAGU ATAU MUSIK YANG DINYAYIKAN ULANG (COVER SONG) DI JEJARING MEDIA SOSIAL. Salah satu perkembangan zaman adalah dengan ditemukannya internet. Internet memiliki andil dalam memberikan informasi serta menyebarkan kreasi seseorang yang berkaitan dengan industri musik dalam berinvestasi yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dengan berkembangnya teknologi ini pula banyak oknum - oknum yang kurang menghargai Hak cipta pada sebuah musik yang telah lama populer untuk di nyanyikan kembali (cover song) melalui platfom media sosial, khususnya Youtube. Dalam hal ini, maka permasalahan yang diangkat yaitu 1. Penggunaan karya cipta lagu atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak terkait. 2. Akibat hukum terhadap karya cipta lagu atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penggunaan karya cipta lagu atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak terkait. 2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap karya cipta lagu atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Staute Case), dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu (cover song) dapat merupakan perbuatan yang melanggar Hak Cipta jika cover song dilakukan dengan tujuan komersial dan si Pencipa dan pihak terkait merasa keberatan akan hal itu dan akibat hukum yang terjadi dari kegiatan cover song adalah ketika si Pencipta dan pihak terkait merasa keberatan dengan lagu mereka yang di nyanyikan ulang maka mereka dapat menuntut si pelaku cover song dengan gugatan ganti rugi ataupun gugatan pidana.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Perlindungan Hak Moral Bagi Penulis Buku Elektronik E-Book. Pertama, Bentuk Perlindungan Hak Moral terhadap penulis E-Book. Kedua, Upaya hukum yang dilakukan oleh penulis E-Book jika hak moralnya dirugikan. Skripsi ini menggunakan Metode Penelitian Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakam dalam skripsi ini adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan sesuai dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari E-Book referensi di bidang hukum, Jurnal Hukum, serta referensi terkait, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa : pertama, Philipus Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kedua, Terkait upaya penyelesaian sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang mana pemegang kekuasaannya ada pada aparat-aparat penegak hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•
Hak cipta yang dilindungi di Indonesia adalah hak cipta dalam bentuk pengetahuan, seni, sastra salah satunya potret. Potret menurut Undang-undang hak cipta adalah karya cipta dalam bentuk gambar visual yang objeknya manusia. Potret pada era media sosial seperti sekarang menjadi hal vital bagi kehidupan munculnya media sosial seperti facebook, twitter, Instagram, whatsapp dan lain-lain dan hal ini menjadikan potret yang seharusnya menjadi milik pribadi dapat dikonsumsi ataupun dimiliki khalayak umum. Dalam hal inilah yang memicu penyalahgunaan potrret sebagai sarana promosi. Permasalahan yang diangkat dari kasus ini 1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 2. Akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 bagi para pihak, tujuan dari penelitian ini 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 bagi para pihak yang bersangkutan. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta potret dan berakibat hukum dengan mengganti rugi kepada penggugat sesuai dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yaitu normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Staute Case), dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa PT Siloam Internasional Hospitals, Tbk telah melakukan pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan potret untuk dikomersilkan dan berakibat hukum yang dilakukan atas perbuatan tersebut adalah permintaan ganti rugi karena potret memiliki nilai ekonomi. Copyright protected in Indonesia is copyright in the form of knowledge, art, literature, one of which is portrait. Portraits according to copyright law are copyright works in the form of visual images with human objects. Portraits in the era of social media, as they are now, are vital for the emergence of social media such as Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp and others and this makes portraits that should be private property can be consumed or owned by the general public. In this case, it triggers the abuse of potrret as a means of promotion. The issues raised from this case 1. Based on the judge's consideration in deciding civil case number 262 K/Pdt.Sus-HKI /2016, 2. The legal consequences of the Supreme Court decision Number 262 K /Pdt.Sus-HKI/2016 for the parties, the objective From this research 1. To find out the basis for the judge's consideration in deciding civil case number 262 K/Pdt.Sus-HKI /2016, 2. To find out the legal consequences of the Supreme Court decision Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 for the parties concerned. The basis for the consideration of the judges of the Supreme Court stated that the defendant was proven to have violated portrait copyright and had legal consequences by compensating the plaintiff in accordance with the ruling handed down by the Panel of Judges. This research was conducted with the type of research, namely normative with a statutory approach (statute approach), a case approach (static case), and a conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of the study, it was concluded that PT Siloam Internasional Hospitals, Tbk had committed copyright infringement, namely the use of portraits to be commercialized and the legal consequence for this act was a request for compensation because the portrait had economic value.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•
SINTA NPM. 16..405010.05 PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELALUI MEDIA INTERNET. Dibawah bimbingan dan arahan bapak Darwis Manurung, S.H.,M.Hum selaku pembimbing I dan ibu Zulvia Makka,S.H.,M.H selaku pembimbing II. Lagu atau musik merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Namun sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta lagu atau musik yang merupakan hak milik dari seorang pencipta. Tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun hak cipta dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. yuridis normatif adalah Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustkaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan kasus (Case approach ), Pendekatan konseptual (conceptual approach). Tipe penelitian ini yang dapat menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak cipta atau pencipta lagu atau musik atas perbuatan melawan hukum ada dua yaitu perlindung preventif dimana pemerintah berkerjasama dengan menteri telekomunikasi dan informasi untuk memberikan pencegahan sebelum terjadinya sengkete yaitu penutupan situs atau pembelokiran situs yang dianggap telah terjadinya perbuatan melawan hukum selama 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Rumusan kedua mekanisme penyelesaian sengketa perdata terhadap pelanggaran hak Cipta yaitu bagi pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi di Pengadilan Niaga yang sesuai dengan Pasal 95 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta Lagu, Media Internet.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•
MUHAMMAD IRVAN FACHROZI: 1640501111 dengan judul skripsi ini adalah TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014. Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang hak cipta dijadikan jaminan fidusia. Masalah pokok yang diteliti adalah bagaimanakah pengaturan hukum jaminan fidusia terhadap hak cipta kemudian pengikatan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam tahap analisis data, penulis menggunakan metode penyajian data secara kualitatif yaitu berasal dari data primer maupun sekunder yang disusun secara sistematis. Selanjutnya penulis melakukan analisa, dari data dan teori serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara induktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Hasil penelitian penulis simpulkan bahwa tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia yang bahwa hanya disebutkan saja jika hak cipta bisa dijadikan jaminan fidusia. Lalu bagaimana penentuan royalti terhadap hak cipta tersebut dan perlu dibuatnya aturan yang mengatur hak cipta secara rinci apabila ingin dijaminkan menjadi jaminan fidusia. Kata Kunci : Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Royalti, dan Nilai Ekonomis
