ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intensitas aset biologis, komite audit, dan kepemilikan publik terhadap tingkat pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024, dengan jenis Kantor Akuntan Publik (KAP) BIG 4 sebagai variabel moderasi. Intensitas aset biologis diukur menggunakan proporsi total aset biologis terhadap total aset perusahaan, komite audit diproksikan melalui rasio jumlah komite audit terhadap board of directors, sedangkan kepemilikan publik diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki publik. Tingkat pengungkapan aset biologis diukur menggunakan indeks pengungkapan PSAK 69 dengan metode Wallace Index. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 102 observasi yang dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset biologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan aset biologis, sedangkan komite audit dan kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan aset biologis. Selain itu, jenis KAP BIG 4 tidak terbukti memoderasi pengaruh intensitas aset biologis, komite audit, dan kepemilikan publik terhadap tingkat pengungkapan aset biologis. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,313 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 31,3% variasi tingkat pengungkapan aset biologis, sedangkan sisanya sebesar 68,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tekanan laba terhadap kualitas pengungkapan aset tidak berwujud dengan manajemen laba akrual diskresioner sebagai variabel moderasi menggunakan pendekatan behavioral accounting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel terdiri dari 26 perusahaan sektor teknologi yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024 sampel ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan manajemen laba akrual diskresioner berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan aset tidak berwujud dan manajemen laba akrual diskresioner dapat memoderasi antara tekanan laba dengan kualitas pengungkapan aset tidak berwujud. Sedangkan tekanan laba tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan aset tidak berwujud.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan nasional, merusak kepercayaan publik, serta menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara. Selama ini, kebijakan pemberantasan korupsi cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku melalui pidana penjara dan denda, namun belum optimal dalam memulihkan kerugian negara secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan paradigma represif yang belum sepenuhnya menyentuh aspek ekonomi kejahatan. Oleh karena itu, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi instrumen strategis dalam pembaharuan hukum pidana korupsi di Indonesia. Perampasan aset tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari kejahatan serta mengembalikan aset tersebut untuk kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perampasan aset dalam pembaharuan tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengkaji relevansinya dalam mewujudkan keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset, termasuk konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture), merupakan kebutuhan mendesak untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku korupsi. Keberadaan regulasi yang komprehensif diharapkan mampu memperkuat upaya pemulihan kerugian negara, meningkatkan efek jera, serta menyesuaikan hukum pidana korupsi dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Dengan demikian, perampasan aset merupakan elemen kunci dalam pembaharuan hukum pidana korupsi yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Eceng padi (Monochoria vaginalis) yang sering dianggap sebagai gulma, dilaporkan memiliki potensi bioaktif, namun eksplorasi pada bagian buah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aktivitas antioksidan serta kandungan total fenolik dan flavonoid pada ekstrak etil asetat buah eceng padi. Ekstraksi dilakukan menggunakan metode maserasi dengan pelarut etil asetat. Aktivitas antioksidan diuji dengan metode DPPH dan ABTS, yang hasilnya dinyatakan dalam nilai IC50, sementara kadar fenolik dan flavonoid total dianalisis secara spektrofotometri menggunakan reagen Folin-Ciocalteu dan kompleksisasi AlCl₃.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat buah eceng padi memiliki aktivitas antioksidan yang kuat dan konsisten pada kedua metode uji, dengan nilai rata rata IC50 sebesar 52,78 ± 14,792 µg/mL (DPPH) dan 51,01 ± 21,19 µg/mL (ABTS). Kandungan senyawa fenolik total yang terukur adalah 137,03 ± 6,523 mg GAE/g ekstrak, sedangkan flavonoid total sebesar 175,54 ± 9,889 mg QE/g ekstrak. Meskipun kadar fenolik dan flavonoid totalnya tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan bagian herba dari tanaman yang sama, ekstrak buah justru menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih poten. Kesimpulan dari penelitian ini adalah buah eceng padi merupakan sumber antioksidan alami yang potensial. Pemanfaatan buah yang selama ini sering terbuang dapat memberikan nilai tambah dan kontribusi dalam pengembangan bahan baku untuk industri pangan fungsional maupun farmasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Pengelolaan aset tetap merupakan aspek penting dalam mendukung akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik. DPRKPP Kota Tarakan memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset tetap agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi optimalisasi pengelolaan aset tetap di DPRKPP Kota Tarakan dan mengidentifikasi faktor yang menjadi kekuatan maupun kelemahan dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap di DPRKPP Kota Tarakan telah dilaksanakan sesuai regulasi dan berjalan sistematis, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan data real-time, rendahnya pemahaman pengguna, serta lemahnya pengawasan terhadap aset di luar kantor. Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan penguatan sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan internal yang lebih terstruktur. Strategi optimalisasi yang berfokus pada regulasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pengendalian internal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap guna mendukung kualitas pelayanan publik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulungan berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang difokuskan pada tahapan pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, serta pengamanan dan pemeliharaan BMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMD di lingkungan BKAD Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan didukung oleh penggunaan aplikasi SIMDA-BMD. BKAD secara berkala melaksanakan inventarisasi, rekonsiliasi data, serta evaluasi untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterlambatan pengembalian aset oleh pegawai yang telah berpindah satuan kerja, permasalahan teknis pada pembaruan aplikasi, serta pemahaman yang belum merata terhadap perubahan kode rekening. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BMD di BKAD Kabupaten Bulungan telah berjalan cukup efektif dan transparan, meskipun masih diperlukan peningkatan di aspek efisiensi dan kepatuhan administratif. Abstract This study aimed to assess the performance of Regional Property Management (BMD) at the Regional Financial and Assets Agency (BKAD) of Bulungan Regency based on the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation techniques focused on the stages of procurement, use, administration, utilization, and security and maintenance of BMD. The study results indicated that BMD management within the BKAD of Bulungan Regency has been implemented in accordance with applicable regulations and is supported by the use of the SIMDA- BMD application. The BKAD regularly conducts inventories, data reconciliations, and evaluations to ensure management effectiveness and accountability. However, several obstacles were still found, such as delays in the return of assets by employees who have moved work units, technical problems in application updates, and uneven understanding of changes in account codes. Thus, BMD management at the BKAD of Bulungan Regency has been quite effective and transparent, although improvements are still needed in the aspects of efficiency and administrative compliance.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 48 tentang penurunan nilai aset tetap berwujud pada PT. Primanuka dan mengetahui penyajian penurunan nilai aset tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang dilakukan pada PT. Primanuka menggunakan data primer berasal dari laporan keuangan tahun 2019-2023. Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa PT. Primanuka telah menerapkan PSAK No.48 tentang Penurunan Nilai Aset Tetap. PT. Primanuka telah melakukan penilaian atas adanya indikasi penurunan nilai aset tetap sesuai ketentuan PSAK No. 48. hasil perbandingan menunjukkan bahwa pengakuan jumlah terpulihkan sebagai nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai telah sesuai dengan PSAK 48. PT. Primanuka juga mengakui kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 48 seperti Tanah, Bangunan, Mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris kantor.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, dan struktur modal dalam meningkatkan profitabilitas dengan harga komoditas sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode purposive sampling yang diperoleh sebanyak 23 perusahaan sehingga diperoleh 115 observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan PLS-SEM dengan aplikasi WarpPLS versi 8.0. Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, struktur modal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, harga komoditas tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas, harga komoditas mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas, dan harga komoditas tidak mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. Penelitian ini mendukung teoriskala ekonomi dan teori permintaan dalam kerangka menjelaskan faktor-faktor yang meningkatkan profitabilitas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kanker serviks adalah pembunuh nomor dua wanita di Indonesia setelah kanker payudara. Inspeksi visual untuk asam asetat adalah metode skrining kanker serviks menggunakan larutan asam asetat 3-5% pada leher rahim dan melihat perubahan warna yang terjadi setelah melakukan penyebaran. Wanita usia subur yang melakukan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat di kelurahan Pantai Amal tercatat belum mencapai target atau masih cukup rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari karakteristik wanita usia subur yang melakukan pemeriksaan IVA test di kelurahan Pantai Amal. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain non-eksperimisual Asetatental (observasional) dengan jumlah sampel sebanyak 114 sampel. Hasil penelitian menunjukkan persentase wanita usia subur yang melakukan IVA test dengan usia 21-35 tahun 52 orang (45,6), memiliki pendidikan sekoah menengah atas 43 orang (37,7) tidak bekerja 75 orang (65,8 dan hasil pemeriksaan IVA test 114 orang tecatat negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik wanita usia subur sebagian besar berpendidikan, sekolah menengah atas, tidak bekerja, multipara, Visual Asam
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Limbah cangkang kepiting bakau memiliki potensi sebagai bahan baku untuk pembuatan nanopartikel kitosan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mutu kitosan cangkang kepiting bakau (Scylla sp.) melalui analisis kadar air, abu, nitrogen total, derajat deasetilasi dan morfologinya serta mendapatkan karakteristik nanopartikel kitosan melalui analisis Particle Size Analyzer (PSA) dan Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rendemen kitosan cangkang kepiting bakau (Scylla sp.) sebesar 11,56%. Mutu kitosan menunjukkan nilai kadar air 0,14%, kadar abu 0,01% nitrogen total 0,77%. Derajat Deasetilasi yang diperoleh sebesar 76% sesuai dengan SNI No.7949 Tahun 2013, Protan Laboratory. Hasil karakterisasi nanopartikel kitosan dengan analisis Particle Size Analyzer menghasilkan ukuran sebesar 35,20 nm, dengan Polidispersity Indeks (PI) 0,274 dan intensitas 13,54 nm. Morfologi kitosan dan nanopartikel kitosan berbentuk tidak seragam (amorf).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Limbah cangkang kepiting bakau hasil budidaya kepiting soka yang menumpuk mengakibatkan pencemaran lingkungan. Salah satu cara tepat guna dalam penanganan limbah adalah mengolah cangkang kepiting bakau menjadi kitosan. Penelitian terkait modifikasi pada tahap demineralisasi perlu dilakukan karena kepiting bakau mengandung mineral yang sangat tinggi sehingga akan mempengaruhi karakteristik mutu kitosan yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan karakteristik mutu kitosan dari limbah cangkang kepiting bakau (Scylla sp) pada perlakuan tahap demineralisasi yang berbeda melalui analisis rendemen, kadar air, kadar abu, nitrogen total, Fourier Transform InfraRed (FTIR) dan derajat deasetilasi (DD). Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menujukkan nilai rendemen kitosan a(1:10) 29,69% lebih tinggi dari pada kitosan b(1:15) 4.66%. Nilai kadar air, abu, nitrogen total kitosan a(0,30%, 1,08%, 1,68%) lebih tinggi dari kitosan b(0,14%, 0,98%, 1,43%), namun keduanya sesuai dengan standar Protan Laboratory 1987, EFSA 2010, dan SNI No. 7949-2013. Hasil FTIR mengkonfirmasi kitosan standar dan kitosan hasil penelitian menunjukkan range serapan yang dekat sehingga tidak terlihat perbedaan signifikan. Derajat deasetilasi pada kitosan a(47%) belum memenuhi standar, sedangkan kitosan b(76%) sesuai dengan standar Protan Laboratory 1987 dan SNI No. 7949-2013 (≥76%) namun belum memenuhi standar EFSA 2010. Perlakuan demineralisasi yang berbeda berpengaruh terhadap karakteristik mutu kitosan cangkang kepiting bakau yang dihasilkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
JIHAN APRIANI NPM: 1640501053. Skripsi ini berjudul “Peralihan Aset Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Dalam Peyelenggaraan Pendidikan Menengah di Kota Tarakan” dibawah arahan dan bimbingan Bapak Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H dan Bapak Mawardi Khairi, S.H., M.H. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di pemerintah kabupaten/kota, diambil alih oleh pemerintah provinsi. Adanya pelimpahan kewenangan berimplikasi pada peralihan aset daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan konkuren, khususnya aset daerah berupa tanah dan bangunan pendidikan menengah SMA/SMK. Ketentuan peralihan aset daerah berdasarkan Pasal 404 UU Pemda 2014 yang diberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun semenjak Undang-Undang tersebut diundangkan. Saat ini di Kota Tarakan adanya tanah dan bangunan SMA/SMK yang belum dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yakni SMA Negeri 1 (satu) dan SMA Negeri 2 (dua) Kota Tarakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses peralihan dan faktor kendala peralihan aset daerah berupa tanah dan bangunan dalam peyelenggaraan pendidikan menengah SMA/SMK di Kota Tarakan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data empiris yang dikumpulkan melalui kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan proses peralihan aset daerah berupa tanah dan bangunan pendidikan menengah SMA/SMK Kota Tarakan, proses peralihan dimulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Tarakan melakukan pencatatan dan inventarisasi aset. Data inventarisasi aset tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tarakan, data inventarisasi aset tersebut direkapitulasi dan dituangkan dalam dokumen inventarisasi P3D sebagai draf lampiran berita acara serah terima (BAST). Dokumen inventarisasi P3D disampaikan kepada BPKAD Provinsi Kalimantan Utara untuk dilakukanya proses verifikasi dan validasi data inventarisasi P3D. Hasil verifikasi dan validasi dokumen inventarisasi ditetapkan menjadi lampiran berita acara serah terima (BAST). Selanjutnya, proses serah terima ditandai dengan penandatanganan oleh Gubenur Kalimantan Utara dan Walikota Kota Tarakan. Adapun faktor kendala peralihan aset berupa tanah dan bangunan SMA/SMK yaitu kendala inventarisasi aset, administrasi dan hutang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Azzam Rewabawadewa, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, NPM. 15.501010.018, dengan judul Skripsi Tinjauan Yuridis Pengalihan Aset Daerah Pemerintah Kota Tarakan Ke Provinsi Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Pengalihan Tengkayu I Tarakan)”, di bawah bimbingan Bapak Dr.Yahya Ahmad Zein, S.H.,M.H dan Ibu Inggit Akim, S.H.,M.H. Permasalahan yang muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Tentunya turut mempengaruhi kewenangan daerah yang ada saat ini. Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan yang pada awalnya dibangun oleh PT.Pertamina dipergunakan masyarakat umum sebagai pelabuhan yang penting untuk dapat masuk ke kota tarakan, dengan Terbentuknya Kota Tarakan, pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dikelola oleh pemerintah Kota Tarakan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan pelabuhan Tengkayu I Tarakan telah beralih ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan diperoleh dengan cara Atribusi yakni wewenang pemerintahan yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya wewenang Pemerintah dimaksud telah diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebut sebagai urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi,dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menyusun penulisan penelitian Hukum dengan Judul yaitu Tinjauan Yuridis Pengalihan Aset Daerah Pemerintah Kota Tarakan Ke Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pengalihan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan). Kata Kunci : Aset, Pemerintah Daerah, Kewenangan,dan Pelabuhan.
