BookOpen AccessMetadata saja
2026•Koleksi Perpustakaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg terhadap hilangnya dana nasabah, serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban bank terhadap hilangnya dana dan kebocoran data nasabah. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), yang bahan hukumnya dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah atas hilangnya dana dalam transaksi elektronik yang tidak diotorisasi oleh nasabah dengan menempatkan tanggung jawab keamanan sistem elektronik pada bank dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil serta immaterial. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban bank atas hilangnya dana dan kebocoran data nasabah dapat dikonstruksikan melalui tiga pendekatan yang saling berkaitan, yaitu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, prinsip strict liability dan doktrin respondeat superior, serta pertanggungjawaban atas kebocoran data nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang tidak dapat dielakkan melalui klausula eksonerasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg terhadap hilangnya dana nasabah, serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban bank terhadap hilangnya dana dan kebocoran data nasabah. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), yang bahan hukumnya dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah atas hilangnya dana dalam transaksi elektronik yang tidak diotorisasi oleh nasabah dengan menempatkan tanggung jawab keamanan sistem elektronik pada bank dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil serta immaterial. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban bank atas hilangnya dana dan kebocoran data nasabah dapat dikonstruksikan melalui tiga pendekatan yang saling berkaitan, yaitu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, prinsip strict liability dan doktrin respondeat superior, serta pertanggungjawaban atas kebocoran data nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang tidak dapat dielakkan melalui klausula eksonerasi.
BookOpen AccessMetadata saja
2026•
ANALISA KEKUATAN TARIK KOMPOSIT POLYESTER BERPENGUAT SERAT POHON TERAP Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui proses pembuatan komposit polyester berpenguat serat pohon terap (Artocarpus elasticus) dan menganalisis pengaruh variasi komposisi serat terhadap kekuatan tariknya. Serat ini dipilih karena melimpah di Kalimantan, ramah lingkungan, dan ekonomis. Metode penelitian yang digunakan adalah Eksperimen menggunakan metode hand lay-up dengan standar ASTM D638. Variasi komposisi serat vs resin polyester yang diuji adalah 5%:95%, 7%:93%, dan 9%:91%. Pengujian dilakukan menggunakan Universal Testing Machine (UTM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi komposisi serat pohon terap memberikan pengaruh terhadap kekuatan tarik komposit yang dihasilkan. Pada variasi serat 5% diperoleh nilai kekuatan tarik rata-rata sebesar 5 MPa dengan gaya maksimum 0,50 kN. Variasi serat 7% menghasilkan kekuatan tarik rata-rata sebesar 5,33 MPa dengan gaya maksimum 0,51 kN. Sementara itu, variasi serat 9% menghasilkan nilai kekuatan tarik tertinggi sebesar 8 MPa dengan gaya maksimum 0,72 kN. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kandungan serat pohon terap terbukti meningkatkan kekuatan tarik material. Variasi 9% serat merupakan komposisi optimum yang memberikan sifat mekanik terbaik, sehingga berpotensi besar sebagai material komposit alternatif yang ramah lingkungan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Vitamin D dan zat besi merupakan mikronutrien penting bagi pertumbuhan bayi, mineralisasi tulang, transport oksigen, fungsi imun, dan status gizi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemberian kombinasi vitamin D, suplemen tambah darah, dan status gizi bayi usia 6 bulan-2 tahun di Praktik Dokter Anak Kabupaten Bulungan. Penelitian kuantitatif deskriptif ini menggunakan desain retrospektif dengan data sekunder terhadap 35 bayi yang memenuhi kriteria inklusi dan diambil secara total sampling pada periode April 2025-April 2026. Data dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar bayi berjenis kelamin laki-laki (62,9%), memiliki berat badan lahir normal (82,9%), memperoleh kombinasi vitamin D dan suplemen tambah darah secara rutin (65,7%), dan seluruh bayi mengalami kenaikan berat badan pada kontrol ulang (100%). Berdasarkan kategori status gizi BB/U, 71,4% bayi memiliki berat badan normal, 14,3% berat badan kurang, 5,7% berat badan sangat kurang, dan 8,6% berisiko berat badan lebih. Temuan ini menegaskan bahwa pemberian suplemen perlu disertai kepatuhan wali, pencatatan dosis dan durasi yang jelas, serta pemantauan BB/U berkala agar bayi di luar kategori normal segera memperoleh evaluasi gizi dan tindak lanjut tenaga kesehatan.
BookOpen AccessMetadata saja
2026•
Vitamin D dan zat besi merupakan mikronutrien penting bagi pertumbuhan bayi, mineralisasi tulang, transport oksigen, fungsi imun, dan status gizi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemberian kombinasi vitamin D, suplemen tambah darah, dan status gizi bayi usia 6 bulan-2 tahun di Praktik Dokter Anak Kabupaten Bulungan. Penelitian kuantitatif deskriptif ini menggunakan desain retrospektif dengan data sekunder terhadap 35 bayi yang memenuhi kriteria inklusi dan diambil secara total sampling pada periode April 2025-April 2026. Data dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar bayi berjenis kelamin laki-laki (62,9%), memiliki berat badan lahir normal (82,9%), memperoleh kombinasi vitamin D dan suplemen tambah darah secara rutin (65,7%), dan seluruh bayi mengalami kenaikan berat badan pada kontrol ulang (100%). Berdasarkan kategori status gizi BB/U, 71,4% bayi memiliki berat badan normal, 14,3% berat badan kurang, 5,7% berat badan sangat kurang, dan 8,6% berisiko berat badan lebih. Temuan ini menegaskan bahwa pemberian suplemen perlu disertai kepatuhan wali, pencatatan dosis dan durasi yang jelas, serta pemantauan BB/U berkala agar bayi di luar kategori normal segera memperoleh evaluasi gizi dan tindak lanjut tenaga kesehatan.
BookOpen AccessMetadata saja
2026•Koleksi Perpustakaan
Penelitan ini bertujuan untuk menkaji dan menganalisis Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Bagaimana pengaturan hukum nasional dan internasional terkait pemberian status hukum terhadap kapal yang berkebangsaan Indonesia dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian status hukum terhadap kapal Indonesia Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan Konseptual approach Pemberian status hukum kapal Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, serta peraturan menteri terkait, yang mewajibkan kapal berbendera Indonesia terdaftar dan memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK). Secara internasional, UNCLOS 1982 dan Konvensi Laut Lepas 1958 menetapkan bahwa setiap kapal harus memiliki satu kebangsaan dan tunduk pada yurisdiksi negara benderanya, sementara IMO mengatur standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Pengaturan ini memastikan kapal Indonesia memiliki perlindungan hukum serta kewajiban mematuhi regulasi nasional dan internasional. Proses pendaftaran kapal sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat kelancarannya. Kendala tersebut meliputi aspek administratif (kelengkapan dokumen dan birokrasi), regulasi (perubahan kebijakan dan standar keselamatan), teknis (pemeriksaan kapal dan ketersediaan surveyor), keuangan (biaya tinggi dan tunggakan pajak), serta sistem dan teknologi (gangguan sistem online dan kurangnya pemahaman digital). Pemilik kapal perlu memahami prosedur dengan baik, mempersiapkan dokumen secara lengkap, serta memastikan kapal memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk menkaji dan menganalisis Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Bagaimana pengaturan hukum nasional dan internasional terkait pemberian status hukum terhadap kapal yang berkebangsaan Indonesia dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian status hukum terhadap kapal Indonesia Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan Konseptual approach Pemberian status hukum kapal Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, serta peraturan menteri terkait, yang mewajibkan kapal berbendera Indonesia terdaftar dan memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK). Secara internasional, UNCLOS 1982 dan Konvensi Laut Lepas 1958 menetapkan bahwa setiap kapal harus memiliki satu kebangsaan dan tunduk pada yurisdiksi negara benderanya, sementara IMO mengatur standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Pengaturan ini memastikan kapal Indonesia memiliki perlindungan hukum serta kewajiban mematuhi regulasi nasional dan internasional. Proses pendaftaran kapal sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat kelancarannya. Kendala tersebut meliputi aspek administratif (kelengkapan dokumen dan birokrasi), regulasi (perubahan kebijakan dan standar keselamatan), teknis (pemeriksaan kapal dan ketersediaan surveyor), keuangan (biaya tinggi dan tunggakan pajak), serta sistem dan teknologi (gangguan sistem online dan kurangnya pemahaman digital). Pemilik kapal perlu memahami prosedur dengan baik, mempersiapkan dokumen secara lengkap, serta memastikan kapal memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ANALISA KEKUATAN TARIK KOMPOSIT POLYESTER BERPENGUAT SERAT POHON TERAP Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui proses pembuatan komposit polyester berpenguat serat pohon terap (Artocarpus elasticus) dan menganalisis pengaruh variasi komposisi serat terhadap kekuatan tariknya. Serat ini dipilih karena melimpah di Kalimantan, ramah lingkungan, dan ekonomis. Metode penelitian yang digunakan adalah Eksperimen menggunakan metode hand lay-up dengan standar ASTM D638. Variasi komposisi serat vs resin polyester yang diuji adalah 5%:95%, 7%:93%, dan 9%:91%. Pengujian dilakukan menggunakan Universal Testing Machine (UTM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi komposisi serat pohon terap memberikan pengaruh terhadap kekuatan tarik komposit yang dihasilkan. Pada variasi serat 5% diperoleh nilai kekuatan tarik rata-rata sebesar 5 MPa dengan gaya maksimum 0,50 kN. Variasi serat 7% menghasilkan kekuatan tarik rata-rata sebesar 5,33 MPa dengan gaya maksimum 0,51 kN. Sementara itu, variasi serat 9% menghasilkan nilai kekuatan tarik tertinggi sebesar 8 MPa dengan gaya maksimum 0,72 kN. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kandungan serat pohon terap terbukti meningkatkan kekuatan tarik material. Variasi 9% serat merupakan komposisi optimum yang memberikan sifat mekanik terbaik, sehingga berpotensi besar sebagai material komposit alternatif yang ramah lingkungan.
BookOpen AccessMetadata saja
2025•
Air merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi manusia dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Saat ini, kebutuhan air bersih khususnya wilayah Tarakan dipasok oleh PDAM Tirta Alam Kota Tarakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan air bersih serta merancang pengembangan sistem jaringan pipa distribusi di Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan. Metode yang digunakan meliputi proyeksi pertumbuhan penduduk dengan metode Aritmatika, perhitungan kebutuhan air domestic dan non-domestik, serta simulasi jaringan menggunakan perangkat lunak EPANET 2.2 dengan persamaan Hazen-Wiliams. Hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk meningkat dari 11.894 jiwa pada tahun 2024 menjadi 23.593 jiwa pada tahun 2033, dengan kebutuhan air bersih total yang terus meningkat. Simulasi jaringan eksisting tahun 2024 memperlihatkan masih terdapat node dengan tekanan dibawah standar minimal (0,5 atm) serta kecepatan aliran pada beberapa pipa kurang dari 0,3 m/s. Pada simulasi pengembangan tahun 2033 dengan penambahan dan penyesuaian pipa, distribusi tekanan menjadi lebih merata (1 - 6 atm) dan kecepatan aliran telah memenuhi kriteria teknis (0,3 - 2,5 m/s). Maka pengembangan jaringan distribusi sangat diperlukan agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi hingga tahun 2033 serta dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun PDAM dalam perencanaan sistem distribusi air bersih.
BookOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi dan budaya organisasi terhadap kinerja kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan. Latar belakang kajian berangkat dari fenomena penurunan efektivitas program kerja dan partisipasi kader, yang diduga dipengaruhi oleh dinamika komunikasi internal dan kekuatan budaya organisasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, sampel penelitian berjumlah 136 kader HMI yang pernah menjabat sebagai pengurus tingkat Komisariat atau Cabang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis skala likert yang diolah menggunakan SPSS versi 30. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kader, sementara komunikasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai, norma dan sistem regenerasi dalam HMI lebih efektif dalam mendorong kinerja dibanding aspek komunikasi struktural. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur organisasi non profit, khususnya dalam konteks gerakan kemahasiswaan berbasis nilai keislaman.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Air merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi manusia dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Saat ini, kebutuhan air bersih khususnya wilayah Tarakan dipasok oleh PDAM Tirta Alam Kota Tarakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan air bersih serta merancang pengembangan sistem jaringan pipa distribusi di Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan. Metode yang digunakan meliputi proyeksi pertumbuhan penduduk dengan metode Aritmatika, perhitungan kebutuhan air domestic dan non-domestik, serta simulasi jaringan menggunakan perangkat lunak EPANET 2.2 dengan persamaan Hazen-Wiliams. Hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk meningkat dari 11.894 jiwa pada tahun 2024 menjadi 23.593 jiwa pada tahun 2033, dengan kebutuhan air bersih total yang terus meningkat. Simulasi jaringan eksisting tahun 2024 memperlihatkan masih terdapat node dengan tekanan dibawah standar minimal (0,5 atm) serta kecepatan aliran pada beberapa pipa kurang dari 0,3 m/s. Pada simulasi pengembangan tahun 2033 dengan penambahan dan penyesuaian pipa, distribusi tekanan menjadi lebih merata (1 - 6 atm) dan kecepatan aliran telah memenuhi kriteria teknis (0,3 - 2,5 m/s). Maka pengembangan jaringan distribusi sangat diperlukan agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi hingga tahun 2033 serta dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun PDAM dalam perencanaan sistem distribusi air bersih.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi dan budaya organisasi terhadap kinerja kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan. Latar belakang kajian berangkat dari fenomena penurunan efektivitas program kerja dan partisipasi kader, yang diduga dipengaruhi oleh dinamika komunikasi internal dan kekuatan budaya organisasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, sampel penelitian berjumlah 136 kader HMI yang pernah menjabat sebagai pengurus tingkat Komisariat atau Cabang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis skala likert yang diolah menggunakan SPSS versi 30. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kader, sementara komunikasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai, norma dan sistem regenerasi dalam HMI lebih efektif dalam mendorong kinerja dibanding aspek komunikasi struktural. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur organisasi non profit, khususnya dalam konteks gerakan kemahasiswaan berbasis nilai keislaman.
BookOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2016 hingga 2023. Kedua variabel tersebut dipilih karena dianggap sebagai indikator penting dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Data yang digunakan merupakan data panel tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta berbagai sumber resmi lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM), serta dilakukan uji Hausman untuk memilih model yang paling tepat. Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di ketiga provinsi. Sementara itu, IPM tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian ini. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2016 hingga 2023. Kedua variabel tersebut dipilih karena dianggap sebagai indikator penting dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Data yang digunakan merupakan data panel tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta berbagai sumber resmi lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM), serta dilakukan uji Hausman untuk memilih model yang paling tepat. Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di ketiga provinsi. Sementara itu, IPM tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian ini. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
BookOpen AccessMetadata saja
2025•
Pemakzulan presiden merupakan salah satu instrumen dalam sistem pemerintahan demokratis yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan eksekutif Penelitian ini mengkaji problematika pemakzulan presiden di Indonesia berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, dengan perbandingan pada mekanisme di Amerika Serikat. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 menjadi landasan utama pemakzulan di Indonesia, yang menekankan aspek yuridis dalam prosesnya melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, praktiknya menunjukkan berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan prinsip checks and balances, dominasi kepentingan politik dalam pengambilan keputusan, dan kekosongan hukum acara terkait pemberhentian presiden. Sebagai perbandingan, sistem impeachment di Amerika Serikat yang didasarkan pada Konstitusi 1787 menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dan transparan, dengan peran kongres dan senat yang seimbang dalam menilai pelanggaran berupa pengkhianatan, penyuapan, atau tindak pidana berat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan di Indonesia masih menghadapi kendala serius, seperti dominasi kepentingan politik, ketidakseimbangan checks and balances, serta kekosongan hukum acara yang mengatur teknis pelaksanaan pemakzulan. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menilai pelanggaran hukum presiden, tetapi keputusan akhirnya tetap berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang berpotensi dipengaruhi oleh dinamika politik. Sementara itu, sistem di Amerika Serikat lebih terstruktur dengan peran kongres dan senat yang berimbang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Pemakzulan presiden merupakan salah satu instrumen dalam sistem pemerintahan demokratis yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan eksekutif Penelitian ini mengkaji problematika pemakzulan presiden di Indonesia berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, dengan perbandingan pada mekanisme di Amerika Serikat. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 menjadi landasan utama pemakzulan di Indonesia, yang menekankan aspek yuridis dalam prosesnya melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, praktiknya menunjukkan berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan prinsip checks and balances, dominasi kepentingan politik dalam pengambilan keputusan, dan kekosongan hukum acara terkait pemberhentian presiden. Sebagai perbandingan, sistem impeachment di Amerika Serikat yang didasarkan pada Konstitusi 1787 menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dan transparan, dengan peran kongres dan senat yang seimbang dalam menilai pelanggaran berupa pengkhianatan, penyuapan, atau tindak pidana berat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan di Indonesia masih menghadapi kendala serius, seperti dominasi kepentingan politik, ketidakseimbangan checks and balances, serta kekosongan hukum acara yang mengatur teknis pelaksanaan pemakzulan. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menilai pelanggaran hukum presiden, tetapi keputusan akhirnya tetap berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang berpotensi dipengaruhi oleh dinamika politik. Sementara itu, sistem di Amerika Serikat lebih terstruktur dengan peran kongres dan senat yang berimbang.
BookOpen AccessMetadata saja
2024•
.
BookOpen AccessMetadata saja
2024•Koleksi Perpustakaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Pemilihan sampel dalam peneilitian ini menggunakan purposive sampling, berdasarkan metode purposive sampling maka sampel yang diperoleh adalah sebanyak 14 perusahaan dengan jumlah observasi 70 data. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap financial distress sedangka dewan komisaris independen, ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap financial distress pada perushaaan BUMN periode 2019-2023.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Pemilihan sampel dalam peneilitian ini menggunakan purposive sampling, berdasarkan metode purposive sampling maka sampel yang diperoleh adalah sebanyak 14 perusahaan dengan jumlah observasi 70 data. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap financial distress sedangka dewan komisaris independen, ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap financial distress pada perushaaan BUMN periode 2019-2023.
BookOpen AccessMetadata saja
2024•Koleksi Perpustakaan
Asuhan Kebidanan Komprehensif merupakan suatu asuhan yang dilakukan secara berkesinambungan mulai dari asuhan kebidanan pada masa kehamilan sampai bayi baru lahir sehingga persalinan dapat berlangsung dengan aman dan bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Tujuan asuhan kebidanan yang komprehensif Countinuity of Care (CoC) yang diberikan yaitu untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya komplikasi dan untuk mengoptimalkan pelayanan maternal dan neonatal. Sasaran asuhan kebidanan ditujukan kepada Ny. N dengan memperhatikan Continuity of Care mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Lokasi yang di pilih untuk memberikan asuhan kebidanan pada klien adalah di Puskesmas Karang Rejo yang telah bekerja sama dengan institusi pendidikan. Periode waktu yang di butuhkan untuk melakukan studi kasus ini dari Februari sampai dengan Juni 2024. Pelaksanaan Asuhan Kebidanan Komprehensif dimulai pada tanggal 29 Januari 2024 di Puskesmas Karang Rejo pada Ny. N G4P2A1 usia 24 tahun sebagai responden untuk pelaksanaan asuhan. Kunjungan Awal dilakukan pada usia kehamilan 36 minggu, dilakukan sebanyak 2 kali kunjungan. Persalinan berlangsung pada usia kehamilan 39 minggu pada tanggal 25 Februari 2024, asuhan masa nifas dilakukan sebanyak 2 kali yaitu asuhan 6 jam Pospartum (KF-1) pada tanggal 25 Februari 2024 dan asuhan 6 hari Postpartum (KF-2) pada tanggal 02 Maret 2024. Asuhan bayi baru lahir dilakukan sebanyak 2 kali yaitu asuhan 6 jam (KN-1) dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024 dan asuhan 6 hari (KN-2) dilakukan pada tanggal 02 Maret 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. N mulai dari kehamilan, persalinan, nifas hingga bayi baru lahir. Asuhan kehamilan yang diberikan sesuai dengan standar 10T, Asuhan Persalinan yang diberikan sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal (APN), dan telah dilakukan Kunjungan Nifas (KF) dan Kunjungan Neonatal (KN). Berdasarkan hasil Asuhan Kebidanan Komprehensif yang telah dilakukan pada Ny. N yaitu tidak ditemukan masalah selama masa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta kondisi ibu dan bayi dalam keadaan baik.
