ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
ABSTRACT The problem of Narcotics Crime Cases has several methods for disclosing narcotics crime cases, including Undercover Buy and Controlled Delivery, where these two methods are interrelated in disclosing narcotics crime cases. Undercover buy is a special technique in investigating narcotics crimes in which an investigator acts as a buyer in an illegal transaction activity of buying and selling narcotics, while Controlled Delivery is concluded as a disguise by certain investigators under supervision to be able to immerse themselves in the circulation of narcotics drugs in certain locations. This research intends to answer two questions related to the Juridical Review of Disclosure of Narcotics Crime Cases Using the Controlled Delivery Method. First, what is the mechanism for disclosing narcotics crime cases through the Narcotics Law. Second, obstacles in disclosing narcotics crime cases through the Controlled Delivery method. This research uses normative legal research methods which emphasize collecting data that is related to material from statutory regulations, legal theory, books and other data related to research. The results of the first research show that the mechanism for disclosing narcotics crime cases uses the Undercover Buy method and the Controlled Delivery method. The results of the second research show that the obstacles in disclosing narcotics crime cases are the minimum number of personnel, lack of funds, the implementation time required is quite long, lack of community participation because many people are still afraid of narcotics problems, there is still a gap for investigators to abuse their authority due to from regulations that do not provide specific descriptions and explanations regarding techniques for disclosing narcotics crimes.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait adanya kasus pengrusakan hutan lindung yang di lakukan oleh PT Prima Makmur Batam. Pertama, Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan dalam putusan perkara pidana Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT PBR. Kedua,Ratio Legis Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT PBR tentang pidana korporasi oleh PT Prima Makmur Batam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Didalam penelitian ini penulis menganalisis adanya unsur yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut yakni unsur subjektif, terkait memberi perintah melakukan perbuatan yang telah melampaui kriteria perusakan lingkungan hutan yang di lindungi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu adanya unsur objektif yang dimana hal tersebut mencerminkan sikap suatu korporasi (perusahaan) yang tidak bertanggungjawab, yang jelas sangat memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan hakim terhadap PT. Prima Makmur Batam dan menggambarkan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana kehutanan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum dan praktik hukum Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN OLEH GURU (STUDI PUTUSAN NOMOR: 115/PID.SUS/2021/PN.TAR) ABSTRAK Tindak pidana pencabulan adalah tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu birahi kelamin. Pencabulan yang diperbuat guru yang tidak pantas kepada anak tentunya akan berdampak pada perkembangan psikologis anak sebagai korban. Tindak pidana pencabulan diatur dalam pasal 289 sampai 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pemerintah juga mengatur dalam Pasal 76E dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab guru melakukan tindak pidana pencabulan dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2021/PN.Tar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah kemudian menetapkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan oleh guru terhadap anak didik yang mendominasi pencabulan adalah faktor lingkungan sosial dan tempat tinggal, faktor teknologi dan faktor peranan pelaku dan pertimbangan hakim atas putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2021/PN.Tar memutuskan memberikan sanksi lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum hal ini tidak sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena seharusnya sanksi pidana ditambahkan 1/3 (sepertiga) karena dilakukan oleh pendidik, dan hakim melihat pemidanaan bukan sebagai teori absolut yaitu sebagai alat pembalasan tetapi hakim melihat dari teori relatif dimana tujuan pemidanaan ini sebagai sarana pencegahan baik secara khusus untuk terdakwa maupun umum untuk lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Tindak Pidana, Guru, Pencabulan DECISION ANALYSIS OF CRIMINAL ACT OF LAW AGAINST CHILDREN AS VICTIMS BY TEACHERS (STUDY DECISION NUMBER: 115/PID.SUS/2021/PN.TAR) ABSTRACT The crime of obscenity is an act that is contrary to the norms of decency and decency related to sexual lust. Obscenity committed by teachers who are not appropriate to children will certainly have an impact on the psychological development of children as victims. The crime of obscenity is regulated in articles 289 to 296 of the Criminal Code in book II chapter XIV on crimes against decency. The government also regulates Article 76E and Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The problems raised in the writing of this thesis aim to find out the factors that cause teachers to commit crimes of sexual immorality and to find out the considerations of the panel of judges in the decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN.Tar. The research method used in writing this thesis is normative legal research which is carried out with literature studies related to the problem and then determines the legal norms contained in the legislation and court decisions. This study shows that the factors that cause sexual harassment by teachers to students who dominate sexual abuse are social and residential environment factors, technological factors and the role of the perpetrators and the judge's consideration of the decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN.Tar decided giving lighter sanctions than the demands of the public prosecutor this is not in accordance with article 82 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection because criminal sanctions should be added by 1/3 (one third) because it is carried out by educators, and the judge sees the punishment not as an absolute theory, namely as a means of retaliation, but the judge sees it from a relative theory where the purpose of this punishment is as a means of prevention, both specifically for the accused and generally for the community. Keywords: Crime, Teacher, Obscenity
