Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait adanya kasus pengrusakan hutan lindung yang di lakukan oleh PT Prima Makmur Batam. Pertama, Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan dalam putusan perkara pidana Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT PBR. Kedua,Ratio Legis Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT PBR tentang pidana korporasi oleh PT Prima Makmur Batam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Didalam penelitian ini penulis menganalisis adanya unsur yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut yakni unsur subjektif, terkait memberi perintah melakukan perbuatan yang telah melampaui kriteria perusakan lingkungan hutan yang di lindungi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu adanya unsur objektif yang dimana hal tersebut mencerminkan sikap suatu korporasi (perusahaan) yang tidak bertanggungjawab, yang jelas sangat memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan hakim terhadap PT. Prima Makmur Batam dan menggambarkan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana kehutanan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum dan praktik hukum Indonesia.