ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Distribusi barang antarwilayah di Indonesia masih menghadapi kendala tingginya biaya transportasi, khususnya pada penyeberangan antarpulau. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketimpangan distribusi logistik yang berdampak pada disparitas harga barang dan keterlambatan waktu pengiriman. Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara membutuhkan penguatan jaringan transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi barang antarwilayah. Biaya angkutan barang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis moda transportasi, waktu tempuh, kapasitas muat, aksesibilitas, dan jadwal keberangkatan kapal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur biaya operasional angkutan barang pada kapal Ferry dan kapal kayu serta mengevaluasi karakteristik operasional kedua jenis kapal dalam kegiatan distribusi barang. Metode yang digunakan adalah metode Biaya Operasional Kapal (BOK) untuk menghitung biaya operasional tahunan yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Analisis dilakukan melalui perhitungan komponen biaya operasional yang terdiri atas biaya penyusutan, bunga modal, asuransi, ABK, BBM, pelumas, air tawar, dan biaya perawatan, serta evaluasi karakteristik berdasarkan aspek biaya operasional, kapasitas angkut, fleksibilitas operasional, frekuensi trip, keselamatan, dan jangkauan pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan biaya operasional antara kapal Ferry dan kapal kayu dipengaruhi oleh besarnya masing-masing komponen biaya operasional. Kapal Ferry memiliki biaya operasional yang lebih tinggi karena kapasitas angkut yang besar, frekuensi perjalanan yang tinggi, serta sistem operasional yang lebih kompleks, sedangkan kapal kayu memiliki sistem operasional yang lebih sederhana. Selain itu, perbedaan karakteristik operasional menunjukkan bahwa masing-masing jenis kapal memiliki keunggulan dan keterbatasan dalam mendukung distribusi barang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk menkaji dan menganalisis Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Bagaimana pengaturan hukum nasional dan internasional terkait pemberian status hukum terhadap kapal yang berkebangsaan Indonesia dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian status hukum terhadap kapal Indonesia Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan Konseptual approach Pemberian status hukum kapal Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, serta peraturan menteri terkait, yang mewajibkan kapal berbendera Indonesia terdaftar dan memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK). Secara internasional, UNCLOS 1982 dan Konvensi Laut Lepas 1958 menetapkan bahwa setiap kapal harus memiliki satu kebangsaan dan tunduk pada yurisdiksi negara benderanya, sementara IMO mengatur standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Pengaturan ini memastikan kapal Indonesia memiliki perlindungan hukum serta kewajiban mematuhi regulasi nasional dan internasional. Proses pendaftaran kapal sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat kelancarannya. Kendala tersebut meliputi aspek administratif (kelengkapan dokumen dan birokrasi), regulasi (perubahan kebijakan dan standar keselamatan), teknis (pemeriksaan kapal dan ketersediaan surveyor), keuangan (biaya tinggi dan tunggakan pajak), serta sistem dan teknologi (gangguan sistem online dan kurangnya pemahaman digital). Pemilik kapal perlu memahami prosedur dengan baik, mempersiapkan dokumen secara lengkap, serta memastikan kapal memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Salah satu pelaksanaan pelindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini dikenal oleh masyarakat dengan Search and Rescue (SAR). Pencarian dan Pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan kemanusiaan dan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Kegiatan tersebut meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pemberian pertolongan, penyelamatan, dan pengevakuasian jiwa manusia dan harta benda dari segala musibah, baik dalam Kecelakaan, Bencana, maupun dalam Kondisi Membahayakan Manusia. Permasalahan adalah sebagai berikut: Tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut untuk menjamin konektivitas antar wilayah. Kalimantan Utara sebagai provinsi baru menghadapi tantangan geografis yang membuat moda laut seperti kapal ferry menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pengguna dan faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan kapal ferry pada rute Tarakan – Kabupaten Tana Tidung (KTT). Dua moda utama yang tersedia adalah speedboat dan kapal ferry, dengan preferensi pengguna yang berbeda tergantung pada beberapa variabel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei, yaitu penyebaran kuesioner kepada penumpang yang pernah menggunakan kedua moda transportasi. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk melihat hubungan antara variabel bebas (biaya perjalanan, waktu tunggu, dan waktu tempuh) terhadap variabel terikat (keputusan pemilihan moda). Selain itu, digunakan model logit biner selisih untuk menganalisis probabilitas pemilihan moda berdasarkan perbedaan atribut antar moda. Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya perjalanan adalah faktor yang paling dominan memengaruhi keputusan pengguna dalam memilih kapal ferry, disusul oleh waktu tunggu dan waktu tempuh. Mayoritas pengguna kapal ferry berasal dari kalangan dengan pendapatan menengah ke bawah yang memprioritaskan efisiensi biaya dibandingkan kecepatan perjalanan. Temuan ini penting untuk pengembangan kebijakan transportasi laut dan peningkatan pelayanan pelabuhan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Indonesia adalah negara kepulauan dengan dua pertiga daratannya berada di perairan laut. Perairan ini penuh dengan kehidupan laut dan menyediakan berbagai macam barang dan makanan. Laut Natuna Utara ialah satu wilayah di mana illegal fishing menjadi perhatian para nelayan. Daya tarik yang besar ada pada air dan semua kekayaan yang dikandungnya. Laut Natuna Utara ialah satu wilayah di mana illegal fishing menjadi perhatian para nelayan. Daya tarik yang besar ada pada air dan semua kekayaan yang dikandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait penegekan hukum terhadapan kapal asing yang melakukan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta mengetahui Tindakan apa saja yang di lakukan pemerintah terkait Illegal Fishing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa penangkapan kapal, penindakan terhadap awak kapal, dan pemusnahan kapal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia harus dikenakan sanksi yang tegas dan efektif, serta Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya dalam mengatasi permasalahan illegal fishing oleh kapal asing di ZEE Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Indonesia sebagai negara kepulauan yang letaknya sangat strategis dalam perdagangan dunia menjadikan Indonesia memiliki permasalahan-permasalahan diantaranya pencemaran lingkungan laut. Permasalahan tersebut seperti minyak dari kapal, bahan bakar, minyak dari kamar mesin atau minyak muatan yang mencemarkan lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut merupakan isu lingkungan global yang berdampak signifikan di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif permasalahan penegakan hukum pencemaran lingkungan laut berdasarkan Putusan Nomor:234/Pid.Sus/2021/PN Btm. Penelitian ini memaparkan bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur pencemaran lingkungan laut dan hukum internasional apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menilai efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis normatif terhadap putusan pengadilan, tinjauan terhadap perundang-undangan terkait, serta kajian terhadap doktrin dan literatur hukum yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan hukum yang jelas mengenai pencemaran lingkungan laut, penerapan dan penegakan hukum dalam kasus ini menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menyarankan perlunya sistem penegakan hukum lingkungan laut untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kelestarian lingkungan laut di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Pentingnya peran transportasi angkutan sungai sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa, membuat para pelaku usaha mulai mendirikan usaha di bidang jasa angkutan sungai yakni kapal cepat non reguler sehingga dapat memudahkan konsumen dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas sungai. Namun banyak konsumen merasa khawatir apabila pihak penyedia jasa kapal cepat tidak memberikan tanggung jawab apabila konsumen mengalami kecelakaan ataupun kerugian. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non reguler. Pertama, bentuk perlindungan hukum pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non-reguler? Kedua, Tanggung jawab pengangkut terhadap konsumen? Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma-norma yang ada terkait perlindungan hukum pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non reguler. Dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan menggunakan aturan hukum yang relevan dengan masalah. Konsumen tidak perlu khawatir karena pihak penyedia jasa telah menyediakan alat-alat keselamatan kelaiklautan kapal dan pihak penyedia jasa juga memberikan asuransi apabila konsumen mengalami kecelakaan saat menggunakan jasanya, dan konsumen akan merasa nyaman dan aman saat kapal beroperasi, sebelum kapal beroperasi penyedia jasa harus memenuhi syarat mengenai dokumen yang harus dilengkapi. Pelaksanaan penyedia jasa mengenai tanggung jawab dan kelengkapan dokumen seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kapal Cepat, Tanggung Jawab.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BARANG PENUMPANG PENGGUNA JASA KAPAL CEPAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Oleh: Abdul Rahman ABSTRAK Karakteristik wilayah Kalimantan Utara yang terdiri sebaran sungai yang sangat banyak menyebabkan transportasi laut menjadi pilihan utama masyarakat untuk berpergian keluar kota. kapal cepat merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peranan penting pada sistem transportasi perairan Provinsi Kalimantan Utar memiliki 1 kota dan 4 kabupaten yang mana pelabuhan kota tarakan menjadi kota transit penghubung antar kabupaten di kalimantan Utara. Oleh karena itu, moda transportasi jenis kapal cepat masih menjadi andalan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait Bentuk perlindungan hukum terhadap barang penumpang pengguna jasa kapal cepat dan Bentuk tanggung jawab pelaku usaha kapal cepat terhadap barang penumpang pengguna jasa kapal cepat. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang di gunakan mengunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian: Bentuk perlindungan hukum terhadap barang penumpang pengguna jasa kapal cepat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dalam Pasal 40 ayat (1) menyatakan perusahaan angkutan di perairan bertangggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang, barang yang diangkutnya, Tiket sebagai bukti sahnya perjanjian antara hak dan kewajiban pengangkut dan penumpang, tiket juga sebagai bukti dalam klaim ganti rugi. Tanggung jawab pengangkut jika terbukti melakukan kelalaian dalam pengangkutan maka pengangkut di wajibkan melakukan ganti rugi. prinsip tanggung jawab pengangkutan ada dua (2) yaitu prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena berdasarkan adanya unsur kesalahan (Fault of liability) dan Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (presumption of liability).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Kasus yang sering terjadi khususnya diperairan Tarakan, ini sering terjadi, padahal dalah hal ini surat persetujuan sangatlah penting tapi tetapi kenyataannya masih saja terdapat kapal – kapal yang tidak dibekali atau memiliki surat- surat dalam berlayar, Beberapa ditemukan adanya ditemukan terjadinya kecelakan laut, maupun membawa barang illegal lainnya, dalam hal ini peran syahbandar sangat penting, baik dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan dan keamanan, serta seluruh kegiatan pelayaran. Padahal ini sangat merugikan karena selain melanggar dan dapat di hukum, dan terlebih lagi jika membawa barang illegal dan kapal tidak layak laut maka sangat berakibat pada kelangsungan hidup makhluk laut karena pencemaran. Untuk mengetahui yang harus bertanggung jawab jika berlayar tidak sesuai dengan kelaiklaut dan tidak membawa dokumen. Untuk membantu dan menjawab permasalahan yang terjadi, digunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menealaah undang -undang yang berkaitan dengan isu hukum yang terkait pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang di lakukan pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum dan pendekatan kasus yaitu pendekatan yg dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi. Dalam kaitannya dengaan tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar ini karena kebanyakan menyelundupkan barang illegal atau penumpang gelap dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 219 ayat (1) yaitu, sudah mengatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•
Kondisi geografis Kalimantan Utara didominasi dengan banyaknya sungai besar yang menghubungkan antara satu wilayah ke wilayah lain. Tingginya kebutuhan jasa angkutan penyeberangan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan permasalah keselamatan dan kenyamanan terutama pengembangan pada fasilitas keselamatan kapal cepat (speed long boat). Memperoleh tingkat kepuasan pengguna terhadap Kinerja Angkutan Penumpang Kapal Cepat (Speed Long Boat) rute Tarakan-Malinau. Memperoleh faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan Kinerja Angkutan Penumpang Kapal Cepat (Speed Long Boat) rute Tarakan-Malinau. Importance Performance Analisy (IPA) analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor kinerja utama mana yang harus ditunjukkan oleh suatu organisasi untuk mencapai kepuasan. Metode penelitian Customer Satisfaction Index (CSI) digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan dari sebuah penyedia layanan dengan pendekatan yang memperhitungkan penilaian pengguna terhadap kinerja penyedia, Quality Function Deployment (QFD) teknik yang dipakai untuk memfokuskan pada kebutuhan dan keinginan konsumen dalam membuat standar pelayanan. Importance Performance Analysis (IPA) terdapat tiga variabel tingkat kinerja pelayanan yakni Ketersediaan perlengkapan peralatan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dalam kabin kapal.Ketersediaan petunjuk jalur evakuasi dalam kabin kapal .Ketersediaan fasilitas penyandang difabel, Customer Satification Index (CSI) diperoleh indeks kepuasan pengguna jasa yaitu 67,7%, Quality Function Deployment (QFD) variabel yang menjadi prioritas Ketersediaan perlengkapan peralatan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di dalam kabin kapal. Ketersediaan petunjuk jalur evakuasi di dalam kabin kapal. Ketersediaan fasilitas penyandang difabel. Dari hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap faktor atau atribut, yang harus ditingkatkan bagi pemilik kapal atau pihak UPTD Tengkayu I dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK RAHMAWATI NPM: 1640501043. Skripsi ini berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum Nahkoda dan Pemilik Kapal Terhadap Terjadinya Kecelakaan Kapal” di bawah arahan dan bimbingan Bapak Mansyur, S.H., M.H dan Bapak Arif Rohman S.HI., LL.M. Transportasi laut dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, karena sebagai penunjang kehidupan dan untuk kemajuan perekonomian suatu daerah maupun suatu negara sesuai peraturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana mengatur mengenai tanggung jawab pihak-pihak kapal untuk bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian, dan untuk memberikan rasa aman bagi konsumen yang menggunakan jasa angkutan laut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan di atas adalah yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa tentang pengaturan hukuman tanggung jawab pihak kapal nahkoda dan pemilik kapal kepada korban kecelakaan kapal melalui sumber perundang-undangan, buku, internet, jurnal, surat kabar dan literasi-literasi lainnya, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini memberitahukan bahwa nahkoda sebagai pemimpin tertinggi dalam kapal bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban jiwa karena kelalaian yang diperbuat oleh nahkoda dimana mendapat hukuman penjara yang ditetapkan oleh hakim namun harus sesuai dengan ketentuan undang-undang pelayaran, dalam hal mengenai tanggung jawab ganti rugi pemilik kapal bertanggung jawab atas barang yang berada dikapal miliknya, apabila selama berlayar kapal tersebut mengalami kecelakaan dan barang yang berada dalam kapal miliknya mengalami kerusakan, hilang dan lain-lain selama berlayar maka pemilik barang dapat menuntut ganti rugi atas barang yang dimilikinya bentuk tanggung jawab pemilik kapal. ABSTRACT RAHMAWATI NPM: 1640501043. with the title "Legal Liability of Captain and Ship Owner Against Ship Accidents" under the direction and guidance of Mr. Mansyur, S.H., M.H and Mr. Arif Rohman S.HI., LL.M. Sea transportation can be said to be one of the basic human needs, because as a life support and for the economic progress of a region or a country according to the regulations of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, which regulates the responsibility of the parties to be responsible in the event of an occurrence. ship accidents resulting in casualties and losses, and to provide a sense of security for consumers using sea transportation services. The research method used by the author to answer the above problems is juridical normative which studies and analyzes the regulation of the liability of the ship captain and ship owner to victims of ship accidents through statutory sources, books, internet, journals, newspapers and literacy. other literacy, while the approach used is a case approach, a statutory approach and a conceptual approach.The research method used by the author to answer the above problems is juridical normative which studies and analyzes the regulation of the liability of the ship captain and ship owner to victims of ship accidents through statutory sources, books, internet, journals, newspapers and literacy. other literacy, while the approach used is a case approach, a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study inform that the captain as the highest leader in the ship is responsible for accidents that result in casualties due to negligence committed by the skipper who gets a prison sentence set by the judge but must be in accordance with the provisions of the shipping law, in terms of liability. compensation for the owner of the ship is responsible for the goods in his own ship, if during sailing the ship has an accident and the goods on his ship are damaged, lost etc. during sailing, the owner of the goods can claim compensation for the goods in his possession. replied the ship owner.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Masyarakat di Kecamatan Sebatik Timur khususnya di Desa Bukit Aru Indah dominan berprofesi sebagai nelayan, petani dan wiraswata. Pembuatan kapal rumput laut termasuk dalam profesi wiraswasta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lamanya waktu pembuatan ukuran dan harga kapal rumput laut, menganalisis dan menjelaskan pendapatan dan kelayakan usaha pembuatan rumput laut di Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur. Metode analisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode pengambilan sampel yaitu metode purposive sampling. Pendapatan atau keuntungan rata-rata yang dihasilkan dalam usaha pembuatan kapal rumput laut sebesar Rp 8.009.203 per unit (15 hari) Keuntungan didapatkan dari total penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 24.500.000 dikurangi dengan total biaya yang besarnya Rp 16.490.797. Nilai total penerimaan (Total Revenue) lebih besar dibandingkan dengan nilai total biaya (Total Cost). Usaha pembuatan kapal rumput laut menguntungkan karena nilai TR > nilai TC. Analis usaha di ketahui nilai ROI 48,6, BEP 1 dan nilai B/C ratio 1,49. Analisis tersebut memiliki nilai positsif sehingga layak untuk dijalankan.
