ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peran guru sebagai motivator terhadap hasil belajar siswa serta mengetahui tingkat kekuatan hubungan tersebut pada siswa kelas V A SD Negeri 011 Karang Balik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional yang melibatkan 28 siswa kelas V A sebagai sampel penelitian yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari populasi sebanyak 56 siswa kelas V. Data peran guru sebagai motivator dikumpulkan melalui angket yang telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas, sedangkan data hasil belajar diperoleh melalui dokumentasi nilai siswa. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas Shapiro-Wilk, dan uji korelasi Rank Spearman dengan bantuan program SPSS versi 27 karena salah satu variabel penelitian tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi Rank Spearman (ρ) sebesar 0,247 dengan nilai signifikansi 0,206 > 0,05, sehingga H₀ diterima dan Hₐ ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peran guru sebagai motivator terhadap hasil belajar siswa, meskipun hubungan yang diperoleh bersifat positif dengan tingkat hubungan rendah. Kontribusi peran guru sebagai motivator terhadap hasil belajar siswa sebesar 6,10%, sedangkan 93,90% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Keanekaragaman anggrek memiliki nilai ekologis, ekonomi dan edukatif. Namun informasi mengenai keanekaragaman anggrek di Kawasan Hutan Bukit Mas Kota Tarakan masih terbatas sehingga belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber bahan ajar. Habitat anggrek tersebar dari daratan rendah sampai daratan tinggi. Pertumbuhan anggrek dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang dimana pada kawasan Hutan Bukit Mas, faktor intensitas cahaya yang rendah dapat menyebabkan kurangnya pertumbuhan anggrek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks keanekaragaman anggrek di Kawasan Hutan Bukit Mas serta mengetahui potensinya sebagai bahan ajar pada pembelajaran biologi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode jelajah (eksploratif) dengan teknik purposive sampling yaitu memperhatikan aksesibilitas dan keberadaan anggrek yang tumbuh alami di sepanjang jalur Kawasan Hutan Bukit Mas, khususnya disisi kanan dan kiri jalur joging yang telah dibuat oleh pengelola kawasan. Data sampel anggrek yang ditemukan terdapat 579 individu yang meliputi dua spesies yaitu Bromheadia finlaysoniana (Lindl) berjumlah 576 individu dan Dendrobium crumenatum Sw berjumlah 3 individu. Hasil perhitungan nilai indeks keanekaragaman pada anggrek Bromheadia finlaysoniana (Lindl) sebesar 0,912 dan anggrek Dendrobium crumenatum Sw sebesar 0,636 yang keduanya dalam kategori rendah. Hasil penelitian ini dapat berpotensi sebagai bahan ajar dalam pembelajaran biologi pada mata pelajaran Keanekaragaman Hayati untuk siswa SMA/MA kelas X (fase E) kurikulum merdeka. Data ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi, studi kasus dan proyek pembelajaran berbasis masalah untuk menganalisis tngkat keanekaragaman yang rendah dan upaya pelestarian anggrek di lingkungan sekitar.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Kekerasan seksual merupakan isu global yang terus meningkat, terutama di Indonesia, di mana kasus ini merambah tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga remaja, anak-anak, dan balita. Bentuk kekerasan ini mencakup berbagai tindakan seperti perkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan mempertimbangkan aspek hukum dalam putusan hakim terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian Kejahatan ini memerlukan perhatian khusus karena melibatkan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Dalam kasus yang dianalisis, terdakwa yang merupakan ayah kandung korban, terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri, hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun. Pertimbangan hukum hakim meliputi aspek yuridis, seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal peraturan hukum pidana, serta aspek non-yuridis yang mencakup akibat perbuatan terdakwa, kondisi psikologis dan sosial korban, serta latar belakang pelaku. Keputusan hakim mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang komprehensif, memberikan perlindungan yang semestinya kepada anak sebagai korban, serta memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku. Penulis menyarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penerapan undang-undang yang ada untuk mengurangi tindak pidana kekerasan seksual dan memenuhi hak-hak korban. Selain itu, hakim diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional, mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan, dan menjatuhkan putusan yang benar-benar adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bener-bener keji di lingkungan Masyarakat, Dimana kasus ini yang menjadi korban tidak hanya orang dewasa tetapi remaja bahkan anak dibawah umur. Bentuk kekerasan seksual ini mencangkup berbagai Tindakan seperti pemerkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pelecehan seksual oleh oknum guru terhadap siswa/muridnya serta untuk mengevaluasi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, yang mengandalkan data empiris untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seskual masih sering terjadi di lingkungan Pendidikan, dengan factor penyebabnya termasuk ketidakmampuan anak-anak untuk melawan dan rentannya merka baik secara fisik maupun psikis. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang teridentifikasi meliputi verbal, non-verbal, fisik, dan non- fisik, yang mengakibatkan ketidaknyamanan, ketakutan, dan trauma pada korban. Penelitian ini juga mengevaluasi bahwa putusan hakim terhdap pelaku kekerasan seksual umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hakim memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi yang konsisten, keterangan terdakwa, serta bukti-bukti fisik seperti surat hasil visum et repertum. Penilaian hakim juga mempertimbangkan faktor yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa untuk menetapkan hukuman yang seadil-adilnya, sehingga memberikan keadilan kepada Masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah pentingnya penanganan serius terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan serta kepatuhan system peradilan terhadap prosedur hukum untuk mencapai keadilan yang setimpal bagi semua pihak yang terlibat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpakiran terkait parkir di badan jalan sebagai garasi di Kota Tarakan. Pertama, bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaran Perpakiran terkait parkir di badan jalan sebagai garasi di Kota Tarakan? Kedua, apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perpakiran terkait parkir di badan jalan sebagai garasi di Kota Tarakan?. Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan objek kajian pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Satpol PP Kota Tarakan, Sat Lantas Polres Tarakan dan masyarakat yang memakirkan kendaraan bermotor roda empat di badan jalan sebagai garasi di Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan ketentuan hukum yakni Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpakiran. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan pengamatan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan data-data pada internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa, penerapan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpakiran didalam masyarakat belum terlaksana secara optimal, di karenakan minimnya pengawasan dari pihak yang terkait, pembiaran dari aparat penegak hukum, tata kelola ruang dan ketersediaan lahan yang ada di Kota Tarakan terbatas, sumber daya dan sarana prasarana dalam melakukan penertiban maupun penindakan yang belum memadai, minim atau tidak tersedianya kantong-kantong parkir pada ruas jalan yang ada di Kota Tarakan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Dalam suatu proses pembelajaran tentunya akan ditemui siswa yang mengalamikesulitan dalam belajar. adapun kesulitan belajar yang sering ditemukan pada kelasrendah yaitu kesulitan belajar membaca, oleh karena itu, diperlukannya peran gurudalam mengatasi kesulitan belajar membaca tersebut. berkaitan dengan hal tersebutpenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas II B-B di SDN 016 Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif dengan lokasi penelitian yaitu di SDN 01 Tarakan. Informan pada penelitian ini adalah guru kelasa dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Proses analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru SDN 016 Tarakan telah menjalankan perannya (1) sebagai pembimbing dalam mengatasi kesulitan membaca siswa yang belum mampu menyambung kata dengan baik yaitu dengan membimbing siswa tersebut membaca di awal kegiatan pembelajaran dan pada saat jam pulang sekolah. Selainitu, guru juga berkomunikasi dengan orang tua siswa dalam mengatasi permasalahan tersebut seperti menyarankan orang tua untuk memberikan les membaca kepada anaknya. Sedangkan peran guru sebagai (2) evaluator adalah peran guru sebagai evaluator adalah melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa yang mengalami kesulitan membaca dengan memberikan lebih banyak pertanyaan kepada siswa dan memberikan soal yang berbeda dengan siswa yang sudah bisa membaca. Kemudian guru juga memberikan tindak lanjut kepada siswa yang memiliki nilai rendah untukdibimbing dan diberikan bantuan belajar yang dilakukan pada saat jam pulang sekolah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan yang paling sering menjadi korbannya adalah perempuan. Ada banyak hal yang menyebabkan perempuan sering menjadi target kejahatan oleh pelaku TPPO di Indonesia, salah satunya ialah berkaitan dengan efisiensi penerapan peraturan-peraturan yang telah ada. Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur TPPO dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) serta perbandingan pengaturannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga pasal dalam KUHP yang mengatur terkait TPPO yakni pasal 296, pasal 297 dan pasal 506 kemudian juga UU PTPPO, dalam unsur-unsur tindakan TPPO yang diatur telah mencakup keseluruhan bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh para pelaku. Pasal KUHP tersebut memiliki perbedaan dengan UU PTPPO dari segi pengaturan minimal pidana penjaranya serta unsur-unsur TPPO yang diatur didalamnya. Kemudian, hanya ada satu pasal yang mengatur terkait perempuan sebagai korban TPPO. Pada putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Tar yang merupakan kasus perempuan sebagai korban TPPO, melalui pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, Hakim memutuskan perkara dengan memilih dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 296 KUHP dan mengesampingkan Pasal 10 UU PTPPO sebagai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena adanya salah satu unsur tindakan yakni “dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” yang dilakukan oleh pelaku serta hanya ada diatur dalam Pasal 296 KUHP. Meskipun keseluruhan unsur tindakan dalam Pasal 10 UU PTPPO telah dipenuhi oleh pelaku serta dengan fakta bahwa pemidanaannya terhadap pelaku akan tidak maksimal, Hakim tetap memutus menggunakan Pasal 296 KUHP.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Pentingnya peran transportasi angkutan sungai sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa, membuat para pelaku usaha mulai mendirikan usaha di bidang jasa angkutan sungai yakni kapal cepat non reguler sehingga dapat memudahkan konsumen dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas sungai. Namun banyak konsumen merasa khawatir apabila pihak penyedia jasa kapal cepat tidak memberikan tanggung jawab apabila konsumen mengalami kecelakaan ataupun kerugian. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non reguler. Pertama, bentuk perlindungan hukum pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non-reguler? Kedua, Tanggung jawab pengangkut terhadap konsumen? Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma-norma yang ada terkait perlindungan hukum pengguna jasa angkutan sungai kapal cepat non reguler. Dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan menggunakan aturan hukum yang relevan dengan masalah. Konsumen tidak perlu khawatir karena pihak penyedia jasa telah menyediakan alat-alat keselamatan kelaiklautan kapal dan pihak penyedia jasa juga memberikan asuransi apabila konsumen mengalami kecelakaan saat menggunakan jasanya, dan konsumen akan merasa nyaman dan aman saat kapal beroperasi, sebelum kapal beroperasi penyedia jasa harus memenuhi syarat mengenai dokumen yang harus dilengkapi. Pelaksanaan penyedia jasa mengenai tanggung jawab dan kelengkapan dokumen seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kapal Cepat, Tanggung Jawab.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Mustika Ratu, NPM 15.501010.007, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan”, dibawah bimbingan Dr Syafruddin, SH., M.Hum dan Yasser Arafat SH., MH Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering dimaknai sebagai Pembantu Rumah Tangga. Kata “pembantu” secara harfiah bisa diartikan sebagai orang yang membantu-bantu dirumah. Alasannya, karena pembantu rentan disalah artikan, menjadi orang yang membantu dengan ikhlas tanpa bayaran. Padahal, faktanya pembantu secara sadar bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Berdasarkan permasalahan diatas menimbulkan dua isu hukum yaitu kedudukan PRT dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengenai Perlindungan Hukum bagi PRT korban tindak kekerasan. Isu hukum ini diteliti menggunakan metode Normatif dan menggunakan pendekatan statue approach. Pada akhir penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa Kedudukan PRT seharusnya diakui sebagai subjek hukum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai pekerja dengan segala macam hak-haknya. Begitu juga dengan majikan yang diakui sebagai pemberi kerja perseorangan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan dan Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang PKDRT ternyata juga tidak terlepas dari permasalahan. Ketentuan yang menjadikan tindak pidana kepada PRT dianggap sebagai delik aduan dirasa kurang tepat. Pada hakikatnya, PRT bukanlah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah atau keluarga dari majikannya Ketentuan yang diatur dalam PKDRT menjadikan tindak pidana kepada PRT dianggap sebagai delik aduan dirasa kurang tepat. Pada hakikatnya, PRT bukanlah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah atau keluarga dari majikannya sehingga tindak kekerasan terhadap PRT seharusnya termasuk dalam delik biasa. Serta penulis merasa bahwa perlu adanya Undang-Undang atau Peraturan yang secara khusus mengatur tentang PRT diharapkan dapat berlaku secara efektif dan dapat menjamin perlindungan PRT yang sering mengalami kekerasan dari pihak majikan dan dapat lebih memahami kedudukannya serta dapat menjalankan kewajiban dan juga haknya sebagaimana seharusnya
ThesisOpen AccessMetadata saja
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Nurul Ain Audirah, 2019. Peran Guru Sebagai Motivator dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di SDN 013 Tanjung Selor. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. (Dibimbing oleh Muhammad Yunus dan Dedi Kusnadi). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SDN 013 Tanjung Selor. Fokus pada peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa dan upaya yang dilakukan oleh guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa. Adapun sumber data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder dengan informan yaitu kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru di SDN 013 Tanjung Selor telah menerapkan perannya sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa yaitu menggunakan metode yang bervariasi seperti diskusi kelompok, demonstrasi, ceramah, tanya jawab, dan metode pembelajaran lainnnya. Menciptakan persaingan/kompetisi melalui pemberian tugas individu maupun berkelompok. Memberikan evaluasi berupa soal latihan dan ulangan harian, UTS dan UAS. Memberikan nilai/angka pada hasil beajar siswa. Memberitahukan hasil belajar siswa secara keseluruhan melalui pembagian nilai rapot. Memberikan hadiah kepada siswa yang mampu mencapai nilai tertinggi di kelas. Memberikan pujian kepada siswa, serta memberikan hukuman jika tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, guru mampu menerapkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan baik yaitu menghubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa seperti memberikan penjelasan yang disertai dengan contoh yang ada disekitar, menyesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa disertai dengan contoh yang berkaitan dengan pengalaman yang pernah siswa alami sehingga memudahkan siswa memahami materi serta menggunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.
