ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi dan pelayanan publik baik secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tideng Pale dengan jumlah sampel sebanyak 97 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur dengan menggunakan Skala Likert. Metode analisis data yang digunakan mencakup uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Sementara itu, variabel pelayanan publik memiliki pengaruh signifikan namun dengan arah pengaruh negatif terhadap kepuasan masyarakat. Secara simultan, variabel transparansi dan pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Implementasi bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, dengan menitikberatkan pada aspek pelaksanaan, efektivitas, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bantuan sosial serta mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan, serta didukung oleh studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pendataan penerima, maupun penyaluran bantuan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data penerima yang akurat dan mutakhir, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam proses pengawasan dan evaluasi. Faktor koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan program bantuan sosial.Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan basis data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Implementasi bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, dengan menitikberatkan pada aspek pelaksanaan, efektivitas, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bantuan sosial serta mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan, serta didukung oleh studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pendataan penerima, maupun penyaluran bantuan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data penerima yang akurat dan mutakhir, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam proses pengawasan dan evaluasi. Faktor koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan program bantuan sosial.Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan basis data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di kawasan perbatasan merupakan instrumen krusial dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan kelestarian ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi pengunjung terhadap pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Wisata Mangrove Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta penyebaran kuesioner terstruktur berskala Likert kepada 48 responden yang ditentukan melalui teknik quoted accidental sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pemetaan matriks SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi strategis pengembangan Wisata Mangrove Setabu berada pada Kuadran Strategi ST (Strengths–Threats). Faktor kekuatan utama kawasan terletak pada keasrian lanskap alami hutan bakau (S1) serta ketersediaan fasilitas spot foto/jembatan boardwalk (S2) yang sangat diminati oleh wisatawan usia muda (15–29 tahun). Namun, kendala internal yang krusial adalah rusaknya infrastruktur jembatan kayu yang berlubang (W2) akibat keterbatasan finansial karena tidak adanya pemungutan biaya tiket masuk maupun parkir (W5). Di sisi eksternal, ancaman terbesar berasal dari maraknya aktivitas penggalian pasir ilegal oleh oknum masyarakat (T4) serta bencana abrasi pantai (T2). Formulasi strategi terbaik menitikberatkan pada pemanfaatan seluruh kekuatan internal untuk memitigasi ancaman eksternal melalui penerapan sistem zonasi (Zona Pemanfaatan Wisata dan Zona Konservasi Inti) serta penguatan regulasi lokal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
KEDUDUKAN DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA (RT) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA Robet Kristian Alber¹, Syafruddin², Basri³ ¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan 2Dosen Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan 3Dosen Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan ABSTRAK Rukun Tetangga (RT) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penyaluran aspirasi di tingkat paling bawah. Namun, kedudukan hukum RT masih belum diatur secara tegas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam fungsi dan kewenangannya di lapangan. Tujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Rukun Tetangga (RT) di Indonesia memiliki dasar hukum yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, yang menempatkannya sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah desa dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara hukum dan administratif, RT berkedudukan sebagai mitra pemerintah di tingkat paling bawah dengan kewenangan terbatas pada aspek sosial dan administrasi, seperti pendataan, pelayanan surat pengantar, serta menjaga ketertiban dan kerukunan warga. Rukun Tetangga (RT) memiliki fungsi dan peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat paling bawah, meliputi pendataan penduduk, penyampaian kebijakan, pengurusan administrasi, menjaga keamanan, serta mengoordinasikan kegiatan sosial dan penyaluran bantuan. RT berperan sebagai penggerak partisipasi warga, penjaga kerukunan, dan simpul komunikasi yang efektif, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kewenangan, serta minimnya dukungan struktural dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan peran RT agar lebih optimal dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan responsif di tingkat masyarakat. Kesimpulannya, Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan, ketertiban, dan pemberdayaan warga, meskipun bukan bagian dari struktur pemerintahan formal. Kata kunci : Rukun Tetangga (RT), lembaga kemasyarakatan, pemerintahan desa, pelayanan publik, partisipasi masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini berjudul Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek PLTA Mentarang Induk yang Menimbulkan Kerugian Masyarakat Sekitar. Dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, peran pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan Proyek PLTA Mentarang Induk dan mekanisme ganti rugi dalam pelaksanaan proyek PLTA Mentarang Induk kepada masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris, adalah dua pendekatan yang berbeda dalam melakukan penelitian, terutama dalam konteks hukum. Penelitian normatif berfokus pada norma, aturan, dan prinsip hukum. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan untuk menelaah teori, pendapat ahli, dan peraturan hukum yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dikaji secara komprehensif, dengan wawancara sebagai pelengkap bila penjelasan tidak ditemukan dalam peraturan atau literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah berperan penting dalam pembangunan PLTA Mentarang Induk sebagai pembuat kebijakan, fasilitator investasi, pengawas pelaksanaan, dan pelindung kepentingan masyarakat. Pemerintah memastikan proyek berjalan sesuai hukum, standar lingkungan, serta mendukung investasi dan kesejahteraan lokal. Selain itu, proyek ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih. Mekanisme ganti rugi proyek PLTA Mentarang Induk mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Prosesnya mencakup pendataan aset terdampak, sosialisasi kepada masyarakat, penilaian oleh appraiser independen, dan musyawarah untuk menetapkan nilai kompensasi. Setelah disepakati, ganti rugi dibayar secara resmi dan transparan, dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi. Proses ini juga mencakup kompensasi sosial dan lingkungan serta diawasi pemerintah agar berjalan adil dan terbuka.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji secara mendalam kedudukan hukum dan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara menempatkan negara pada posisi wajib untuk menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu, adil, dan merata sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, Komite Sekolah hadir sebagai representasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Analisis dilakukan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Sekolah memiliki fungsi strategis dalam memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Fungsi tersebut mencerminkan penerapan prinsip good governance dan participatory governance di bidang pendidikan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas hukum, manajerial, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan membutuhkan penguatan kelembagaan Komite Sekolah melalui peningkatan kapasitas, dukungan kebijakan daerah, dan sinergi antara pemerintah, sekolah, serta masyarakat agar tercipta sistem pendidikan yang responsif, transparan, dan berkeadilan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa di Desa Sungai Nyamuk tahun anggaran 2023. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data penelitian ini dimulai dari tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa di Desa Sungai Pancang tahun anggaran 2023. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data penelitian ini dimulai dari tahun 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan mencari tahu implementasi perlibatan masyarakat dalam Pengendalian ruang pengelolaan lahan di Desa Antutan yang mana dalam hal pemanfataan ruang akan sangat terdampak pada masyarakat yang ada adi lingkungan tersebut. Penelitian ini juga mencari hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Partisipasi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang ada lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Antutan . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama ahli dalam bidangnya yang mana dalam hal ini meruapakan dinas terkait Sedangkan untuk data sekunder diperolah dari Undang-Undang , Buku, Jurnal , hasil penelitian dan Karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini pertama menjawab terkait bagaimana masyarakat sebagai pengendalian yang memiliki hak pengawasan serta pelaporan ketidaksesuaian rencana tata ruang sesuai Perda serta sanksi terhadap pelanggar Perda . Kedua menjawab faktor-faktor yang menghambat terlaksananaya pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Antutan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•
ABSTRAK ARHAN NPM: 1740501008. Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kelurahan Kampung Enam Kota Tarakan” dibawah arahan dan bimbingan Ibu Dr.Nur Asikin, S.HI,.M.H dan Bapak Mawardi Khairi, S.H., M.H. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan Di Kelurahan Kampung Enam Kota Tarakan , Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk menjawab berbagai Permasalahan di masyarakat terkait bentuk implementasi peraturan Walikota Tarakan, Keluhan - keluhan terhadap buruknya kualitas layanan di kelurahan dan kurang nya transfaransi terhadap penggunaan dana kelurahan menunjukkan bahwa belum terwujudnya pemerintahan yang baik dalam lingkup kelurahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk implementasi peraturan wali kota Tarakan nomor 11 tahun 2020 tentang dana alokasi umum bantuan pendanaan kelurahan di kelurahan kampung enam kota Tarakan . penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data yang diperoleh dari penelitian lapangan dihimpun lalu dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenaranya lalu disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya yang terkait dengan prinsip transfaransi penggunaan dana kelurahan, belum dilakukan oleh kepala kelurahan kampung enam kota Tarakan. Penyelenggraan pemerintahan di kelurahan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya di kelurahan kampung enam, masih banyaknya pembagunan dan pemberdayaan masyarakat yang belum dilaksanakan dengan baik meperlihatkan bahwa pemerintahan yang baik dalam skala kelurahan belum terlaksana sebgaimana mestinya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini untuk mengetahui Karakteristik Modal Sosial Rumah Tangga di Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah. Jenis penelitian Kuantitatif deskriptif. Teknik sampel menggunakan teknik Cluster Sampling dan random sampling. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan analisis tipologi klassen. Hasil penelitian secara parsial berdasarkan uji t menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan dan jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan kepala keluarga yang ada di Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Variabel minat organisasi dan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kepala keluarga. Secara simultan berdasarkan uji F bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Pada koefisien uji determinasi bernilai sebesar 0,282 atau 28,2 % artinya bahwa variabel independen tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan. Sedangkan sisanya adalah 71,8 % variabel yang tidak di teliti oleh peneliti. Sedangkan hasil analisis spasial untuk minat organisasi terhadap pendapatan 38,70% (12 RT) tidak aktif dan tidak produktif dan aktif produktif 32,25 % (10 RT). Untuk jumlah anggota keluarga terhadap pendapatan 32,25 % (10 RT) banyak tidak produktif dan banyak produktif 19,35% (6 RT). Kemudian untuk tingkat pendidikan terhadap pendapatan ada yang tinggi produktif 67,74% (21 RT) dan rendah tidak produktif 6,45% (2 RT).
