ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KELUARGA SEDARAH MELALUI MEDIA SOSIAL Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual keluarga sedarah melalui media sosial telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif dalam KUHP, UU ITE, dan UU TPKS, termasuk pengaturan sanksi serta pengakuan alat bukti elektronik. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum tersebut belum berjalan optimal karena menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya keberanian korban untuk melapor akibat relasi kuasa, tekanan keluarga, dan stigma sosial, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta keterbatasan dalam pengumpulan dan pengelolaan alat bukti digital akibat minimnya kapasitas dan fasilitas pendukung, sehingga diperlukan upaya peningkatan perlindungan korban, penguatan kapasitas aparat, dan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat juga menyebabkan munculnya berbagai bentuk baru kekerasan seksual berbasis digital yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penanganan perkara sering mengalami hambatan, terutama dalam tahap pembuktian dan perlindungan terhadap korban. Korban pelecehan seksual dalam lingkup keluarga sedarah juga cenderung mengalami trauma psikologis yang lebih berat karena pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan emosional dan kedekatan keluarga. Di sisi lain, penyebaran konten atau tindakan pelecehan melalui media sosial dapat memperluas dampak penderitaan korban karena informasi dapat tersebar secara cepat dan sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan korban, dan masyarakat dalam menciptakan sistem penanganan yang responsif, berpihak kepada korban, serta mampu mengikuti perkembangan kejahatan di ruang digital. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hukum yang optimal, diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap perilaku pelecehan seksual secara verbal serta untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara verbal merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang sering terjadi di ruang publik maupun privat, namun kerap dianggap sebagai tindakan sepele sehingga tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai. Korban pelecehan seksual verbal tidak hanya mengalami ketidaknyamanan, tetapi juga dapat mengalami dampak psikologis, sosial, dan emosional yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal serta efektivitas pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya keberanian korban untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban pelecehan seksual secara verbal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tingginya kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi dalam kurung waktu beberapa tahun terakhir serta fenomena di lapangan menunjukkan rendahnya pemahaman siswa mengenai pelecehan seksual seperti ketidaktahuan siswa terhadap perilaku yang termasuk dalam jenis pelecehan fisik maupun verbal dan pencegahan perlindungan diri yang dikhawatirkan dapat mengarah kepada kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif berupa layanan informasi bimbingan dan konseling yang disajikan dengan media yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, salah satunya melalui media pop-up book yang menampilkan bentuk tiga dimensi dan ilustrasi konkret untuk memudahkan pemahaman siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh layanan informasi menggunakan media pop-up book terhadap pemahaman pelecehan seksual siswa kelas IV-D di SD Negeri 019 Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah Pre-Eksperimental dengan desain one group pretest–posttest. Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pemahaman siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi menggunakan media pop-up book (Sig. 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan inform asi menggunakan media pop-up book berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pemahaman pelecehan seksual siswa sekolah dasar.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENGARUH MEDIA MINI BOOKLET UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN PELECEHAN SEKSUAL DI SMP NEGERI 9 TARAKAN ABSTRAK Yulia Yudistira, 2025 “Pengaruh Media Mini Booklet Untuk Meningkatkan Pemahaman Pelecehan Seksual di SMP Negeri 9 Tarakan” Pembimbing Utama Tri Cahyono, S.Pd., M.Pd dan Pembimbing Anggota Siti Rahmi, S.Sos I., M.Pd. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media mini booklet dalam layanan informasi bimbingan dan konseling terhadap pemahaman pelecehan seksual siswa di SMP Negeri 9 Tarakan. Pemahaman pelecehan seksual merupakan kemampuan siswa dalam mengenali, memahami, dan membedakan berbagai bentuk perilaku pelecehan seksual yang meliputi pelecehan fisik, verbal, isyarat, serta tertulis atau gambar. Rendahnya pemahaman siswa terhadap isu tersebut berpotensi menyebabkan perilaku pelecehan seksual sulit dikenali dan dicegah sejak dini. Media mini booklet digunakan sebagai sarana edukatif yang menyajikan materi secara sistematis, ringkas, dan mudah dipahami oleh siswa. Penelitian ini menggunakan desain pra-eksperimen dengan pendekatan one group pretest–posttest design. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Tarakan yang dipilih menggunakan teknik random sampling. Data dikumpulkan melalui skala pemahaman pelecehan seksual yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan menggunakan uji statistik Paired Sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara skor pemahaman siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi dengan dukungan media mini booklet, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan media mini booklet berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pemahaman pelecehan seksual siswa di SMP Negeri 9 Tarakan. Dengan demikian, media mini booklet “Speak Up Lawan Pelecehan” dapat dijadikan sebagai media pendukung yang berpengaruh dalam layanan bimbingan dan konseling sebagai upaya preventif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan peduli terhadap isu pelecehan seksual.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual bagian payudara di Kota Tarakan. Serta untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual bagian payudara di Kota Tarakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dengan menggunakan Metode Wawancara dan Studi Pustaka dalam mecari data di lapangan, pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kota Tarakan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa penegakan hukum dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pelecehan seksual begal payudara di Kota Tarakan sebaiknya melakukan patroli dimulai lebih awal dari pukul 19.00 hingga 05.00 pagi. Hal ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta menjadi bentuk pencegahan agar para pelaku kejahatan tidak leluasa dalam bertindak. Selain itu faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual begal payudara di Kota Tarakan adalah faktor internal seperti kurangnya alat bukti dan banyaknya kasus yang diselesaikan dengan cara keadilan restoratif selain itu aparat penegak hukum juga masih menghadapi keterbatasan, baik dalam hal pelatihan khusus untuk menangani kekerasan seksual secara profesional. Faktor eksternal berasal dari lingkungan seperti minimnya saksi, serta lokasi kejadian yang cenderung sepi, tidak adanya kamera pengawas membuat pengumpulan bukti sangat sulit selain itu keadaan sosial seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan, adanya stigma terhadap korban, dan budaya patriarki turut memperparah situasi
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Tindak Pelecehan Seksual memiliki dampak yang sangat serius baik secara fisik maupun psikologis. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang tegas, Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa hakim memiliki dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis berupa bukti hukum,saksi,dan undang-undang yang relevan seperti pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014. Kemudian pertimbangan non-yuridis dimana kondisi korban termasuk dampak fisik dan psikologis serta motif dari tindakan pelaku. Kemudian terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelecehan seksual yang tidak mampu membayar biaya restitusi yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak tidak memenuhi ketentuan yang memadai terkait sanksi jika restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Hal ini dinilai kurang tegas dibandingkan undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang memberikan mekanisme upaya paksa terhadap pelaku untuk membayar biaya restitusi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA TRANSPORTASI UMUM Abstrak Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Pada Transportasi Umum. Pertama Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Pada Transportasi Umum kedua Bentuk Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Transportasi Umum. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan objek kajian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data priemer yaitu data yang diperoleh melalui UUD RI, KUHP dan UU TPKS. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal,artikel, data-data dari internet. Hasil dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Pada Transportasi Umum di atur di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Transportasi Umum yaitu melalui bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungasn hukum represif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Korbam , Pelecehan Seksual, Transportasi Umum
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Peserta didik di SD Negeri 037 tarakan khususnya di kelas VI menggambarkan perilaku yang mengarah pada pelecehan seperti saling menyentuh area tubuh yang pribadi dan beranggapan bahwa aktivitas tersebut biasa saja atau permainan sehari-hari. Berdasarkan fenomena tersebut, media komik menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran diri peserta didik tentang mengenali anggota tubuh yang pribadi dan bagimana menjaganya, siapa saja yang boleh menyentuh area tersebut, serta apa saja yang termasuk sentuhan aman melalui bimbingan kelompok. Menurut Scott (Dhiena, 2023) komik dapat menggambarkan tindakan kompleks seperti kekerasan terhadap anak dan mampu untuk membuat koneksi sehingga dapat membentuk pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media komik terhadap self Awareness dalam pencegahan pelecehan seksual, penelitian ini menggunakan desain penelitian Pre Experimen dengan jenis one group pre-test dan post-test design dengan pendekatan kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling dengan jumlah sampel 10 siswa dengan metode pengumpulan data skala Self Awareness. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial. Uji hipotesis menggunakan uji wilcoxon dengan SPSS versi 26.0. Hasil penelitian diperoleh bahwa nilai signifikan sebesar (0,005 0,05) yang artinya terdapat pengaruh media komik terhadap self awareness dalam pencegahan pelecehan seksual.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan yaitu sebuah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial yang belakangan ini sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual melalui media sosial. Pertama, pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual melalui media sosial. Kedua, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual melalui media sosial, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah pendampingan psikologis, pendampingan/perlindungan hukum, pendampingan rehabilitasi, merahasiakan identitas korban, pemberian bimbingan rohani dan spiritual , pemberian fasilitas pendidikan bagi korban, serta pemuliahan sosial, kesehatan fisik dan mental. Faktor penyebab terjadinya yakni, Faktor Pelaku, Faktor Korban, Faktor Lingkungan, Faktor Individu, Kemudahan Akses dan Anonimitas Media Sosial, Pemahaman Mengenai Anak dan Normalisasi Pelecehan, Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua dan Pendidikan Seksualitas, Ketidakseimbangan Kekuasaan dan Manipulasi, dan Kurangnya Kemampuan Anak Mengenali Bahaya Media Sosial.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Megawati Agustina 1940606001. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kelayakan produk Buku Ilustrasi Cegah Pelecehan Seksual Untuk Siswa Sekolah Dasar. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Tarakan pada tahun ini mengalami peningkatan di bandingkan tahun lalu, hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari segala pihak. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap seriusnya kasus pelecehan seksual, khususnya pada anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah pengembangan atau Researh and Development (R&D). Pada jenis penelitian ini ada 10 tahap namun peneliti hanya sampai hingga tahap ke-6 karena adanya keterbatasan materi dan waktu. Berdasarkan rumus perhitungan, ditemukan bahwa validasi yang dilakukan oleh ahli desain memberikan nilai layak pada aspek desain produk dengan skor 83,9%. Kemudian untuk peninilaian materi yang diberikan oleh ahli materi berjumlah 92,8% dengan predikat sangat layak. Adapun untuk kelayakan produk bagi pengguna media juga telah di uji dengan penilaian produk oleh 3 guru wali murid SDN 006 Tarakan dengan rata-rata skor 96,123% predikat Sangat Layak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai korban, merupakan suatu tindak kejahatan seksual yang merusak psikis/mental serta kondisi fisik korban. Tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan, serta masih sangat rendahnya cakupan layanan yang diberikan kepada perempuan sebagai korban. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum korban tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Tarakan. Pertama bagaimana perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual di Kota Tarakan, dan yang kedua bagaimana peranan pemerintah atau dinas terkait dalam pendampingan korban kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian secara empiris yang dilakukan secara langsung dilapangan, serta data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah dataa yang didapatkan dari hasil wawancara dari beberapa narasumber yakni, dari Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tarakan, Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kota Tarakan dan Sat Reskrim Polres Kota Tarakan. Kemudian untuk data sekundernya berupa Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, Dokumen Resmi, Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Perlunya keadilan kepada korban dalam perlindungan hukum serta pendampingan secara komperhensif terhadap perempuan sebagai korban pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di Kota Tarakan.
