ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Pelabuhan Rakyat terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Tarakan melalui aspek Pendapatan, Kondisi Kerja, dan Jam Kerja. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 68 responden dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan, Kondisi Kerja, dan Jam Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,041, 0,042, dan 0,038. Secara simultan, ketiga indikator tersebut juga berpengaruh signifikan dengan nilai F hitung 9,276 dan signifikansi 0,001. Nilai R Square sebesar 0,303 menunjukkan bahwa Pendapatan, Kondisi Kerja, dan Jam Kerja mampu menjelaskan 30,3% variasi Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan 69,7% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, Pelabuhan Rakyat memiliki peranan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan memiliki peran strategis sebagai pusat
aktivitas transportasi speedboat yang melayani penumpang dan barang antarpulau.
Permasalahan utama yang dihadapi adalah distribusi air bersih, khususnya pada
jam-jam puncak, sehingga mengganggu pelayanan fasilitas pelabuhan. Penelitian
ini bertujuan menganalisis kesesuaian sistem plambing dengan kebutuhan debit air
bersih harian, kapasitas bak penampung, diameter pipa, dan daya pompa yang
diperlukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif
dengan studi kasus, melalui observasi lapangan, wawancara, serta acuan SNI 03
7065-2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total kebutuhan air bersih di
Pelabuhan Tengkayu 1 adalah sebesar 14.371 liter per hari. Sistem penampungan
berupa Ground Water Tank (GWT) berkapasitas 28,8 m³ dan Roof Tank (RT)
berkapasitas 18,4 m³ dinilai mencukupi kebutuhan tersebut. Pompa yang tersedia
memiliki daya 4 HP (2,98 kW), lebih tinggi dari kebutuhan minimum, sehingga
mampu mendukung distribusi air bersih secara efektif. Namun, debit aktual yang
terdistribusi hanya sekitar 7,8 m³/hari, sehingga belum sepenuhnya memenuhi
kebutuhan riil pengguna pelabuhan. Kesimpulannya, kapasitas sistem plambing di
pelabuhan Tengkayu secara umum telah memadai, tetapi diperlukan optimalisasi
distribusi air agar sesuai dengan kebutuhan harian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor muat (load factor) pada transportasi laut speedboat rute Tarakan – Tanjung Selor, khususnya pada dua kondisi operasional yaitu arus puncak dan arus normal. Fokus penelitian berada di Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan. Latar belakang dari studi ini adalah pentingnya efisiensi transportasi laut sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Load factor menjadi indikator utama dalam menilai efisiensi penggunaan kapasitas angkut speedboat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan dan dokumentasi manifest penumpang. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan load factor antara kondisi arus puncak dan arus normal. Pada arus puncak, tingkat keterisian penumpang mendekati kapasitas maksimal, sedangkan pada arus normal tingkat keterisian cenderung lebih rendah. Temuan ini memberikan implikasi terhadap pengelolaan jadwal keberangkatan dan strategi tarif yang dapat diterapkan operator agar operasional speedboat lebih efisien dan ekonomis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak pengelola pelabuhan, operator transportasi laut, dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi antar wilayah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan data panel yang mencakup lima kabupaten/kota selama periode 2014–2023. Variabel independen yang digunakan dalam model adalah belanja modal, ekspor impor melalui pelabuhan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal memiliki koefisien sebesar 0.001781 dengan p-value 0.9658 (> 0,05), sehingga tidak signifikan dalam mempengaruhi PDRB. Ekspor impor pelabuhan memiliki koefisien -0.034011 dengan p-value 0.1217 (> 0,05), yang juga tidak signifikan, meskipun menunjukkan hubungan negatif dengan PDRB. Sementara itu, IPM memiliki koefisien 11.02231 dengan p-value 0.0000 ( 0,05), yang berarti sangat signifikan dan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Uji F menghasilkan nilai F-statistic sebesar 14.60950 dengan Prob(F-statistic) 0.000001 ( 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik dalam menjelaskan variasi PDRB, dan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen pelabuhan ferry juata laut Kota Tarakan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh 110 responden, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Responden merupakan pengguna jasa pelabuhan yang telah berkunjung lebih dari dua kali dalam dua tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepuasan Konsumen (Y), diketahui dari hasil uji parsial t menunjukkan nilai Sig = 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan thitung = 4,803 besar dari ttabel = 1,982, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kepuasan Konsumen). Variabel kepercayaan konsumen (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen (Y), diketahui hasil dari uji parsial t menunjukkan nilai Sig = 0,005 lebih kecil dari 0,05, dan thitung = 2,846 besar dari ttabel = 1,982, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti variabel X2 juga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kepuasan Konsumen).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui kriteria efektifitas investasi infrastruktur jalan dan infrastruktur pelabuhan dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Bulungan. Periode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2017-2021. Penelitian ini merupakan penelitian Time Series dengan objek penelitian yaitu investasi infrastruktur transportasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Berdasarkan hasil analisis ICOR, nilai rata-rata ICOR di Kabupaten Bulungan untuk investasi infrastruktur jalan dengan menggunakan PDRB sektor transportasi atas dasar harga berlaku sebesar 7,18 dan 0,28 untuk investasi infrastrukur pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk investasi infrastruktur jalan tidak efektif dan investasi infrastruktur pelabuhan efektif dalam pembentukan PDRB sektor transportasi Kabupaten Bulungan. Kemudian untuk nilai rata-rata ICOR di Kabupaten Bulungan untuk investasi infrastruktur jalan dengan menggunakan PDRB sektor transportasi atas dasar harga konstan sebesar 0,02 dan 0,06 untuk investasi infrastrukur pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk investasi infrastruktur jalan efektif dan investasi infrastruktur pelabuhan efektif dalam pembentukan PDRB sektor transportasi Kabupaten Bulungan. Untuk investasi infrastruktur jalan dan pelabuhan dengan menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata nilai ICOR sebesar 27,09 dan 1,70, artinya untuk meningkatkan 1 unit output maka dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp.27,09 untuk investasi infrastruktur jalan dan Rp.1,70 untuk investasi infrastruktur pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk investasi infrastruktur jalan tidak efektif dan investasi infrastruktur pelabuhan efektif dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan. Kemudian untuk investasi infrastruktur jalan dan pelabuhan dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan rata-rata nilai ICOR sebesar -102,93 dan -1,65. Artinya, kemungkinan penanaman modal yang terjadi pada tahun 2020 belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan penanaman investasi yang ditanamkan belum/tidak efektif dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
This study intends to answer two statements related to the effectiveness of implementing activities at Speed Kayan II Harbor in Bulungan Regency with existing regulations. First, how is the Speed Kayan II port in carrying out its activities in accordance with existing regulations? Second, what are the efforts made by the government to support the smooth operation of the Speed Kayan II port? The type of research in this thesis is empirical, namely the type of research that has the object of study regarding people's behavior or behavior that arises as a result of interacting with the existing system of norms. This study uses the theory of Soerjono Soekanto which measures the effectiveness of five factors, namely: legal factors, law enforcement factors, infrastructure and facilities factors, community factors, and cultural factors. From the results of this study it can be seen that the Speed Regular Kayan II port has indeed carried out activities regarding Port Safety and Shipping Security, it's just that there are still a number of things that must be considered again regarding passenger safety facilities and infrastructure at the port so that the implementation of activities is not fully effective. Meanwhile, regarding the government's efforts to ensure the safety and security of passengers, the government has made regulations that specifically regulate and place agencies to carry out their duties, both monitoring and providing the necessary facilities and infrastructure according to SK. But still, the facilities and infrastructure will be damaged over time resulting in less comfort for passengers, so supervision should be tightened again so that existing problems are quickly resolved.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis penerapan kewenangan penegakan hukum Syahbandar Pelabuhan Tarakan dalam rangka keselamatan pelayaran dan filosofi fungsi kewenangan syahbandar Pelabuhan Tarakan dalam rangka penegakan hukum guna keselamatan pelayaran. Berdasarkan isu hukum yang dikaji, penelitian ini diarahkan pada kekhasan ilmu hukum yang sifatnya normatif, sehingga tipe penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji isu tentang syahbandar Pelabuhan Tarakan dalam rangka penegakan hukum guna keselamatan pelayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan kewenangan penegakan hukum Syahbandar Pelabuhan Kelas III Tarakan dalam rangka keselamatan pelayaran, terbagi atas 2 (dua), yaitu penegakan hukum yang diterapkan secara preventif dan represif. Secara preventif, yaitu penegakan hukum dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum pelayaran, mencakup: Melakukan pengawasan terhadap kapal selama masa pandemi covid-19, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kapal yang akan berlayar; melakukan patroli laut; melakukan himbauan pemasangan nomor kursi penumpang; dan melakukan sosialisasi. Adapun penegakan hukum secara represif, penerapannya mencakup: melakukan penahanan kepada nakhoda yang tidak memiliki persetujuan berlayar dan melakukan penyitaan peralatan kapal yang tidak memenuhi standar pelayaran. Fungsi kewenangan syahbandar Pelabuhan Tarakan dalam rangka penegakan hukum guna keselamatan pelayaran, secara filosofis, adalah untuk mendudukkan kembali profesionalisme syahbandar sebagai penegak hukum dalam rangka menjamin keselamatan serta keamanan laut. Artinya, hakikat fungsi kewenangan tersebut, untuk memastikan secara spesifik peran dan tugas syahbandar, termasuk Syahbandar Pelabuhan Kelas III Tarakan dalam penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kota Tarakan memiliki jumlah penumpang berangkat/naik speedboat tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini seharusnya juga diimbangi dengan fasilitas pelayanan di terminal penumpang yang memadai, agar tercipta kenyamanan bagi pengguna jasa, yang kemudian akan berdampak positif dalam aspek sosial-ekonomi Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa variabel indikator yang menjadi acuan dalam penilaian tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja terminal penumpang Pelabuhan Tengkayu I adalah reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangibles. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja terminal penumpang Pelabuhan Tengkayu I, indikator-indikator yang perlu dilakukan pembenahan, serta urutan prioritas penanganannya, maka dilakukan beberapa langkah analisis dengan metode pengumpulan data berupa survei dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI), Importance Performance Analysis (IPA) dan Quality Function Deployment (QFD). Dari hasil survei kuesioner yang dilakukan terhadap 100 responden, diperoleh kesimpulan nilai keseluruhan CSI adalah 70,13% yang berarti secara keseluruhan pengguna jasa merasa “Puas” dengan kinerja terminal penumpang Pelabuhan Tengkayu I. Berdasarkan analisis IPA diperoleh kesimpulan terdapat tiga (3) indikator yang menjadi prioritas utama untuk ditangani segera, yaitu kelengkapan alat-alat keselamatan di ruang tunggu, tersedianya papan pengumuman jadwal keberangkatan dan kedatangan speedboat serta tersedianya ruang perawatan (klinik) untuk orang sakit. Berdasarkan analisis QFD diperoleh urutan prioritas penanganan item “what” secara teknis, pertama merencanakan dan menentukan jalur evakuasi, kedua melakukan perencanaan atau penambahan ruang perawatan (klinik), ketiga menentukan dan memasang informasi letak titik kumpul, keempat memasang informasi nomor telepon darurat pada titik-titik tertentu di dalam ruang tunggu, kelima melakukan pengadaan dan pemasangan tabung pemadam kebakaran pada titik-titik tertentu di dalam ruang tunggu, keenam memperbaiki sambungan kabel TV informasi yang terputus, ketujuh merekrut petugas kesehatan dan kedelapan melakukan penyesuaian ulang terhadap jadwal keberangkatan dan kedatangan Speedboat yang terbaru.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Azzam Rewabawadewa, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, NPM. 15.501010.018, dengan judul Skripsi Tinjauan Yuridis Pengalihan Aset Daerah Pemerintah Kota Tarakan Ke Provinsi Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Pengalihan Tengkayu I Tarakan)”, di bawah bimbingan Bapak Dr.Yahya Ahmad Zein, S.H.,M.H dan Ibu Inggit Akim, S.H.,M.H. Permasalahan yang muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Tentunya turut mempengaruhi kewenangan daerah yang ada saat ini. Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan yang pada awalnya dibangun oleh PT.Pertamina dipergunakan masyarakat umum sebagai pelabuhan yang penting untuk dapat masuk ke kota tarakan, dengan Terbentuknya Kota Tarakan, pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dikelola oleh pemerintah Kota Tarakan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan pelabuhan Tengkayu I Tarakan telah beralih ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan diperoleh dengan cara Atribusi yakni wewenang pemerintahan yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya wewenang Pemerintah dimaksud telah diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebut sebagai urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi,dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menyusun penulisan penelitian Hukum dengan Judul yaitu Tinjauan Yuridis Pengalihan Aset Daerah Pemerintah Kota Tarakan Ke Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pengalihan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan). Kata Kunci : Aset, Pemerintah Daerah, Kewenangan,dan Pelabuhan.
