ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Barang dan Jasa, serta Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan dan website resmi pemerintah daerah. Sampel terdiri dari 44 pemerintah daerah yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Barang dan Jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Sebaliknya, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti semakin tinggi ketergantungan daerah pada dana transfer pusat, semakin rendah tingkat transparansinya. Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi lebih dipengaruhi oleh tingkat kemandirian fiskal daerah dibandingkan besarnya pendapatan atau belanja daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal asosiatif untuk menguji hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2010–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan daerah dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah karena masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah maupun Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya, tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan dua indikator utama keberhasilan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kinerja keuangan daerah, kemiskinan, dan pengangguran. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM di Provinsi Kalimantan Utara secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017-2024. Analisis data dengan metode regresi data panel melalui pendekatan CEM untuk pertumbuhan ekonomi dan FEM untuk IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar -0,029. Apabila nilai adjusted R² negatif maka diperlakukan sebagai nol, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara lebih ditentukan oleh faktor struktural di luar model. Sebaliknya, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM baik secara parsial maupun simultan dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,9833 atau 98,33 persen, di mana kinerja keuangan daerah berpengaruh positif, sedangkan kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan IPM di Kalimantan Utara dapat didorong secara efektif melalui penguatan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Transfer keuangan daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transfer keuangan daerah yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder metode yang digunakan data panel kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015–2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan dengan pendekatan common effect model (CEM) sebagai model terpilih, yang diolah menggunakan program EViews. Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y_it=7.298797+〖0.087695X〗_1it-〖0.502928X〗_2it+〖0.558315X〗_3it+εit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil (DBH) dengan nilai signifikansi 0,4649 > 0,05 tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai signifikansi 0,0081 0,05 berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap PDRB, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai signifikansi 0,0000 0,05 berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap PDRB. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memiliki nilai probabilitas F sebesar 0,000214 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,30 menunjukkan bahwa sebesar 30% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 70% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DAK yang lebih terarah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sementara pengelolaan DAU perlu lebih diarahkan pada kegiatan produktif. Optimalisasi penggunaan DBH juga menjadi penting agar kontribusinya terhadap PDRB dapat meningkat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal terhadap efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja di Provinsi Kalimantan Utara, dimana variabel moderasinya adalah kapasitas sumber daya aparatur. Penganggaran berbasis kinerja dirancang untuk memastikan bahwa outcome dari penganggaran tersebut menghasilkan capaian yang terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang efektif memerlukan penerapan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan internal yang kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan sampel penelitian 200 orang. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS untuk menguji hubungan langsung maupun hubungan moderasi antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan APBD berbasis kinerja. Pengawasan internal juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kapasitas sumber daya aparatur memperkuat hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan efektivitas penganggaran berbasis kinerja. Namun demikian, efek moderasi kapasitas aparatur terhadap hubungan antara pengawasan internal dan efektivitas APBD tidak signifikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Data yang dianalisis adalah data sekunder periode 2014-2024 yang didapatkan dari laman resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Data dianalisis menggunakan software EViews 12, dengan pemilihan model terpilih yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja modal berpengaruh signifikan namun negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara, TKKD tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, TKKD secara signifikan memoderasi hubungan antara realisasi belanja modal dan tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana pemerintah daerah yang mandiri secara finansial untuk mengelola anggaran lebih efektif dalam meningkatkan layanan publik dan pembangunan daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas fiskal lokal sebagai strategi utama untuk memaksimalkan manfaat belanja modal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengelolaan keuangan daerah terhadap hubungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengetahui dan menganalisis kepastian hukum kewenangan pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap hubungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tranparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Perimbangan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta besaran-besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu wilayah pemekaran diharuskan untuk mengutamakan belanja modal sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan menunjukkan prioritas pada belanja operasional pemerintahan dibandingkan belanja modal. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 – 2022 dengan menggunakan 5 alat analisis data yang terdiri dari: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2) Rasio Pertumbuhan, 3) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan 5) Rasio Keserasian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berasal dari data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2022. Hasil penelitian menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan nilai kemandirian yang tergolong konsultatif, rasio pertumbuhan pendapatan serta belanja menunjukkan kenaikan dan penurunan, rasio efektifitas PAD dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi keuangan daerah berada pada indikator efisien, serta rasio keserasian menunjukkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2018 – 2022 masih mengutamakan belanja operasi dibandingkan belanja modal.
