Hasil pencarian

ThesisOpen AccessMetadata saja

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan

SURYA KAMILUL AMRU

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tarakan. Kompetensi sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena pegawai yang berkompeten dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat dan transparan. Sementara itu, sistem pengendalian internal pemerintah berfungsi sebagai sarana untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Tarakan. Sebelum melakukan analisis data, peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap 57 responden untuk menunjukkan sejauh mana kuesioner tersebut dapat dipercaya dan diandalkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kompetensi Sumber Daya ManusiaSistem Pengendalian Internal Pemerintahdan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessMetadata saja

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TEHADAP HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

TAMRIN HAKIM

2024•

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengelolaan keuangan daerah terhadap hubungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengetahui dan menganalisis kepastian hukum kewenangan pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap hubungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tranparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Perimbangan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta besaran-besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Keuangan DaerahKewenanganPemerintah Daerah.

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail