MM

Analisis Bibliometrik Dalam Memetakan Tren Penelitian Pada Literatur Service Quality And Sustainable Marketing Terindeks Scopus 2015-2025

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren perkembangan, topik dominan, pola kolaborasi, produktivitas negara, dampak penelitian, serta arah penelitian masa depan dalam bidang Service Quality and Sustainable Marketing pada periode 2015–2025 melalui pendekatan analisis bibliometrik. Studi ini menganalisis sebanyak 848 dokumen ilmiah terindeks Scopus yang diolah menggunakan perangkat lunak Bibliometrix (RStudio) dan antarmuka Biblioshiny. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi ilmiah pada bidang ini mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 1,21%, yang mengindikasikan peningkatan minat akademik secara konsisten. Topik dominan yang teridentifikasi meliputi service quality, marketing, dan customer satisfaction, dengan pergeseran tema terkini yang mengarah pada aspek perilaku konsumen dan integrasi keberlanjutan dalam praktik pemasaran. China dan Amerika Serikat teridentifikasi sebagai pusat kolaborasi global, dengan China sebagai negara paling produktif dalam jumlah publikasi. Dampak penelitian tertinggi ditemukan pada artikel yang diterbitkan pada periode 2016–2019 di jurnal bereputasi

Peran Perilaku Kerja Terhadap Kompetensi dan Dampaknya Pada Kinerja Karyawan (Studi kasus PT. Krist Inti Perkasa Kota Tarakan)

Kinerja karyawan pada sektor jasa konstruksi menghadapi tantangan peningkatan produktivitas dan profesionalisme di tengah dinamika perilaku kerja dan kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan faktor perilaku dan kapabilitas individu sebagai determinan utama kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku kerja terhadap kinerja karyawan, menguji pengaruh perilaku kerja terhadap kompetensi, serta mengkaji peran kompetensi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara perilaku kerja dan kinerja karyawan pada PT. Krist Inti Perkasa Kota Tarakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Sampel penelitian berjumlah 91 karyawan yang ditentukan melalui teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur berskala Likert dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji validitas, reliabilitas, serta hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi dan kinerja karyawan. Kompetensi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja serta berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara perilaku kerja dan kinerja karyawan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perilaku kerja yang disertai pengembangan kompetensi secara sistematis merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan jasa konstruksi.

Peran Perilaku Kerja Terhadap Kompetensi dan Dampknya Pada Kinerja Karyawan (Studi kasus PT. Krist Inti Perkasa Kota Tarakan)

Kinerja karyawan pada sektor jasa konstruksi menghadapi tantangan peningkatan produktivitas dan profesionalisme di tengah dinamika perilaku kerja dan kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan faktor perilaku dan kapabilitas individu sebagai determinan utama kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku kerja terhadap kinerja karyawan, menguji pengaruh perilaku kerja terhadap kompetensi, serta mengkaji peran kompetensi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara perilaku kerja dan kinerja karyawan pada PT. Krist Inti Perkasa Kota Tarakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Sampel penelitian berjumlah 91 karyawan yang ditentukan melalui teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur berskala Likert dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji validitas, reliabilitas, serta hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi dan kinerja karyawan. Kompetensi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja serta berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara perilaku kerja dan kinerja karyawan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perilaku kerja yang disertai pengembangan kompetensi secara sistematis merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan jasa konstruksi.

Analisis Pengaruh Elektroda Pengelasan SMAW Pada Sambungan Las Material Baja Karbon Rendah Terhadap Kekuatan Tarik Dan Metalografi

.

EFEKTIVITAS REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA SMA: STUDI MIXED-METHODS DI SMA NEGERI 2 TARAKAN

Pemahaman konsep matematika (PKM) merupakan kemampuan kognitif fundamental yang mendukung siswa dalam memahami, menghubungkan, dan menerapkan konsep matematika secara bermakna. Realistic Mathematics Education (RME) dipandang relevan untuk mengembangkan PKM karena mengaitkan konsep matematika dengan konteks kehidupan nyata, namun kajian mengenai efektivitas RME dengan pendekatan mixed-methods masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas RME terhadap PKM siswa melalui perbandingan hasil pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta menelaah pengalaman belajar siswa melalui data kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods dengan desain embedded-experimental. Data kuantitatif diperoleh melalui tes PKM, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara pada kelas eksperimen. Analisis kuantitatif meliputi statistik deskriptif, analisis n-gain, dan uji independent sample t-test, sementara data kualitatif dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor PKM kedua kelompok relatif serupa, dengan perbedaan yang tidak signifikan secara statistik inferensial. Akan tetapi, di sisi lain, nilai rata-rata n-gain kelompok eksperimen sebesar 0,43 dan kelompok kontrol sebesar 0,42 berada pada kategori sedang. Secara deskriptif, kelompok eksperimen menunjukkan capaian yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hasil penelitian kualitatif juga mendukung hasil analisis statistik deskriptif tersebut bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran RME memiliki persepsi positif terhadap pendekatan tersebut dan merasakan manfaat dalam memahami konsep matematika. Dengan demikian, RME memberikan kontribusi positif terhadap proses PKM siswa, meskipun efektivitasnya secara kuantitatif belum menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan pembelajaran konvensional.

Produksi Biomassa dan Total Lipid Chlorella vulgaris melalui Intervensi Penambahan Ion Magnesium (Mg2+) pada Media Kultur

Chlorella vulgaris merupakan salah satu fitoplankton hijau uniseluler yang memiliki kemampuan fotosintesis tinggi dan berpotensi sebagai sumber energi terbarukan melalui akumulasi lipid. Magnesium diketahui berperan penting sebagai atom pusat molekul klorofil dan aktivator berbagai enzim fotosintetik, sehingga ketersediaannya sangat menentukan efisiensi fotosintesis, pertumbuhan biomassa, dan pembentukan lipid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan biomassa dan total lipid pada Chlorella vulgaris yang dikultur dengan penambahan magnesium (Mg2+). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif dengan perlakuan tanpa penambahan magnesium dan dengan penambahan Magnesium 0,4 ppm pada media kultur Chlorella vulgaris. Pemeliharaan dilakukan selama 8 hari dan pengecekan kualitas air setiap 3 hari sekali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan harian rata-rata Chlorella vulgaris tertinggi diperoleh pada perlakuan dengan penambahan Mg²⁺ 0,4 ppm dengan nilai 7.747 sel/hari, sedangkan pada kontrol sebesar 7.357 sel/hari. Biomassa kering yang diperoleh pada kedua perlakuan tidak menunjukkan perbedaan nyata, yaitu sama-sama sebesar 1,3 g/L, akan tetapi perbedaan sangat jelas terlihat pada parameter total lipid, di mana perlakuan dengan penambahan ion Mg²⁺ menghasilkan lipid sebesar 72%, sedangkan pada kontrol hanya 26,66%. Kultur Chlorella vulgaris dengan penambahan ion magnesium 0,4 ppm, mampu meningkatkan rata-rata pertumbuhan harian dan kandungan total lipid lebih baik dibandingkan dengan perlakuan tanpa penambahan ion magnesium. Kultur dengan penambahan ion magnesium 0,4 ppm tidak memberikan perbedaan terhadap total biomassa dibandingkan dengan kultur tanpa penambahan ion magnesium. Chlorella vulgaris is a unicellular green phytoplankton with high photosynthetic capacity and potential as a renewable energy source through lipid accumulation. Magnesium plays an important role as the central atom in chlorophyll molecules and as an activator of various photosynthetic enzymes, so its availability greatly determines photosynthetic efficiency, biomass growth, and lipid formation. This study aims to analyze biomass growth and total lipids in Chlorella vulgaris cultured with magnesium (Mg²⁺) supplementation. This study uses a quantitative descriptive approach with treatments without magnesium supplementation and with 0.4 ppm magnesium supplementation in the Chlorella vulgaris culture medium. Maintenance was carried out for 8 days, and water quality checks were performed every 3 days. The results showed that the highest average daily growth of Chlorella vulgaris was obtained in the treatment with the addition of 0.4 ppm Mg²⁺ , with a value of 7,747 cells/day, while in the control it was 7,357 cells/day. The dry biomass obtained in both treatments showed no significant difference at 1.3 g/L, but a clear difference was observed in the total lipid parameter: the Mg²⁺ treatment produced 72% lipids, while the control produced only 26.66%. Chlorella vulgaris culture with the addition of 0.4 ppm magnesium ions increased average daily growth and total lipid content more than the treatment without magnesium ions. Culture with 0.4 ppm magnesium ions showed no difference in total biomass compared to the culture without magnesium ions.

Diversi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi kasus: LP/B/23/XII/2021/SPKT/KSKP/TUNON TAKA/POLRES NUNUKAN)

Diversi merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju mekanisme non-punitif yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak. Penerapan diversi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), namun dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya ketika anak melakukan tindak pidana secara berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana diversi diterapkan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta bagaimana akibat hukum diversi menurut UU SPPA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU SPPA pada kasus pertama, yaitu dengan mengupayakan diversi sejak tahap penyidikan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Diversi berhasil menghindarkan anak dari proses peradilan formal serta memberikan pembinaan yang bersifat restoratif. Namun, pada kasus pencurian yang dilakukan secara berulang, penerapan diversi tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA karena anak telah berstatus residivis. Akibat hukum diversi menurut UU SPPA meliputi penghentian proses peradilan pidana formal, pengalihan pertanggungjawaban anak ke mekanisme pembinaan non-punitif, serta perlindungan hak anak dari pemidanaan dan stigma. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diversi tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal dalam penanganan tindak pidana anak, khususnya bagi anak residivis, sehingga diperlukan pendekatan pembinaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi kasus: LP/B/23/XII/2021/SPKT/ KSKP/TUNON TAKA/POLRES NUNUKAN)

Diversi merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju mekanisme non-punitif yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak. Penerapan diversi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), namun dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya ketika anak melakukan tindak pidana secara berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana diversi diterapkan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta bagaimana akibat hukum diversi menurut UU SPPA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU SPPA pada kasus pertama, yaitu dengan mengupayakan diversi sejak tahap penyidikan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Diversi berhasil menghindarkan anak dari proses peradilan formal serta memberikan pembinaan yang bersifat restoratif. Namun, pada kasus pencurian yang dilakukan secara berulang, penerapan diversi tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA karena anak telah berstatus residivis. Akibat hukum diversi menurut UU SPPA meliputi penghentian proses peradilan pidana formal, pengalihan pertanggungjawaban anak ke mekanisme pembinaan non-punitif, serta perlindungan hak anak dari pemidanaan dan stigma. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diversi tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal dalam penanganan tindak pidana anak, khususnya bagi anak residivis, sehingga diperlukan pendekatan pembinaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana Anak.

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN TANAMAN PADI SAWAH (Oryza sativa L.) DI DESA SAJAU HILIR KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan pada tanaman padi sawah (Oryza sativa L.) di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, guna mendukung ketahanan pangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif melalui survei lapangan dan analisis laboratorium untuk mengidentifikasi karakteristik fisik serta kimia tanah. Parameter pengamatan meliputi temperatur (tc), ketersediaan air (wa), media perakaran (rc), retensi hara (nr), bahaya banjir (fh) dan penyiapan lahan (lp). Evaluasi dilakukan dengan metode pencocokan (matching) antara persyaratan tumbuh tanaman padi sawah berdasarkan kriteria BBPPSLP (2011) dengan kualitas lahan yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan aktual di lokasi tersebut tergolong dalam kelas S1 (Sangat Sesuai) dan S2 (Cukup Sesuai). Faktor pembatas utama yang ditemukan meliputi retensi hara akibat pH tanah yang masam dan rendahnya kandungan bahan organik, serta faktor fisik berupa permeabilitas tanah yang tergolong agak cepat sehingga profil tanah sulit mempertahankan lengas, terutama saat suhu udara ekstrem mencapai 35,48°C. Meskipun demikian, seluruh lahan memiliki potensi untuk ditingkatkan menjadi kelas kesesuaian potensial S1 (Sangat Sesuai) melalui upaya perbaikan seperti pengapuran untuk menetralkan pH, pemberian pupuk organik guna meningkatkan ketersediaan hara, serta penerapan teknik pelumpuran (puddling) untuk membentuk lapisan kedap air agar pengelolaan air lebih efisien.

PENGARUH BELANJA MODAL PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TENAGA KERJA TEERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BAGIAN UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Kalimantan bagian Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan menggunakan Stata 19 dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur tahun 2017 hingga 2023. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang terpilih pada penelitian ini untuk Provinsi di Kalimantan bagian Utara adalah Common Effect Model (CEM) yang menyatakan bahwa belanja modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Kalimantan bagian Utara sedangkan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Kalimantan bagian Utara. Secara simultan belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Kalimantan bagian Utara. Belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja mampu menjelaskan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Kalimantan bagian Utara sebesar 22,82% sedangkan sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG DI KAWASAN MALINAU KOTA, KABUPATEN MALINAU

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Penataan Ruang di Kawasan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penataan ruang di Kawasan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan efektivitas penegakan hukum penataan ruang di kawasan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian, Penegakan hukum terhadap penataan ruang di Kawasan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dilakukan melalui regulasi yang jelas, kerja sama antarlembaga, serta partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malinau berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 dan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Malinau untuk memastikan akuntabilitas dalam pembangunan. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pemukiman berperan dalam fasilitasi pemetaan dan konsultasi tata ruang. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum diharapkan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan keteraturan tata ruang di daerah tersebut. Efektivitas Penegakan hukum terhadap penataan ruang di Kawasan Malinau Kota menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pengawasan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta tantangan dalam penertiban bangunan liar dan perubahan penggunaan lahan yang dinamis. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, serta sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna memastikan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

OPTIMALISASI TANAH TAMBAK UDANG WINDU MENGGUNAKAN TEKNOLOGI FOTOKATALIS NANOPARTIKEL CaO DARI CANGKANG KERANG KAPAH (Meretrix meretrix)

Kualitas tanah memegang peranan penting dalam sistem tambak tradisional udang windu. Kualitas tanah dapat menurun akibat kegiatan pasca panen dari sisa metabolisme udang windu. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas tanah tambak udang windu (Penaeus monodon) menggunakan teknologi fotokatalis nanopartikel CaO yang disintesis dari limbah cangkang kerang kapah (Meretrix meretrix). Penelitian ini dimulai dengan mensintesis nanopartikel CaO menggunakan ekstrak daun ketapang. Nanopartikel CaO di karakterisasi ukurannya menggunakan Particle Size Analyzer (PSA). Rancangan penelitian terdiri dari perlakuan kapur dan nanopartikel CaO diaplikasikan pada tanah tambak dengan rasio 1:50, dibawah lampu visibel selama 8 jam penyinaran. Parameter kualitas tanah yang diamati meliputi derajat keasaman (pH), potensial redoks (Eh), aluminium (Al), dan besi (Fe). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nanopartikel berhasil disintesis dengan ukuran rata-rata 107,88 nm. Aplikasi nanopartikel CaO terhadap perbaikan kualitas tanah memberikan efektivitas terbaik dibandingkan perlakuan lainnya. Nilai efektivitas nanopartikel CaO dalam meningkatkan pH tanah mencapai 100% (p 0,05) dan pada parameter potensial redoks (Eh) sebesar 64,99% (p 0,05), yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan penggunaan kapur dolomit (30,46%). Pada parameter logam berat, nanopartikel CaO menunjukkan efektivitas penurunan aluminium (Al) yang konstan sebesar 100%, diikuti parameter besi (Fe) sebesar 62,6%. Pemanfaatan teknologi fotokatalis nanopartikel CaO berbasis limbah cangkang kerang kapah merupakan solusi inovatif dalam memperbaiki kualitas kimia tanah untuk mendukung keberlanjutan budidaya udang windu di wilayah Kalimantan Utara.

Analisis Bibliometrik Menggunakan R-Studio Terhadap Literatur Akuntansi Sektor Publik dan Sustainability

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis tren literatur akademik mengenai akuntansi sektor publik dan sustainability dengan menggunakan pendekatan analisis bibliometrik. Teknik analisis data dilakukan melalui pemrograman R dengan memanfaatkan paket Bibliometrix dan Biblioshiny untuk mengolah data publikasi yang diseleksi dari basis data Scopus menggunakan kerangka PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan jumlah publikasi pada periode 2019–2025, yang mengindikasikan meningkatnya perhatian akademik terhadap isu pelaporan keberlanjutan, akuntabilitas publik, dan penerapan kerangka ESG dalam tata kelola pemerintahan. Analisis jaringan juga mengungkap struktur kolaborasi ilmiah yang semakin kompleks dan terhubung antara peneliti, institusi, dan negara, dengan dominasi kontribusi dari negara-negara Eropa serta peningkatan partisipasi dari negara berkembang. Selain itu, pemetaan tematik mengidentifikasi public sector accounting, sustainability, dan governance sebagai tema inti, sementara pelaporan ESG dan keterlibatan pemangku kepentingan muncul sebagai arah riset yang berkembang.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan praktik transaksi elektronik. namun diiringi dengan maraknya tindak pidana penipuan. salah satunya melalui platform trading binary option ilegal seperti Binomo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui transaksi elektronik dan upaya pemenuhan hak-hak korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP. Upaya perlindungan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi dan peningkatan keamanan siber. serta secara represif melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana. Analisis putusan Pengadilan Negeri atas nama Indra Kenz (Putusan 117/Pid.Sus/2022/PT Banten) menunjukkan penerapan sanksi bagi pelaku serta upaya pengembalian aset kepada korban. Namun. diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pidana tambahan untuk memulihkan kerugian korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada. efektivitas perlindungan korban masih memerlukan penegakan hukum yang optimal dan kesadaran masyarakat.

TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN KURIR NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar) TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN KURIR NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar) TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN KURIR NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar)

TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN KURIR NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang bertindak sebagai kurir narkotika serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam kasus narkotika berdasarkan dua putusan pengadilan di Tarakan. Kejahatan narkotika yang melibatkan anak semakin meningkat, seiring dengan maraknya eksploitasi anak dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Dalam banyak kasus, anak dijadikan kurir karena dianggap lebih mudah dimanipulasi dan mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Putusan hakim menunjukkan adanya pertimbangan terhadap usia, kondisi psikologis, dan keterlibatan anak dalam tindak pidana, namun belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan maksimal bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penerapan diversi dan perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.

Pengaruh kreativitas dan inovasi terhadap kepuasan konsumen pada bidang usaha produk kuliner (studi kasus pada produk kuliner di caffe 93 Nunukan

ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERKELAHIAN MELALUI HUKUM ADAT DAYAK TAHOL DI KECAMATAN MALINAU KOTA

ABSTRAK ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERKELAHIAN MELALUI HUKUM ADAT DAYAK TAHOL DI KECAMATAN MALINAU KOTA Jemmi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara perkelahian melalui hukum adat Dayak Tahol di Kecamatan Malinau Kota. Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) mengandung norma dan mekanisme penyelesaian sengketa yang khas dan berbeda dengan sistem hukum positif negara. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara perkelahian menurut hukum adat Dayak Tahol menjadi menarik untuk ditelaah dari sudut pandang prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji relevansi dan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, terutama dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membahas prinsip keadilan dalam perspektif hukum, khususnya keadilan restoratif, serta penerapannya dalam konteks hukum adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perkelahian dalam hukum adat Dayak Tahol didasarkan pada nilai-nilai musyawarah, keseimbangan sosial, dan pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa. Prinsip keadilan yang digunakan tidak bersifat retributif, melainkan lebih menekankan pada keadilan restoratif yang bertujuan mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat Dayak Tahol mengandung nilai-nilai keadilan yang substansial dan relevan dengan perkembangan pemikiran hukum modern.

Kajian Kadar Aspal Campuran Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) Yang di Hamparkan Pada Taxiway Bandara Juwata Tarakan.

Kadar aspal merupakan parameter krusial dalam menentukan kualitas perkerasan Asphalt Concrete – Wearing Course (AC-WC) pada infrastruktur bandar udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kadar aspal aktual pada campuran AC- WC yang dihampar di Taxiway Bandar Udara Juwata Tarakan dengan membandingkan hasil pengujian melalui metode Sentrifugal dan metode Refluks terhadap Job Mix Design (JMD). Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental laboratorium dengan mengambil sampel lapangan melalui teknik core drill. Hasil ekstraksi secara statistik menggunakan uji t-test independen untuk membandingkan kedua metode tersebut, serta uji ANOVA untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai JMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kadar aspal menggunakan metode Sentrifugal adalah 4,99%, sedangkan metode Refluks adalah 5,68%, dibandingkan dengan nilai JMD sebesar 5,70%. Meskipun secara statistik tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua metode (p-value 0,25 > 0,05), evaluasi teknis berdasarkan Spesifikasi Bina Marga menunjukkan bahwa metode Refluks memiliki deviasi yang sangat kecil (0,02%) dan memenuhi batas toleransi ±0,3%. Sebaliknya, metode Sentrifugal menghasilkan deviasi sebesar 0,71% yang melampaui batas toleransi tersebut. Hasil Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengendalian mutu pada campuran beraspal perkerasan taxiway serta menjadi referensi dalam pemilihan metode ekstraksi aspal dilaboratorium.

Tinjauan Yuridis Pengaturan Batas Maksimal Partai Politik Dalam Mengusulkan Calon Kepala Daerah

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN BATAS MAKSIMAL PARTAI POLITIK DALAM MENGUSULKAN CALON KEPALA DAERAH Oleh Mochammad Stefan Hidayatullah 24674171011 Penelitian ini mengkaji pengaturan batas maksimal partai politik dalam mengusulkan calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta implikasi hukum dan hak asasi manusia yang muncul dari regulasi tersebut. Fenomena calon tunggal dalam pilkada dan dominasi koalisi besar partai politik menjadi sorotan utama yang mengindikasikan tantangan dalam demokrasi lokal Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis peraturan yang ada, putusan Mahkamah Konstitusi terkait, serta implikasi yuridisnya terhadap prinsip demokrasi dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan batas maksimal pencalonan parpol secara normatif bertujuan menjaga efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik. Penurunan ambang batas pencalonan pada Pilkada 2024 secara empiris meningkatkan keterwakilan partai kecil dan mengurangi fenomena calon tunggal, memperkuat kualitas demokrasi lokal yang lebih inklusif. Penelitian menekankan pentingnya prinsip equal political opportunity, nondiskriminasi, dan proporsionalitas dalam penyusunan regulasi pencalonan agar tidak melanggar hak asasi manusia dan menjaga demokrasi substantif. Rekomendasi diarahkan pada transparansi, pengawasan, penguatan pendidikan politik, dan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara efisiensi penyelenggaraan pilkada dan hak politik warga negara.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Kesiapan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menghadapi Pemilihan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap kepastian hukum serta untuk mengetahui apa tantangan hukum yang dihadapi komisi pemilihan umum dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Seluruh data diperoleh dalam penelitian ini, baik data primer maupun skunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi konstitusional. Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun. Putusan tersebut menimbulkan implikasi hukum dan administratif yang signifikan terhadap kepastian hukum serta kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di satu sisi memberikan arah baru desain pemilu yang lebih terfokus dan berpotensi mengurangi beban penyelenggara, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum baru akibat ketiadaan pengaturan transisional, khususnya terkait masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Selain itu, KPU menghadapi tantangan hukum dan teknis berupa kekosongan regulasi, problem legitimasi, penyesuaian anggaran, serta potensi ketegangan politik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut legislasi yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.