ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini mengkaji pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dalam program Mata Najwa berjudul “Debat RKUHAP: Biar Proses Hukum Gak Sewenang-Wenang” dengan kajian pragmatik. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama berdasarkan empat maksim Grice, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, cara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskritif dengan data berupa tuturan antara penutur dan mitra tutur dalam tayangan video debat RKUHAP. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak, transkrip, dan catat. Analisis data menggunakan teknik padan pragmatis. Padan pragmatis adalah metode analisis yang menjadikan respons mitra tutur sebagai alat penentu makna dan fungsi tuturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat maksim prinsip kerja sama ditemukan dalam tuturan debat, baik dalam bentuk pematuhan maupun pelanggaran. Pematuhan ditunjukkan melalui tuturan yang memberikan informasi secara cukup, benar, relevan, serta jelas dan teratur. Sementara itu, pelanggaran ditunjukkan melalui informasi yang berlebihan atau kurang, kebenaran yang diragukan, tuturan yang tidak relevan dengan topik, serta penyampaian yang berbelit-belit dan ambigu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan prinsip kerja sama dalam debat tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tujuan penutur dalam menyampaikan, mempertahankan, dan menanggapi argumen dalam pembahasan RKUHAP.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini menganalisis pengaturan prinsip first to file dalam perlindungan hak atas merek di Indonesia serta batas penerapannya dalam hubungannya dengan itikad tidak baik dan perlindungan merek terkenal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan doktrin dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip first to file beroperasi dalam sistem pendaftaran konstitutif, hak lahir setelah merek terdaftar, sedangkan sertifikat menjadi bukti kepemilikan yang kuat. Prioritas pengajuan tidak otomatis menghasilkan hak karena permohonan harus memenuhi syarat formal dan substantif. Perlindungan pendaftar pertama dan terdaftar dibatasi melalui empat tahap, yaitu prioritas dan keabsahan formal; kelayakan absolut; kelayakan relatif, itikad tidak baik dan merek terkenal; serta mekanisme koreksi administratif dan penegakan hukum sesuai objek sengketanya. Sertifikat tidak bersifat kebal terhadap koreksi yang mana sertifikat masih bisa dibatalkan, diubah, ataupun diperbaiki ketika pendaftaran terbukti meniru, membonceng reputasi, atau bertentangan dengan hak pihak lain. Dengan demikian, kepastian hukum first to file bukan kepastian administratif yang mutlak, melainkan kepastian bersyarat yang memadukan keterdugaan, keabsahan perolehan hak, dan keadilan substantif. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu memperkuat pemeriksaan substantif melalui penelusuran silang, pedoman indikator itikad tidak baik, dan dokumentasi alasan keputusan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi etnomatematika pada artefak yang terdapat di Museum Sejarah Kota Tarakan. Fokus penelitian meliputi identifikasi artefak yang mengandung unsur etnomatematika serta identifikasi konsep dan prinsip matematika yang terdapat pada artefak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala UPT Museum Sejarah Kota Tarakan dan petugas museum. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh artefak yang mengandung unsur etnomatematika, yaitu Bebingon, Bubu Kanon, Bintul/Ambau, Telipos, Tempinak, Babun, dan Tar. Unsur etnomatematika pada artefak tersebut tercermin pada bentuk, pola, ukuran, dan struktur artefak. Konsep matematika yang ditemukan meliputi lingkaran, tabung, kerucut, kerucut terpancung, balok, persegi panjang, belah ketupat, segitiga, garis lengkung, pola, dan simetri. Prinsip matematika yang ditemukan meliputi keteraturan pola, hubungan ukuran, kesebangunan, dan keseimbangan bentuk. Temuan penelitian menunjukkan bahwa artefak Museum Sejarah Kota Tarakan tidak hanya memiliki nilai budaya dan sejarah, tetapi juga mengandung konsep dan prinsip matematika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Tidung. Artefak tersebut memiliki potensi sebagai sumber belajar matematika berbasis budaya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional Rusia-Ukraina serta mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan laporan internasional. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan penduduk sipil telah diatur secara komprehensif dalam hukum humaniter internasional. Namun, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran terhadap prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian, yang ditandai dengan serangan terhadap objek sipil dan tingginya korban di kalangan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan penduduk sipil dalam konflik Rusia-Ukraina belum terlaksana secara optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pertanian merupakan salah satu sektor riil yang dapat berperan sangat nyata dalam meningkatkan pendapatan negara, dimana terdapat beberapa subsektor penunjang salah satunya subsektor tanaman hortikultura meliputi berbagai jenis tanaman hias, sayuran, buah-buahan dan tanaman obat. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan permintaan akan sayuran terus bertambah, menjadi peluang besar bagi petani sayuran untuk lebih meningkatkan usahataninya. Namun disadari betul bahwa petani pada umumnya masih dalam kondisi serba kekurangan sehingga pemenuhan kebutuhan jangka pendek lebih diprioritaskan dibandingkan jangka panjang. Tujuan penelitian ini, (1) untuk mengetahui karakteristik petani sayuran yang ada di Kecamatan Tarakan Timur, (2) untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan penerapan prinsip ekologi dalam pertanian berkelanjutan pada usahatani sayuran di Kecamatan Tarakan Timur dan (3) untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan prinsip ekologi dalam pertanian berkelanjutan pada usahatani sayuran di Kecamatan Tarakan Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tarakan Timur pada bulan November 2023 sampai dengan selesai. Metode responden dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik petani di Kecamatan Tarakan Timur berdasarkan umur yaitu petani yang berumur 34-39 tahun sebanyak 24 orang, pendidikan yaitu petani yang berpendidikan selama 5-9 tahun sebanyak 29 orang, lama berusahatani yaitu 1-15 tahun sebanyak 28 orang dan luas lahan yaitu 100 m2-3399 m2 sebanyak 45 orang. Tingkat pengetahuan petani yaitu pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 87% sedangkan tingkat penerapan yaitu pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 100%. Faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan prinsip ekologi dalam pertanian berkelanjutan pada usahatani sayuran di Kecamatan Tarakan Timur secara nyata adalah pendidikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MALINAU Barang milik atau kekayaan negara yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, memiliki peran yang strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah sebagai acuan pengelolaan yang baik serta menganalisis mekanisme pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu prinsip pengelolaan barang milik daerah adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau digunakan sebagai acuan pengelolaan yang baik berorientasi pada hasil dimana mengandung makna bahwa setiap pengelolaan barang wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil harus terus dipegang dan dilaksanakan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara mekanisme pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah, dimana kepala daerah selaku kepala pemerintahan di daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis pengelolaannya dilaksanakan oleh sekretaris daerah sebagai pengelola aset daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang. Pengelolaan barang milik daerah dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penggangaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Perencanaan kebutuhan asset daerah harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis prinsip keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau serta kedudukan para pihak dalam kontrak kerja sama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa antara pemerintah daerah selaku pengguna barang/jasa dengan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa memiliki posisi yang seimbang. Para pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik dari kedudukan para pihak, kepentingan maupun hak dan kewajiban para pihak. Prinsip keseimbangan yang merupakan salah satu asas dalam hukum kontrak belum dapat diimplementasikan secara baik dalam kontrak untuk kepentingan pemerintah. Kedudukan hukum para pihak dalam kontrak kerja sama pengadaan barang dan jasa antar pemerintah daerah dengan pihak swasta, dimana pemerintah berkedudukan sebagai pihak yang membutuhkan barang dan atau jasa sekaligus pemberi pekerjaan atau proyek, sementara pihak swasta berkedudukan sebagai penyedia barang dan atau jasa. Dalam kontrak ini, pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan, kedudukannya dalam kontrak merupakan subjek hukum badan hukum publik. Sementara itu, pihak swasta kedudukannya sebagai subjek hukum perdata sangat lemah. Perbedaan kedudukan hukum para pihak juga berpengaruh terhadap jenis kontraknya dan juga peraturan yang digunakan sebagai dasarnya. Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memamg merupakan bentuk kontrak yang sepesifik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan maksim prinsip kesantunan berbahasa yang berupa pematuhan dan pelanggaran maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, kemufakatan, kesimpatisan. Sumber data penelitian ini adalah berupa seluruh percakapan antara guru dan siswa sebagai penutur bahasa yang terdapat di kelas VIII A SMP Negeri 2 Tarakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kesantunan berbahasa berdasarkan proses kegiatan bertutur antara guru dan siswa yang terdapat di sekolah SMP Negeri 2 Tarakan telah diterapkan dengan baik karena pada saat proses pembelajaran banyak ditemukan data pematuhan dibandingkan data pelanggaran maksim kesantunan berbahasa. Maksim yang banyak dipatuhi ialah maksim kemufakatan karena dalam proses bertutur kata antara guru dan siswa banyak ditemukan tuturan-tuturan bahasa yang menunjukkan adanya kesesuaian atau persetujuan dalam suatu percakapan, sedangkan maksim yang banyak dilanggar ialah maksim kebijaksanaan karena dalam proses bertutur kata antara guru dan siswa banyak ditemukan tuturan-tuturan bahasa siswa yang kurang baik dan menunjukkan adanya sikap yang kurang bijak dalam menyikapi tuturan yang disampaikan oleh guru.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip pembelajaran abad 21 telah diterapkan dalam proses pembelajaran biologi di SMA Negeri 2 Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Subjek penelitiannya yaitu 3 orang guru yang mengajar mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 2 Tarakan dengan penentuan sampel menggunakan Purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian penerapan prinsip pembelajaran abad 21 di SMA Negeri 2 Tarakan : 1) Instruction should be studentcentered, guru membebaskan siswa mengumpulkan tugas berbagai bentuk seperti menanggapi dan bertanya, bebas dalam mencari sumber belajar, memberikan fasilitas yang memadai dalam proses pembelajaran dan menggunakan model discovery learning dan collaborative learning; 2) Education should be collaborative, guru membentuk siswa dalam kelompok secara heterogen dan bertindak sebagai mediator; 3) Learning should have contex, guru menggunakan pembelajaran kontekstual agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa; 4) Schools should be integrated with society, guru hanya memberikan izin dan mendukung siswa saat melakukan kegiatan sosial yaitu pengumpulan dana untuk disumbangkan pada korban bencana (kebakaran beringin) sedangkan poin yang lain belum dilakukan guru.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
KESANTUNAN BERBAHASA PADA VIDEO DEBAT CAGUB DAN CAWAGUB KALTARA TAHUN 2020 (KAJIAN PRAGMATIK) ABSTRAK Penelitian ini adalah mendeskripsiskan kesantunan berbahasa pada video debat calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahap 1 tahun 2020. Objek penelitian ini adalah video debat calon gubernur dan wakil gubernur kaltara tahun 2020. Penulis mengambil objek kajian berupa perdebatan antara calon-calon yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk kesantunan berbahasa dalam debat cagub dan cawagub adapun sumber data dalam penelitian ini berbentuk video debat cagub dan cawagub Kalimantan utara tahun 2020 dan sumber data pendukung yaitu video rekaman dan transkip debat cagub dan cawagub Kalimantan Utara diakses melalui situs portal Youtube. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik simak dan teknik catat. Data tersebut dianlisi melalui teori kesantunan berbahasa Lakoff dan Geoffrey Leech, antara lain 25 tuturan yang ada pada debat cagub dan cawagub dengan rincian 11 tuturan yang tidak santun dan 14 tuturan yang santun. Tuturan yang santun adalah tuturan yang mematuhi kesantunan berbahasa, yakni 2 tuturan pada kaidah formalitas Lakoff, 3 tuturan pada kaidah persamaan atau kesekawanan, 2 tuturan maksim kemurahan hati Geoffrey Leech, 3 tuturan maksim kesetujuan Geoffrey Leech, dan 4 tuturan maksim kebijkasanaan Geoffrey Leech. Tuturan yang tidak santun adalah tuturan yang melanggar prinsip kesantunan, dengan rincian 3 tuturan kaidah formalitas Lakoff, 1 tuturan kaidah persmaan Lakoff, 4 tuturan maksim kebijaksanaan Geoffrey Leech, 2 tuturan maksim kemurahan hati Geoffrey Leech, dan 1 tuturan maksim kesetujuan hati Geoffrey Leech. Dari tuturan yang telah dianalisis, peneliti menemukan bentuk-bentuk tuturan yang santun dan tidak santun dalam debat cagub dan cawagub Kalimantan Utara tahun 2020. 14 tuturan itu dikatakan santun karena mematuhi kaidah dan maksim yang sesuai dengan penelitian ini.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•
ABSTRAK Label Halal merupakan Perlindungan Konsumen yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam regulasi tersebut produk yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal, Namun Indonesia sebagai Negara anggota World Trade Organization penting pula melihat Prinsip Nondiskriminasi atau perlakuan yang sama yang merupakan prinsip utama dalam World Trade Organization. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang dilakukan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) pendekatan konseptual (Conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Tipe penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah pertama yaitu penerapan prinsip nondiskriminasi di indonesia bagi produk daging hewan yaitu pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip nondiskriminasi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 yang tidak mengatur kewajiban label halal namun Kementerian Perdagangan mempersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016 yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal. Rumusan kedua, Kesesuaian pencantuman label halal bagi produk daging hewan dengan prinsip nondiskriminasi karena mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan organisasi perdagangan dunia telah sesuai dengan aturan nasional yang berlaku. ABSTRACT The kosher label is a consumer protection under statute no. 33 of 2014 on kosher products in the regulation that comes into Indonesia, but Indonesia as a member of the world trade organization, is also important to look at the same nondiscrimination principles or treatment that are the primary principles in the world trade organization. The research was conducted with a normative-juridical type of research, a legal research conducted by the study of library material or secondary data. The approach used to answer this legal issue is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. This type of research could address the first problem, the application of Indonesia’s nondiscrimination principles for meat products the Indonesian government has implemented a nondiscrimination principle by issuing Trade Minister Number 29 of the year 2019 that doesn’t set the obligation of an honest label but Ministry of Trade requires recommendations from the Ministry of Agriculture through a regulation Minister of Agriculture Number 34 of 2016 which requires the import of meat that meets halal requirements. The second problem, the appropriation of label as kosher for meat products on nondiscrimination principles, because in view of law number 7 of 1994 act on the approval of the world trade organization has been in accordance with current national regulations.
