Abstrak
Kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis prinsip keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau serta kedudukan para pihak dalam kontrak kerja sama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa antara pemerintah daerah selaku pengguna barang/jasa dengan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa memiliki posisi yang seimbang. Para pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik dari kedudukan para pihak, kepentingan maupun hak dan kewajiban para pihak. Prinsip keseimbangan yang merupakan salah satu asas dalam hukum kontrak belum dapat diimplementasikan secara baik dalam kontrak untuk kepentingan pemerintah. Kedudukan hukum para pihak dalam kontrak kerja sama pengadaan barang dan jasa antar pemerintah daerah dengan pihak swasta, dimana pemerintah berkedudukan sebagai pihak yang membutuhkan barang dan atau jasa sekaligus pemberi pekerjaan atau proyek, sementara pihak swasta berkedudukan sebagai penyedia barang dan atau jasa. Dalam kontrak ini, pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan, kedudukannya dalam kontrak merupakan subjek hukum badan hukum publik. Sementara itu, pihak swasta kedudukannya sebagai subjek hukum perdata sangat lemah. Perbedaan kedudukan hukum para pihak juga berpengaruh terhadap jenis kontraknya dan juga peraturan yang digunakan sebagai dasarnya. Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memamg merupakan bentuk kontrak yang sepesifik.