.
2026 · Book ·
.
Profil penulis
DEWA
13 karya publik ditemukan.
2026: 62024: 22023: 22022: 22019: 1
.
.
Demotivasi dalam Belajar Bahasa Inggris yang Dihadapi Siswa Kelas Delapan di SMP Negeri 11 Tarakan
Demotivasi kerap kali menjadi sebuah tantangan yang dialami oleh siswa dalam belajar bahasa inggris di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami demotivasi dalam belajar bahasa Inggris serta menyelidiki tantangan yang memengaruhi motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 11 Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode mixed-methods dengan desain Explanatory Sequential Design. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada siswa kelas VIII, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam siswa yang dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan nilai akhir bahasa Inggris terendah. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan SPSS 25, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demotivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris, kurangnya minat belajar, dan rasa bosan, sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan belajar, metode pengajaran, serta dukungan sosial yang terbatas. Selain itu, siswa menghadapi tantangan linguistik, afektif, instruksional, dan sosiokultural, dengan tantangan sosiokultural sebagai faktor yang paling dominan. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara demotivasi dan tantangan belajar, di mana berbagai kesulitan yang dialami siswa berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan diri dan partisipasi mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris. Demotivation is often a challenge faced by students when learning English at school. This study aimed to identify the factors causing students to experience demotivation in learning English and to investigate the challenges affecting students' motivation in learning English among eighth-grade students at SMP Negeri 11 Tarakan. This study employed a mixed-methods approach using an explanatory sequential design. Quantitative data were collected through a questionnaire distributed to eighth-grade students, while qualitative data were obtained through in-depth interviews with six students selected using purposive sampling. Data collection techniques included questionnaires, interviews, and documentation. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics, while qualitative data were analyzed using an interactive model comprising data reduction, data presentation, and concluding. The results of the study indicated that students' demotivation in learning English was influenced by interrelated internal and external factors. Internal factors included difficulties in learning English, a lack of interest in learning, and boredom, while external factors included the influence of the learning environment, teaching methods, and limited social support. In addition, students faced linguistic, affective, instructional, and sociocultural challenges, with sociocultural challenges being the most dominant factor. The research findings also revealed a strong correlation between demotivation and learning challenges, wherein the various difficulties experienced by students contributed to a decline in their self-confidence and participation in English language learning.
Demotivation in Learning English Faced by Eighth Grade Students at SMP Negeri 11 Tarakan
Demotivasi kerap kali menjadi sebuah tantangan yang dialami oleh siswa dalam belajar bahasa inggris di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami demotivasi dalam belajar bahasa Inggris serta menyelidiki tantangan yang memengaruhi motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 11 Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode mixed-methods dengan desain Explanatory Sequential Design. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada siswa kelas VIII, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam siswa yang dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan nilai akhir bahasa Inggris terendah. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan SPSS 25, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demotivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris, kurangnya minat belajar, dan rasa bosan, sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan belajar, metode pengajaran, serta dukungan sosial yang terbatas. Selain itu, siswa menghadapi tantangan linguistik, afektif, instruksional, dan sosiokultural, dengan tantangan sosiokultural sebagai faktor yang paling dominan. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara demotivasi dan tantangan belajar, di mana berbagai kesulitan yang dialami siswa berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan diri dan partisipasi mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris. Demotivation is often a challenge faced by students when learning English at school. This study aimed to identify the factors causing students to experience demotivation in learning English and to investigate the challenges affecting students' motivation in learning English among eighth-grade students at SMP Negeri 11 Tarakan. This study employed a mixed-methods approach using an explanatory sequential design. Quantitative data were collected through a questionnaire distributed to eighth-grade students, while qualitative data were obtained through in-depth interviews with six students selected using purposive sampling. Data collection techniques included questionnaires, interviews, and documentation. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics, while qualitative data were analyzed using an interactive model comprising data reduction, data presentation, and concluding. The results of the study indicated that students' demotivation in learning English was influenced by interrelated internal and external factors. Internal factors included difficulties in learning English, a lack of interest in learning, and boredom, while external factors included the influence of the learning environment, teaching methods, and limited social support. In addition, students faced linguistic, affective, instructional, and sociocultural challenges, with sociocultural challenges being the most dominant factor. The research findings also revealed a strong correlation between demotivation and learning challenges, wherein the various difficulties experienced by students contributed to a decline in their self-confidence and participation in English language learning.
Penerapan Metode Certainty Factor Dalam Diagnosis Awal Gangguan Depresi Berbasis Website Pada Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan
Kesehatan mental menjadi isu penting, terutama bagi mahasiswa yang rentan mengalami tekanan akademik, sosial, dan pribadi. Di Universitas Borneo Tarakan, masih terdapat kendala dalam mendeteksi dini gejala depresi akibat keterbatasan layanan kesehatan mental dan adanya stigma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pakar berbasis web dengan metode Certainty Factor (CF) guna membantu deteksi dini gangguan depresi pada mahasiswa. Metode CF direncanakan digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan berdasarkan gejala yang diinput oleh pengguna. Sistem ini direncanakan akan dikembangkan menggunakan pendekatan pengembangan sistem dan akan diuji menggunakan metode Black box untuk memastikan fungsionalitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mencapai akurasi keseluruhan sebesar 77,5% dengan performa sangat baik pada kasus ekstrem: recall 93,8% untuk kategori Minimal dan 100% untuk kategori Berat memastikan tidak ada kasus kritis yang terlewat, meskipun recall untuk kategori Sedang relatif rendah (52,9%) sebagai konsekuensi pendekatan CF yang memprioritaskan gejala klinis kritis sesuai prinsip diagnosis profesional. Validasi konten menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi dengan skor rata-rata 4,79/5,00 untuk gejala dan 4,24/5,00 untuk rekomendasi, sementara pengujian black box dan usability mengonfirmasi bahwa sistem stabil, mudah digunakan, dan responsif. Pengujian keandalan lebih lanjut menunjukkan sistem mampu menangani 10 pengguna simultan dengan latensi rata-rata 3 detik dan tingkat keberhasilan 100%, membuktikan performa optimal pada kondisi penggunaan normal di lingkungan kampus. Pada beban ekstrem (50 pengguna simultan), sistem mengalami degradasi performa dengan latensi rata-rata 13,725 detik dan 0,4% permintaan gagal (timeout). Namun, sistem tidak mengalami crash total, menunjukkan ketahanan yang memadai untuk skenario lonjakan akses. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan terbukti sebagai solusi digital yang valid, aman, dan kontekstual untuk mendukung kesehatan mental mahasiswa di lingkungan kampus yang minim layanan.
Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Yang Mengandung Unsur Simulasi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta otentik yang mengandung unsur simulasi serta mengkaji tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bersumber pada bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik yang terbukti mengandung unsur simulasi dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum apabila mengandung sebab yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hakim berwenang menilai kebenaran materiil akta tersebut melalui proses pembuktian di persidangan. Selain itu, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam pembuatan akta terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak cermat, atau tetap membuat akta meskipun mengetahui atau patut menduga adanya unsur simulasi. Bentuk tanggung jawab Notaris meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, Notaris wajib menjalankan jabatannya secara profesional, jujur, mandiri, dan berpegang pada asas kehati-hatian guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.
Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Yang Mengandung Unsur Simulasi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta otentik yang mengandung unsur simulasi serta mengkaji tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bersumber pada bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik yang terbukti mengandung unsur simulasi dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum apabila mengandung sebab yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hakim berwenang menilai kebenaran materiil akta tersebut melalui proses pembuktian di persidangan. Selain itu, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam pembuatan akta terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak cermat, atau tetap membuat akta meskipun mengetahui atau patut menduga adanya unsur simulasi. Bentuk tanggung jawab Notaris meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, Notaris wajib menjalankan jabatannya secara profesional, jujur, mandiri, dan berpegang pada asas kehati-hatian guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI “PEMINJAM BENDERA” DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
Penelitan ini bertujuan untuk mengkaji Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi “Peminjam Bendera” Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Apakah “Pinjam bendera” dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum dalam perspektif Tindak Pidana Korupsi? dan Apakah pelaku “Peminjam Bendera” dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku (pleger) ataukah sebagai turut serta (medepleger) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah? Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pinjam bendera dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melanggar tiga ketentuan. Pertama, melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 7 mengharuskan semua pihak yang terlibat PBJ mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Kedua, melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan keterangan palsu, sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019. Ketiga, menabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga Pinjam bendera dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Selanjutanya setiap pelaku kejahatan, baik penyelenggara negara maupun pihak swasta yang ikut PBJ, secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Perusahaan pengendali (yang mengendalikan proses tender secara melawan hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana atas perbuatan korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). perusahaan yang dipakai sebagai bendera dan hanya dipakai sebagai alat, dapat dikenakan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP. Pasal ini mengatur tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan. Artinya, asset perusahaan dapat disita jika terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau pencucian uang.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI “PEMINJAM BENDERA” DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
Penelitan ini bertujuan untuk mengkaji Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi “Peminjam Bendera” Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Apakah “Pinjam bendera” dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum dalam perspektif Tindak Pidana Korupsi? dan Apakah pelaku “Peminjam Bendera” dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku (pleger) ataukah sebagai turut serta (medepleger) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah? Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pinjam bendera dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melanggar tiga ketentuan. Pertama, melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 7 mengharuskan semua pihak yang terlibat PBJ mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Kedua, melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan keterangan palsu, sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019. Ketiga, menabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga Pinjam bendera dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Selanjutanya setiap pelaku kejahatan, baik penyelenggara negara maupun pihak swasta yang ikut PBJ, secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Perusahaan pengendali (yang mengendalikan proses tender secara melawan hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana atas perbuatan korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). perusahaan yang dipakai sebagai bendera dan hanya dipakai sebagai alat, dapat dikenakan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP. Pasal ini mengatur tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan. Artinya, asset perusahaan dapat disita jika terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau pencucian uang.
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ULAR TANGGA PADA MATERI SIFAT-SIFAT BANGUN DATAR KELAS IV SDN 001 LUMBIS
Penelitian ini dilakukan karena pembelajaran kurangnya penggunaan media pembelajaran di Sekolah. Keterbatasan media pembelajaran yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelayakan media pembelajaran ular tangga ditinjau dari validasi ahli media dan ahli materi, ahli bahasa, ahli praktisi, serta kemenarikan ditinjau dari respon siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan Research and Development (R&D) mengacu pada model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahapan penelitian yaitu: 1) Analysis; 2) Design; 3) Development; 4) implementation; 5) evaluation. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa: lembar validasi, dan angket respon siswa. Penelitian ini dilakukan dikelas IV SDN 001 Lumbis, Kelayakan media ular tangga pada materi sifat sifat bangun datar ditinjau melalui tahap validasi ahli media, ahli materi, ahli bahasa dan ahli praktisi. Hasil validasi yang diperoleh dari ahli media mencapai presentase sebesar 82% sangat layak, validasi bahasa mencapai presentase 80% layak, dan validasi ahli materi sebesar 82 % sangat layak dan juga validasi ahli praksisi mencapai 94% sangat layak bedasarkan hasil tersebut pengembangan media ular tangga pada materi sifat-sifat bangun datar kelas IV SDN 001 Lumbis sangat layak untuk digunakan. Angket kemenarikan siswa menyatakan bahwa tingkat kemenarikan media ular tangga pada materi sifat-sifat bangun datar berada pada kategori sangat menarik terbukti persentase angket kemenarikan pada uji coba terbatas sebesar 98% dan uji coba pemakaian sebesar 97 % dengan kategori sangat menarik.
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ULAR TANGGA PADA MATERI SIFAT-SIFAT BANGUN DATAR KELAS IV SDN 001 LUMBIS
Penelitian ini dilakukan karena pembelajaran kurangnya penggunaan media pembelajaran di Sekolah. Keterbatasan media pembelajaran yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelayakan media pembelajaran ular tangga ditinjau dari validasi ahli media dan ahli materi, ahli bahasa, ahli praktisi, serta kemenarikan ditinjau dari respon siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan Research and Development (R&D) mengacu pada model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahapan penelitian yaitu: 1) Analysis; 2) Design; 3) Development; 4) implementation; 5) evaluation. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa: lembar validasi, dan angket respon siswa. Penelitian ini dilakukan dikelas IV SDN 001 Lumbis, Kelayakan media ular tangga pada materi sifat sifat bangun datar ditinjau melalui tahap validasi ahli media, ahli materi, ahli bahasa dan ahli praktisi. Hasil validasi yang diperoleh dari ahli media mencapai presentase sebesar 82% sangat layak, validasi bahasa mencapai presentase 80% layak, dan validasi ahli materi sebesar 82 % sangat layak dan juga validasi ahli praksisi mencapai 94% sangat layak bedasarkan hasil tersebut pengembangan media ular tangga pada materi sifat-sifat bangun datar kelas IV SDN 001 Lumbis sangat layak untuk digunakan. Angket kemenarikan siswa menyatakan bahwa tingkat kemenarikan media ular tangga pada materi sifat-sifat bangun datar berada pada kategori sangat menarik terbukti persentase angket kemenarikan pada uji coba terbatas sebesar 98% dan uji coba pemakaian sebesar 97 % dengan kategori sangat menarik.
DETEKSI SIGNAL-TO-NOISE RATIO PADA SISTEM RADAR MULTI-ANTENA DENGAN OVERLAPPED EQUAL SUBARRAY TRANSMIT
Radar Overlapped Equal Subarray Transmit (OEST) adalah jenis radar multi antena yang menggabungan karakteristik dari jenis radar lainnya yakni radar Phased Array (PA) dan radar Multiple-Input Multiple-Output (MIMO). Subarray pada antena transmit radar OEST memungkinkannya untuk berperan sebagaimana radar PA maupun MIMO tergantung dengan kondisi target dan kebutuhan pengguanan. Signal-to-noise ratio (SNR) merupakan komponen penting dalam sistem radar, dimana tingkat SNR menjadi salah satu faktor penentu kinerja radar oleh karena itu pentingnya kemampuan dalam mendeteksi tingkat SNR oleh radar. Pada penelitian ini akan diusulkan deteksi SNR dengan radar OEST yang memiliki variasi jumlah subarray pada antena transmit-nya kemudian akan dibandingkan dengan jenis radar lainnya yakni radar PA dan MIMO untuk mengetahui keunggulan dan kinerja dari radar OEST dalam mendeteksi SNR serta mengetahui pengaruh jumlah subarray pada antena transmit dalam hal deteksi. Pada tingkat SNR 10 dB radar OEST mampu menyamai kinerja radar PA dengan nilai deteksi sebesar 1,999 dan mengungguli radar MIMO dalam kemampuan deteksi.
.
.
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN ASET DAERAH PEMERINTAH KOTA TARAKAN KE PROVINSI BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI PENGALIHAN PELABUHAN TENGKAYU I TARAKAN)
ABSTRAK Azzam Rewabawadewa, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, NPM. 15.501010.018, dengan judul Skripsi Tinjauan Yuridis Pengalihan Aset Daerah Pemerintah Kota Tarakan Ke Provinsi Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Pengalihan Tengkayu I Tarakan)”, di bawah bimbingan Bapak Dr.Yahya Ahmad Zein, S.H.,M.H dan Ibu Inggit Akim, S.H.,M.H. Permasalahan yang muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Tentunya turut mempengaruhi kewenangan daerah yang ada saat ini. Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan yang pada awalnya dibangun oleh PT.Pertamina dipergunakan masyarakat umum sebagai pelabuhan yang penting untuk dapat masuk ke kota tarakan, dengan Terbentuknya Kota Tarakan, pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dikelola oleh pemerintah Kota Tarakan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan pelabuhan Tengkayu I Tarakan telah beralih ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan diperoleh dengan cara Atribusi yakni wewenang pemerintahan yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya wewenang Pemerintah dimaksud telah diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebut sebagai urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi,dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menyusun penulisan penelitian Hukum dengan Judul yaitu Tinjauan Yuridis Pengalihan Aset Daerah Pemerintah Kota Tarakan Ke Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pengalihan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan). Kata Kunci : Aset, Pemerintah Daerah, Kewenangan,dan Pelabuhan.