Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta otentik yang mengandung unsur simulasi serta mengkaji tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bersumber pada bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik yang terbukti mengandung unsur simulasi dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum apabila mengandung sebab yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hakim berwenang menilai kebenaran materiil akta tersebut melalui proses pembuktian di persidangan. Selain itu, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam pembuatan akta terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak cermat, atau tetap membuat akta meskipun mengetahui atau patut menduga adanya unsur simulasi. Bentuk tanggung jawab Notaris meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, Notaris wajib menjalankan jabatannya secara profesional, jujur, mandiri, dan berpegang pada asas kehati-hatian guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.