ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Reformasi birokrasi di Indonesia mendorong peningkatan kualitas layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta efisien. Penerapan BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan bagi instansi pemerintah pelayanan publik termasuk rumah sakit daerah, namun tetap menuntut adanya akuntabilitas kinerja. Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja RSUD dr. H. Jusuf SK, terlihat adanya fluktuasi pendapatan serta kecenderungan belanja yang pada beberapa tahun melebihi pendapatan sehingga menimbulkan defisit anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi kinerja keuangan secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara menggunakan pendekatan Value for Money. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan populasi laporan keuangan rumah sakit tahun 2020–2024 dan sampel berupa laporan realisasi anggaran pada periode yang sama. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi serta didukung wawancara semi-terstruktur. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas sebagai indikator utama dalam konsep Value for Money. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomi pada periode 2020–2024 sebagian besar berada pada kategori tidak ekonomis. Rasio efektivitas menunjukkan hasil yang cukup berfluktuatif dimana sebagian besar hasil menunjukkan kategori tidak efektif. Namun demikian, rasio efisiensi menunjukkan kondisi yang belum stabil karena pada beberapa tahun masih berada pada kategori tidak efisien. Secara keseluruhan, rumah sakit masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan, baik dari aspek penghematan biaya, pencapaian target, maupun optimalisasi penggunaan sumber daya
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Kabupaten Nunukan berdasarkan Putusan No.58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, dengan mendasarkan putusan pada alat bukti, keterangan saksi, dan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasann Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan BLUD, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2,5 miliar. Namun demikian, dalam analisis peulis, pertimbangan hakim belum sepenuhnya menggali aspek kesalahan (mens rea), karena perbuatan terdakwa yang dilakukan secara sistematis lebih tepat dikaulifikasikan sebagai kesengajaan (dolus eventualis) daripada kelalaian. Penerapan sanksi pidana dinilai telah sesuai normatif, tetapi belum penuhnya mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, mengingat dampak korupsi tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga terganggunya pelayanan kesehatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui reformasi sistem kesehatan nasional, salah satunya dengan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas. Sistem BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam implementasinya, berbagai kendala masih ditemui seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang belum optimal, serta pengelolaan administrasi dan keuangan yang belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut juga terjadi pada Puskesmas di Kabupaten Bulungan, di mana dari 12 Puskesmas yang ada baru sebagian yang telah menerapkan BLUD dan capaian implementasinya masih berada di bawah target pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan BLUD pada Puskesmas dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Bulungan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Puskesmas Tanjung Selor sebagai salah satu Puskesmas berstatus BLUD. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen terhadap informan yang terdiri dari pengelola Puskesmas, tenaga kesehatan, serta pihak terkait dari pemerintah daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam proses implementasi BLUD serta dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BLUD memberikan peluang peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan, pengadaan sarana prasarana, serta peningkatan responsivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas penerapan BLUD masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan pengelolaan BLUD, serta belum optimalnya dukungan regulasi dan pembinaan dari pemerintah daerah. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan BLUD berpotensi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan manajemen, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tenaga kerja kontrak pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Kabupaten Malinau serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Kedudukan tenaga kerja kontrak pada BLUD menjadi isu penting karena posisinya tidak sama dengan pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga menimbulkan persoalan kepastian status, hak, dan kewajiban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum tenaga kerja kontrak pada BLUD RSUD Kabupaten Malinau masih berada dalam ruang abu-abu. Fleksibilitas BLUD dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas mengenai status hukum tenaga kerja kontrak. Akibatnya, tenaga kerja kontrak sering berada pada posisi lemah dari segi kepastian hukum maupun perlindungan hak. Perlindungan hukum yang ada masih terbatas pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan ASN, serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 52 Tahun 2018, namun implementasinya belum maksimal. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya regulasi yang lebih spesifik, tegas, dan konsisten mengenai kedudukan serta perlindungan hukum tenaga kerja kontrak di BLUD. Hal ini penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta keseimbangan hubungan kerja antara tenaga kontrak dan pengelola BLUD.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi sistem penghargaan Badan Layanan Umum (BLU) di Bandara Juwata Tarakan melalui pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan lima pegawai di posisi yang berbeda. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem penghargaan berbasis kinerja di bandara ini efektif dalam meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai melalui insentif yang sepadan dengan kontribusi yang diberikan, namun masih menghadapi tantangan seperti perlunya evaluasi yang adil dan transparan, kepekaan terhadap kondisi eksternal, dan penggunaan teknologi digital untuk memonitor kinerja secara real time. Sosialisasi yang telah dilakukan perlu diperkuat agar semua staf memiliki pemahaman yang jelas tentang kriteria dan mekanisme evaluasi. Secara keseluruhan, penguatan aspek penilaian, transparansi, teknologi, serta pelatihan dan insentif akan memberikan kontribusi terhadap efektivitas sistem reward dalam meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan Bandara Juwata Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan kebijakan strategis dalam reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia, yang mengadopsi prinsip New Public Management (NPM). Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi satuan kerja pemerintah dalam mengelola keuangan secara efisien, produktif, dan akuntabel tanpa mengabaikan orientasi pelayanan publik. UPBU Juwata Tarakan, sebagai UPT di bawah Kementerian Perhubungan, telah berstatus BLU sejak 2017 dan memainkan peran strategis dalam mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPK-BLU di UPBU Juwata dan mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangannya mencerminkan prinsip good governance, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan telaah dokumen seperti RSB, RBA, DIPA, dan laporan keuangan BLU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPK-BLU memberikan manfaat nyata, seperti fleksibilitas dalam pengelolaan PNBP, percepatan realisasi anggaran, dan peningkatan akuntabilitas pelaporan. Namun, tantangan seperti belum optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya pelatihan SDM, lemahnya koordinasi internal, serta dinamika eksternal seperti perubahan regulasi dan tekanan terhadap standar layanan masih menjadi hambatan. Berdasarkan model implementasi Grindle, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya, termasuk regulasi, kapasitas lembaga, dan kesiapan SDM. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi pengelolaan keuangan sektor publik berbasis kinerja. Secara praktis, temuan ini menjadi masukan strategis bagi UPBU Juwata dan pemangku kebijakan dalam memperkuat tata kelola BLU, khususnya di sektor transportasi udara.
