2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN PNEUMONIA DI RUANG PERAWATAN ANGGREK B RSUD DR. H. JUSUF SK ABSTRAK Pneumonia merupakan infeksi akut pada jaringan paru (alveoli) yang menjadi penyebab kematian menular terbesar pada anak di seluruh dunia. Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan tercatat sebagai daerah tertinggi yang terkena penyakit pneumonia pada anak. Studi kasus ini bertujuan menggambarkan penerapan asuhan keperawatan secara komprehensif pada dua anak dengan pneumonia mulai dari pengkajian, perumusan diagnosis, perencanaan intervensi, pelaksanaan implementasi, hingga evaluasi, serta membandingkan hasil asuhan keperawatan pada kedua klien. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif studi kasus terhadap dua pasien anak di Ruang Anggrek B RSUD Dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan periode 27–29 April 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik head-to-toe, dan telaah dokumen medis. Klien 1 (An. F, 4 tahun) ditegakkan tiga diagnosis: bersihan jalan napas tidak efektif, pola napas tidak efektif, dan gangguan rasa nyaman, seluruhnya teratasi pada hari ketiga. Klien 2 (An. A, 10 tahun) dengan diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif, hipertermia, dan gangguan pola tidur, dua diagnosis teratasi, sedangkan bersihan jalan napas belum teratasi akibat produksi sputum tinggi dan wheezing yang masih terdengar. Asuhan keperawatan sistematis berbasis SDKI, SIKI, dan SLKI terbukti mendukung pemulihan pasien. Penyakit penyerta memengaruhi ketercapaian hasil intervensi secara signifikan. Laporan ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dan tenaga keperawatan dalam menangani kasus serupa.
2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat resistensi insulin dan dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius apabila tidak dikelola dengan baik. Laporan ini bertujuan menggambarkan penerapan asuhan keperawatan pada dua pasien dengan diagnosis medis Diabetes Melitus Tipe 2 di Ruang Anggrek A RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan. Metode yang digunakan adalah laporan kasus dengan pendekatan proses keperawatan meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi berdasarkan standar SDKI, SLKI, dan SIKI. Diagnosis keperawatan yang ditemukan mencakup ketidakstabilan kadar glukosa darah pada kedua pasien; serta perfusi perifer tidak efektif, risiko infeksi, gangguan integritas kulit, gangguan mobilitas fisik, dan gangguan pola tidur pada pasien pertama; serta nyeri akut, gangguan eliminasi urin, dan konstipasi pada pasien kedua. Intervensi yang diberikan meliputi manajemen hiperglikemia, perawatan sirkulasi, pencegahan infeksi, dukungan mobilisasi, manajemen nyeri, dan manajemen eliminasi. Hasil evaluasi menunjukkan perkembangan kondisi yang membaik secara bertahap, ditandai dengan penurunan kadar glukosa darah sewaktu pasien pertama dari 289 mg/dL menjadi 182 mg/dL dalam tiga hari perawatan, serta penurunan skala nyeri pasien kedua dari skala 4 menjadi 3. Meskipun seluruh diagnosis belum teratasi sepenuhnya, hal ini disebabkan Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan penyakit kronis yang memerlukan penatalaksanaan jangka panjang. Laporan ini menegaskan pentingnya peran perawat dalam melakukan deteksi dini, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta menerapkan intervensi keperawatan berbasis standar untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat penyelesaian skripsi pada mahasiswa PGSD angkatan 2021 Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah mahasiswa yang mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan skripsi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor penghambat terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya motivasi, kurangnya manajemen waktu, kesulitan memahami metodologi penelitian, serta tidak adanya target penyelesaian. Faktor eksternal meliputi keterbatasan bimbingan dengan dosen, banyaknya revisi, kesibukan di luar akademik, dan lingkungan yang kurang mendukung. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan penyelesaian skripsi dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, dengan faktor internal sebagai penyebab yang lebih dominan.
2026 · Book ·
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dipengaruhi oleh pelatihan, pengembangan, dan tempat kerja, serta menganalisis peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan sampel 50 pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, analisis regresi moderasi (MRA), analisis karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat kerja, pelatihan, dan pengembangan memiliki dampak besar pada kinerja pekerja. Ketiga faktor ini terbukti diperkuat oleh komitmen organisasi, yang menunjukkan bahwa semakin berkomitmen pegawai, semakin efektif pelatihan, pengembangan, dan lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja individu. Kesimpulannya, jika dipadukan dengan taktik untuk memperkuat komitmen organisasi (seperti internalisasi nilai-nilai integritas, pembinaan karier, dan peningkatan keterlibatan karyawan), investasi terstruktur dalam program pelatihan dan pengembangan SDM, Jika didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, hal itu akan berdampak lebih besar pada kinerja. Kesimpulan kajian tersebut mendukung arah kebijakan pengawasan berbasis risiko dan pengembangan kemampuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Malinau, khususnya dalam mendorong kinerja pengawasan yang profesional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada hasil.
2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dipengaruhi oleh pelatihan, pengembangan, dan tempat kerja, serta menganalisis peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan sampel 50 pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, analisis regresi moderasi (MRA), analisis karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat kerja, pelatihan, dan pengembangan memiliki dampak besar pada kinerja pekerja. Ketiga faktor ini terbukti diperkuat oleh komitmen organisasi, yang menunjukkan bahwa semakin berkomitmen pegawai, semakin efektif pelatihan, pengembangan, dan lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja individu. Kesimpulannya, jika dipadukan dengan taktik untuk memperkuat komitmen organisasi (seperti internalisasi nilai-nilai integritas, pembinaan karier, dan peningkatan keterlibatan karyawan), investasi terstruktur dalam program pelatihan dan pengembangan SDM, Jika didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, hal itu akan berdampak lebih besar pada kinerja. Kesimpulan kajian tersebut mendukung arah kebijakan pengawasan berbasis risiko dan pengembangan kemampuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Malinau, khususnya dalam mendorong kinerja pengawasan yang profesional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada hasil.
2026 · Thesis ·
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dipengaruhi oleh pelatihan, pengembangan, dan tempat kerja, serta menganalisis peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan sampel 50 pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, analisis regresi moderasi (MRA), analisis karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat kerja, pelatihan, dan pengembangan memiliki dampak besar pada kinerja pekerja. Ketiga faktor ini terbukti diperkuat oleh komitmen organisasi, yang menunjukkan bahwa semakin berkomitmen pegawai, semakin efektif pelatihan, pengembangan, dan lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja individu. Kesimpulannya, jika dipadukan dengan taktik untuk memperkuat komitmen organisasi (seperti internalisasi nilai-nilai integritas, pembinaan karier, dan peningkatan keterlibatan karyawan), investasi terstruktur dalam program pelatihan dan pengembangan SDM, Jika didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, hal itu akan berdampak lebih besar pada kinerja. Kesimpulan kajian tersebut mendukung arah kebijakan pengawasan berbasis risiko dan pengembangan kemampuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Malinau, khususnya dalam mendorong kinerja pengawasan yang profesional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada hasil.
2026 · Book · Koleksi Perpustakaan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tumpang tindih antara wilayah ulayat masyarakat adat Dayak Tenggalan dengan kawasan hutan lindung serta Hak Guna Usaha (HGU), yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak masyarakat adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan pengakuan masyarakat adat Dayak Tenggalan atas wilayah ulayat yang berbenturan dengan kawasan hutan lindung dan HGU serta untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari tumpang tindih tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (fieldresearch). Data diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan, dokumen hukum terkait, serta wawancara dengan para pemangku kepentingan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pengakuan dan implikasi tumpang tindih wilayah ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat Dayak Tenggalan dalam peraturan perundang-undangan masih terbatas dan belum mengakomodasi secara memadai keberadaan wilayah ulayat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan HGU.Tumpang tindih tersebut mengakibatkan konflik kepentingan yang berdampak pada pembatasan akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam serta berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi. Konsekuensi hukum dari kondisi ini meliputi ketidakjelasan status hukum wilayah ulayat, risiko sengketa administratif, dan pelanggaran terhadap prinsip penghormatan hak masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam tata kelola hutan untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat adat Dayak Tenggalan.
2026 · Book ·
Kebudayaan merupakan identitas bangsa yang perlu dilindungi dari dampak globalisasi dan komersialisasi. Salah satu warisan budaya takbenda bernilai luhur adalah Tari Lalatip milik masyarakat Dayak Tahol di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, yang mengandung nilai estetika, sosial, religius, dan historis. Namun, lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya lokal menimbulkan risiko penyalahgunaan dan klaim oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum Tari Lalatip sebagai kekayaan intelektual komunal serta implementasinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap UU Hak Cipta, UU Pemajuan Kebudayaan, dan PP Kekayaan Intelektual Komunal, dengan analisis kualitatif-deskriptif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tari Lalatip telah memiliki dasar perlindungan hukum yang kuat melalui pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2024. Namun, implementasinya masih terkendala lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya pemerintah daerah melalui inventarisasi, festival budaya, dan pelibatan lembaga adat masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya melindungi hak moral dan ekonomi masyarakat adat. Oleh karena itu, disarankan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Budaya, penguatan kapasitas hukum aparatur, serta integrasi data Tari Lalatip ke dalam basis data Kekayaan Intelektual Komunal Nasional guna memperkuat perlindungan dan kedaulatan budaya lokal. Kemudian, ada Langkah konkret yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga adat jika ada pihak lain yang mengklaim dan menggunakan tari lalatif tanpa izin, yakni: (1) Klarifikasi dan pernyataan resmi pemerintah daerah; (2) Teguran dan penghentian penggunaan tanpa izin; (3) Pengenaan sanksi administratif daerah; (4) Pendampingan hukum berbasis hak cipta; (5) Pelibatan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa.
2026 · Book ·
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Aspek Hukum Dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Daerah Malinau (Perspektif Good Governance). Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Regulasi hukum yang mengatur pemanfaatan barang milik daerah untuk kepentingan umum di Kabupaten Malinau dan Peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan memastikan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk kepentingan umum diatur oleh UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020, dan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Di Malinau Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk kepentingan umum diatur Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini mengatur bahwa BMD dapat dimanfaatkan melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama, bangun guna serah, atau bangun serah guna, dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama aset tersebut. Pemanfaatan untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan kepala daerah, dicatat sebagai aset, serta dilandasi perjanjian tertulis. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik menjadi dasar utamanya. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan pemanfaatan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung pembangunan daerah. Hal ini meliputi pengelolaan dan penggunaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel, serta penerapan regulasi yang jelas terkait pemanfaatan barang tersebut. Pengawasan yang terus-menerus diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, dengan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan kepada pejabat terkait, serta menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada. Semua langkah ini bertujuan agar barang milik daerah digunakan secara efisien dan mendukung kemajuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Media pembelajaran interaktif dapat membantu siswa mempelajari keterampilan berhitung dengan cara yang lebih interaktif, meningkatkan pemahaman siswa, dan membuat visualisasi konsep angka lebih mudah, atau dengan menggunakan metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran agar dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik sehingga terjadi proses belajar yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penggunaan media interaktif pada materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan siswa kelas I-C di SDN 013 Tarakan dalam pembelajaran matematika ditinjau dari validasi ahli media, ahli materi, ahli bahasa, dan ahli praktisi, serta kemenarikan dari respon siswa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Yang dimana pemgembangan ini menggunakan Research dan development (R&D) mengacu pada model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahapan penelitian yaitu: 1) (Analisis, 2) Design, 3) Development, 4) Implentation, 5) Evaluation). Kelayakan hasil media pembelajaran interaktif power point yang ditinjau dari tahap validasi ahli media, ahli materi, ahli bahasa, dan ahli praktisi. Hasil validasi yang diperoleh dari ahli media mencapai presentase sebesar 88%, validasi materi memperoleh presentasi 80% dan validasi bahasa memperoleh peresentase sebesar 100%, dan juga validasi praktisi memperoleh 85%. Berdasarkan hasil tersebut maka media pembelajaran interaktif power point pada materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan kelas I C Di SDN 013 Tarakan sangat layak digunakan. Angket kemenarikan siswa menyatakan bahwa media pembelajaran power point sangat menarik untuk digunakan dalam pembelajaran terbukti dengan presentase angket respon siswa pada uji coba terbatas sebesar 89% dan uji coba lapangan sebesar 91% dengan kategori sangat menarik.
2026 · Book ·
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna prosesi Aweh adat Suku Dayak Lundayeh di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Huliu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Prosesi Aewh Adat ini menarik untuk diteliti karena memiliki beberapa proses yang harus dilakukan secara berurutan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data pada penelitian ini berupa makna pada prosesi Aweh Adat suku Dayak Lundayeh di Desa Lung Barang Kecamatang Mentarang Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Sumber data dalam penelitian ini adalah Prosesi Aweh Adat suku Dayak Lundayeh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya adalah observasi, wawancara, dan menulis/mencatat. Kemudian analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah, mengumpulkan data, identifikasi data atau menafsirkan data, dan mendeskripsikan atau menafsirkan data dalam bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah data simbol budaya dalam prosesi Aweh Adat suku Dayak Lundayeh. jumlah data dalam Penelitian ini adalah 18 data, diantaranya yaitu: fata, abe, bane, leku sulau, beret, bakad, tekip, tayen/rubi, rong basung, apar, abet ulu deley, bakad deley, Nuduk, Namong, proses penguguman, ngaru burung, fetutup, iraw Aweh, nated biung. Seluruh data ini akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teori penanda (signifer) dan petanda (signifed) dari Ferdinand De Saussure.
2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tumpang tindih antara wilayah ulayat masyarakat adat Dayak Tenggalan dengan kawasan hutan lindung serta Hak Guna Usaha (HGU), yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak masyarakat adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan pengakuan masyarakat adat Dayak Tenggalan atas wilayah ulayat yang berbenturan dengan kawasan hutan lindung dan HGU serta untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari tumpang tindih tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (fieldresearch). Data diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan, dokumen hukum terkait, serta wawancara dengan para pemangku kepentingan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pengakuan dan implikasi tumpang tindih wilayah ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat Dayak Tenggalan dalam peraturan perundang-undangan masih terbatas dan belum mengakomodasi secara memadai keberadaan wilayah ulayat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan HGU.Tumpang tindih tersebut mengakibatkan konflik kepentingan yang berdampak pada pembatasan akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam serta berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi. Konsekuensi hukum dari kondisi ini meliputi ketidakjelasan status hukum wilayah ulayat, risiko sengketa administratif, dan pelanggaran terhadap prinsip penghormatan hak masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam tata kelola hutan untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat adat Dayak Tenggalan.
2026 · Book ·
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi yang didasarkan pada diskresi kepolisian, khususnya dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana bentuk penerapan diskresi kepolisian dalam penghentian penyelidikan perkara korupsi serta bagaimana konsekuensi hukum atas tindakan tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyelidikan perkara korupsi dengan alasan telah dikembalikannya kerugian keuangan negara melalui mekanisme diskresi kepolisian bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Penerapan diskresi dalam konteks tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan prinsip Due Process Of Law, serta mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penggunaan diskresi kepolisian dalam perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tetap berlandaskan pada prinsip legalitas serta kepastian hukum.
2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi yang didasarkan pada diskresi kepolisian, khususnya dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana bentuk penerapan diskresi kepolisian dalam penghentian penyelidikan perkara korupsi serta bagaimana konsekuensi hukum atas tindakan tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyelidikan perkara korupsi dengan alasan telah dikembalikannya kerugian keuangan negara melalui mekanisme diskresi kepolisian bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Penerapan diskresi dalam konteks tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan prinsip Due Process Of Law, serta mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penggunaan diskresi kepolisian dalam perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tetap berlandaskan pada prinsip legalitas serta kepastian hukum.
2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kebudayaan merupakan identitas bangsa yang perlu dilindungi dari dampak globalisasi dan komersialisasi. Salah satu warisan budaya takbenda bernilai luhur adalah Tari Lalatip milik masyarakat Dayak Tahol di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, yang mengandung nilai estetika, sosial, religius, dan historis. Namun, lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya lokal menimbulkan risiko penyalahgunaan dan klaim oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum Tari Lalatip sebagai kekayaan intelektual komunal serta implementasinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap UU Hak Cipta, UU Pemajuan Kebudayaan, dan PP Kekayaan Intelektual Komunal, dengan analisis kualitatif-deskriptif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tari Lalatip telah memiliki dasar perlindungan hukum yang kuat melalui pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2024. Namun, implementasinya masih terkendala lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya pemerintah daerah melalui inventarisasi, festival budaya, dan pelibatan lembaga adat masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya melindungi hak moral dan ekonomi masyarakat adat. Oleh karena itu, disarankan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Budaya, penguatan kapasitas hukum aparatur, serta integrasi data Tari Lalatip ke dalam basis data Kekayaan Intelektual Komunal Nasional guna memperkuat perlindungan dan kedaulatan budaya lokal. Kemudian, ada Langkah konkret yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga adat jika ada pihak lain yang mengklaim dan menggunakan tari lalatif tanpa izin, yakni: (1) Klarifikasi dan pernyataan resmi pemerintah daerah; (2) Teguran dan penghentian penggunaan tanpa izin; (3) Pengenaan sanksi administratif daerah; (4) Pendampingan hukum berbasis hak cipta; (5) Pelibatan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa.
2026 · Thesis ·
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna prosesi Aweh adat Suku Dayak Lundayeh di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Huliu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Prosesi Aewh Adat ini menarik untuk diteliti karena memiliki beberapa proses yang harus dilakukan secara berurutan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data pada penelitian ini berupa makna pada prosesi Aweh Adat suku Dayak Lundayeh di Desa Lung Barang Kecamatang Mentarang Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Sumber data dalam penelitian ini adalah Prosesi Aweh Adat suku Dayak Lundayeh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya adalah observasi, wawancara, dan menulis/mencatat. Kemudian analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah, mengumpulkan data, identifikasi data atau menafsirkan data, dan mendeskripsikan atau menafsirkan data dalam bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah data simbol budaya dalam prosesi Aweh Adat suku Dayak Lundayeh. jumlah data dalam Penelitian ini adalah 18 data, diantaranya yaitu: fata, abe, bane, leku sulau, beret, bakad, tekip, tayen/rubi, rong basung, apar, abet ulu deley, bakad deley, Nuduk, Namong, proses penguguman, ngaru burung, fetutup, iraw Aweh, nated biung. Seluruh data ini akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teori penanda (signifer) dan petanda (signifed) dari Ferdinand De Saussure.
2026 · Thesis ·
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Aspek Hukum Dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Daerah Malinau (Perspektif Good Governance). Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Regulasi hukum yang mengatur pemanfaatan barang milik daerah untuk kepentingan umum di Kabupaten Malinau dan Peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan memastikan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk kepentingan umum diatur oleh UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020, dan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Di Malinau Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk kepentingan umum diatur Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini mengatur bahwa BMD dapat dimanfaatkan melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama, bangun guna serah, atau bangun serah guna, dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama aset tersebut. Pemanfaatan untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan kepala daerah, dicatat sebagai aset, serta dilandasi perjanjian tertulis. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik menjadi dasar utamanya. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan pemanfaatan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung pembangunan daerah. Hal ini meliputi pengelolaan dan penggunaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel, serta penerapan regulasi yang jelas terkait pemanfaatan barang tersebut. Pengawasan yang terus-menerus diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, dengan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan kepada pejabat terkait, serta menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada. Semua langkah ini bertujuan agar barang milik daerah digunakan secara efisien dan mendukung kemajuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Sapu manis (Scoparia dulcis L.) merupakan tumbuhan liar dari famili Plantaginaceae yang tumbuh di berbagai wilayah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Tumbuhan ini dimanfaatkan secara luas dalam pengobatan tradisional karena kandungan metabolit sekundernya yang beragam. Kekhasan S. dulcis L. terletak pada perbedaan kemotipe antarorgan yang diduga berkaitan dengan variasi sistem sekretorinya. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis struktur sekretori, mengidentifikasi kandungan senyawa melalui uji histokimia, serta mengkaji potensi pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi di jenjang perguruan tinggi. Penelitian dilaksanakan menggunakan rancangan deskriptif kuantitatif dengan objek kajian meliputi organ daun, batang, dan akar S. dulcis L. yang diperoleh dari kawasan permukiman Ladang Dalam, Kota Tarakan. Pengamatan mikroskopis dilakukan pada lima bidang pandang per sampel, dengan penghitungan kerapatan struktur sekretori. Data kuantitatif dianalisis melalui uji one-way ANOVA dan Tukey’s multiple comparison test pada taraf signifikansi p 0,05. Deteksi senyawa dilakukan secara histokimia menggunakan kupri asetat (terpenoid), Sudan IV (lipofilik), dan reagen Wagner (alkaloid).Pengamatan menunjukkan bahwa struktur sekretori S. dulcis L. tersusun dari trikoma kelenjar bertipe peltate dan capitate serta sel idioblas yang bervariasi antarorgan. Daun memperlihatkan keragaman trikoma tertinggi dengan distribusi lebih rapat pada permukaan abaksial, selain itu pada daun dijumpai struktur sekretori berupa sel idioblas. Sruktur sekretori berupa trikoma kelenjar juga dijumpai pada batang dengan kerapatan lebih rendah. Sementara akar hanya memiliki sel idioblas bertipe amorf dan globular yang mengakumulasi endapan fenolik. Uji histokimia mengonfirmasi keberadaan terpenoid dan senyawa lipofilik pada seluruh organ, sedangkan alkaloid tidak dijumpai pada semua struktur yang diamati. Temuan ini selanjutnya dikaji relevansinya sebagai bahan petunjuk praktikum pada mata kuliah Mikroteknik dan Fitokimia untuk menunjang pengembangan kompetensi ilmiah mahasiswa. Kata kunci: Scoparia dulcis L., struktur sekretori, trikoma kelenjar, histokimia, kemotipe, sumber belajar biologi.
2026 · Book · Koleksi Perpustakaan
Dwi Agustina. 2025. Pengaruh Teknik Role Playing Terhadap Regulasi Emosi Siswa SMP Negeri 1 Sebuku. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Borneo Tarakan. Pembimbing utama oleh Emmy Ardiwinata, M.Pd dan Dr. Urotul Aliyah, M.Pd selaku dosen pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teknik role playing berpengaruh terhadap regulasi emosi siswa SMP Negeri 1 Sebuku. Regulasi emosi adalah bentuk kontrol yang dilakukan seseorang terhadap emosi yang dimilikinya. Teknik role playing adalah untuk membantu individu dengan memainkan peran yang disesuaikan dengan kehidupan nyata, sehingga individu dapat memahami perasaan orang lain. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX-B sebanyak 8 orang, dipilih menggunakan purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah skala regulasi emosi yang dikembangkan oleh Gross, (2014). Analisis yang digunakan adalah Paired Sample T-Test. Hasil analisis menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara (pretest) dan (posttest). Hasil tersebut dapat dilihat pada nilai signifikansi (Sig. 2- tailed) yang diperoleh adalah 0,000 (p 0.05), dan terdapat nilai t-hitung sebesar 20,058 > dari t-tabel sebesar 0,497 yang berarti ada pengaruh teknik role playing terhadap regulasi emosi siswa kelas IX-B SMP Negeri 1 Sebuku.
2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Dwi Agustina. 2025. Pengaruh Teknik Role Playing Terhadap Regulasi Emosi Siswa SMP Negeri 1 Sebuku. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Borneo Tarakan. Pembimbing utama oleh Emmy Ardiwinata, M.Pd dan Dr. Urotul Aliyah, M.Pd selaku dosen pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teknik role playing berpengaruh terhadap regulasi emosi siswa SMP Negeri 1 Sebuku. Regulasi emosi adalah bentuk kontrol yang dilakukan seseorang terhadap emosi yang dimilikinya. Teknik role playing adalah untuk membantu individu dengan memainkan peran yang disesuaikan dengan kehidupan nyata, sehingga individu dapat memahami perasaan orang lain. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX-B sebanyak 8 orang, dipilih menggunakan purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah skala regulasi emosi yang dikembangkan oleh Gross, (2014). Analisis yang digunakan adalah Paired Sample T-Test. Hasil analisis menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara (pretest) dan (posttest). Hasil tersebut dapat dilihat pada nilai signifikansi (Sig. 2- tailed) yang diperoleh adalah 0,000 (p 0.05), dan terdapat nilai t-hitung sebesar 20,058 > dari t-tabel sebesar 0,497 yang berarti ada pengaruh teknik role playing terhadap regulasi emosi siswa kelas IX-B SMP Negeri 1 Sebuku.
