ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini menganalisis secara yuridis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pengawasan Klien Pemasyarakatan kasus narkotika berstatus residivis di Balai Pemasyarakatan (Bapas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi PK sebagai pengawas dan pembimbing serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap residivis narkotika memiliki tingkat kerentanan tinggi akibat tingginya risiko pengulangan pidana. Hambatan utama yang ditemukan meliputi beban kerja PK yang tidak seimbang dengan jumlah klien, terbatasnya sarana tes urine, serta minimnya transparansi dari lingkungan keluarga klien. Langkah optimalisasi dilakukan melalui koordinasi terpadu dengan BNN dan kepolisian, pemanfaatan sistem wajib lapor digital, serta penguatan bimbingan pascarehabilitasi untuk memutus rantai ketergantungan dan keterlibatan jaringan narkotika.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya residivisme tindak pidana pencurian pada klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tarakan akibat belum optimalnya fungsi penjamin dalam mengawasi klien selama masa reintegrasi sosial. Kajian ini menggunakan teori pengawasan efektif dan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian bersifat hukum empiris atau (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Pembimbing Kemasyarakatan, penjamin, dan klien yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan fungsi penjamin telah dijalankan namun belum optimal karena minimnya pemahaman tugas dan tanggungjawab, bahkan temuan hasil penelitian ada penjamin yang bukan dari keluarga inti, lemahnya komunikasi dengan PK, dan kendala ekonomi, ditambah faktor eksternal seperti stigma sosial dan terbatasnya lapangan kerja. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi penjamin memerlukan penguatan koordinasi antara penjamin, PK, keluarga, dan masyarakat demi keberhasilan reintegrasi sosial klien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU RESIDIVIS NARKOTIKA Penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Pelaku Residivis Narkotika” ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologi yang memengaruhi seseorang hingga kembali melakukan tindak pidana narkotika (residivis), serta mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku residivis narkotika di Kota Tarakan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum dalam penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang akan dibahas dalam penelitian. Jenis penelitian yang dugunakan adalah tipe penelitian hukum empris yakni metode penelitian yang hukum yang melihat keberlakukan hukum dari segi nonhukum. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Resor Kota Tarakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kriminologi yang mendorong terjadinya residivis dalam tindak pidana narkotika meliputi faktor ekonomi, lingkungan sosial, lemahnya kontrol sosial, pengaruh pergaulan, serta stigma negatif yang diterima mantan narapidana setelah menjalani masa pidana. Dari aspek penegakan hukum, aparat kepolisian telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui upaya penal dan non-penal. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi dan proses reintegrasi sosial, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pembinaan yang diterapkan terhadap warga binaan residivis tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tarakan. Serta untuk mengetahui peran pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan terhadap residivis tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tarakan. Dengan menggunakan tipe penelitian empiris, Seluruh data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan, hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan bagaimana pembinaan residivis tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tarakan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa lembaga pemasyarakatan bertujuan sebagai tempat dimana pembinaan kepada pelaku tindak pidana dilakukan yang diatur dalam Undang–undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dalam lembaga pemasyarakatan, program pembinaan harus dirancang secara baik untuk membantu warga binaan mengubah pola pikir. Program pembinaan yang ada di lembaga pemasyaakatan kelas IIA Tarakan yaitu pembinaan kepribadian yang mencangkup pembinaan kerohanian dan jasmani serta pembinaan kemandirian yang mencangkup kegiatan kerja berbagai bidang. Peran pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan sangat penting mendukung pembinaan dalam hal perubahan warga binaan pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkotika.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Permasyarakatan Kelas II Tarakan dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana. Serta untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, mengambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Permasyarakatan Kelas II Tarakan dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) serta faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan dan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tarakan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa pengawasan dilakukan melalui wajib lapor, home visit, dan koordinasi dengan instansi terkait, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta kurangnya pemahaman klien tentang pengawasan. Tingginya angka residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan juga menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan optimal. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan peningkatan jumlah tenaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK), optimalisasi anggaran, regulasi yang lebih tegas dalam pencabutan Pembebasan Bersyarat, serta penguatan kerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, pengembangan program rehabilitasi berbasis keterampilan menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan Indonesia yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Anak-anak yang mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman memerlukan pendekatan khusus karena kompleksitas kebutuhan mereka dan risiko pengulangan tindak pidana yang tinggi.. Penelitian ini dilakukan untuk membahas Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Selain itu, member checking dilakukan dengan meminta konfirmasi dari subjek penelitian mengenai hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di Lapas Kelas IIA Tarakan menunjukkan komitmen terhadap rehabilitasi dan integrasi sosial. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan peningkatan sumber daya, dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, serta penanganan stigma sosial terhadap anak residivis. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terdapat 4 (empat) jenis ancaman bagi pidana pokok dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda dan kurungan. Pidana mati merupakan sanksi terberat dalam penjatuhan pidana oleh hakim pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukuman mati pada tindak pidana narkotika dan Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi menolak pidana mati terhadap Putusan Nomor 109/PID/2017/PT.SMR. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan di atas adalah yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa tentang pengaturan hukuman mati pada tindak pidana narkotika dan pertimbangan hukum pengadilan melalui sumber perundang-undangan, buku, internet, jurnal, surat kabar dan literasi-literasi lainnya, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan masih di berlakukannya hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana Narkotika sesuai yang telah di cantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat narkotika merupakan kejahatan luar biasa dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang besar. Pertimbangan hukum oleh hakim merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, namun putusan hakim haruslah dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana terkhususnya bagi semua residivis sesuai dengan teori pemidanaan yang dimana agar dapat memberikan efek jera dan menjadi upaya perlindungan bagi masyarakat terhadap pelaku kejahatan tindak pidana.
