Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

6 hasil
Subjek: Malaysia
DaftarKartu
ThesisOpen AccessMetadata saja

Penegakan Kedaulatan Moneter Indonesia Terhadap Penggunaan Ringgit Di Wilayah Sebatik, Kabupaten Nunukan.

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme penegakan kewajiban penggunaan Rupiah sebagai wujud kedaulatan moneter Indonesia serta menganalisis tantangan penegakan kedaulatan moneter terhadap penggunaan Ringgit di wilayah Sebatik, Kabupaten Nunukan dan tanggung jawab negara berdasarkan teori Welfare State. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan Rupiah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan Rupiah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015. Namun, implementasinya di Sebatik masih menghadapi hambatan berupa faktor geografis, ketergantungan ekonomi terhadap Malaysia, kebiasaan penggunaan Ringgit, keterbatasan infrastruktur ekonomi dan layanan keuangan, serta lemahnya pengawasan. Berdasarkan teori Welfare State, negara bertanggung jawab tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembangunan ekonomi, penguatan infrastruktur perbatasan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung efektivitas penggunaan Rupiah sebagai wujud kedaulatan moneter Indonesia.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

Tinjauan Perbandingan Hukum Sistem Royalti Performing Rights Manajemen Kolektif Nasional Antara Indonesia Dan Malaysia.

2026•

Penelitian ini berjudul Tinjauan Perbandingan Hukum Sistem Royalti Performing Rights Manajemen Kolektif Nasional antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, kedudukan hukum kelembagaan, serta optimalisasi sistem pengelolaan dan penegakan royalti performing rights atas penggunaan karya cipta lagu di kedua negara. Selain itu, penelitian ini mengkaji perbedaan sistem hukum Indonesia yang berbasis civil law dan Malaysia yang berbasis common law dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berfungsi sebagai lembaga satu pintu dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan karya musik secara komersial. Namun, mekanisme pengaturannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan pengguna, keterbatasan akurasi data penggunaan lagu, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, Malaysia memiliki sistem pengelolaan royalti yang lebih terstruktur dan efektif, didukung oleh integrasi teknologi, transparansi distribusi, serta penegakan hukum yang lebih konsisten. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi teknologi digital guna meningkatkan optimalisasi sistem royalti performing rights di Indonesia serta menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta secara maksimal.

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

FEAR OF MISSING OUT DAN DAMPAK DARI IMPULSIVE BUYING BEHAVIOR DI ERA DIGITAL: BUKTI DARI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fear of Missing Out, Social Media Engagement, dan Digital Advertising Exposure terhadap Impulsive Buying Behavior dengan Emotional Arousal sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner tertutup berskala Likert lima poin, yang disebarkan kepada 250 responden pengguna aktif media sosial dan e-commerce di Indonesia dan Malaysia dengan teknik non-purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fear of Missing Out berpengaruh positif dan signifikan terhadap Emotional Arousal dan Impulsive Buying Behavior. Emotional Arousal berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying Behavior serta berperan sebagai mediator dalam hubungan antara Fear of Missing Out dan Impulsive Buying, sementara Social Media Engagement dan Digital Advertising Exposure juga berpengaruh positif terhadap Emotional Arousal, dan Digital Advertising Exposure tidak berpengaruh langsung terhadap Impulsive Buying Behavior. Penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel moderasi seperti self-control, atau mindfulness, serta memperluas cakupan responden guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku pembelian impulsif di era digital.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik Berdasarkan Perjanjian Bilateral

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Peningkatan migrasi Internasional didorong oleh perpindahan penduduk dari negara berkembang menuju negara maju demi peluang ekonomi lebih baik, dengan Indonesia menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sejak 2004. Pada 2022, pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System) untuk perekrutan dan perlindungan pekerja rumah tangga, namun pelanggaran MSP melalui System Maid Online (SMO) memicu penghentian sementara penempatan PMI. SMO memfasilitasi perekrutan dengan biaya rendah tetapi menimbulkan risiko pelanggaran HAM bagi pekerja, termasuk upah yang tidak dibayar dan penyiksaan, karena lemahnya perlindungan hukum dan keterlibatan agen migran di sektor informal. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan bahan hukum primer seperti perundang- undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep, serta bahan sekunder dari literatur dan pandangan ahli. Hasil perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia Domestik (PMID) di Malaysia yang diatur melalui Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System) yang telah disepakati pada 2022, bertujuan memberikan PMID perlindungan jaminan sosial, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menandatangani MSP. MSP menegaskan hak pekerja atas upah layak, bebas dari kekerasan, serta larangan bagi pemberi kerja menahan dokumen pribadi. Penyelesaian pelanggaran terhadap Pekerja Migran Indonesia Domestik (PMID) menurut Memorandum Saling Pengertian (MSP) dapat menggunakan konvensi ILO yang telah diratifikasi untuk mendukung perlindungan pekerja migran. Pemerintah Indonesia, melalui KBRI di Malaysia, bertanggung jawab atas bantuan hukum, konsuler, dan pemulangan aman bagi pekerja berdasarkan MSP dan Undang- Undang.

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG RINGGIT MALAYSIA DI PERBATASAN PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Abstrak Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penegakan hukum pidana terhadap penggunaan mata uang Ringgit Malaysia diperbatasan pulau Sebatik kabupaten Nunukan. Pertama, Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan mata uang Ringgit Malaysia di wilayah Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pemerintah kabupaten Nunukan terhadap penggunaan mata uang Ringgit Malaysia diwilayah Pulau Sebatik kabupaten Nunukan. Ketiga, skripsi ini merupakan penelitian empiris yuridis yang dilakukan secara langsung dilapangan dan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Kepolisian Sektor Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Kantor Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah. Data sekunder berasal dari undang-undang, buku, jurnal, artikel dan data-data internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Penegakan Hukum terhadap pelanggaran penggunaan mata uang Ringgit Malaysia dipulau Sebatik kabupaten Nunukan belum berjalan sebagaimana mestinya dibuktikan dengan tidak adanya perkara terkait pelanggaran penggunaan mata uang Ringgit Malaysia hingga saat ini, hal ini disebabkan tidak adanya penindakan secara tegas dari aparat berwenang khususnya dari pihak Kepolisian Republik Indonesia di wilayah tersebut. Kedua, Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap penggunaan mata uang Ringgit Malaysia diwilayah pulau Sebatik kabupaten Nunukan yang terjadi di masyarakat hingga saat ini melalui kecamatan hanya upaya penyebaran informasi melalui sosialisasi, penyebaran selembaran, baleho, dengan kegiatan-kegiatan guna mengalakkan cinta NKRI, cinta Mata uang Rupiah.

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

PENGARUH PRODUKSI, HARGA JUAL DAN NILAI TUKAR TERHADAP VOLUME EKSPOR KAKAO KALIMANTAN UTARA KE NEGARA MALAYSIA

2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Ekspor kakao merupakan salah satu bagian dari perdagangan internasional dan memberikan konstribusi pada pembangunan ekonomi Kalimantan Utara. Biji kakao merupakan komoditi ekspor andalan ke 2 setelah kelapa sawit komoditas kakao dapat memberikan konstribusi dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Utara melalui ekspor sehingga naik turunnya volume ekspor kakao dapat berpengaruh signifikan dalam pendapatan devisa daerah. Penelitiaan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh produksi, harga jual, dan nilai tukar secara parsial terhadap ekspor kakao dan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh produksi, harga jual, dan nilai tukar secara bersama – sama terhadap ekspor kakao. Metode penentuan sampel Probability sampling dan Penelitian ini berjenis explanatory research. Metode penelitian regresi berganda, data yang digunakan di peroleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Indonesia, dan Icco. Hasil data analisis statistic regresi linier berganda dengan menggunakan program spss 18.0. Hasil (Uji t) Uji parsial menunjukkan bahwa variabel produksi dan harga jual berpengaruh secara signifikan terhadap Volume Ekpor Kakao Kalimantan Utara ke Malaysia, dan hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan variabel Nilai Tukar mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Volume Ekspor Kakao Kalimantan UtaraHasil (Uji F) Uji Bersama-sama menunjukkan bahwa nillai produksi, harga jual dan nilai tukar berpengaruh secara signifikan terhadap volume ekspor. dan sedangkan diketahui Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Produksi, Harga Jual, Nilai Tukar dan Volume Ekspor

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail