Penegakan Kedaulatan Moneter Indonesia Terhadap Penggunaan Ringgit Di Wilayah Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme penegakan kewajiban penggunaan Rupiah sebagai wujud kedaulatan moneter Indonesia serta menganalisis tantangan penegakan kedaulatan moneter terhadap penggunaan Ringgit di wilayah Sebatik, Kabupaten Nunukan dan tanggung jawab negara berdasarkan teori Welfare State. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan Rupiah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan Rupiah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015. Namun, implementasinya di Sebatik masih menghadapi hambatan berupa faktor geografis, ketergantungan ekonomi terhadap Malaysia, kebiasaan penggunaan Ringgit, keterbatasan infrastruktur ekonomi dan layanan keuangan, serta lemahnya pengawasan. Berdasarkan teori Welfare State, negara bertanggung jawab tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembangunan ekonomi, penguatan infrastruktur perbatasan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung efektivitas penggunaan Rupiah sebagai wujud kedaulatan moneter Indonesia.