ANTONIUS

URGENSI PENERAPAN MEKANISME INFORMED CONSENT DALAM RANGKA MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

ABSTRAK URGENSI PENERAPAN MEKANISME INFORMED CONSENT DALAM RANGKA MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTONIUS LABA SARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan mekanisme informed consent dalam rangka mencegah tuntutan malpraktik dalam perjanjian terapeutik. Fokus penelitian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana penerapan mekanisme informed consent dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa dan tuntutan malpraktik dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien; dan kedua, bagaimana akibat hukum apabila mekanisme informed consent diabaikan dalam perjanjian terapeutik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan informed consent memiliki urgensi yang signifikan dalam memperkuat posisi hukum pasien sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Mekanisme ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan proses komunikasi yang mendalam antara tenaga medis dan pasien yang mencakup penjelasan mengenai diagnosis, tindakan medis yang akan dilakukan, risiko, manfaat, serta alternatif pengobatan yang tersedia. Dengan demikian, informed consent dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang mengurangi potensi timbulnya tuntutan malpraktik. Sebaliknya, pengabaian terhadap mekanisme informed consent berimplikasi serius terhadap keabsahan perjanjian terapeutik. Secara hukum, pengabaian tersebut dapat menimbulkan akibat berupa tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif bagi tenaga medis, karena dianggap melanggar hak pasien atas informasi dan persetujuan tindakan medis. Di sisi lain, hal ini juga melemahkan hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan medis. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi teknis terkait pelaksanaan informed consent, peningkatan pemahaman tenaga medis mengenai aspek hukum dan etika dalam pelayanan medis, serta optimalisasi mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran. Dengan demikian, penerapan informed consent dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien maupun tenaga medis, serta sebagai instrumen preventif terhadap sengketa malpraktik di bidang kesehatan

URGENSI PENERAPAN MEKANISME INFORMED CONSENT DALAM RANGKA MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

ABSTRAK URGENSI PENERAPAN MEKANISME INFORMED CONSENT DALAM RANGKA MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTONIUS LABA SARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan mekanisme informed consent dalam rangka mencegah tuntutan malpraktik dalam perjanjian terapeutik. Fokus penelitian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana penerapan mekanisme informed consent dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa dan tuntutan malpraktik dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien; dan kedua, bagaimana akibat hukum apabila mekanisme informed consent diabaikan dalam perjanjian terapeutik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan informed consent memiliki urgensi yang signifikan dalam memperkuat posisi hukum pasien sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Mekanisme ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan proses komunikasi yang mendalam antara tenaga medis dan pasien yang mencakup penjelasan mengenai diagnosis, tindakan medis yang akan dilakukan, risiko, manfaat, serta alternatif pengobatan yang tersedia. Dengan demikian, informed consent dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang mengurangi potensi timbulnya tuntutan malpraktik. Sebaliknya, pengabaian terhadap mekanisme informed consent berimplikasi serius terhadap keabsahan perjanjian terapeutik. Secara hukum, pengabaian tersebut dapat menimbulkan akibat berupa tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif bagi tenaga medis, karena dianggap melanggar hak pasien atas informasi dan persetujuan tindakan medis. Di sisi lain, hal ini juga melemahkan hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan medis. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi teknis terkait pelaksanaan informed consent, peningkatan pemahaman tenaga medis mengenai aspek hukum dan etika dalam pelayanan medis, serta optimalisasi mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran. Dengan demikian, penerapan informed consent dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien maupun tenaga medis, serta sebagai instrumen preventif terhadap sengketa malpraktik di bidang kesehatan

Analisa Konsumsi Bahan Bakar Terhadap Beban Generator Pada Gas Engine PT. Maxpower Indonesia Site Tarakan 3

Analisa Konsumsi Bahan Bakar Terhadap Beban Generator Pada Gas Engine PT. Maxpower Indonesia Site Tarakan 3

PENGARUH IPM, PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan (2) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dari tahun 2018 – 2023. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan bantuan program Eviews 13. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan (1) Secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, sedangkan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan (2) Secara simultan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan.

PENGARUH IPM, PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan (2) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dari tahun 2018 – 2023. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan bantuan program Eviews 13. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan (1) Secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, sedangkan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan (2) Secara simultan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan.

PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN PERSEDIAAN DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI PEMODERASI DI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terhadap pengelolaan persediaan, dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi. Studi ini dilakukan pada pemerintah daerah di Kabupaten Malinau untuk memahami dinamika pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien. Penelitian ini dilaksanakan dimana data dalam penelitian ini diperoleh dari 53 OPD, melalui metode pembagian kuesioner yang berbentuk formulir Google Form yang dapat diisi oleh responden secara online, dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) untuk menguji pengaruh langsung dan moderasi antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dan kapasitas SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan persediaan. Namun, kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap hubungan tersebut. Temuan ini mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat mengurangi efektivitas integrasi antara kualitas laporan keuangan, teknologi informasi, dan kapasitas SDM dalam pengelolaan persediaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap keterbatasan integrasi antara laporan keuangan berkualitas dengan sistem informasi dan kapasitas SDM. Meskipun laporan keuangan berkualitas dapat menyediakan informasi yang andal, hasil moderasi negatif menunjukkan perlunya dukungan dari faktor non-keuangan, seperti fleksibilitas kebijakan dan adaptabilitas teknologi terhadap kebutuhan lokal serta perlunya peningkatan pelatihan SDM, penyempurnaan integrasi sistem informasi, dan pemanfaatan laporan keuangan secara lebih strategis dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang memengaruhi pengelolaan persediaan.

PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN PERSEDIAAN DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI PEMODERASI DI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terhadap pengelolaan persediaan, dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi. Studi ini dilakukan pada pemerintah daerah di Kabupaten Malinau untuk memahami dinamika pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien. Penelitian ini dilaksanakan dimana data dalam penelitian ini diperoleh dari 53 OPD, melalui metode pembagian kuesioner yang berbentuk formulir Google Form yang dapat diisi oleh responden secara online, dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) untuk menguji pengaruh langsung dan moderasi antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dan kapasitas SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan persediaan. Namun, kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap hubungan tersebut. Temuan ini mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat mengurangi efektivitas integrasi antara kualitas laporan keuangan, teknologi informasi, dan kapasitas SDM dalam pengelolaan persediaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap keterbatasan integrasi antara laporan keuangan berkualitas dengan sistem informasi dan kapasitas SDM. Meskipun laporan keuangan berkualitas dapat menyediakan informasi yang andal, hasil moderasi negatif menunjukkan perlunya dukungan dari faktor non-keuangan, seperti fleksibilitas kebijakan dan adaptabilitas teknologi terhadap kebutuhan lokal serta perlunya peningkatan pelatihan SDM, penyempurnaan integrasi sistem informasi, dan pemanfaatan laporan keuangan secara lebih strategis dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang memengaruhi pengelolaan persediaan.

Pengaruh Berbagai Pembungkus Cangkok Terhadap Keberhasilan Pencangkokan Mangga Madu (Mangifera indica L)

Mangga merupakan salah satu komoditas hortikultura yang berperan sebagai sumber vitamin dan mineral, serta mendukung perkembangan industri dan ekspor. Cangkok (layerage) merupakan salah satu jenis pembiakan tanaman secara vegetatif yang bertujuan untuk memperbanyak bibit. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui media pembungkus yang lebih berpengaruh terhadap pencangkokan mangga dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh media pembungkus terhadap pencangkokan mangga madu. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 1 faktor yaitu pembungkus cangkok yang terdiri dari 3 perlakuan yaitu P1 = Sabut Kelapa, P2 = Plastik Bening, P3 = Plastik polybag. Parameter pengamatan dalam penelitian ini terdiri dari panjang akar, jumlah akar, dan persentase keberhasilan cangkok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada bulan kedua, pembungkus cangkok yang lebih berpengaruh dalam proses pencangkokan mangga madu ialah pembungkus polybag yang ditandai dengan tingginya nilai panjang akar pada bulan ke-2 yaitu 12,06 cm lalu diikuti dengan pembungkus plastik bening 11,6 cm dan nilai terendah pada sabut kelapa dengan nilai 9,53 cm. Dan tingginya nilai jumlah akar pada bulan ke-2 pada plastik polybag yaitu 41,88. lalu diikuti dengan sabut kelapa 32,55 dan nilai terendah pada pembungkus plastik bening yaitu 30,11.

Pengaruh Berbagai Pembungkus Cangkok Terhadap Keberhasilan Pencangkokan Mangga Madu (Mangifera indica L)

Mangga merupakan salah satu komoditas hortikultura yang berperan sebagai sumber vitamin dan mineral, serta mendukung perkembangan industri dan ekspor. Cangkok (layerage) merupakan salah satu jenis pembiakan tanaman secara vegetatif yang bertujuan untuk memperbanyak bibit. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui media pembungkus yang lebih berpengaruh terhadap pencangkokan mangga dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh media pembungkus terhadap pencangkokan mangga madu. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 1 faktor yaitu pembungkus cangkok yang terdiri dari 3 perlakuan yaitu P1 = Sabut Kelapa, P2 = Plastik Bening, P3 = Plastik polybag. Parameter pengamatan dalam penelitian ini terdiri dari panjang akar, jumlah akar, dan persentase keberhasilan cangkok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada bulan kedua, pembungkus cangkok yang lebih berpengaruh dalam proses pencangkokan mangga madu ialah pembungkus polybag yang ditandai dengan tingginya nilai panjang akar pada bulan ke-2 yaitu 12,06 cm lalu diikuti dengan pembungkus plastik bening 11,6 cm dan nilai terendah pada sabut kelapa dengan nilai 9,53 cm. Dan tingginya nilai jumlah akar pada bulan ke-2 pada plastik polybag yaitu 41,88. lalu diikuti dengan sabut kelapa 32,55 dan nilai terendah pada pembungkus plastik bening yaitu 30,11.

Tinjauan Yuridis Terhadap Modus Aplikasi Penipuan (sniffing) Yang Disebarkan Melalui Platform Whatsapp

Penelitian ini di latar belakangi oleh maraknya kasus kejahatan cyber crime dengan modus mengirimkan APK melalui aplikasi pesan whatsapp (sniffing) yang membahayakan dan merugikan korbannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam UU ITE terkait dengan modus aplikasi penipuan (sniffing), penerapannya dan apa saja kelemahan kelemahan UU ITE terhadap tindak pidana cyber crime dan kejahatan sniffing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dilakukan dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan, yang dimana penulis melakukan identifikasi dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah data diperoleh, penulis menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaku kejahatan sniffing bisa dijerat dengan Pasal 36 UU No. 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 ITE dengan ketentuan pidananya pada Pasal 51 ayat (2) UU ITE No. 11 Tahun 2008. Kejahatan cyber crime ini merupakan kejahatan yang terjadi pada era modern dengan menyalahgunakan teknologi untuk melakukan sebuah tindak pidana. Modus kejahatan dan dampaknya pun berbeda-beda dan tidak dapat diperkirakan sehingga baik masyarakat, kepolisian, dan lainnya menambah wawasan dan kewaspadaan secara mendalam dan berhati-hati agar tidak terkena dampak dari cyber crime. UU ITE sudah memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk menangani kejahatan siber. Namun masih banyak hal yang harus ditingkatkan dari berbagai aspek untuk mencapai efektivitas maksimal seperti, definisi definisi kejahatan cyber crime terbaru, perlu ditingkatkan pada aspek implementasi, penegakan hukum, kerjasama internasional, edukasi masyarakat dan dukungan teknologi. This research is motivated by the rise of cybercrime cases with the mode of sending APKs through the whatsapp message application (sniffing) which endangers and harms its victims. This research aims to find out how the regulation in the ITE Law related to the mode of fraudulent applications (sniffing), its application and what are the weaknesses of the ITE Law against cyber crime and sniffing crimes. This research uses a normative research method, which is carried out by collecting data by means of literature, where the author identifies by conducting an assessment of laws and regulations, books, journals, and other sources related to the object of research. After the data is obtained, the author analyzes juridically normative data obtained on the object of research study. Based on the results of the research, the author concludes that the perpetrators of sniffing crimes can be charged with Article 36 of Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 ITE with criminal provisions in Article 51 paragraph (2) of ITE Law No. 11 of 2008. Cyber crime is a crime that occurs in the modern era by misusing technology to commit a criminal offense. The mode of crime and its impact are different and unpredictable so that both the community, the police, and others add insight and vigilance in depth and be careful not to be affected by cyber crime. The ITE Law has provided a strong enough legal foundation to deal with cybercrime. However, there are still many things that must be improved from various aspects to achieve maximum effectiveness such as, the latest definition of cybercrime, need to be improved in the aspects of implementation, law enforcement, international cooperation, public education and technological support.

Tinjauan Yuridis Terhadap Modus Aplikasi Penipuan (sniffing) Yang Disebarkan Melalui Platform Whatsapp

Penelitian ini di latar belakangi oleh maraknya kasus kejahatan cyber crime dengan modus mengirimkan APK melalui aplikasi pesan whatsapp (sniffing) yang membahayakan dan merugikan korbannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam UU ITE terkait dengan modus aplikasi penipuan (sniffing), penerapannya dan apa saja kelemahan kelemahan UU ITE terhadap tindak pidana cyber crime dan kejahatan sniffing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dilakukan dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan, yang dimana penulis melakukan identifikasi dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah data diperoleh, penulis menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaku kejahatan sniffing bisa dijerat dengan Pasal 36 UU No. 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 ITE dengan ketentuan pidananya pada Pasal 51 ayat (2) UU ITE No. 11 Tahun 2008. Kejahatan cyber crime ini merupakan kejahatan yang terjadi pada era modern dengan menyalahgunakan teknologi untuk melakukan sebuah tindak pidana. Modus kejahatan dan dampaknya pun berbeda-beda dan tidak dapat diperkirakan sehingga baik masyarakat, kepolisian, dan lainnya menambah wawasan dan kewaspadaan secara mendalam dan berhati-hati agar tidak terkena dampak dari cyber crime. UU ITE sudah memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk menangani kejahatan siber. Namun masih banyak hal yang harus ditingkatkan dari berbagai aspek untuk mencapai efektivitas maksimal seperti, definisi definisi kejahatan cyber crime terbaru, perlu ditingkatkan pada aspek implementasi, penegakan hukum, kerjasama internasional, edukasi masyarakat dan dukungan teknologi. This research is motivated by the rise of cybercrime cases with the mode of sending APKs through the whatsapp message application (sniffing) which endangers and harms its victims. This research aims to find out how the regulation in the ITE Law related to the mode of fraudulent applications (sniffing), its application and what are the weaknesses of the ITE Law against cyber crime and sniffing crimes. This research uses a normative research method, which is carried out by collecting data by means of literature, where the author identifies by conducting an assessment of laws and regulations, books, journals, and other sources related to the object of research. After the data is obtained, the author analyzes juridically normative data obtained on the object of research study. Based on the results of the research, the author concludes that the perpetrators of sniffing crimes can be charged with Article 36 of Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 ITE with criminal provisions in Article 51 paragraph (2) of ITE Law No. 11 of 2008. Cyber crime is a crime that occurs in the modern era by misusing technology to commit a criminal offense. The mode of crime and its impact are different and unpredictable so that both the community, the police, and others add insight and vigilance in depth and be careful not to be affected by cyber crime. The ITE Law has provided a strong enough legal foundation to deal with cybercrime. However, there are still many things that must be improved from various aspects to achieve maximum effectiveness such as, the latest definition of cybercrime, need to be improved in the aspects of implementation, law enforcement, international cooperation, public education and technological support.

PENGEMBANGAN BOOKLET SEBAGAI BAHAN AJAR PADA MATERI SISTEM EKSKRESI MANUSIA KELAS VIII SMP NEGERI 8 TARAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berbasis booklet pada materi sistem eksresi manusia untuk peserta didik kelas VIII SMP Negeri 8 Tarakan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (Research and development) yang diadaptasi oleh model Borg & Gall yang terdiri 10 tahap, namun penelitian yang dilakukan hanya sampai tahap sembilan yaitu revisi produk. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 dosen pendidikan biologi universitas borneo tarakan sebagai ahli materi dan media, guru ipa, serta peserta didik kelas VIII. Data penelitian diperoleh dari lembar validasi yang dinilai oleh ahli materi, ahli media, praktisi dan angket respon peserta didik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kelayakan bahan ajar berdasarkan hasil validasi ahli materi mendapatkan rata-rata pesentase 94,4% (sangat layak), ahli media 97,3% (sangat layak), praktisi 98,5 % (sangat layak). Sedangkan data hasil penelitian dari angket respon peserta didik uji skala kecil mendapatkan rata-rata persentase 79,3% (menarik) dan uji skala besar 86,4 % (sangat menarik). Dengan demikian, produk booklet ini dinilai layak digunakan sebagai bahan ajar untuk peserta didik kelas VIII karena memberikan pengaruh positif dalam mendukung proses pembelajaran.

Perbandingan Perzinahan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dengan Perzinahan Dalam Hukum Adat Dayak Abai

Judul: Perbandingan Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Perzinahan Dalam Hukum Adat Dayak Abai Abstrak: Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait perzinahan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum adat Dayak Abai. Pertama, Bagaimana perzinahan menurut ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum adat Dayak Abai. Kedua, perbandingan hukum antara sanksi dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP dan hukum adat Dayak Abai mengenai perzinahan. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yakni: Pendekatan konseptual di laksanakan dengan melihat peraturan perundang-undangan dan dokterin-doktrin hukum ataupun pandangan hukum guna menemukan konsep ataupun ide serta asas hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ataupun menjadi solusi dari permasalahan dalam penelitian. Dan pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), yaitu: jenis pendekatan yang mencoba membandingkan peraturan hukum satu dengan hukum lainnya dalam sistem hukum suatu negara. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, perzinahan dalam KUHP dan Hukum Adat Dayak Abai memiliki pandangan yang sama sedangkan KUHP 2023 memiliki pandangan berbeda. Kedua, Tujuan pemidanaan dalam KUHP menekankan pada tujuan Retributive yaitu hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan kejahatan yang diperbuat sipelaku kejahatan. Kemudian dalam KUHP 2023 menekankan pada pemulihan, pembinaan, pembimbingan, memperbaiki kesimbangan akibat timbulnya konflik, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah dari terpidana. Sedangkan dalam hukum adat Dayak Abai lebih menekankan hukman sebagai bentuk pemulihan kekeadaan semula, upaya penggantian kerugian, serta upaya pencegahan terhadap pengulangan perbuatan.

PENGEMBANGAN BOOKLET SEBAGAI BAHAN AJAR PADA MATERI SISTEM EKSKRESI MANUSIA KELAS VIII SMP NEGERI 8 TARAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berbasis booklet pada materi sistem eksresi manusia untuk peserta didik kelas VIII SMP Negeri 8 Tarakan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (Research and development) yang diadaptasi oleh model Borg & Gall yang terdiri 10 tahap, namun penelitian yang dilakukan hanya sampai tahap sembilan yaitu revisi produk. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 dosen pendidikan biologi universitas borneo tarakan sebagai ahli materi dan media, guru ipa, serta peserta didik kelas VIII. Data penelitian diperoleh dari lembar validasi yang dinilai oleh ahli materi, ahli media, praktisi dan angket respon peserta didik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kelayakan bahan ajar berdasarkan hasil validasi ahli materi mendapatkan rata-rata pesentase 94,4% (sangat layak), ahli media 97,3% (sangat layak), praktisi 98,5 % (sangat layak). Sedangkan data hasil penelitian dari angket respon peserta didik uji skala kecil mendapatkan rata-rata persentase 79,3% (menarik) dan uji skala besar 86,4 % (sangat menarik). Dengan demikian, produk booklet ini dinilai layak digunakan sebagai bahan ajar untuk peserta didik kelas VIII karena memberikan pengaruh positif dalam mendukung proses pembelajaran.

PENGARUH JARAK TANAM DAN PEMBERIAN PUPUK PHOSPAT TERHADAP PRODUKSI TANAMAN BENGKUANG

QQQQQQQQQQQQQ

Perbandingan Perzinahan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dengan Perzinahan Dalam Hukum Adat Dayak Abai

Judul: Perbandingan Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Perzinahan Dalam Hukum Adat Dayak Abai Abstrak: Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait perzinahan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum adat Dayak Abai. Pertama, Bagaimana perzinahan menurut ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum adat Dayak Abai. Kedua, perbandingan hukum antara sanksi dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP dan hukum adat Dayak Abai mengenai perzinahan. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yakni: Pendekatan konseptual di laksanakan dengan melihat peraturan perundang-undangan dan dokterin-doktrin hukum ataupun pandangan hukum guna menemukan konsep ataupun ide serta asas hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ataupun menjadi solusi dari permasalahan dalam penelitian. Dan pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), yaitu: jenis pendekatan yang mencoba membandingkan peraturan hukum satu dengan hukum lainnya dalam sistem hukum suatu negara. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, perzinahan dalam KUHP dan Hukum Adat Dayak Abai memiliki pandangan yang sama sedangkan KUHP 2023 memiliki pandangan berbeda. Kedua, Tujuan pemidanaan dalam KUHP menekankan pada tujuan Retributive yaitu hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan kejahatan yang diperbuat sipelaku kejahatan. Kemudian dalam KUHP 2023 menekankan pada pemulihan, pembinaan, pembimbingan, memperbaiki kesimbangan akibat timbulnya konflik, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah dari terpidana. Sedangkan dalam hukum adat Dayak Abai lebih menekankan hukman sebagai bentuk pemulihan kekeadaan semula, upaya penggantian kerugian, serta upaya pencegahan terhadap pengulangan perbuatan.

PENGARUH JARAK TANAM DAN PEMBERIAN PUPUK PHOSPAT TERHADAP PRODUKSI TANAMAN BENGKUANG

EFFECT OF PLANTING DISTANCE AND GIVING PHOSPHATE FERTILIZER ON PRODUCTION OF BENGKOANG PLANTS (Pachyrhits run Z) Abstract The objective of the research was to provide the planting media composition in onder to promote the growth and production of Pachyrhizus eros I. as much as possible Therefore, an alternative was needed in modifying the composition of the planting media of Pachyrhi crona L by using the composition of planting spacing and providing mulch was thought to be able to optimize and maximize the growth and production of the plants. This was done to find out the effect of treatment on the increase of the plants. This research was conducted from August to December 2021, in the research area of Faculty of Agriculture, University of Borneo Tarakan, (LBT), located in Taralan City, North Kalimantan This research sed Group Random Design (RAK) with 2 factors The first factor, Planting distance ( consisted of 3 treatments namely J1 (20 cm x 20 cm), 12 (20 cm x 25 cm) and 13 (20 cm x 30 cm) The second factor, phosphate fertilizer (P), consisted of 3 treatments namely P1 (591 gl. P2 (7.91 g) and P3 (10.91 g) After the research data was obtained, data analysis was done by using ANOVA (Analysis of Variance) with a level of 5% and if the F valoe showed a real effect, Duncan's Mutiple Range Test (DMRT) was done at 5% This study utilized multivariate ANOVA with a significance level of 5% and was conducted using SPSS 10 determine the impact of the treatment. If there was a difference, Duncan's Test or DMRT were used to further ascertain the distinction between the treatments. It was concluded that phosphate fertilizer treatment, planting distance treatment and the interaction between the two had a significant effect on the number of pods, the umber of scods, the number of tubers, the weight of tubers per sample, and the diameter of tubery per sample Se that the wider the planting distance, tends to the woight of tubers per sample, the weight of tubers per plot, the circunference of tubers The best dose of phosphate fertilizer for the production of tuber weight was 7.97 gplant, and the best planting distance was 20 x 30 cm between the plants Keymonds Bengkung Plant across 2, Planting Distance, Phosphate, Production

META ANALYSIS PENELITIAN PENGEMBANGAN MEDIA BIDANG PENDIDIKAN BIOLOGI DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara meta analysis penelitian pengembangan media bidang pendidikan biologi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode meta analisis. Sampel dalam penelitian ini adalah 8 data yang terdiri dari skripsi dan artikel penelitian. Keseluruhan data diperoleh berdasarkan skor hasil validasi ahli media, ahli materi dan respon guru/praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa kajian meta analisis penelitian pengembangan media bidang pendidikan biologi di Indonesia pada 8 studi yang telah dianalisis menggunakan metode meta analisis menunjukkan rata-rata studi memiliki nilai positif dan bervariasi dan berdasarkan perbandingan hasil nilai effect size keseluruhan pada hasil skor validasi ahli dan respon guru/praktisi menunjukan bahwa penelitian dilakukan oleh Anifah Rozalia, Kasrina, Irwandi Ansori (2018) pada materi pelajaran Keanekaragaman Hayati dengan menggunakan media pembelajaran Handout dan penelitian Nilam Novianti, Endik Deni Nugroho, Silfia Ilma (2019) pada materi pelajaran Archaebacteria dan Eubacteria dengan menggunakan media pembelajaran POP-UPSNAKES and LADDERS dengan nilai effect size 0,75 dan merupakan penelitian dengan kategori penelitian dengan nilai effect size paling tinggi dari 8 penelitian yang ada serta lebih efektif dan cocok digunakan pada jenjang pendidikan tingkat SMA/MA.

Kajian sifat fisik tanah pada beberapa penggunaan lahan tanaman hortikultura di kota tarakan

Sifat fisik tanah merupakan indikator kesuburan tanah dan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Sebagai dasar pada pertumbuhan tunas untuk meningkatkan kesuburan tanah, maka perlu diketahui sifat fisik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik fisik tanah sebagai arahan perbaikan kesuburan tanah pada beberapa pengunaan lahan hortikultura di kota Tarakan. Penelitian ini mengunakan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang dilaksanakan dengan metode survey dan sampling dengan objek penelitian sifat fisik tanah. Hasil penilitan menunjukan bahwa pada beberapa lokasi penelitian diperoleh beberapa sifat fisik tanah yang sama, secara umum terdapat dua kelas tekstur yaitu agak (kasar dan kasar) dan nilai BJ dengan nilai 1,50-2,08 g/cm³, nilai BV antara 1,23-1,76 g/cm³, sedangkan Porositas tanah antara 6,20%-18% dan kelas Permeabilitas tanah yang tergolong lambat dengan nilai 1,77 cm/jam.