ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
This study aims to analyze the legal protection afforded to consumers engaging in digital transactions through the QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) application. Based on the research background, two primary issues are addressed: first, the form of legal protection available to consumers in digital transactions via the QRIS application; and second, the challenges and legal remedies for issues arising in such transactions. Based on the results of the research, the issue of legal protection for consumers in digital transactions through the QRIS application shows that although various regulations governing consumer protection already exist, their implementation has not yet been carried out optimally. Consumers still face risks such as transaction failures, personal data breaches, and unclear allocation of responsibility among the parties involved. Therefore, increased supervision, law enforcement, and consumer education are required so that the use of QRIS can provide more effective and fair legal protection. Legal resolution of QRIS transaction disputes for consumers can be pursued through complaints to payment system service providers, non-litigation dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), reporting to Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK), as well as civil lawsuits filed in court based on the Consumer Protection Law. The effectiveness of these mechanisms depends on the compliance of service providers and the level of consumers’ legal literacy.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK URGENSI PENERAPAN MEKANISME INFORMED CONSENT DALAM RANGKA MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTONIUS LABA SARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan mekanisme informed consent dalam rangka mencegah tuntutan malpraktik dalam perjanjian terapeutik. Fokus penelitian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana penerapan mekanisme informed consent dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa dan tuntutan malpraktik dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien; dan kedua, bagaimana akibat hukum apabila mekanisme informed consent diabaikan dalam perjanjian terapeutik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan informed consent memiliki urgensi yang signifikan dalam memperkuat posisi hukum pasien sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Mekanisme ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan proses komunikasi yang mendalam antara tenaga medis dan pasien yang mencakup penjelasan mengenai diagnosis, tindakan medis yang akan dilakukan, risiko, manfaat, serta alternatif pengobatan yang tersedia. Dengan demikian, informed consent dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang mengurangi potensi timbulnya tuntutan malpraktik. Sebaliknya, pengabaian terhadap mekanisme informed consent berimplikasi serius terhadap keabsahan perjanjian terapeutik. Secara hukum, pengabaian tersebut dapat menimbulkan akibat berupa tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif bagi tenaga medis, karena dianggap melanggar hak pasien atas informasi dan persetujuan tindakan medis. Di sisi lain, hal ini juga melemahkan hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan medis. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi teknis terkait pelaksanaan informed consent, peningkatan pemahaman tenaga medis mengenai aspek hukum dan etika dalam pelayanan medis, serta optimalisasi mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran. Dengan demikian, penerapan informed consent dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien maupun tenaga medis, serta sebagai instrumen preventif terhadap sengketa malpraktik di bidang kesehatan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
This research aims to find out the legal protection for students as a victim involved in the crime of trafficking in persons under the guise of an internship. As well as to find out the accountability of criminal acts against the perpetrators. All sources obtained in the research, both primary sources of legal materials, secondary sources of legal materials, and sources of non-legal materials will be analyzed using normative legal methods with a statutory and conceptual approach. In addition, it is described by examining the existing problems, as well as describing and explaining the problems related to this research. Based on the results of the research and discussion, the author concludes that legal protection for students as victims of human trafficking under the guise of internships is one of the cases with the latest mode that takes advantage of the enthusiasm of the Independent Learning Independent Campus Internship Program with interest from universities in Indonesia. Based on the accountability of criminal acts against perpetrators regarding the Ferienjob Internship Program In Germany, Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons in Article 4 stipulates that every person who brings an Indonesian citizen outside the territory of the Republic of Indonesia with the intention of being exploited outside the territory of the Republic of Indonesia. This can be done by the authorities, for example, the Witness or Victim Protection Institution and the supervision of the Task Force because the implementation of internship programs abroad still lacks adequate supervision. Law enforcement officials must also carry out law enforcement.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE BY THE POLICE IN THE LEGAL JURISDICTION OF TARAKAN CITY ABSTRACT This study aims to answer two questions regarding legal protection for women victims of domestic violence. First, how is the implementation of temporary protection provided by the police to women victims of domestic violence in the legal jurisdiction of Tarakan City? Second, what are the obstacles faced by the police in providing temporary protection to women victims of domestic violence in the legal jurisdiction of Tarakan City? This research is empirical, meaning it is conducted by examining primary data. The data used in this thesis consists of primary and secondary data. Primary data is obtained from field research through data collection techniques such as interviews and observations. Secondary data is derived from literature. The results of the study indicate that: First, Article 16 paragraph (1) of the Domestic Violence Law regulates the mandatory temporary protection provided by the police, and paragraph (2) explains that temporary protection for women victims of domestic violence is provided for a maximum of 7 (seven) days. Based on the explanation of this article, the researcher believes that the concrete form of temporary protection implementation is the availability of a safe house for domestic violence victims. The Tarakan City Police Department has not provided a Safe House, thus the rights of the victims are not adequately fulfilled. Consequently, the author concludes that the implementation of temporary protection for women victims of domestic violence in the legal jurisdiction of Tarakan City has not been effectively carried out. Second, the obstacles faced by the police in providing legal protection for domestic violence victims include the victims' fear of reporting or disclosing the perpetrator's actions, witnesses often not providing honest statements or being reluctant to provide information to the police due to fear of dealing with them, inadequate budget for operational costs, and lack of professionalism among investigators.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembangunan nasional mendorong kemajuan di berbagai bidang ilmu salah satunya di bidang usaha yang memicu persaingan usaha tidak sehat antara para pelaku usaha. Akibatnya terjadi penurunan kualitas pada barang yang di produksi sehingga pada barang tersubut sering terdapat cacat produk baik cacat terlihat maupun cacat tersembunyi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mempelajari dua hal yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada cacat produk dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Perlindungan hukum sangat dibutukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Menjawab permasalahan konsumen, di sahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun I999 Tentang Perlindungan Konsumen yang biasa disebut UUPK. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berupa dalam bentuk hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Konsumen dalam meminta pertanggungjawaban Pelaku usaha dapat menggunakan upaya hukum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau BPSK maupun melalui pengadilan. Kasus yang penulis jadikan acuan yaitu Putusan Arbitrase BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 mengenai cacat tersembunyi. National development encourages progress in various fields of science, one of them is in the field of business which triggers unfair business competition between business actors. As a result, there is a decrease in the quality of goods produced so the good often have product defects both visible defects and hidden defects. The objective of this research was to study two things, to identify the form of legal protection on product defects and to find out the legal effort that can be taken by consumers to hold business actors accountable. The research method used is normative legal research with a statue approach, conceptual approach, and case approach. Legal protection is needed to protect consumer rights. To solve consumer problems, Law Number 8 of I999 concerning Consumer Protection has been passed, which is commonly referred to as UUPK. The form of legal protection for consumers is in the form of civil, criminal, and administrative law. Consumers in holding business actors accountable can use legal remedies. Settlement of consumer disputes can be resolved through out-of-court dispute resolution, both the BPSK consumer dispute resolution body and the court. The case used as a reference in this research was the Arbitration Decision of BPSK DKI Jakarta Province Number: 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 regarding hidden defects.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abuse is defined as an act of physical, psychological, or emotional abuse against another person by a person or group; it frequently involves an unfair distribution of power or authority. Abuse acts are grave human rights breaches that can injure victims physically, psychologically, or emotionally. The purpose of this research was to ascertain the legal protections available to children who were the victims of criminal acts of abuse at school as well as countermeasures that could be implemented in such cases. In this study, an empirical research methodology was adopted. Both primary and secondary data collection methods were used to get the data. In-depth interviews with sources who worked as guidance and counselling teachers was the primary data. In addition, to obtain a true picture of the circumstances and the steps the school took to address abuse, direct observations were conducted at a number of schools. Secondary data related to the research issue was gathered from government reports, scholarly literature, and legal records. The study's findings demonstrated that children who were the victims of illegal acts of abuse at school were entitled to legal protection against violence, which included verbal, physical, and psychological abuse. The primary framework for safeguarding children, especially school-age children, was Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as updated by Law Number 35 of 2014. The right of children to be shielded from abuse and violence was emphasized by this statute. Additionally, by resolving issues internally through counselling and raising awareness of the hazards of violence, teachers can play a significant role in preventing violence in schools, according to this research. The school has stringent policies in place for dealing with violent incidents, which may include calling the police in certain situations.
