ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai korban produk, layanan, dan fitur media sosial dari konten pornografi, serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban produk, layanan, dan fitur media sosial dari konten pornografi. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan sekunder akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian ini akan menjelaskan dengan mempertimbangkan semua peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi serta pandangan dan teori yang berkembang dalam bidang hukum. Pendekatan deksriptif ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara prinsip-prinsip serta doktrin hukum dengan hukum yang berlaku, maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab pidana bagi pelaku yang menjadikan anak sebagai korban produk, layanan, dan fitur media sosial berisi konten pornografi telah diatur dengan jelas dalam kerangka hukum positif di Indonesia, yang menekankan sanksi berat bagi pelanggar karena sifat delik yang disengaja, meskipun masih terdapat beberapa tafsir yang berbeda akibat kurangnya keselarasan antara undang-undang yang ada. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban produk, layanan, dan fitur media sosial yang mengandung konten pornografi telah diatur melalui beragam langkah dari pemerintah, seperti pemblokiran situs-situs berbahaya oleh Kemenkominfo, pengawasan ketat terhadap platform digital sesuai UU ITE terbaru, pendidikan literasi digital di sekolah, serta kerja sama dengan orang tua dan komunitas untuk menciptakan budaya internet yang sehat, meskipun tantangan utama masih terletak pada efektivitas implementasi yang sering terhambat oleh perkembangan teknologi yang pesat..
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan kriminologis. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya kasus revenge porn yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran, sehingga menimbulkan dampak serius terhadap privasi, psikologis, serta martabat korban. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta analisis Putusan Pengadilan yang menggambarkan modus operandi dan pola kejahatan pelaku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku dimulai dari pengumpulan konten intim melalui hubungan personal, penyimpanan konten sebagai alat kontrol emosional, hingga penyebaran melalui media sosial setelah terjadi konflik atau putus hubungan. Dari perspektif kriminologi, tindakan ini dipengaruhi oleh lemahnya kontrol sosial, dorongan emosional, relasi kuasa yang timpang, serta rendahnya literasi digital. Sementara itu, dari sisi yuridis, penerapan pasal-pasal dalam UU ITE dan UU Pornografi sudah relevan, namun belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban maupun efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa alat bukti digital yang mudah dihapus serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pornografi balas dendam merupakan kejahatan digital yang kompleks karena melibatkan faktor psikologis, teknologi, dan sosial. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi literasi digital kepada masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan dan perlindungan korban.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan yang mengatur teknologi dan kasus deepfake serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana deepfake. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Berdasarkan Hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur pornografi dan transaksi elektronik, namun belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mencakup teknologi deepfake. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat regulasi serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, dan pembuat undang-undang untuk mencegah serta mengurangi kejahatan melalui dunia maya seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kecerdasan buatan yaitu deepfake pada pembuatan dan penyebaran konten pornografi serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dapat diterapkan dalam menangani penyalahgunaan teknologi ini, serta sejauh mana ketentuan yang ada saat ini mampu menjerat pelaku dari kejahatan yang melibatkan teknologi deepfake. kasus deepfake bermuatan pornografi sering terjadi dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi banyak orang, keterbatasan pengaturan hukum terhadap perbuatan tersebut menyebabkan aparat hukum mengalami kesulitan untuk menjerat para pelakunya. Diharapkan studi ini dapat memberikan masukan dalam memperkuat kerangka hukum terkait AI dan melindungi hak-hak korbannya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlidungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi. Serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pornografi yang korbanya anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik data primer, data sekunder dan data nonhukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara libray research (studi pustaka). Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perlidungan khusus terhadap anak menjadi korban tindak pidana pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak seperti pendampingan, pemulihan, pembinaan, dan kesehatan dan mental, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang korbanya anak yaitu didasarkan pertimbangan yuridis seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal. Non yuridis seperti latar belakang dan hal-hal memberatkan dan meringkankan. Berdasarkan dalam putusan, hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa hakim hanya Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, tidak pertimbagkan dalam kasus ini, anak adalah sebagai korban. Yang seharusnya Pasal yang dipidanakan adalah didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Pembimbing utama Nazwa dan pembimbing anggota ibu diah. Peran guru BK adalah tindakan dan pencegahan yang dilakukan oleh guru BK untuk mengatasi permasalahan yang di alami siswa di SMPN 9 Tarakan. Penggunaan media sosial dikalangan remaja pada saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Teknologi saat ini menyebabkan pornografi sangat mudah diakses melalui media sosial. Tidak hanya itu, tidak sedikit buku, majalah, film dan komik yang secara sengaja maupun tidak, membuat unsur pornografi untuk meningkatkan nilai jualnya. Pencarian informasi tentang perilaku seskual remaja saat ini sangat didukung oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi internet yang sedang diminati dan digemari oleh remaja di SMPN 9 Tarakan. Penelitian ini bertujuan untuk peran guru BK dalam mengatasi siswa kebiasaan menonton pornografi di SMPN 9 Tarakan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan 2 guru BK dan 1 siswa yang mengalami kebiasaan menonton pornografi sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa guru BK SMPN 9 Tarakan berperan dalam mengatasi siswa kebiasaan menonton pornografi, kemudian diperkuat dengan data wawancara yang diperoleh dari guru BK AS, SY dan siswa, maka perlunya kerja sama antara guru BK, pihak-pihak sekolah dan orang tua siswa SMPN 9 Tarakan. Dukungan dari berbagai pihak yang terlibat akan membantu guru BK untuk dapat menyelesaikan permasalahan siswa terkait pornografi di SMPN 9 Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI BALAS DENDAM MELALUI MEDIA SOSIAL ABSTRAK Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait tinjauan viktimologis tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial. Pertama, peran korban terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial. Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa bahwa korban sebagai kekasih atau mantan kekasih dari pelaku berperan sebagai orang yang mengirimkan foto/video asusila milik dirinya, dan atau memberi kesempatan kepada pelaku untuk memiliki foto/video asusila korban, sehingga adanya materi pornografi milik korban yang dimiliki pelaku menjadi penyebab munculnya pornografi balas dendam yang berakibat kerugian terhadap diri korban. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban diantaranya adalah Restitusi, Bantuan medis, Rehabilitasi psikolog, Perlindungan dari keluarga, Bantuan hukum, Merahasiakan identitas korban, dan Hak untuk dilupakan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang disertai dengan acaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Undang-Undang Pornografi memberi batas perihal pornografi, dan tidak memberi Batasan mengenai tindak pidana pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Secara teoritis penelitian ini akan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, sebagai referensi bagi para akademisi dan menambah perspektif yang lebih komprehensif mengenai pandangan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana pornografi di dunia maya (Cyberporn). Pornografi itu sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto , tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasai seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
