ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis regulasi mengenai kewenangan Camat terhadap pelayanan non perizinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganalisis faktor hukum yang mempengaruhi efektivitas kewenangan Camat dalam Pelayanan Non Perizinan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi bahan sekunder yang dilakukan analisa substansinya secara cermat dan mendalam. Setelah itu, akan dilakukan analisa deduktif dengan menggabungkan ketiga bahan hukum, selanjutnya metode analisi dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian tesis ini yaitu pengaturan yang ada saat ini masih kurang untuk daerah yang memiliki jarak relatif jauh antara Kecamatan Kayan Hulu dengan Ibu Kota Kabupaten Malinau, sehingga dibutukan suatu produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati yang mengatur tentang kewenangan kepada Camat yang wilayahnya jauh dari Ibu Kota Kabupaten Malinau untuk penyelenggaraan pelayanan non perizinan secara otonom. Prakteknya masih terdapat beberapa kendala yaitu dalam hal waktu penyelesaian pelayanan yang kadang tidak sesuai dengan standar operasional hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan. meskipun telah ada inovasi berupa sistem pelayanan online, akan tetap masih terdapat kendala teknis seperti jaringan internet yang lemah. Faktor penghambat lainnya, yaitu kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pelayanan non perizinan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan signifikan dalam politik hukum pengelolaan pertambangan di Indonesia, khususnya melalui sentralisasi kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Perubahan ini menimbulkan dinamika antara kebutuhan efisiensi dan kepastian hukum, serta perlindungan kepentingan daerah dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dalam perizinan pertambangan pasca UU No. 3 Tahun 2020, serta mengevaluasi akibat hukumnya terhadap tata kelola pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung studi literatur dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan memperkuat keseragaman kebijakan melalui penerapan sistem Perizinan Berbasis Risiko (Risk-Based Licensing) atau OSS-RBA, namun menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya kewenangan atributif daerah. Meskipun demikian, sentralisasi ini tidak bersifat mutlak karena terdapat pendelegasian kembali sebagian kewenangan kepada pemerintah provinsi, khususnya terkait pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Secara yuridis, akibat hukum lainnya adalah ketidakberlakuan Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan rezim sentralisasi, yang berpotensi menciptakan kesenjangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil di daerah serta melemahkan pengawasan lokal. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya harmonisasi tata kelola pertambangan melalui mekanisme koordinasi pusat-daerah yang lebih jelas, penguatan fungsi pengawasan oleh inspektur tambang di daerah, serta integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjamin efektivitas perlindungan lingkungan pasca peralihan kewenangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PENEGAKKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN Peredaran sediaan farmasi tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hukum di sektor kesehatan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, menurunkan mutu pelayanan kesehatan, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pengedaran sediaan farmasi tanpa izin di Indonesia serta menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conseptual approach), Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan Komporatif (comporative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menjadi dasar hukum, dan penerapan dalam penegakkan administratif sesuai dengan Pasal 283 ayat (4) dan ayat (5), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, berupa teguran tertulis, denda administratif, perintah penarikan produk dari peredaran, perintah pemusnahan produk, penghentian sementara kegiaatan produk atau distribusi, dan pencabutan izin.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TINJAUAN YURIDIS RUMPUT LAUT DALAM PERIZINAN DAN PENGELOLAAN BUDIDAYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NUNUKAN Abstrak Tinjauan yuridis rumput laut dalam perizinan dan pengelolaan budidaya terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten nunukan perlu adanya peningkatan pengawasan dan perizinan serta pengelolaan rumput laut di kabupaten nunukan agar dapat bermanfaat bagi kepentingan di kabupaten nunukan serta Perlu adanya pengawasan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten nunukan terkait rumput laut, dalam membuat produk hukum sehingga dapat mengatur perizinan dan pengawasan. agar bisa mengontrol sumber daya manusia yang berada di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini dilakukan untuk membahas menganai Tinjauan yuridis rumput laut dalam perizinan dan pengelolaan budidaya terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten nunukan. metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, Bahwa di kabupaten nunukan perlu adanya peningkatan pengawasan dan perizinan serta pengelolaan rumput laut di kabupaten nunukan agar dapat bermanfaat bagi kepentingan di kabupaten nunukan serta Perlu adanya pengawasan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten nunukan terkait rumput laut, dalam membuat produk hukum sehingga dapat mengatur perizinan dan pengawasan Kata Kunci : Rumput laut, perizinan dan pengelolaan, kabupaten nunukan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Demi menciptakan ekosistem perizinan yang ramah akan investasi, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana undang-undang ini berbentuk omnibus law yang mengakumulasikan berbagai undang-undang menjadi satu. Salah satu peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Imbas dari berubahnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung turut berubah pula peraturan pelaksananya, yang pada awalnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dengan UU Ciptaker menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sehingga imbas paling dirasakan oleh pemerintahan level daerah, yakni Kota Tarakan dalam menerapkan Perizinan Bangunan Gedung dalam masa transisi implementasi Undang-undang Cipta Kerja. Rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni, Bagaimana Penerapan Perizinan Bangunan Gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Tarakan dan bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam perizinan bangunan gedung di kota Tarakan. Hasil penelitian yang didapatkan yakni, pada saat ini pemerintah kota Tarakan dalam mengimplementasikan amanah UU Ciptaker untuk menjalankan sistem PBG masih dalam tahap percobaan, sehingga Pemerintah Kota Tarakan masih menggunakan sistem IMB atau sistem sebelum disahkannya UU Ciptaker, demikian untuk pengawasan perizinan pemerintah kota Tarakan masih menggunakan sistem IMB sehingga dalam hal pengawasan masih mengacu pada UU 28/2002 serta Peraturan Pelaksananya, yakni mengawasi dalam hal penertiban pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan penertiban terhadap pemanfaatan bangunan gedung, diharapkan pemerintah Kota Tarakan dapat konsisten dan dengan segera menjalankan sistem PBG sebagai sebuah kepastian hukum dalam menjalankan pemerintahan terkhususnya pada perizinan bangunan gedung.
