Abstrak
Tujuan penelitian tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis regulasi mengenai kewenangan Camat terhadap pelayanan non perizinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganalisis faktor hukum yang mempengaruhi efektivitas kewenangan Camat dalam Pelayanan Non Perizinan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi bahan sekunder yang dilakukan analisa substansinya secara cermat dan mendalam. Setelah itu, akan dilakukan analisa deduktif dengan menggabungkan ketiga bahan hukum, selanjutnya metode analisi dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian tesis ini yaitu pengaturan yang ada saat ini masih kurang untuk daerah yang memiliki jarak relatif jauh antara Kecamatan Kayan Hulu dengan Ibu Kota Kabupaten Malinau, sehingga dibutukan suatu produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati yang mengatur tentang kewenangan kepada Camat yang wilayahnya jauh dari Ibu Kota Kabupaten Malinau untuk penyelenggaraan pelayanan non perizinan secara otonom. Prakteknya masih terdapat beberapa kendala yaitu dalam hal waktu penyelesaian pelayanan yang kadang tidak sesuai dengan standar operasional hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan. meskipun telah ada inovasi berupa sistem pelayanan online, akan tetap masih terdapat kendala teknis seperti jaringan internet yang lemah. Faktor penghambat lainnya, yaitu kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pelayanan non perizinan