ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta (2) mekanisme pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan APBDes. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan dan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan turunannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban hukum, prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance), serta asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengelolaan APBDes merupakan perwujudan otonomi desa yang harus dijalankan berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Kepala desa bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tahapan pengelolaan APBDes, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban akhir. Mekanisme pertanggungjawaban kepala desa mencakup aspek administratif, keuangan, dan hukum yang wajib disampaikan secara periodik kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelanggaran terhadap mekanisme tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa melalui pelatihan teknis serta penguatan sistem pengawasan internal, agar pelaksanaan kewenangan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Efektivitas realisasi belanja modal merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk mendukung pembanggunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Kabupaten tana tidung, sebagai salah satu daerah otonom di provinsi kalimantan utara, menghadapi tantangan dalam menjaga kesimbangan antara perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas realisasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten tana tidung selama periode 2020-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, mengunakan data sekunder dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta laporan realisasi anggaran (LRA). Hasil penelitian menunjukkan adanya fluktuasi efektivitas dari tahun ke tahun. Pada 2020 efektivitas tercatat 67,26% (kurang efektif), meningkat menjadi 78,66% (cukup efektif) di tahun 2021, melonjak ke 125,67% (sangat efektif) di tahun 2022, menurun ke 92,84% (efektif) pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 73,38% (cukup efektif) di tahun 2024. Faktor penyebab utama berasal dari lemahnya perencanaan dan koordinasi antar-OPD, keterlambatan pelaksanaaan proyek, serta dampak eksternal seperti pandemi COVID-19 dan perubahaan kebijakan fiskal nasional. Secara keseluruhan, efektivitas belanja modal kabupaten tana tidungtergolong cukup efektif namun belum stabil, sehingga diperluhkan peningkatan sistem perencanaan dan pengawasan agar belanja modal dapat memberikan dampak nyata bagi pembanggunan daerah dan kesejhateraan masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2015–2022. Latar belakang penelitian didasarkan pada fluktuasi realisasi belanja dan pendapatan daerah yang memerlukan evaluasi agar anggaran dapat digunakan secara optimal sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Metode penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Analisis efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap target belanja, sedangkan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas APBD selama periode tersebut berfluktuasi, dengan rentang nilai antara 81% hingga 102%, sehingga kinerja pengelolaan belanja tergolong “cukup efektif” sampai “sangat efektif” pada beberapa tahun tertentu. Rata-rata efektivitas keseluruhan berada pada kisaran 88%, masuk kategori cukup efektif. Sementara itu, efisiensi anggaran juga berfluktuasi, dengan nilai antara 78% hingga 107%, sehingga kriteria berkisar dari “tidak efisien” hingga “efisien”. Pada 2021 dan 2022, nilai efisiensi mencapai 79% dan 78%, sehingga masuk kategori efisien, sedangkan rata-rata efisiensi selama delapan tahun adalah 89%, tergolong cukup efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan dan realisasi pendapatan serta target belanja perlu terus diperbaiki agar kinerja keuangan daerah menjadi lebih stabil dan optimal. Penelitian diharapkan menjadi masukan untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan akurasi perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan pengawasan pengeluaran agar arah kebijakan keuangan lebih berorientasi pada hasil
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI KALIMANTAN UTARA Dessi Natasari Dr. Witri Yuliawati, S.E., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pengangguran dan kemiskinan di Kalimantan Utara. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima tahun, mulai dari tahun 2018-2022. Jenis data yang digunakan data sekunder yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari sumber lainnya. Pengolahan data dengan menggunakan program Excel. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap Tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kalimantan utara Meskipun ada sedikit kecenderungan penurunan ketika anggaran naik, namun pengaruh ini tidak terlalu signifikan, artinya, faktor lain yang tidak terkait langsung dengan anggaran mungkin lebih berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kalimantan Utara. Hasil ini menunjukan bahwa sekadar meningkatkan anggaran saja belum cukup untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Mungkin ada faktor lain yang lebih penting, seperti kualitas penggunaan anggaran, kondisi ekonomi secara keseluruhan, atau program-program yang di jalankan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait pengawasan dprd terhadap penggunaan apbd di pemerintah daerah kota tarakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama, bagaimana pelaksanaan pengawasan dprd terhadap penggunaan apbd di pemerintah kota tarakan, dan yang kedua apakah faktor-faktor yang menghambat pengawasan dprd terhadap penggunaan apbd di pemerintah daerah kota tarakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung dilapangan, serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dari beberapa narasumber, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan. Kemudian untuk data sekundernya berupa Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Perlunya pengawasan yang maksimal dari dprd terhadap penggunaan apbd di pemerintah daerah Kota Tarakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, ada beberapa bentuk pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD di pemerintah Kota Tarakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, diantaranya : membentuk alat kelengkapan dewan, melaksanakan rapat paripurna, melakukan reses, melakukan rapat dengar pendapat, melakukan kunjungan lapangan, dan melakukan pemeriksaan terhadap LPJ dari pemerintah daerah. Kedua, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD di pemerintah Kota Tarakan dalam mewujudkan tata elola pemerintah yang baik, diantaranya: kurangnya keahlian dan pemahaman, tingkat pendidikan anggota DPRD yang rendah, benturan dengan jadwal dan agenda kerja lain, sistem partai terpusat, dan tidak adanya regulasi alur pengawasan APBD yang jelas.
