ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan unsur tindak pidana phishing melalui modus undangan pernikahan dalam putusan pengadilan nomor 299/Pid.Sus/2023/PN.PKL serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 299/Pid.Sus/2023/PN.PKL. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Data yang digunakan mencakup sumber hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tidak terpenuinya unsur manipulasi sistem elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU ITE pada terdakwa yang perannya hanya sebatas pada mengambil alih akun WhatsApp korban. Perbuatan tersebut lebih memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE. Hakim kurang tepat dalam menerapkan pasal berdasarkan pemenuhan unsur pada perbuatan materil terdakwa karena kualifikasi peran terdakwa sebagai manipulasi data tidak terpenuhi secara yuridis, sebab berdasarkan fakta persidangan terbukti perbuatan faktual terdakwa hanya terbatas pada akses ilegal yang lebih dikualifikasikan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 30 ayat (2) UU ITE. Perbedaan penerapan pasal ini tidak mencerminkan asas proporsionalitas mengingat unsur pasal 35 yang tidak terpenuhi pada perbuatan materil terdakwa. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan penerapan pasal yang sesuai dengan unsur perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa agar beratnya kejahatan yang diperbuat dan beratnya hukuman seimbang demi mewujudkan keadilan substansif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana phishing yang mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi, dengan fokus pada Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Pbr. Phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat dan berpotensi merugikan individu secara finansial maupun psikologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana dengan niat jahat (mens rea) dan tindakan melawan hukum (actus reus), sebagaimana diatur dalam Pasal 30, 35, dan 51 Undang-Undang ITE serta Pasal 378 KUHP. Hakim mempertimbangkan kerugian korban, modus operandi pelaku, dan alat bukti digital dalam menjatuhkan hukuman pidana. Penelitian ini menegaskan urgensi penegakan hukum siber dan perlindungan data pribadi dalam era digital.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI DENGAN METODE PHISHING DI INDONESIA Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatnya tindak kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia adalah pencurian data pribadi melalui metode Phishing, yaitu tindakan penipuan dengan menyamar sebagai pihak tepercaya untuk memperoleh informasi sensitif secara ilegal. Phishing kerap memanfaatkan celah psikologis korban, seperti kepanikan atau rasa percaya, sehingga data pribadi seperti kata sandi, informasi rekening, atau nomor identitas dengan mudah dapat dicuri. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan menyebabkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban Phishing di Indonesia serta mengevaluasi tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta pandangan para ahli di bidang hukum siber dan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi melalui Phishing secara normatif telah memadai. Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, tantangan utama justru terletak pada masyarakat. Rendahnya literasi digital, kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi, serta sikap pasif dalam melaporkan tindak kejahatan membuat perlindungan hukum yang tersedia menjadi kurang efektif dalam praktik. Oleh karena itu, peningkatan edukasi publik dan sosialisasi hukum menjadi sangat penting guna menciptakan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.
