Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan unsur tindak pidana phishing melalui modus undangan pernikahan dalam putusan pengadilan nomor 299/Pid.Sus/2023/PN.PKL serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 299/Pid.Sus/2023/PN.PKL. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Data yang digunakan mencakup sumber hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tidak terpenuinya unsur manipulasi sistem elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU ITE pada terdakwa yang perannya hanya sebatas pada mengambil alih akun WhatsApp korban. Perbuatan tersebut lebih memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE. Hakim kurang tepat dalam menerapkan pasal berdasarkan pemenuhan unsur pada perbuatan materil terdakwa karena kualifikasi peran terdakwa sebagai manipulasi data tidak terpenuhi secara yuridis, sebab berdasarkan fakta persidangan terbukti perbuatan faktual terdakwa hanya terbatas pada akses ilegal yang lebih dikualifikasikan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 30 ayat (2) UU ITE. Perbedaan penerapan pasal ini tidak mencerminkan asas proporsionalitas mengingat unsur pasal 35 yang tidak terpenuhi pada perbuatan materil terdakwa. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan penerapan pasal yang sesuai dengan unsur perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa agar beratnya kejahatan yang diperbuat dan beratnya hukuman seimbang demi mewujudkan keadilan substansif.