ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan pihak sekolah memiliki tanggung jawab kepada peserta didik selama proses pembelajaran, dan untuk mengetahui pihak sekolah bertanggungjawab apabila terjadi tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh peserta didik selama jam pembelajaran di sekolah. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik selama proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Kewajiban tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan penyelenggaraan pendidikan, sehingga sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan peserta didik, dan Apabila terjadi tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh peserta didik selama jam pembelajaran, maka sekolah tetap memiliki tanggung jawab institusional karena wajib melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanganan terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan. Jika sekolah lalai sehingga perundungan menimbulkan akibat berat bahkan kematian, maka sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis dan perkara dapat diteruskan ke aparat penegak hukum, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan mekanisme diversi bagi anak pelaku. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan, serta sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai regulasi pendidikan nasional. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak pendidikan bagi ABK masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah perbatasan seperti Kabupaten Malinau. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana bentuk implementasi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Malinau; dan (2) upaya strategis apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui telaah literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak pendidikan bagi ABK di Kabupaten Malinau telah diupayakan melalui program pendidikan inklusif, penyediaan guru pendamping, serta kebijakan daerah yang mendukung. Namun, pelaksanaan tersebut belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, kurangnya sarana prasarana yang memadai, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Untuk mengatasi problematika tersebut, diperlukan strategi penguatan kebijakan afirmatif, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengadaan fasilitas ramah ABK, serta sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN GURU NON ASN DI KABUPATEN MALINAU DALAM JENJANG PENDIDIKAN DASAR JOSTITO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan hak kesejahteraan guru bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) serta mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memberikan perlindungan tersebut pada jenjang pendidikan dasar. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya peran guru Non ASN sebagai tenaga pendidik yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan, namun kerap menghadapi kendala terkait jaminan kesejahteraan, baik dari sisi penghasilan, tunjangan, maupun perlindungan sosial. Rumusan masalah penelitian difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) bagaimana pengaturan perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN, dan (2) bagaimana upaya perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN pada jenjang pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), serta dilengkapi dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak kesejahteraan guru Non ASN diatur dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta kebijakan daerah yang menetapkan insentif dan tunjangan bagi guru Non ASN. Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan sejumlah upaya perlindungan, antara lain pemberian honorarium berbasis alokasi anggaran daerah, program insentif, serta dukungan pelatihan dan peningkatan kompetensi. Namun, implementasi perlindungan masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, disparitas besaran tunjangan, dan belum optimalnya regulasi teknis di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi daerah yang lebih spesifik, peningkatan alokasi anggaran, dan perencanaan kebijakan jangka panjang guna menjamin keberlanjutan perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Penelitian ini bertujuan mengetahui kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dalam pengawasan terhadap peenyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan. Pertama, bagaimana kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan. Kedua, Kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan Skripsi ini terdiri dari Data Primer ialah data yang diperoleh dengan analisis peraturan perundang-undangan. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, wawancara, data-data dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara. Wawancara menjadi salah satu teknik bahan hukum yang menunjang penulisan Skripsi ini. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu pengawasan pasif dan pengawasan inisiatif. Kedua, kendala yang dihadapi Ombudsman dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kota Tarakan dibedakan dalam 2 (dua) kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Abstract This research aims to determine the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative of North Kalimantan, in supervising the provision of essential education services in Tarakan City. This research had two main points the authority and problems faced by the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the Representative of North Kalimantan in supervising the provision of essential education services in Tarakan City. This research was normative research on legal rules related to legislation. The data used by this thesis consists of Primary Data data obtained by analyzing laws and regulations. Secondary data was obtained from books, journals, articles, interviews, and data from the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of North Kalimantan. The interview was one of the legal matenal technigues in this research. The results of this study concluded that First, the Ombudsman's supervision of primary education service delivery in Tarakan City was camed out with two methods, namely passive supervision and initiative supervision. Second, the problems faced by the Ombudsman in supervising the provision of education services in Tarakan City were divided into 1wo problems, namely internal and external constraints
