NOVEL
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Bagaimanakah politik hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kerangka perlindungan masyarakat hukum adat di daerah perbatasan Melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Bagaimanakah prinsip-prinsip perlindungan hukum masyarakat hukum adat di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara Melalui Badan Pengelelola Perbatasan. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan TNI Angkatan Laut selaku penyidik tindak pidana di laut dalam Dalam upaya perlindungan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah provinsi ini, melalui BNPP dan dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang sesuai, dengan melakukan sejumlah tindakan dan kebijakan sebagai berikut: 1) Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat; 2) Pemantauan dan Penegakan Hukum; 3) Perencanaan Pengembangan Wilayah yang Berkelanjutan; 4) Kolaborasi dengan Pihak Terkait; 5) Penyuluhan dan Edukasi. Selanjutnya Prinsip-prinsip perlindungan hukum yang digunakan untuk membantu menjaga hak-hak dan kepentingan masyarakat hukum adat di wilayah perbatasan. Berikut adalah beberapa prinsip perlindungan hukum yang diterapkan: 1) Kedaulatan dan Otonomi Daerah; 2) Hak-Hak Asasi Manusia; 3) Partisipasi dan Konsultasi; 4) Kepastian Hukum; 5) Keberlanjutan Lingkungan; 6) Pemberdayaan Masyarakat; 7) Penyelesaian Sengketa; 8) Transparansi dan Akuntabilitas. Kata Kunci: Politik Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Hukum Adat.
SYAMSUDDIN
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan peran badan permusyawaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan konsep kewenangan badan permusyaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau. Bahwa peran badan permusyawaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau adalah sebagaimana termuat dan diatur dalam Pasal 31 Permendagri 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi; Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Bahwa kewenangan badan permusyawaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya; dan menyusun peraturan tata tertib BPD.
SARAI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK KEBIJAKAN HUKUM PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UPT BAPENDA WILAYAH MALINAU Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor merupakan sebuah kebijakan hukum Pemerintah Daerah, dalam mencapai suatu tujuan tertentu.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pembebasan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor Upt Bapenda Wilayah Malinau. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama; Kebijakan hukum dalam pembebasan bea balik nama kenderaan bermotor, kedua; Kendala yang dihadapi dalam kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Malinau Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, Kebijakan hukum dalam pembebasan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor di Wilayah provinsi kalimantan Utara adalah memudahkan pemilik kendaraan yang berasal dari luar untuk mempermudah Masyarakat mendaftaran kendaraannya yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Utara, kebijakan ini maksudkan meningkatkan Pajak kendaraan Bermotor sebagai salah satu jenis Pajak daerah yang selanjutnya memberikan kontribusi sebagai sumber pembiayaan pembangunan di provinsi kalimantan Utara. Kedua; Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Malinau adalah proses BBNKB tidak bisa dilakukan secara online yang diatasi dengan melakukan pengurusan sesuai alurnya mulai dari cabut berkas ke Samsat asal sampai permohonan balik nama ke Samsat Malinau masih adanya oknum yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan BBNKB diatasi dengan adanya pembinaan rohani dan mental secara rutin bagi pegawai Samsat, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat diatasi dengan melakuukan edukasi terhadap masyarakat. Kata Kunci, Kebijakan Hukum, Bea Balik Nama, Kendaraan Bermotor
SURYANI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pelayanan Kartu Keluarga Terhadap Warga Negara Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Konstitusional SURYANI Kartu keluarga merupakan identitas sebuah keluarga. Kartu Keluarga merupakan dasar membuat identitas warga negara seperti Kartu Tanda Penduduk , Akte Kelahiran, dan lain lain. Pelayanan Kartu Keluarga merupakan tanggungjawab negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimna pelayanan kartu keluarga terhadap warga negara sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Pengaturan pelayanan kartu kerluarga terhadap warga negara. Dan Pemenuhan hak Konstitusional warga negara melalui Pelayanan Kartu keluarga Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama; Pengaturan pelayanan kartu kerluarga terhadap warga negara telah dijabarkan secara ekplisit dalam berbagai peraturan undang undangan antara lain Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, undang undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau dan peraturan Bupati Malinau No. 2 Tahun 2016 tentang entang Tata Cara Dan Persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kedua;Pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pelayanan kartu keluarga dimana Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga serta identitas anggota keluarga Kartu Keluarga berungsi sebagai sumber data pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu Kartu keluarga juga membantu mempermudah pendataan oleh petugas yang berwenang; Kedua, Bagi Individu atau Masyarakat. Kartu keluarga berfungsi untuk menjadi bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan, keberadaan, kependudukan seseorang. Kata Kunci, Pelayanan, Kartu Keluarga, Hak Konstitusional,Warga negara
AJIS
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak atas Pendidikan warga negara di Kabupaten Malinau dan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan hak atas pendidikan melalui program Wajib Belajar Malinau Maju. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya bahan hukum primer maupun sekunder tersebut dianalisis melalui proses penalaran hukum yang logis dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas Pendidikan di Kabupaten Malinau, meliputi (a) mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 67.14% (enam puluh tujuh koma empat belas persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN, (b) membangun 1 (satu) Sekolah Dasar untuk 1 (satu) Desa, sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama masih belum setiap Desa memiliki, (c) program Wajib Belajar (16 Tahun) Malinau Maju, (d) pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah). Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan hak atas pendidikan diwujudkan dalam beberapa program dan kegiatan, meliputi: (a) Program Wajib Belajar 16 Tahun yang ditegaskan melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017, melalui program rekrutmen formasi Guru baik melalui sistem Calon Pegawai Negeri Sipil maupun melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk memenuhi rasio murid terhadap Guru di Kabupaten Malinau, Program Desa Sarjana, program ini merupakan program inovatif dalam rangka penyediaan SDM di 109 Desa yang ada di Kabupaten Malinau, dan (d) Pembagian perlengkapan siswa-siswi mulai kaos kaki, buku tulis, buku gambar, seragam, baju batik, tas sekolah dan sepatu telah pemerintah sediakan semua, agar tidak ada alasan anak-anak untuk malas sekolah.
FEDERIKO
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian sengketa batas Desa Tanjung Kerangjang dengan Desa Batu Lidung dengan menggunakan peraturan perundangan undang belum membuahkan hasil. Kemudian Lembaga Adat mengambil inisiatif menyelesaikan sengketa batas Desa Tanjung Kerangjang dengan Desa Batu Lidung berbasis hukum Adat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah Lembaga Adat mampu menyelesaikan sengketa batas Desa Batung dengan Desa Tanjung Keranjang.. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; pertama, Peranan Lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara desa Tanjung Keranjang dengan Desa Batu Lidung, kedua; Penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara desa Tanjung Keranjang dengan Desa Batu Lidung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Peranan kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara Desa Tanjung Keranjang dengan Desa Batu Lidung melalui mediasi di Kabupaten Malinau yakni; sebagai Fasilitator yang memfasilitasi/penghubung para pihak yang bersengketa sebelum proses mediasi; sebagai Mediator/mediasi kedua belah pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas wilayah Desa Tanjung Keranjang dengan Batu Lidung; sebagai pemimpin peradilan adat dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas wilayah Desa Tanjung Keranjang dengan Batu Lidung dan sebagai hakim perdamaian dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian sengketa tapal batas wilayah Desa Tanjung Keranjang dengan Batu Lidung pada saat proses musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Desa Tanjung keranjang dengan Desa Batu Ldung dilakukan dengan melibatkan lembaga Adat. Lembaga Adat dalam penyelesaiannya menggunakan model mediasi dengan memanfaatkan nilai nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat baik di desa Tanjung Keranjang maupun Desa batu Lidung Kata Kunci, Penyelesaian Sengketa, Batas Desa, Lembaga Adat
ISHADI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Pada era otonomi daerah seiring dengan era reformasi seperti saat ini, ada kecenderungan kebijakan pengembangan karier pegawai dikaitkan dengan kebijakan politik. Sehingga seseorang dapat menduduki suatu jabatan hanya karena akses politik dan kurang memiliki kompetensi dalam jabatan, prinsip profesionalisme, prestasi kerja, dan regenerasi. Bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan mekanisme pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan konsep implikasi pengembangan karier pegawai dalam pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Pengangkatan dan penetapan pegawai ASN dalam jabatan ditentukan berdasarkan pada perbandingan objektif antara kualifikasi kompetensi pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan. Setiap jabatan tertentu dimaksud dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan ASN yang menunjukkan kesamaan karakteristik mekanisme dan pola kerja. Artinya dalam proses pengangkatan dan penetapan pegawai ASN, harus didasarkan atas kemampuan calon pegawai tersebut yang kemudian dibandingkan dengan kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan. Proses pengembangan karier akan menemukan dengan jelas tujuan karier, keterampilan, kebutuhan pengembangan, perencanaan tujuan karier dan secara konsisten mengevaluasi dan meningkatkan desain kariernya yang merupakan serangkaian proses interaksi secara bertahap adalah kolaborasi antara organisasi/manajemen, pengawas langsung dan pegawai individu. Kata kunci: Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Struktur
MUTIARA AJANG
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Analisis Yuridis Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka Perlindungan Hukum Warga Negara Mutiara Ajang Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/ walikota dengan kewenangan meliput koordinasi penyelenggaraan administratif kependudukan dan Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan. Adapun rumusan masalah Dalam penelitian ini adalah; Pembagian kewenangan administrasi pencatatan sipil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pelayanan administrasi pencatatan sipil dalam kerangka perlindungan hukum warga Negara Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder serta menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ; kewenangan pemerintah ousat dalam bidang administrasi pencatatan sipil adalah sebagai koordinasi antar instansi; penetapan sistem, pedoman dan standar pelaksanaannya, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam rangka peningkatan mutu pengelolanya, pengelolaan dan penyajian data secara nasional.sedangkan kewenangan pemerintah daerah adalah Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi; Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi,Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi,Pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang Administrasi; Penugasan kepada Kepada Desa/Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas Pembantuan; Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota; dan Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci, Administrasi kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Hukum, warga negara
HARIYANTO
2024 · Thesis · Open Access
Untuk mewujudkan konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum serta penjaminan hak-hak yang dimiliki setiap warga negara, diperlukan adanya peraturan yang dijasikan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hasil peraturan perundang-undangan yang baik akan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadapnya. Dasar hukum proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan implikasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Terhadap Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Kabupaten Malinau. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang terkait dengan konsep harmonisasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Terhadap Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Kabupaten Malinau. Implikasi hukum peraturan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja terhadap peraturan daerah tentang penanaman modal Kabupaten Malinau adalah sering terjadi tidak sinkronnya peraturan antara pusat dan daerah yang dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam berbagai hal. Sering terjadi kesulitan investasi disebabkan karena sulitnya perizinan yang disebabkan oleh berbagai peraturan yang tumpang tindih dan sinkron antarpemerintah pusat dan daerah. Problematika harmonisasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja terhadap peraturan daerah tentang penanaman modal Kabupaten Malinau adalah salah satu asas dalam sumber hukum belum dimasukkan. Salah satu penyebabnya adalah sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Adanya gagasan Undang-undang Omnibus di Indonesia menjadi salah satu upaya untuk mengatasinya asalkan diberikan ruang dan fondasi hukum.
ARI SAPUTRA
2024 · Thesis · Open Access
Abstrak Layanan Kolaborasi adalah suatu proses interaksi yang kompleks dan beragam, yang melibatkan beberapa orang untuk bekerja sama dengan menggabungkan pemikiran secara berkesinambungan dalam menyikapi suatu hal dimana setiap pihak yang terlibat saling ketergantungan di dalamnya. Implementasian layanan kolaborasi itu di setiap sekolah berbeda-beda ada kelebihan dan kekurangannya, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana layanan kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. CIPP merupakan model evaluasi yang memiliki suatu kerangka kerja komprehensif untuk melakukan evaluasievaluasi formatif dan summative atas program-program, proyek-proyek, personil, produksi-produksi, organisasi-organisasi dan sistem-sistem evaluasi. CIPP merupakan model evaluasi yang memiliki suatu kerangka kerja komprehensif untuk melakukan evaluasi-evaluasi formatif dan summative atas program-program, proyek-proyek, personil, produksi-produksi, organisasi-organisasi dan sistem-sistem evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan kolaborasi yang ditinjau dari model CIPP di SMA Negeri 4 Tarakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah satu orang guru bimbingan dan konseling, dan satu orang wali kelas. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah penerapan layanan kolaborasi yang ditinjau dari model CIPP di SMA Negeri 4 Tarakan.
RAMSYAH
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis model preventive dalam akuntabilitas dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, model preventive dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dan peran pemerintah daerah dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model preventive dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Malinau adalah melihat realisasi program-program dan kegiatan – kegiatan dalam proses pengelolaan keuangan yang di rencanakan setiap tahun anggaran, dan peran pemerintah daerah dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa dikabupaten malinau dalam pelaksanaannya dijalankan dengan fungsional mulai dari inspektorat, pendamping desa, pendamping kecamatan dan BPD. Sehingga partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Malinau, sehingga semakin besar partisipasi Masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus
BAHARUDIN
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan Untuk menganalisis asas keterbukaan dalam pelayanan publik pascapandemi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Asas keterbukaan dalam pelayanan publik pascapandemi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dan Efektivitas asas keterbukaan dalam pelayanan publik pascapandemi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yangdigunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan publik yang terjadi di era pandemi COVID-19 memang perlu diperhatikan dan dilakukan perbaikan karena jika diukur dengan asas-asas pelayanan publik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelaksanaan pelayanan publik yang ada belum memenuhi dan mencerminkan kesemua asas-asas pelayanan publik tersebut. Bahwa efektivitas asas keterbukaan dalam pelayanan publik pascapandemi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau adalah memudahkan dan meringkas waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan berkas kependudukan dan pencatatan sipil serta keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara daring melalui situs atau laman pemerintah Kabupaten Malinau dan secara luring di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.
INTAN BERLIANA PERMATASARI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas dalam mengurangi Financial distress dengan inflasi sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2021. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode purposive sampling yang diperoleh sebanyak 17 perusahaan sehingga diperoleh 85 observasi. Teknik analisi data dalam penelitian ini menggunakan PLS-SEM dengan aplikasi WarPLS versi 8.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Financial distress, aktivitas tidak berpengaruh terhadap Financial distress, profitabilitas tidak bepengaruh terhadap Financial distress, inflasi tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap Financial distress, inflasi tidak mampu memoderasi pengaruh aktivitas terhadap Financial distress, inflasi tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap Financial distress.
NURUL HIDAYA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pengaruh online customer review, online customer rating, harga dan etika bisnis terhadap keputusan pembelian produk fashion pada marketplace shopee. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei.Penarikan sampel yang dipakai menggunakan non-probability sampling, secara teknik penetapan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel pada studi ini adalah Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakanangkatan2020, 2021, 2022 dan 2023 yang telah melakukan pembelian produk fashion di Shopee dengan jumlah sampel 220 responden. Metode analisa yang dipakai yakni analisa regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu program SPSS versi 26. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel online customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, online customer rating berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan etika bisnis berpengaruh negatif dan tidak signifkan terhadap keputusan pembelian produk fashion pada marketplace Shopee.
ICHA ASTRIANI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return On Assets (ROA) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap harga saham pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018-2022 sebanyak 4 perusahaan diantaranya PT. Bank BRI, PT. Bank BNI, PT. Bank Mandiri dan PT. Bank BTN. Metode pengukuran sampel yang digunakan adalah sampel jenuh sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan harga saham bank BUMN yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini akan diuji dengan beberapa tahapan pengujian, diantaranya yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian seluruh hipotesis melalui uji koefisien determinasi, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap harga saham pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap harga saham, Retrun On Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap harga saham dan Loan Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap harga saham pada Bank BUMN yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Secara simultan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Retrun On Assets (ROA) dan Loan Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap harga saham pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
SYA BANIAH
2024 · Thesis · Open Access
Identification is an activity to obtain information about an organism. Predatory insects are organisms that live freely and eat or prey on insect pests on plants. This research aimed to analyze the types of predatory insects on rice plants (Oryza sativa) in the rice fields of Malinau Kota Village and their implementation in biology learning for class X secondary school. The method used in this research was descriptive-exploratory with a qualitative approach. Sampling was taken using the roaming method using a swing net and then identified using the insect determination key book. In this study, six species of predatory insects were found. such as Gerris argentatus, Ishnura prognata, Orthetum sabina Drury, Macrodiplax cora, Micraspis crocea, and Tenodera aridifolia. Implementation of research results on predatory insects was in Learning Objective Flow 10.6., identifying the level of biodiversity by presenting reports from observations in the surrounding environment and as a teaching module for the classification of living things as well
DEVI ASTRIANI J
2024 · Thesis · Open Access
Mangrove adalah jenis vegetasi yang terdapat di daerah pantai tropis. Hutan mangrove adalah salah satu hutan yang potensial dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan hutan mangrove yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan rehabilitasi dapat menyebabkan penurunan luasan mangrove yang menyebabkan berkurangnya fungsi mangrove dalam ekosistem. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove adalah tanah atau substrat. Tujuan dari penelitian ini, mengidentifikasi jenis mangrove dan mengetahui kondisi struktur komunitas di Kawasan Konservasi Mangrove dan Kepiting Kelurahan Pamusian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli – Oktober 2023. Metode Pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Pengamatan dilakukan pada 22 plot dengan ukuran 10m x 10 m untuk pohon, 5 x 5m untuk anakan dan 1m x 1m untuk semai. Penelitian ini menggunakan analisis data vegetasi mangrove yang meliputi analisis Kerapatan Jenis, Kerapatan Relatif, Frekuensi Jenis, Frekuensi Relatif, Dominansi, Dominansi Relatif, dan Indeks Nilai Penting. Serta data pendukung yaitu salinitas dan substrat. Pada kawasan ditemukan 10 jenis mangrove namun hanya 5 jenis yang masuk dalam transek pengamatan. Dari hasil analisis data vegetasi kriteria kerapatan mangrove yang didapatkan sebesar 1.627 ind/ha dan masuk dalam kriteria sangat padat. Kondisi substrat dilokasi terdiri dari lempung berliat (clay loam) dan lempung liat berpasir (sandy clay loam) dan salinitas pada saat pasang surut 20 ppt. Mangrove pada kawasan ini tergolong dalam kriteria sangat padat dan tergolong dalam kondisi baik.
ANANDA FAZIRA
2024 · Thesis · Open Access
Persediaan merupakan hal yang penting dalam perusahaan atau dunia usaha yang harus diperhatikan oleh para pengusaha. Kelebihan persediaan akan menyebabkan perusahaan menanggung risiko kerusakan dan biaya pemyimpanan yang tinnggi. Namun sebaliknya jika terjadi kekurangan persediaan akan mengganggu kelancaran proses penjualan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan metode Economic Order Quantity (EOQ) pengendalian persediaan bahan baku dapat diterapkan dengan efektif dan efisien di kedai kopi Terrace Social Space untuk menjamin kelancaran produksi biji kopi. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) sangat efektif dan efisien dalam menentukan persediaan bahan baku serta biaya yang dikeluarkan. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu metode actual perusahaan, Economic Order Quantity (EOQ) dan Period Order Quantity (POQ), kemudian dapat membandingkan mana yang menghasilkan biaya persediaan yang paling rendah. Pemilik kedai kopi Terrace Social Space sebaiknya menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) dalam hal persediaan bahan baku sehinggu kedai kopi tersebut dapat lebih meminimumkan biaya persediaan.
WISMADINA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suku bunga kredit, dana pihak ketiga, dan produk domestik bruto pada bank umum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder hasil publikasi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data penelitian ini dimulai dari tahun 2015 – 2022 secara triwulanan. Penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda. Dalam hasil penelitian ini diperoleh hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel suku bunga kredit dan produk domestik bruto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan kredit investasi pada bank umum di Indonesia, sedangkan untuk variabel dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan kredit investasi pada bank umum di Indonesia. Berdasarkan uji F (simultan) variabel suku bunga kredit, dana pihak ketiga, dan produk domestik bruto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan kredit investasi pada bank umum di Indonesia. Selanjutnya diperoleh hasil dari koefisien determinasi atau (R2) sebesar 0,953 atau sebesar 95,3%.
RUSEL HERIANTO
2024 · Thesis · Open Access
Tujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan bukti empiris pengaruh transaksi pembayaran non tunai kartu debit/ATM, kartu kredit dan e-money terhadap praktik korupsi dan perdagangan narkoba di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series dalam bentuk triwulan dari tahun 2013- 2022 hasil publikasi Bank Indonesia (BI), Indonesia Corruption Watch dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model koreksi kesalahan (Error Correction Model) pada aplikasi e-views 10. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial nilai transaksi kartu debit/ATM tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek dan secara parsial nilai transaksi kartu debit/ATM dalam jangka panjang berpengaruh signifikan dan dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap perdagangan narkoba di Indonesia. Secara parsial dalam jangka panjang nilai transaksi kartu kredit berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia dan tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek. Pada perdagangan narkoba di Indonesia, secara parsial nilai transaksi kartu kredit tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan. Secara parsial nilai transaksi e-money dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia dan secara parsial nilai transaksi e-money dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap perdagangan narkoba. Kemudian pada uji simultan, dalam jangka panjang nilai transaksi kartu debit/ATM, kartu kredit dan e-money secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi dan perdagangan narkoba di Indonesia dan tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek.
