Abstrak
ABSTRAK Analisis Yuridis Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka Perlindungan Hukum Warga Negara Mutiara Ajang Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/ walikota dengan kewenangan meliput koordinasi penyelenggaraan administratif kependudukan dan Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan. Adapun rumusan masalah Dalam penelitian ini adalah; Pembagian kewenangan administrasi pencatatan sipil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pelayanan administrasi pencatatan sipil dalam kerangka perlindungan hukum warga Negara Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder serta menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ; kewenangan pemerintah ousat dalam bidang administrasi pencatatan sipil adalah sebagai koordinasi antar instansi; penetapan sistem, pedoman dan standar pelaksanaannya, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam rangka peningkatan mutu pengelolanya, pengelolaan dan penyajian data secara nasional.sedangkan kewenangan pemerintah daerah adalah Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi; Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi,Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi,Pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang Administrasi; Penugasan kepada Kepada Desa/Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas Pembantuan; Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota; dan Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci, Administrasi kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Hukum, warga negara