JEMI

Evaluasi Penangkal Petir Dengan Menggunakan Metode Sudut Proteksi Dan Bola Bergulir Pada Gedung SMP Negeri 14 Tarakan

Pemanfaatan Briket dari Limbah Daun Pisang dan Fly Ash PLTU sebagai Bahan Bakar Pendamping untuk Implementasi Co-Firing

Pemanfaatan Briket dari Limbah Daun Pisang dan Fly Ash PLTU sebagai Bahan Bakar Pendamping untuk Implementasi Co-Firing

Ketergantungan pembangkit listrik pada bahan bakar fosil mendorong perlunya energi alternatif yang ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan memformulasikan briket komposit dari limbah daun pisang dan fly ash PLTU, mengevaluasi pengaruh variasi rasio bahan serta jenis perekat (tapioka, molase, dan rumput laut), dan mengestimasi potensi energi listriknya. Pengujian kualitas briket mengacu pada SNI 01-6235-2000. Metode eksperimental kuantitatif diterapkan melalui optimasi pengeringan bertahap (penjemuran dan oven 100°C). Hasil penelitian menunjukkan kadar air akhir berada pada rentang 2,8%–8,3% (rata-rata 5,0%), yang secara umum memenuhi standar baku mutu (≤8%). Residu pembakaran berkisar 14%–48% akibat tingginya fraksi anorganik pada fly ash. Formulasi terbaik dicapai oleh briket 40% daun pisang, 50% fly ash, dan 10% perekat tapioka dengan nilai kalor tertinggi sebesar 15.209 J/g (3.633 kcal/kg). Kesimpulannya, briket komposit limbah daun pisang dan fly ash memiliki karakteristik termal yang potensial sebagai bahan bakar pendamping (co-firing) untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan limbah industri dan pertanian.

Evaluasi Penangkal Petir Dengan Menggunakan Metode Sudut Proteksi Dan Bola Bergulir Pada Gedung SMP Negeri 14 Tarakan

Evaluasi dilakukan berdasarkan standar Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP) dan SNI 03-7015-2004 dengan menerapkan Metode Sudut Proteksi (Protective Angle Method) dan Metode Bola Bergulir (Rolling Sphere Method). Berdasarkan analisis indeks perkiraan bahaya menurut PUIPP, Gedung SMP Negeri 14 Tarakan memperoleh nilai indeks 𝑅 = 12, yang menunjukkan tingkat bahaya sedang sehingga pengamanan sistem proteksi petir sangat dianjurkan. Dari data hari guruh Kota Tarakan tahun 2026 sebanyak 108 hari/tahun, diperoleh kerapatan sambaran petir ke tanah (𝑁𝑔) sebesar 13,92 m2/tahun dan frekuensi sambaran langsung (𝑁𝑑) sebesar 0,54 sambaran/tahun. Nilai efisiensi sistem proteksi (𝐸) sebesar 0,81 menempatkan gedung ini pada Tingkat Proteksi IV. Sistem Pentanahan dan Pengukuran nilai resistansi pembumian di lapangan menghasilkan 122 Ω. Berdasarkan aturan SNI ,PUIPP 2020 harus di bawah 5 Ω , setelah dilakukan perhitungan secara pararel makan di mendapatkan nilai 0,29 Ω. Metode Sudut Proteksi , Pada Tingkat Proteksi IV dengan sudut perlindungan 45∘, diperoleh radius proteksi sebesar 23,40 meter untuk setiap terminasi udara. Jangkauan ini telah menutupi seluruh bagian struktur bangunan gedung baik dari tampak depan maupun samping. Metode Bola Bergulir. Dengan radius bola 60 meter (arus petir 234,89 A).

PENGARUH BRAND AWARENESS DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN MELALUI PERCEIVED VALUE PADA UMKM KULINER DI KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand awareness dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen UMKM kuliner di Kabupaten Malinau, dengan perceived value sebagai variabel mediasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya tingkat loyalitas konsumen UMKM kuliner, yang ditandai dengan tingginya pembelian satu kali serta lemahnya keterikatan konsumen terhadap merek lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 384 responden yang merupakan konsumen UMKM kuliner di Kabupaten Malinau. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling, sementara analisis data menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand awareness dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Selain itu, perceived value juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Lebih lanjut, hasil uji mediasi menunjukkan bahwa perceived value secara signifikan memediasi pengaruh brand awareness dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen, dengan tingkat mediasi parsial. Temuan ini menegaskan bahwa persepsi nilai yang dirasakan konsumen merupakan mekanisme penting yang menjembatani pengaruh faktor kognitif dan fungsional terhadap pembentukan loyalitas

PENGARUH BRAND AWARENESS DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN MELALUI PERCEIVED VALUE PADA UMKM KULINER DI KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand awareness dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen UMKM kuliner di Kabupaten Malinau, dengan perceived value sebagai variabel mediasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya tingkat loyalitas konsumen UMKM kuliner, yang ditandai dengan tingginya pembelian satu kali serta lemahnya keterikatan konsumen terhadap merek lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 384 responden yang merupakan konsumen UMKM kuliner di Kabupaten Malinau. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling, sementara analisis data menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand awareness dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Selain itu, perceived value juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Lebih lanjut, hasil uji mediasi menunjukkan bahwa perceived value secara signifikan memediasi pengaruh brand awareness dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen, dengan tingkat mediasi parsial. Temuan ini menegaskan bahwa persepsi nilai yang dirasakan konsumen merupakan mekanisme penting yang menjembatani pengaruh faktor kognitif dan fungsional terhadap pembentukan loyalitas

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam kehutanan di wilayah kabupaten Malinau. Dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah desa Kabupaten Malinau dan Problematika masyarakat hukum adat dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dalam pengelolaan sumber daya alam desa di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Perlindungan hukum masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Malinau diwujudkan melalui pengakuan konstitusional dan peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, serta hak-hak tradisionalnya. Masyarakat adat dilindungi dalam pengelolaan tanah ulayat dan hutan adat berdasarkan kearifan lokal, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Selain itu, pemerintah daerah melibatkan masyarakat adat dalam proses perizinan sumber daya alam dan mengakui peran lembaga adat dalam pengawasan serta penyelesaian sengketa, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Problematika utama masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau dalam memperoleh perlindungan hukum atas pengelolaan sumber daya alam desa meliputi; belum adanya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat dan wilayah adat, tumpang tindih kebijakan dan perizinan sumber daya alam, lemahnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan, keterbatasan kapasitas hukum masyarakat adat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak adat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam kehutanan di wilayah kabupaten Malinau. Dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah desa Kabupaten Malinau dan Problematika masyarakat hukum adat dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dalam pengelolaan sumber daya alam desa di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Perlindungan hukum masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Malinau diwujudkan melalui pengakuan konstitusional dan peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, serta hak-hak tradisionalnya. Masyarakat adat dilindungi dalam pengelolaan tanah ulayat dan hutan adat berdasarkan kearifan lokal, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Selain itu, pemerintah daerah melibatkan masyarakat adat dalam proses perizinan sumber daya alam dan mengakui peran lembaga adat dalam pengawasan serta penyelesaian sengketa, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Problematika utama masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau dalam memperoleh perlindungan hukum atas pengelolaan sumber daya alam desa meliputi; belum adanya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat dan wilayah adat, tumpang tindih kebijakan dan perizinan sumber daya alam, lemahnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan, keterbatasan kapasitas hukum masyarakat adat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak adat.

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani padi sawah dalam kegiatan penyuluhan pertanian di desa limbu sedulun kecamatan sesayap kabupaten tana tidung

Partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usahatani padi sawah. Namun, tingkat partisipasi petani di Desa Limbu Sedulun belum merata. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2025 - Januari 2026 menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 40 petani. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan uji F dan uji t pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani, dengan nilai F hitung sebesar 18,016 dan nilai signifikansi 0,000 0,05. Secara parsial, hasil uji t menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi petani karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Faktor eksternal merupakan variabel yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap tingkat partisipasi petani. Kesimpulan penelitian ini adalah peningkatan partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dengan faktor eksternal sebagai faktor yang paling dominan.

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani padi sawah dalam kegiatan penyuluhan pertanian di desa limbu sedulun kecamatan sesayap kabupaten tana tidung

Partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usahatani padi sawah. Namun, tingkat partisipasi petani di Desa Limbu Sedulun belum merata. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2025 - Januari 2026 menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 40 petani. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan uji F dan uji t pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani, dengan nilai F hitung sebesar 18,016 dan nilai signifikansi 0,000 0,05. Secara parsial, hasil uji t menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi petani karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Faktor eksternal merupakan variabel yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap tingkat partisipasi petani. Kesimpulan penelitian ini adalah peningkatan partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dengan faktor eksternal sebagai faktor yang paling dominan.

KELAYAKAN FINANSIAL USAHA BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI DESA SALAN KECAMATAN LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN (Studi Kasus: Usaha Sarang Burung Walet Bapak Gimarzuki)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan kelayakan finansial usaha budidaya usaha burung walet (Collocalia Fuchipahge) yang dikelola oleh bapak Gimarzuki di Desa Salan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis kelayakan finansial dilakukan dengan menggunakan kriteria Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C), Gross Benefit-Cost Ratio (Gross B/C), dan Payback Period (PP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha sarang burung walet Bapak Gimarzuki layak secara finansial untuk dijalankan dan dikembangkan. Ini dibuktikan dengan nilai NPV sebesar Rp 26.000.539,56 (>0), IRR sebesar 22% (>tingkat suku bunga 5,75%), Net B/C sebesar 1,52 (>1), Gross B/C sebesar 1,45 (>1), dan Payback Period selama 3,39 tahun.

KELAYAKAN FINANSIAL USAHA BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI DESA SALAN KECAMATAN LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN (Studi Kasus: Usaha Sarang Burung Walet Bapak Gimarzuki)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan kelayakan finansial usaha budidaya usaha burung walet (Collocalia Fuchipahge) yang dikelola oleh bapak Gimarzuki di Desa Salan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis kelayakan finansial dilakukan dengan menggunakan kriteria Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C), Gross Benefit-Cost Ratio (Gross B/C), dan Payback Period (PP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha sarang burung walet Bapak Gimarzuki layak secara finansial untuk dijalankan dan dikembangkan. Ini dibuktikan dengan nilai NPV sebesar Rp 26.000.539,56 (>0), IRR sebesar 22% (>tingkat suku bunga 5,75%), Net B/C sebesar 1,52 (>1), Gross B/C sebesar 1,45 (>1), dan Payback Period selama 3,39 tahun.

POLITIK HUKUM PEMBERIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Politik hukum Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah mengatur, menentukan, dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah strategi bagi penciptaan iklim politik yang demokratis, serta memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk membantu memberdayakan masyarakat di Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimna politik hukum pengalihan kewenangan memungut Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; politik hukum pelimpahan kewenangan memungut pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah kabupaten dan dasar kewenangan pemerintah Kabupaten memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Politik hukum pelimpahan kewenangan memungut Pajak Bumi Dan Bangunan kepada pemerintah daerah bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Jangkauan lain yang akan dicapai adalah dalam rangka memperkuat otonomi daerah, memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah. Dan dasar kewenangan mengalihakan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah. Peralihan PPB-Perkotaan dan Pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah adalah Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan dalam hal ini memberikan hak pengeloalaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengelolaan sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Kata Kunci, Politik Hukum,Kewenangan, Pajak Bumi dan Bangunan,

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI PENGAWASAN PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI PENGAWASAN PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap produk-produk makanan kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.dan bagaimana kewenangan pengawasan peredaran makanan kadaluarsa.. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sesuai hasil penelitian disimpulkan: bahwa; Perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa sudah diatur secara jelas dan tegas didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dimana ada hak hak konsumen dan juga kewajiban sebaliknya juga Pelaku Usaha juga mempunyai hak dan kewajiban, namun hal yang menyebabkan masih banyak terjadinya peredaran makanan kadaluwarsa dan secara tidak langsung merupakan suatu kejahatan yang terselubung terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di masyarakat khususnya di Kabupaten Malinau sedangan Kewenangan Pengawasan Peredaran Makanan Kadaluarsa pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa di lakukan oleh tiga element, yaitu dari produsen, pemerintah dan masyarakat. Produsen memiliki kewajiban paling utama untuk memastikan bahwa makanan itu aman dan di kemas secara higienis agar produk akhir yang di hasilkan menjadi pangan yang baik untuk di konsumsi, dan tidak lupa mencantumkan label kadaluwarsa dalam produk tersebut. Dari peran pemerintah sendiri, dimana seperti yang kita ketahui dalam bidang pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa di lakukan oleh tiga instansi yaitu BBPOM, DINKES, dan DISPERINDAG

POLITIK HUKUM PEMBERIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Politik hukum Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah mengatur, menentukan, dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah strategi bagi penciptaan iklim politik yang demokratis, serta memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk membantu memberdayakan masyarakat di Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimna politik hukum pengalihan kewenangan memungut Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; politik hukum pelimpahan kewenangan memungut pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah kabupaten dan dasar kewenangan pemerintah Kabupaten memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Politik hukum pelimpahan kewenangan memungut Pajak Bumi Dan Bangunan kepada pemerintah daerah bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Jangkauan lain yang akan dicapai adalah dalam rangka memperkuat otonomi daerah, memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah. Dan dasar kewenangan mengalihakan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah. Peralihan PPB-Perkotaan dan Pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah adalah Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan dalam hal ini memberikan hak pengeloalaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengelolaan sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Kata Kunci, Politik Hukum,Kewenangan, Pajak Bumi dan Bangunan,

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI PENGAWASAN PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI PENGAWASAN PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap produk-produk makanan kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.dan bagaimana kewenangan pengawasan peredaran makanan kadaluarsa.. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sesuai hasil penelitian disimpulkan: bahwa; Perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa sudah diatur secara jelas dan tegas didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dimana ada hak hak konsumen dan juga kewajiban sebaliknya juga Pelaku Usaha juga mempunyai hak dan kewajiban, namun hal yang menyebabkan masih banyak terjadinya peredaran makanan kadaluwarsa dan secara tidak langsung merupakan suatu kejahatan yang terselubung terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di masyarakat khususnya di Kabupaten Malinau sedangan Kewenangan Pengawasan Peredaran Makanan Kadaluarsa pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa di lakukan oleh tiga element, yaitu dari produsen, pemerintah dan masyarakat. Produsen memiliki kewajiban paling utama untuk memastikan bahwa makanan itu aman dan di kemas secara higienis agar produk akhir yang di hasilkan menjadi pangan yang baik untuk di konsumsi, dan tidak lupa mencantumkan label kadaluwarsa dalam produk tersebut. Dari peran pemerintah sendiri, dimana seperti yang kita ketahui dalam bidang pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa di lakukan oleh tiga instansi yaitu BBPOM, DINKES, dan DISPERINDAG