ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen terhadap Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak Perumda atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pihak Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen terhadap Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan terdiri atas tujuh bentuk utama, yaitu: menimbun meter air tanpa izin petugas, menjual air tanpa izin petugas, memindahkan lokasi meter air tanpa izin, merusak jaringan pipa dan menghilangkan meter air, melakukan penyambungan kembali secara ilegal setelah pemutusan, menggunakan pompa hisap langsung dari pipa tanpa izin, serta menunggak pembayaran. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum bagi Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan dilaksanakan melalui penerapan kontrak Surat Permohonan Langganan, pengawasan berkala, sosialisasi, dan pendekatan persuasif, serta tindakan represif berupa penjatuhan sanksi administratif, sanksi denda, dan sanksi polisional yang terukur dengan mengedepankan mekanisme musyawarah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum arisan online di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam penyelenggaraan arisan online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan online belum memiliki pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pengaturannya telah dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat diberikan melalui perlindungan preventif berupa perjanjian yang jelas, verifikasi identitas para pihak, dan dokumentasi transaksi elektronik, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi maupun litigasi. Oleh karena itu, meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai arisan online, instrumen hukum yang berlaku saat ini telah memberikan dasar pengaturan dan perlindungan hukum bagi para pihak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional. Sektor ini merupakan penunjang aktivitas kemasyarakatan di Indonesia dan diatur dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyelenggaraan jasa konstruksi di indonesia khususnya hubungan hukum para pihak perjanjian konstruksi yang bersengketa. Sengketa pembangunan pasar pedesaan antara PT Ampuh Sejahtera dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukoharjo membahas dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa maupun pengguna jasa dalam pelaksaan perjanjiannya. Penelitian ini akan menjawab 2 pertanyaan terkait bentuk wanprestasi apa saja yang dilakukan masing-masing pihak dalam perjanjian pekerjaan konstruksi pembangunan pasar pedesaan dan tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan juga pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan keputusan no 326K/Pdt/2016 yang menyatakan penggugat rekonvensi dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen pemkab Sukoharjo terbukti melakukan dugaan wanprestasi dan harus segera melunasi kekurangan pembayaran kepada penggugat konvensi dalam hal ini PT Ampuh Sejahtera.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ABSTRAK Perjanjian suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pada transakasi jual beli sering ditemukan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian sehingga menimbulkan kerugian dari perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak, yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian pengikatan jual beli dapat dibatalkan secara sepihak atau atas persetujuan kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Dpu dan putusan Nomor 138/Pdt.G/2021 PN Cbi serta akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), konseptual (Conceptual Approach), dan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini pertama, pada pertimbangan hukum hakim berdasarkan dengan bukti tulisan/surat, keterangan saksi dan pengakuan. Pada putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Dpu hakim menghukum pihak yang melakukan wanprestasi mengganti kerugian sedangkan pada putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Cbi hakim menolak terkait dengan ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak yang wanprestasi. Pada pertimbangan hukum hakim terhadap kedua putusan tersebut menujukkan dalam pertimbanganya masih kurang sistematis. Kedua, akibat hukum pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli bagi pihak yang melakukan wanprestasi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPer yaitu pada kedua putusan tersebut perjanjian jual beli dibatalkan dan para pihak kembali pada keadaan semula.
