ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam sistem perizinan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah penggantian izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Perubahan ini menimbulkan berbagai pandangan mengenai kedudukan dan fungsi persetujuan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi terkait dengan konsep persetujuan lingkungan sebagai model perizinan berusaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan konseptual (conseptual approach) adalah pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi terkait dengan dampak persetujuan lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Bahwa persetujuan lingkungan merupakan model perizinan yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bahwa persetujuan lingkungan memiliki dampak yang bersifat dualisme terhadap pembangunan berkelanjutan, persetujuan lingkungan pada dasarnya mendukung pembangunan berkelanjutan karena berupaya menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan pelaksanaan ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK DAMPAK TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KOTA TARAKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan bahan galian golongan C di Kota Tarakan, serta meninjau implementasi pertanggungjawaban pemulihan lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aktivitas penambangan galian C di beberapa titik seperti Kelurahan Juata Laut dan Pasir Putih terus meningkat seiring kebutuhan pembangunan infrastruktur, namun seringkali mengabaikan aspek kelestarian alam.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan di lokasi penambangan, wawancara dengan masyarakat terdampak, serta studi dokumen terhadap regulasi yang berlaku. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fakta kerusakan di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak lingkungan yang paling signifikan meliputi degradasi lahan yang memicu erosi, penurunan kualitas air permukaan, serta peningkatan risiko banjir di kawasan pemukiman akibat hilangnya daerah resapan air. Secara sosial-ekonomi, aktivitas ini menimbulkan polusi udara (debu) yang mengganggu kesehatan pernapasan warga dan kerusakan infrastruktur jalan umum akibat muatan berlebih truk pengangkut material. Meskipun Perda Nomor 2 Tahun 2013 telah mengatur tentang kewajiban pemulihan lingkungan, namun pada praktiknya, banyak lahan bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja tanpa reklamasi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan belum sepenuhnya terkompensasi oleh upaya pemulihan, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan sanksi administratif yang tegas bagi pelaku penambangan yang merusak ekosistem. Menyetujui, Pembimbing Mansyur,S.H., M.H NIPPPK.196109112021211001
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Peningkatan jumlah penduduk di Kota Tarakan berdampak langsung pada meningkatnya volume sampah, khususnya sampah organik rumah tangga. Salah satu energi alternatif yang digunakan untuk memehuni pasokan energi listrik yaitu makanan, dedaunan,limbah pertanian dan kotoran hewan. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi sampah organik sebagai sumber energi listrik terbarukan di Kota Tarakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui pengumpulan data volume sampah organik dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan tahun 2024 hingga lima bulan pertama tahun 2025, serta perhitungan potensi biogas dan energi listrik menggunakan rumus konversi standar. Data menunjukkan komposisi sampah organik rata-rata sebesar 43,56% dari total timbulan sampah. Pada tahun 2024, volume sampah organik mencapai 25.590,4 ton dengan potensi energi listrik sebesar 31.209,7 kWh, sedangkan pada periode Januari–Mei 2025 potensi energi mencapai 9.087,8 kWh. Hasil pengukuran skala kecil menunjukkan setiap 5 kg sampah organik mampu menghasilkan energi listrik sekitar 0,0044 kWh. Analisis grafik menunjukkan hubungan yang konsisten antara berat sampah dengan jumlah biogas, gas metana, dan energi listrik yang dihasilkan. Dari hasil perhitungan dan analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sampah organik di Kota Tarakan memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif berbasis biogas yang dapat mendukung penyediaan listrik lokal apabila dikelola secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem pemilahan sampah yang lebih baik dan pengkajian berkala untuk meningkatkan efisiensi konversi sampah menjadi energi listrik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Kebutuhan energi saat ini sebagian besar masih bergantung pada sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Namun, ketersediaan energi fosil semakin menurun oleh karena itu diperlukannya peralihan ke energi terbarukan seperti energi matahari. PLTSA merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan energi matahari, desain PLTSA dilakukan pada Gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menggunakan perangkat lunak PVsyst dengan sistem PLTS on grid atau terhubung PLN. Pada pendesainan ini dilakukan pengumpulan data yaitu mencatat nilai radiasi matahari menggunakan alat ukur solar power meter, dan konsumsi energi gedung yang berjumlah 318 kWh. PLTSA dirancang dengan kapasitas 69,8 kWp menggunakan total 128 modul surya yang dipasang pada setiap sisi atap dengan jumlah penggunaan baterai sebanyak 65 unit dan 4 inverter. Dari pendesaianan tersebut PLTSA menghasilkan daya sebanyak 127.955 kWh/tahun, namun dikarenakan adanya rugi-rugi sebanyak 21,15 % maka daya yang sampai ke pengguna hanya sebanyak 100.886 kWh pertahunnya. Dengan menggunakan PLTS gedung DLH dapat mengurangi biaya konsumsi listrik hingga Rp.112.461.660 pertahunnya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan mencari tahu implementasi perlibatan masyarakat dalam Pengendalian ruang pengelolaan lahan di Desa Antutan yang mana dalam hal pemanfataan ruang akan sangat terdampak pada masyarakat yang ada adi lingkungan tersebut. Penelitian ini juga mencari hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Partisipasi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang ada lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Antutan . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama ahli dalam bidangnya yang mana dalam hal ini meruapakan dinas terkait Sedangkan untuk data sekunder diperolah dari Undang-Undang , Buku, Jurnal , hasil penelitian dan Karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini pertama menjawab terkait bagaimana masyarakat sebagai pengendalian yang memiliki hak pengawasan serta pelaporan ketidaksesuaian rencana tata ruang sesuai Perda serta sanksi terhadap pelanggar Perda . Kedua menjawab faktor-faktor yang menghambat terlaksananaya pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Antutan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ANALISIS DETERMINAN TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2019 Hartati NPM. 1740402031 Dr. Pither Palungan.S.E.,M.Si Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh indeks kualitas lingkungan hidup, indeks demokrasi Indonesia dan indeks pembangunan manusia terhadap investasi di Indonesia. Periode yang digunakan pada penelitian ini aalah satu tahun yaitu pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan Cross Section dengan objek penelitian investasi. Data yang digunakan adalah data sekunder Metode alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data yang digunakan bahwa uji hipotesis (uji t) menunjukkan indeks kualitas lingkungan hidup berpengaruh signifikan terhadap investasi, dengan nilai t hitung X1 (-2,553) > t tabel (2,042) dan nilai Sig.X1 (0,016) ɑ (0,05). Sedangkan indeks demokrasi Indonesia dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi dengan t hitung indeks demokrasi Indonesia X2 (-0,427) t tabel (2.042) dan nilai Sig.X2 (0,672) > ɑ (0,05), sedangkan indeks pembangunan manusia memiliki t hitung X3 (0,808) t tabel (2.042) dan nilai Sig.X3 (0,425) > ɑ (0,05). Secara simultan terdapat pengaruh antara indeks kualitas lingkungan hidup, indeks demokrasi Indonesia dan indeks pembangunan manusia terhadap investasi, dengan nilai F hitung (4,269) > F tabel (2,92) dan nilai Sig F hitung lebih kecil dari ɑ (0,013) (0,05). Dan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,299 atau 29.9 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 29,9 persen investasi dipengaruhi oleh indeks kualitas lingkungan hidup, indeks demokrasi Indonesia, dan indeks pebangunan manusia. Sedangkan sisanya 70,1 persen disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksternalitas atau dampak dari pengolahan pertambangan batuan andesit terhadap masyarakat desa Sekatak Buji. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara kuesioner dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh masyarakat desa Sekatak Buji Sebayak 30 informan sebagai responden dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan alat skala likert. Hasil dari penelitian ini diketahui eksternalitas atau dampak dari pengolahan pertambangan batuan andesit pada kondisi lingkungan hidup, seperti polusi udara yaitu sebesar 60,66% atau kategori cukup. Eksternalitas atau dampak pencemaran air yaitu sebesar 39,33% atau kategori rendah (tidak tercemar). Dan eksternalitas atau dampak tanah longsor yaitu sebesar 45,33% atau kategori cukup. Dilihat dari kondisi sosial, seperti besar untuk bantuan perbaiki jalan dari kegiatan pengolahan pertambangan batuan andesit di desa Sekatak Buji yaitu sebesar 72,66% atau kategori tinggi. Dan dilihat dari kondisi ekonomi, seperti meningkatnya usaha rumah kost dengan adanya kegiatan pengolahan pertambangan batuan andesit di desa Sekatak Buji yaitu sebesar 70% atau kategori tinggi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•
Yuliana Situmorang, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, NPM.14501010074, dengan judul “Pertanggungjawaban Korporasi terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup” dengan Pembimbing I yaitu, Dr.Syafruddin,S.H.,M.Hum dan Pembingbing II yaitu Arif Rohman,S.HI.,LL.M. Rumusan masalah dari penulisan ini adalah apa yang menjadi unsur pada korporasi sebagai tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan apa saja sanksi hukum bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Metode penulisan yang dipakai oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakaukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kehadiran lingkungan hidup sangat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan dan peradaban nya selama kehidupan manusia. Lingkungan dapat dikatakan tercemar jika bahan pencemaran beredar dilingkungan yang dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Status korporasi sebagai subjek hukum fiktif, dalam tindak pidana korporasi sering di pandang bahwa korporasi tidak mungkin memiliki niat atau kehendak, karena merupakan kelompok orang yang melakukan usaha bersama- sama. Untuk dapat dipidannya korporasi maka harus ada kesalahan. Unsur kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan korporasi secara teoritik diukur dan dikategorikan dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya atau akibat besar. Ketentuan sanksi dalam hal sebagaimana tertuang dalam beberapa pasal diantaranya : Pasal 109 UUPLH, Pasal 116 UUPLH ayat (1) dan Pasal 119 UUPLH . Untuk menanggulangi maslaah penemaran/perusakan lingkungan hidup harus ada kerja sama yang terpadu antara pihak eksekutif dengan yudikatif dan untuk suatu undang-undang dapat di patuhi oleh individu maupun kelompok masyarakat, perushaan dan sebagainya maka ditetapkan adanya sanksi,
