Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

5 hasil
Subjek: abrasi
DaftarKartu
ThesisOpen AccessMetadata saja

Analisis Perubahan Garis Pantai di Pantai TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pulau Bunyu Kalimantan Utara

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Pulau Bunyu merupakan wilayah pesisir di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang mengalami perubahan garis pantai akibat interaksi antara energi gelombang Laut Sulawesi, suplai sedimen daratan, dinamika muara, dan aktivitas manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan garis pantai secara multitemporal serta faktor pengendali dinamika pesisir berupa abrasi dan akresi di Pulau Bunyu, khususnya pada kawasan Pantai TPI. Data utama berupa citra satelit multitemporal tahun 2016, 2022, 2024, dan 2026 yang dianalisis menggunakan Sistem Informasi Geografis dan Digital Shoreline Analysis System (DSAS). Parameter perubahan dihitung menggunakan End Point Rate (EPR) dan Linear Regression Rate (LRR), serta interpretasi spasial terhadap sebaran abrasi dan akresi. Analisis didukung oleh data gelombang, angin, fetch, pasang surut, dan arus perairan. Hasil menunjukkan bahwa 66 transek (68,04%) mengalami abrasi yang terkonsentrasi pada segmen timur–tenggara yang terpapar langsung gelombang Laut Sulawesi, sedangkan 31 transek (31,96%) mengalami akresi yang terkonsentrasi di wilayah muara akibat suplai sedimen fluvial. Nilai EPR berkisar antara −2,99 hingga 14,00 m/tahun dengan rata-rata +0,59 m/tahun, sedangkan LRR berkisar antara −2,54 hingga 14,00 m/tahun dengan rata-rata +0,80 m/tahun. Gelombang swell dari arah utara menjadi pengendali utama dinamika sedimen, didukung oleh fetch panjang ke arah timur–tenggara. Studi ini menegaskan pentingnya pemantauan garis pantai berbasis citra satelit dan DSAS untuk mendukung pengelolaan pesisir Pulau Bunyu secara adaptif dan berkelanjutan.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

.Studi Analisis Desain Struktur Revetment dengan Lapis Pelindung Buis Beton di Pantai Amal Baru Kota Tarakan

2025•

.Abrasi pantai merupakan permasalahan serius yang mengancam keberlanjutan wilayah pesisir, termasuk di Pantai Amal Baru Kota Tarakan, sehingga diperlukan kajian teknis terhadap efektivitas bangunan pelindung pantai. Penelitian ini bertujuan menganalisis desain struktur revetment dengan lapis pelindung buis beton melalui perbandingan kondisi hidrodinamika berdasarkan dua periode data angin, yaitu 2008–2017 dan 2015–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis keinsinyuran pantai, meliputi pembangkitan gelombang metode Wilson, prediksi gelombang jangka panjang dengan distribusi Weibull, transformasi gelombang, serta analisis stabilitas bangunan berdasarkan bilangan Irribaren. Subjek kajian adalah desain teknis revetment di sepanjang 390 meter garis Pantai Amal Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi gelombang signifikan berkisar 1,57–1,805 meter dengan periode gelombang 8,03–8,79 detik, menghasilkan desain revetment dengan tinggi 3,5 meter, lebar puncak 1,75 meter, serta lapis lindung utama, kedua, dan inti menggunakan buis beton seberat 792,7071 kg. Toe protection dirancang dengan berat butir 79,27 kg, lebar 1,28 meter, dan tinggi 0,86 meter. Kesimpulannya, desain revetment buis beton dinilai mampu menahan beban gelombang berdasarkan kedua periode data sehingga layak diterapkan sebagai solusi mitigasi abrasi di Pantai Amal Baru.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

STUDI BANGUNAN PELINDUNG PANTAI TIPE REVETMENT SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN ABRASI DI PANTAI AMAL BARU KOTA TARAKAN

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Diketahui bahwa di pantai Amal Baru, Kota Tarakan telah mengalami 72% fenomena abrasi dan 28% fenomena akresi dengan kondisi perubahan garis pantai akibat abrasi adalah 2,59 meter per tahun, yang menyebabkan kerusakan berat pada daerah pantai. Salah satu pemicu yang menyebabkan adanya fenomena abrasi ini adalah perubahan pada karakterisitik gelombang. Salah satu solusi untuk melindungi pantai dari abrasi dan akresi adalah dengan membuat bangunan pelindung pantai tipe Revetment. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai tinggi gelombang yang dibangkitkan dan nilai ketebalan lapis lindung sebagai acuan dalam mendesain bangunan pelindung pantai tipe Revetment dengan menggunakan beberapa metode yaitu, Metode Wilson digunakan untuk menganalisis pembangkitan gelombang, Metode Admiralty digunakan dalam analisis pasang surut, Metode Weibull digunakan untuk menganalisis prediksi gelombang jangka panjang. Hasil perhitungan dari tinggi gelombang dan pasang surut air laut yang telah dilakukan di Pantai Amal Baru Kota Tarakan untuk bangunan pantai tipe Revetment yaitu, untuk lapis lindung utama diketahui lebar puncak bangunan 1,76 meter dan tebal lapis lindung 1,17 meter. Lapis lindung kedua digunakan quarrystone dengan berat butir 2,435 meter dan memiliki tebal lapis lindung 0,21 meter. Lapis lindung inti digunakan quarrystone dengan berat butir 0,12 kg dan memiliki tebal lapis lindung 0,08 meter. Toe protection (pelindung kaki) digunakan quarrystone dengan berat butir 48,7 kg dan memiliki lebar pelindung kaki 0,85 meter serta tebal lapis lindung 0,57 meter.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

STUDI ANALISIS BANGUNAN PELINDUNG PANTAI TIPE DETACHED BREAKWATER SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN ABRASI DI PANTAI AMAL BARU KOTA TARAKAN

2024•

.Pantai Amal Baru telah mengalami kerusakan berupa abrasi dan akresi yang terjadi akibat dari karakteristik gelombang yang bersifat merusak atau destruktif. Salah satu solusi untuk melindungi Pantai Amal Baru dari kerusakan yang terjadi adalah bangunan pelindung pantai tipe Detached Breakwater. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang akan digunakan dalam perencanaan Detached Breakwater yang direncanakan pada 25 tahun kedepan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi arah angin bersumber dari arah Timur Pulau Tarakan dengan tinggi gelombang pada kala ulang 25 tahun sebesar 2,85 meter dengan periode 9,40 detik. Struktur Detached Breakwater yang direncanakan adalah bangunan sisi miring dengan lapis lindung utama menggunakan tetrapod yang direkomendasikan ada dua, yaitu W = 0,5 ton dan W = 0,084 ton, dengan lebar puncak bangunan (B) sebesar 1,76 meter, tebal lapis lindung utama (t) sebesar 1,17 meter, tebal lapis lindung kedua (t) sebesar 0,21 meter, dan tinggi pelindung kaki (toe protection) sebesar 0,58 meter. Panjang bangunan (Ls) sebesar 250 meter, lebar celah bangunan (Lg) sebesar 100 meter dan jarak pemecah gelombang dari garis pantai (Y) sebesar 100 meter.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

Tindakan Hukum Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Penanggulangan Abrasi di Pulau Derawan

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DALAM PENANGGULANGAN ABRASI DI PULAU DERAWAN ABSTRAK Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum pemerintah Kabupaten Berau dalam penanggulangan abrasi di Pulau Derawan dan untuk mengetahui tindakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Berau dalam penanggulangan abrasi di daerah pesisir Pulau Derawan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual dengan mengkaji sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, melakukan penelitian dengan studi kepustakaan dan wawancara serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yaitu: pertama, bentuk tindakan hukum pemerintah Kabupaten Berau dalam penanggulangan abrasi pantai di Pulau Derawan. Pemerintah daerah Kabupaten Berau menerapkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil, pada Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil mengatur tentang penanggulangan abrasi, Pasal 41 mengatur tentang larangan dan Pasal 40 mengatur tentang sanksi administratif kedua, jika dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil tindakan hukum pemerintah Kabupaten Berau dalam penanggulangan abrasi pantai di Pulau Derawan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tindakan tersebut berupa sanksi administratif tentang pencabutan izin pemanfaatan zona wilayah pesisir, seperti diatur dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil, dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail