ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap ketahanan sosial serta mengancam masa depan generasi muda, di mana dalam praktik peredaran gelap narkotika anak sering dimanfaatkan sebagai perantara atau kurir karena dianggap mudah dipengaruhi dan memiliki risiko hukum lebih ringan dibanding pelaku dewasa. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum karena anak berada dalam posisi ganda sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara tindak pidana narkotika serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak secara normatif dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur tindak pidana dan anak memiliki kemampuan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan tersebut, anak dinyatakan terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menerima dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur delik serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang sosial anak dan laporan penelitian kemasyarakatan. Namun demikian, pertimbangan hakim dinilai masih cenderung legalistik dan belum mendalami secara substansial dimensi eksploitasi anak oleh pelaku dewasa, sehingga putusan berpotensi kurang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak seharusnya lebih menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi, serta penegakan hukum perlu memprioritaskan penindakan terhadap pelaku dewasa yang melibatkan anak sesuai dalam Pasal 133 UU Narkotika.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Hospitalisasi merupakan kondisi ketika anak diharuskan tinggal di rumah sakit dan menjalani perawatan sampai dibolehkan pulang. Anak yang dirawat dapat mengalami dampak hospitalisasi seperti kecemasan, malu, regresi, ketakutan mengalami nyeri fisik, kehilangan kemandirian dan kontrol sehingga diperlukan pemberian terapi bermain. Tujuan karya ilmiah ini yaitu mengidentifikasi optimalisasi pemanfaatan ruang terapi bermain dengan pendekatan manajemen keperawatan pada fungsi perencanaan seperti Standar Prosedur Operasional dan aspek material seperti sarana dan prasarana di ruang terapi bermain. Metode karya ilmiah ini adalah observasi partisipatif, wawancara, kuesioner dan project based learning (pembuatan draft Standar Prosedur Operasional, petunjuk arah ruang terapi bermain, denah ruang rawat anak, video pemanfaatan ruang terapi bermain, dan draft desain interior ruang terapi bermain). Hasil dari karya ilmiah ini yaitu menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat mengenai pemanfaatan terapi bermain yaitu kategori baik dan sikap perawat terhadap pemanfaatan terapi bermain yaitu menunjukkan sikap sangat setuju. Project Based Learning menghasilkan draft Standar Prosedur Operasional, petunjuk arah ruang terapi bermain, denah ruang rawat anak, video pemanfaatan ruang terapi bermain dan draft desain interior ruang terapi bermain. Kesimpulan dari studi kasus pada karya ilmiah ini adalah tercapainya seluruh tujuan dan indikator Project Based Learning yang dilakukan. Diharapkan laporan Project Based Learning ini dapat menjadi awal dari optimalisasi pemanfaatan ruang terapi bermain di Rumah Sakit dengan fungsi dan aspek yang berbeda.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Perlindungan Khusus Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Tarakan”. Banyaknya kasus kekerasan di indonesia baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dengan anak sebagai korban, menimbulkan reaksi keras di masyarakat. Pada perkembangan masyarakat yang semakin luas pastinya banyak dampak yang ditimbulkan khususnya pada dunia kejahatan salah satunya yaitu kekerasan seksual yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran pada masyarakat. Pada dasarnya perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh pihak PPA terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Tarakan. Serta hambatan bagi pihak PPA dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yakni melakukan pengamatan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dan sejauh mana peraturan tersebut ditegakkan, dan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa, Perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual meskipun sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ternyata belum sepenuhnya di laksanakan melainkan hanya sebagian. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan khusus yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 59 A seperti penanganan yang cepat termasuk pengobatan serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dan untuk melaksanakan itu semua alangkah baik nya pihak PPA mengadakan sosialisasi lebih baik lagi kepada masyarakat maupun orangtua agar anak nya mau untuk di Rehabilitasi dan Pendampingan psikososial.
