ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 yang di tinjau dari karakteristik serta dinamika internal konsep rumah tangga, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan kualitatif deskripif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama pihak penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta para pihak yang terlibat dalam lingkup domestik, didukung oleh data sekunder berupa regulasi hukum dan dokumen pelaporan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakterisitik perkara KDRT yang dilaporkan sepanjang pertengahan tahun 2024 hingga akhir 2025 didominasi oleh jenis kekerasan fisik ringan di dalam hubungan perkawinan 8 laporan polisi. Penerapan keadilan restoratif dinilai efektif dalam menekan angka perkara yang naik ke jalur litigasi, dimana sebanyak 7 kasus berhasil diselesaikan melalui mekanisme damai formal demi mempertahankan keutuhan konsep rumah tangga. Namun, pelacakan jangka panjang menunjukkan kegagalan sistemik pada fungsi mitigasi pasca-damai dengan tingkat pengulangan kekerasan (Residivisme) di dalam rumah tangga mencapai 26 kasus. Kendala utama yang dihadapi meliputi hambatan struktural kedaruratan mediasi, ketimpangan relasi kuasa akibat ketergantungan ekonomi dan psikis korban di dalam ruang domestik, serta tekanan kultural patriarki yang melekat pada konsep rumah tangga tradisional. Tidak adanya regulasi hukum positif yang mewajibkan pengawasan klinis berkala maupun rehabilitasi psikologis (pengelolaan rasa marah) bagi pelaku menyebabkan pemulihan kondisi psikis keluarga tidak berjalan optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK EFEKTIVITAS BAPAS DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI TARAKAN Penelitian ini mengkaji secara empiris mengenai efektivitas pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam proses diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Tarakan dengan locus penelitian pada BAPAS Kelas II Tarakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana yang berfokus terhadap kepentingan terbaik bagi anak telah dijelasakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap perkara anak wajib mengupayakan diversi sebagai bentuk penyelesaian di luar proses peradilan formal dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian diantara korban dan pelaku, mencegah perampasan kemerdekaan anak, menghindarkan anak dari stigma negatif, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab anak atas perbuatannya. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan observasi, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Pembimbing Kemasyarakatan (PK), ABH, serta orang tua klien anak. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), serta bacaan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK memiliki peran strategis dalam proses diversi, mulai dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga pasca ajudikasi. PK tidak hanya melakukan pendampingan terhadap anak sejak tahap penyidikan, tetapi juga menyusun LITMAS yang memuat identitas anak, latar belakang keluarga, kondisi sosial dan pendidikan, faktor penyebab tindak pidana, kondisi korban, serta rekomendasi yang dapat menjadi dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan penyelesaian perkara. LITMAS bersifat wajib dan menentukan sah atau tidaknya proses peradilan anak, sehingga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi ABH. Data permintaan pendampingan diversi tahun 2021–2025 menunjukkan total 125 perkara dengan jenis kasus yang didominasi oleh pelanggaran lalu lintas, pengeroyokan, pencurian, perlindungan anak, dan tindak pidana lainnya, dengan tingkat keberhasilan diversi yang relatif tinggi meskipun masih terdapat hambatan seperti ketidakhadiran para pihak dan ketidaksepakatan mengenai ganti kerugian. Secara umum, pelaksanaan diversi di BAPAS Kelas II Tarakan telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan normatif dan prinsip keadilan restoratif, namun masih memerlukan penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi sarana dan prasarana untuk menjamin perlindungan dan pembinaan yang berkelanjutan bagi ABH.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap impor pakaian bekas di Kota Tarakan, serta mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap impor pakaian bekas. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan instansi terkait seperti Bea Cukai Kota Tarakan dan Polres Kota Tarakan serta Pedagang pakaian bekas di Pasar Tenguyun Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap impor pakaian bekas di Kota Tarakan belum maksimal, dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk regulasi yang ada, peran penegak hukum, sarana dan fasilitas serta kesadaran masyarakat. Penegakan hukum impor pakaian bekas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur sanksi bagi pelanggar, implementasinya di lapangan masih belum maksimal, baik dari aspek ekonomi dan kesehatan. Efektivitas penegakan hukum masih belum maksimal, karena masih ada kendala dalam proses penegakan hukum yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya pakaian bekas impor. Letak geografis Kota Tarakan yang berbatasan langsung dengan Malaysia juga menjadi faktor yang memudahkan masuknya produk ilegal melalui jalur tidak resmi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas dalam pengawasan, edukasi masyarakat, dan Kerjasama antar instansi untuk mengatasi pakaian bekas impor secara efektif. Dengan demikian, diharapkan risiko hukum dan kesehatan masyarakat dapat terlindungi yang dapat ditimbulkan oleh pakaian bekas impor.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran learning starts with a question (LSQ) terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas VIII SMP Negeri 1 Sembakung tahun ajaran 2022/2023. Jenis penelitian ini adalah True Experimental dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah post-test only control group design, yakni menempatkan subjek penelitian ke dalam dua kelas yang dibedakan menjadi kategori kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling yakni teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja siswa dan lembar tes, teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis dengan jenis tes bentuk uraian, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi data sekolah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ratarata nilai hasil belajar matematika siswa yang diterapkan dengan model pembelajaran learning starts with a question (LSQ) = 93,37, untuk kelas yang diterapkan dengan model pembelajaran konvensional = 72,00. Berdasarkan dari hasil uji beda (uji akhir) dengan menggunakan uji z diperoleh nilai zhitung > ztabel (12,00733 > 1,6450). Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran learning starts with a question (LSQ) efektif terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sembakung.
