ALMIZA FADLIANSYAH
2026 · Thesis · Open Access
Media pembelajaran berbasis permainan (game) yang dapat membantu peserta didik belajar dengan cara yang menyenangkan. Melalui media pembelajaran berbasis game, peserta didik dapat belajar sambil bermain, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Ludo yang mengintegrasikan materi matematika dengan kebudayaan dan kehidupan sehari-hari peserta didik, serta untuk mengetahui tingkat kelayakan dan kemenarikan media tersebut bagi siswa kelas V di Tarakan. Metode yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan model ADDIE yang meliputi lima tahapan, yaitu Analyze (analisis), Design (perancangan), Develop (pengembangan), Implement (pelaksanaan), dan Evaluate (evaluasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran Ludo yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat layak digunakan, berdasarkan hasil penilaian dari ahli media sebesar 96%, ahli materi sebesar 92%, dan praktisi sebesar 96%. Selain itu, hasil angket respon siswa menunjukkan bahwa media pembelajaran Ludo sangat menarik dan membantu dalam proses pembelajaran, uji coba terbatas sebesar 93,25 dan uji coba lapangan sebesar 86,85%. Berdasarkan hasil uji coba dan pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Ludo yang mengintegrasikan konteks budaya lokal Tarakan sangat layak dan praktis digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Media ini diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran matematika, serta membantu peserta didik mengaitkan konsep matematika dengan kebudayaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Game-based learning media can support students in learning in an enjoyable and engaging manner. Through game-based learning media, students can learn while playing, making the learning process more interesting and meaningful. This study aimed to develop Ludo-based learning media that integrates mathematics content with students' local culture and daily life contexts, and to determine the feasibility and attractiveness of the media for Grade V students in Tarakan. This study employed a Research and Development (R&D) approach using the ADDIE model, which consists of five stages: Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate. The results indicated that the developed Ludo learning media was categorized as highly feasible for use, based on evaluations by media experts (96%), subject-matter experts (92%), and practitioners (96%). In addition, student response questionnaires showed that the Ludo learning media was very attractive and helpful in the learning process, with limited trial results of 93.25% and field trial results of 86.85%. Based on the trial and implementation results, it can be concluded that the Ludo learning media integrating the local cultural context of Tarakan is highly feasible and practical for use as instructional media in elementary schools. This media is expected to increase students' learning interest, particularly in mathematics, and to help students connect mathematical concepts with their culture and daily life experiences.
NURUL HASANA
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan kondisi rendahnya keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran teks berita, khususnya pada kemampuan mengkaji struktur teks, membedakan fakta dan opini, serta menyusun simpulan secara runtut dan logis. Dominasi metode pembelajaran konvensional menyebabkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran teks berita terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode quasi eksperimen menggunakan desain Pre-Test Post-Test Control Group Design. Subjek penelitian terdiri atas dua kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Tarakan yang masing-masing berjumlah 35 siswa. Kelompok eksperimen memperoleh pembelajaran berbantuan Artificial Intelligence, sedangkan kelompok kontrol mengikuti pembelajaran dengan metode konvensional. Pengumpulan data dilakukan melalui tes pilihan ganda berbasis Google Form. Data penelitian dianalisis menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test dan uji Mann–Whitney U Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Artificial Intelligence memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Selain itu, terdapat perbedaan yang bermakna antara keterampilan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian, penggunaan Artificial Intelligence terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran teks berita.
IWAN KRISYANTO
2026 · Thesis · Open Access
Bullying merupakan salah satu permasalahan serius di lingkungan sekolah yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan bullying guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Kepala Sekolah dalam upaya pencegahan bullying dan memberikan perlindungan terhadap peserta didik atas hak anak korban bullying di SMP Negeri 1 Malinau Selatan Hulu. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Sekolah dalam upaya pencegahan tindak bullying yaitu dengan pendekatan manajerial yang terstruktur dan komprehensif menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2011. Dan dalam upaya memberikan perlindungan anak korban bullying yakni dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dalam bentuk penguatan koordinasi antar instansi, sosialisasi hukum yang masif, serta peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak untuk memastikan hak anak benar-benar terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying yang terjadi. Kepala Sekolah telah melakukan langkah preventif dan responsif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa di SMP Negeri 1 Malinau Selatan Hulu.
FERSHON WESLY
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penyelesaian persoalan yang dilakukan oleh lembaga adat dilakukan secara nonlitigasi, penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan dengan menggunakan hukum adat sebagai dasar hukumnya, termasuk dalam penyelesaian sengketa batas Desa di Kabupaten Malinau. Lembaga adat, dalam konteks ini, memiliki posisi strategis karena memegang legitimasi sosial dan historis di mata masyarakat adat. Dalam berbagai kasus, lembaga adat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam upaya penyelesaian sengketa, dengan pendekatan yang lebih fleksibel, komunikatif, dan berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan lembaga adat dan eksistensi dalam mediasi terhadap kasus sengketa batas desa di Kabupaten Malinau adalah Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 95 menjelaskan bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Sementara pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mengatur bahwa lembaga adat desa dapat dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan memenuhi persyaratan berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat, berkedudukan di desa setempat, keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa, memiliki kepengurusan yang tetap, memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan tidak berafiliasi kepada partai politik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kekuatan kesepakatan dan mediasi yang dilakukan lembaga adat dalam penyelesaian kasus sengketa batas desa di Kabupaten Malinau, adalah melalui proses negosiasi baik di tingkat desa maupun antardesa, keberadaan tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan peran utama dalam penyelesaian sengketa batas desa. Di tingkat desa penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui musyawarah untuk membahas permasalahan batas dengan desa tetangga dan mencari alternatif yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat
JULFELSLAN
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini membahas implementasi sistem meritokrasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Otonomi Baru (DOB) serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam promosi dan mutasi jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem merit di DOB belum berjalan optimal karena masih dipengaruhi faktor politik dan keterbatasan sumber daya. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dan rendahnya profesionalisme ASN. Diperlukan penguatan kelembagaan BKPSDM, peningkatan pengawasan KASN, serta penerapan sistem kepegawaian berbasis teknologi untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, adil, dan akuntabel.
MAYSISKA
2026 · Thesis · Open Access
Minuman tradisional ciu merupakan bagian dari warisan budaya masyarkat Kabupaten Malinau yang secara historis digunakan dalam konteks adat dan kegiatan sosial. Namun seiring dengan perubahan sosial konsumsi ciu mengalami pergeseran fungsi dari simbol budaya menjadi konsumsi bebas yang berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial dan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat konsumsi minuman beralkohol tradisional ciu serta mengkaji upaya pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi potensi kriminalitas yang ditimbulkannya diwilayah hukum Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui obeservasi lapangan, wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta pelaku konsumsi ciu, dan didukung oleh studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori kriminologi seperti teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, teori ketegangan, dan teori subkultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pdana akibat konsumsi ciu dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, psikologis serta mudahnya akses dan peredaran ciu. Dampak yang ditimbulkan meliputi kekerasan dan penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran ketertiban umum, kecelakaan lalu lintas, serta gangguan sosial dan moralitas masyarakat. Upaya penangulangan yang dilakukan meliputi penegakan Peraturan Daerah, kegiatan razia dan penyitaan, sosialisasi hukum, serta pendekatan kultural melalui peran tokoh adat dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penenganan permasalahan konsumsi ciu harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasi penegakan hukum, pendekatan sosial budaya dan upaya preventif guna menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Malinau.
MATIUS UBANG
2026 · Thesis · Open Access
Tindak kekerasan yang dialami oleh anak khususnya di sekolah sangat perlu mendapat perhatian utama. Hal ini menjadi latar belakang perlu ditinjau jauh tentang perlindungan hukum yang diterima oleh anak sebagai korban kekerasan disekolah. Sekolah itu adalah tempat mendidik anak agar menjadi manusia yang berpendidikan. Fokus permasalahan yang akan dibahas yaitu pertama, bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan di Kabupaten Malinau dan kedua apa saja hambatan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan hak anak korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normative yaitu dengan menganalisa literasi dan dokumen dokumen terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dipelajari secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Data akan dianalisa melalui metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif khususnya perkembangan tumbuh kembang anak di Sekolah Dasar Negeri 005 Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau. Berdasarkan hasil analisa hukum mengenai perlindungan hukum anak, pemerintah Kabupaten Malinau telah mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak dengan menetapkan dan menjalankan program sebagai Kabupaten Layak Anak. Namun, pelaksanaan di lapangan masih belum efektif karena terhambat oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pengaruh budaya lokal yang masih mentolerir bentuk kekerasan terhadap anak. Upaya perlindungan hukum di Kabupaten Malinau baru berjalan pada tahap represif dan sebagian preventif, sementara pendekatan rehabilitatif dan restoratif bagi korban masih minim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat dan sekolah, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum agar perlindungan anak di Malinau dapat terlaksana secara menyeluruh, berkeadilan, dan berperspektif hak anak.
ROBETSON
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Sistem Pengawasan Pengelolaan Lahan Pertanian dan Irigasi di Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam sistem pengawasan pengelolaan lahan pertanian dan irigasi dan Problematika Pemerintah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan kewenangan pengawasan pengawasan pengelolaan lahan pertanian dan irigasi. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan Kewenangan Pemda Malinau dalam pengawasan lahan pertanian dan irigasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pemda menetapkan zonasi, mencegah alih fungsi lahan, serta mengelola jaringan irigasi. Perda Nomor 8 Tahun 2014 menguatkan perlindungan lahan pertanian, sementara Perbup Nomor 43 Tahun 2016 menugaskan Dinas Pertanian untuk pengawasan dan peningkatan produktivitas. Semua ini bertujuan menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malinau telah menjalankan kewenangannya dalam pengelolaan lahan pertanian dan irigasi melalui program seperti RASDA, Gerdema, dan RT Bersih. Kebijakan ini cukup efektif, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, hambatan komunikasi, dan keterlambatan pencairan dana. Selain itu, kendala regulasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat juga mempengaruhi implementasi kewenangan daerah. Secara keseluruhan, efektivitasnya dapat ditingkatkan dengan perbaikan dalam pemanfaatan anggaran, pengawasan, dan komunikasi.
DOLILA
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini menganalisis implementasi pengajuan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan janda/duda PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute dan conceptual approach melalui studi pustaka, penelitian menelaah hierarki peraturan mulai UUD 1945 hingga PerBKN, mekanisme pengajuan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), aplikasi MySAPK BKN, dan e-Klaim PT Taspen, serta tantangan administratif seperti keterlambatan verifikasi dokumen, ketidaksesuaian data kepegawaian, dan minimnya literasi digital PNS menjelang pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pensiun ASN merupakan jaminan sosial konstitusional (Pasal 28H ayat 3 UUD 1945) dan balas jasa negara, namun implementasinya menghadapi hambatan birokrasi kompleks, terutama bagi janda/duda PNS akibat persyaratan ketat bukti pernikahan sah (UU No. 1/1974), surat kematian, dan SKPP verifikasi masa kerja. Proses pengajuan dimulai 6 bulan sebelum batas usia Pensiun (BUP) 58-65 tahun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dilanjutkan verifikasi BKN dalam 45 hari kerja, penerbitan SK pensiun digital, dan pencairan melalui Taspen One Hour Online Service (TOOS) dengan autentikasi biometrik. Perlunya reformasi birokrasi melalui integrasi digital BKN-Taspen, sosialisasi intensif kepada PNS, serta penyederhanaan prosedur administratif untuk mewujudkan good governance dan prinsip BerAKHLAK dalam pelayanan pensiun.
TUTY MARLIYANTHI
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TUTY MARLIYANTHI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta mengkaji bentuk tanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, pertama, apa urgensi perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan, dan kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan dalam melindungi data pribadi pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur akademik, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi pasien merupakan suatu urgensi karena menyangkut hak fundamental atas privasi, martabat manusia, dan rasa aman pasien dalam menerima pelayanan kesehatan. Selain itu, penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data, meliputi persetujuan pasien, kerahasiaan, transparansi, keamanan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan data. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan regulasi perlindungan data pribadi dalam sektor kesehatan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) keamanan digital di fasilitas kesehatan, serta peningkatan literasi digital baik bagi tenaga medis maupun pasien. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak pasien.
M. PORNOMO SUSANTO
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Perkembangan media digital seiring dengan perkembangan zaman terus melesat dan pesat. Praktik jurnalistik menghadapi berbagai tantangan yang perlu ditanggapi dengan bijak. Tesis ini berisikan bagaimana penegakan hukum dan menghadapi problematika penegakan Kode Etik Jurnalistik, yang semakin hari semakin menemukan tantang baru. Seperti halnya bagaimana seorang jurnalis yang masih saja menjadi korban laporan lngsung ke pihak kepolisian. Padahal sebenarnya, di dalam Undang-Undang Nomo 40 Tahun 1999 tentang Pers mengamanahkan, Penyelesaian sengketa jurnalistik hanya bisa dilakukan di ruang Dewan Pers, sebagai satu-satunya pihak yang bisa menyelesaikan sengketa pers. Sedangkan, untuk menyelesaikan sengketa pers di institusi lain. Seperti di kepolisian, hingga diadili di pengadilan tidak bisa dilakukan. Hal tersebut sudah disepakati oleh para pihak melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB), dan juga MoU antara Dewan Pers dengan Polri dan Kejaksaan selaku penyidik, Proses pengaduan, hingga penyelesaian sengketa di Dewan Pers juga cukup jelas disampaikan dalam tesis ini, dengan menyampaikan beberapa contoh kasus sengketa jurnalistik yang baru saja terjadi di Indonesia. Apa saja yang harus dilakukan kantor berita yang diadukan, ketika gugatan pelapor dikabulkan oleh Dewan Pers. Semua tentu saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, Dewan Pers dalam beberapa kasus yang tercantum di dalam tesis ini juga selalu melakukan koordinasi dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik. Kemudian, dalam tesis ini juga, penulis menjelaskan bagaimana mekanisme dalam melaporkan jurnalis yang bekerja tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Bila terbukti melakukan hal tersebut, bagaimana tindakan-tindakan yang akan diambil dalam memberikan sanksi kepada jurnalis tersebut. Sehingga, antara jurnalis, narasumber dan penerima produk jurnalistik terlindungi hak-haknya dalam mengkonsumsi berita. Dalam tesis ini pula, penulis menyampaikan perlunya modernisasi Undang-Undang Pers, dan juga Kode Etik Jurnalistik, karena pesatnya perkembangan dunia digital dan tekhnologi informasi.
OLVIANA
2026 · Thesis · Open Access
Sekolah Ramah Anak merupakan program dalam mewujudkan sekolah yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan, untuk menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan karena sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak setelah rumah sendiri. Permasalahan adalah sebagai berikut: Bentuk perlindungan hukum peserta didik dalam kehidupan sekolah ramah anak dan budaya disiplin dan Tanggung jawab pemerintah daerah dan sekolah dalam perlindungan hukum peserta didik dalam kehidupan sekolah ramah anak dan budaya disiplin. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa Bentuk perlindungan hukum peserta didik dalam kehidupan sekolah ramah anak dan budaya disiplin adalah penerapan sistem pendidikan yang menempatkan hak anak sebagai prioritas melalui kebijakan, tata tertib, dan mekanisme perlindungan yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap martabat peserta didik. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui pelaksanaan prinsip non-diskriminasi, pencegahan kekerasan fisik dan psikis, serta penegakan disiplin positif yang mendidik, bukan menghukum. Pemerintah daerah dan sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga sekolah memahami dan melaksanakan prinsip sekolah ramah anak sebagai bentuk nyata perlindungan hukum terhadap peserta didik dalam proses pendidikan. Bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah dan sekolah dalam perlindungan hukum peserta didik dalam kehidupan sekolah ramah anak dan budaya disiplin adalah memastikan terpenuhinya hak-hak anak melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keselamatan, kenyamanan, dan partisipasi peserta didik. Pemerintah daerah bertanggung jawab membina, mengawasi, serta menyediakan regulasi dan sumber daya yang mendukung terciptanya sekolah ramah anak, sementara sekolah berkewajiban melaksanakan nilai-nilai perlindungan anak dan menanamkan budaya disiplin tanpa kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi.
SETIATI
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Setiati Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan punishment sebagai bagian dari upaya pendisiplinan siswa. Sebagai tenaga profesional, guru memiliki kewenangan pedagogis untuk membina dan membentuk karakter peserta didik, termasuk melalui penerapan sanksi disiplin. Namun, kewenangan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum guna mencegah terjadinya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau kekerasan terhadap anak. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi guru sebagai tenaga profesional dalam memberikan sanksi disiplin kepada siswa, dan (2) bagaimana batas-batas kewenangan guru dalam menerapkan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Perlindungan Anak, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang menegaskan legitimasi kewenangan guru dalam proses pendidikan selama tidak mengandung unsur kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi guru diberikan melalui pengaturan yang menegaskan peran guru sebagai tenaga profesional yang berhak memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan tugas pendisiplinan. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan preventif melalui regulasi yang mengatur batas-batas tindakan pendisiplinan serta perlindungan represif melalui mekanisme pembelaan hukum bagi guru yang telah bertindak sesuai prosedur namun menghadapi tuduhan pelanggaran. Selain itu, batas-batas kewenangan guru ditentukan oleh prinsip proporsionalitas, kepatutan, non-kekerasan, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik, sehingga setiap sanksi yang diberikan harus bersifat edukatif dan tidak melanggar prinsip perlindungan anak. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan kapasitas guru dalam menerapkan disiplin positif, penyusunan pedoman teknis pendisiplinan oleh sekolah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta penguatan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua untuk memastikan bahwa praktik pendisiplinan berjalan secara proporsional, aman, dan tetap menjaga profesionalitas guru serta hak-hak siswa.
NOPITA
2026 · Thesis · Open Access
NOPITA, 2026 Makna Simbol Ukiran Pada Rumah Adat Dayak Gaai Di Desa Long Buang Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (kajian Semiotik). Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Borneo Tarakan (dibimbing oleh Muhammad Ilham, S. S., M.Pd dan Dr. Asih Riyanti, M.Pd) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna pada ukiran rumah Adat suku Dayak Gaai Di Desa Long Buang Kecamatan Peso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat suku Dayak Gaai. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik catat. Jumlah data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebanyak 22 data. Data penelitian terdiri dari 6 data berupa ukiran, 2 data berupa gambar, 6 data berupa benda, 1 data berupa pahatan, 6 data berupa warna, 3 data berupa arsitektur. Dari hasil pemaknaan secara semiotik dengan menggunakan teori segitiga makna, maka di peroleh kesimpulan bahwa data yang berada di dalam rumah adat tersebut memiliki makna yang berbeda. Emdal, Giyong, Tekhung Emnuk, Ong Tehun memiliki makna yang dapat memanggil Roh nenek moyang, Mengkai Madoh, Smeak masin, Elbung memiliki makna yang religius sebagai tanda terima kasih masyarakat suku Dayak Gaai kepada Tuhan yang telah memberikan mereka kehidupan serta alam yang layak. Guleng memiliki makna simbol yang yang menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat ditempat terkenal akan banyak tradisi.
MUH. AIDIL AZHAR
2026 · Thesis · Open Access
Transportasi penyeberangan Speed Boat Reguler rute Tarakan – Sebatik merupakan moda utama mobilitas masyarakat perbatasan yang berperan penting dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Namun, dalam operasionalnya masih ditemukan berbagai permasalahan pelayanan seperti keterlambatan jadwal, keterbatasan fasilitas, serta ketidaksesuaian antara harapan dan persepsi pengguna jasa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pelayanan, mengukur tingkat kepuasan penumpang, serta mengidentifikasi atribut layanan yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian dilakukan di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan dengan responden penumpang Speed Boat Reguler rute Tara-kan – Sebatik. Metode analisis yang digunakan meliputi Customer Satisfaction In-dex (CSI) untuk mengukur tingkat kepuasan secara keseluruhan, Importance Per-formance Analysis (IPA) untuk memetakan atribut layanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja, serta Quality Function Deployment (QFD) untuk meru-muskan strategi peningkatan layanan berbasis kebutuhan pengguna. Analisis IPA menunjukkan terdapat beberapa atribut prioritas perbaikan pada kuadran I, yaitu atribut yang dianggap sangat penting oleh penumpang namun kinerjanya masih rendah, khususnya pada aspek kemudahan akses informasi dan pelayanan petugas. Nilai CSI keseluruhan sebesar 68,54% berada pada rentang “puas”, yang berarti secara umum penumpang merasa puas terhadap pelayanan Speed Boat Reguler rute Tarakan – Sebatik. Rekomendasi peningkatan layanan berdasarkan QFD menekankan pentingnya perbaikan fasilitas terminal, peningkatan kualitas pelayanan petugas, serta penerapan prosedur operasional yang lebih terstandar dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan transportasi Speed Boat Reguler rute Tarakan – Sebatik sudah berada pada kategori memuaskan, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa atribut prioritas agar dapat mencapai tingkat pelayanan optimal dan berkelanjutan.
RANA SALSABILA
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan penggunaan agregat lokal Desa Kuala Lapang, Kabupaten Malinau, sebagai bahan campuran lapis aspal beton lapis antara (AC-BC) serta mengevaluasi karakteristik Marshall dan parameter volumetriknya. Penelitian dilakukan di laboratorium mencakup tahapan pengujian analisis gradasi, penentuan proporsi agregat campuran melalu metode segitiga, pengujian fisik, lalu merancang komposisi campuran kemudian pembuatan benda uji, serta pengujian marshall dan volumetrik. Material yang digunakan meliputi agregat kasar, agregat halus, filler, serta aspal penetrasi 60/70. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian fisik agregat kasar, agregat halus dan filler seluruhnya telah memenuhi syarat Spesifikasi Bina Marga 2024. Nilai parameter Marshall yang diperoleh meliputi stabilitas dan flow menunjukkan kecenderungan yang sesuai dengan teori, di mana stabilitas meningkat hingga mencapai titik optimum kemudian menurun, sedangkan flow meningkat seiring bertambahnya kadar aspal. Parameter volumetrik seperti Void in Mix (VIM), Void in Mineral Aggregate (VMA), dan Void Filled with Asphalt (VFA) juga berada dalam rentang spesifikasi yang ditetapkan. Pada kadar 5,27% dan 5,77% menunjukkan seluruh parameter marshall dan volumetrik terpenuhi, sedangkan untuk kadar aspal 4,77% hanya parameter VFA yang tidak memenuhi, kadar 6,27% parameter VIM dan Flow tidak memenuhi, kadar 6,77% parameter Stabilitas, VIM dan flow tidak memenuhi. Berdasarkan analisis hasil pengujian, ditetapkan KAO sebesar 5,52%. Selain itu, hasil uji hipotesis menggunakan distribusi binomial (uji tanda) menunjukkan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat diterima secara statistik. Dengan demikian, agregat lokal Desa Kuala Lapang layak digunakan dalam campuran AC-BC.
ADE PUTRI UZDHA FASIMA WARDHANI
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap stabilitas harga (inflasi) di Indonesia melalui mekanisme transmisi sektor keuangan dan sektor riil. Sektor keuangan diproksikan oleh Foreign Direct Investment, investasi portofolio, dan kredit perbankan, sedangkan sektor riil direpresentasikan oleh sektor industri dan sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data time series triwulanan periode 2014-2024. Metode analisis yang digunakan adalah path analysis dengan bantuan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap sektor keuangan, yaitu terhadap FDI (prob = 0,0589; R² = 0,082393), investasi portofolio (prob = 0,0596; R² = 0,081968), dan kredit perbankan (prob = 0,0012; R² = 0,224628). Pada hubungan sektor keuangan terhadap sektor riil, seluruh variabel keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap sektor industri (prob FDI = 0,4799; portofolio = 0,1177; kredit = 0,4109; R² = 0,113159). Sebaliknya, pada sektor pertanian, investasi portofolio berpengaruh negatif dan signifikan (prob = 0,0737) serta kredit perbankan berpengaruh positif dan signifikan (prob = 0,0000), sedangkan FDI tidak signifikan (prob = 0,6313), dengan kemampuan model menjelaskan variasi sektor pertanian sebesar R² = 0,620496. Selanjutnya, sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi (prob = 0,0763), sedangkan sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan (prob = 0,0023) dengan nilai R² sebesar 0,218300. Temuan ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan suku bunga terhadap inflasi lebih efektif melalui jalur kredit perbankan dan sektor pertanian dibandingkan jalur investasi.
RAHMA DHEA ANANDA
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return on Asset (ROA) dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai variabel mediasi pada bank KBMI IV di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan empat bank KBMI IV selama periode 2014–2024. Analisis dilakukan menggunakan metode Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui aplikasi SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR, sedangkan NPL dan CAR berpengaruh terhadap LDR. LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sementara DPK, NPL, dan CAR memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA. Selain itu, LDR terbukti memediasi pengaruh NPL dan CAR terhadap ROA, tetapi tidak memediasi pengaruh DPK terhadap ROA. Pada penelitian ini LDR mampu dijelaskan oleh DPK, NPL, dan CAR sebesar 62,6%, sedangkan sisanya 37,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Adapun variabel ROA mampu dijelaskan oleh DPK, NPL, CAR, dan LDR sebesar 76,1%, dan sisanya 23,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas bank lebih dipengaruhi oleh efektivitas fungsi intermediasi dan pengelolaan risiko kredit dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun.
ROY CHRISTIAN
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PENGAKUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALINAU DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK TANAH ADAT ROY CHRISTIAN Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah, khususnya di Kabupaten Malinau yang memiliki keragaman etnis dengan sistem hukum adat yang masih kuat. Persoalan hak atas tanah adat kerap menimbulkan konflik kepemilikan maupun tumpang tindih dengan hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau, serta mengkaji aspek hukum terkait pengakuan masyarakat hukum adat terhadap hak-hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau dilakukan melalui instrumen hukum daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, serta melalui beberapa keputusan bupati yang memberikan legitimasi hukum terhadap keberadaan tanah adat. Dari aspek hukum, pengakuan masyarakat hukum adat terhadap hak-hak mereka memiliki dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, khususnya terkait kepastian hukum dan sinergi antara hukum adat dengan hukum agraria nasional. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya harmonisasi peraturan daerah dengan hukum nasional, penguatan kelembagaan adat, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret terhadap tanah adat masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau.
QOULAN SAKHILA JATI YUNIAWAN
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap perilaku pelecehan seksual secara verbal serta untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara verbal merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang sering terjadi di ruang publik maupun privat, namun kerap dianggap sebagai tindakan sepele sehingga tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai. Korban pelecehan seksual verbal tidak hanya mengalami ketidaknyamanan, tetapi juga dapat mengalami dampak psikologis, sosial, dan emosional yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal serta efektivitas pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya keberanian korban untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban pelecehan seksual secara verbal.
