SABRI

Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Perspektif Hukum Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak luar kawin yang menimbulkan persoalan hukum serius terhadap status dan hak keperdataan anak yang dilahirkan, terutama terkait hak waris atas harta peninggalan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan perdata anak dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris melalui pembuktian hubungan nasab secara ilmiah, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala akibat perbedaan penafsiran aparat penegak hukum serta pluralisme hukum antara KUHPerdata, Hukum Islam, dan hukum adat yang masing-masing memiliki syarat berbeda dalam pengakuan hak waris anak luar kawin. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pedoman penerapan yang seragam dari Mahkamah Agung, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Perspektif Hukum Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak luar kawin yang menimbulkan persoalan hukum serius terhadap status dan hak keperdataan anak yang dilahirkan, terutama terkait hak waris atas harta peninggalan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan perdata anak dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris melalui pembuktian hubungan nasab secara ilmiah, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala akibat perbedaan penafsiran aparat penegak hukum serta pluralisme hukum antara KUHPerdata, Hukum Islam, dan hukum adat yang masing-masing memiliki syarat berbeda dalam pengakuan hak waris anak luar kawin. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pedoman penerapan yang seragam dari Mahkamah Agung, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Tinjauan Yuridis Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Nasional)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum dan implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, ditinjau secara komparatif berdasarkan KUHP Lama, KUHP Nasional, serta hukum acara pidana yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Lama tidak menyediakan landasan normatif apapun bagi keadilan restoratif, sehingga praktik damai yang terjadi hanya bergantung pada diskresi informal aparat yang tidak seragam antardaerah. Kekosongan ini dipertegas oleh KUHAP Lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) tidak mengakui perdamaian sebagai alasan sah penghentian penyidikan maupun penuntutan. KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengubah hal ini secara mendasar melalui gradasi kealpaan dalam Pasal 474, kewenangan permaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2), pengakuan hak korban dalam Pasal 67, serta jalur penyelesaian luar pengadilan dalam Pasal 70, yang kini didukung secara prosedural oleh KUHAP Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 tentang mekanisme keadilan restoratif pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dari sisi implementasi, penyelesaian damai pada era KUHP dan KUHAP Lama berjalan tidak sistematis dan tidak memberi kepastian hukum, sedangkan kerangka hukum baru kini mewajibkan aparat mempertimbangkan jalur damai dengan dasar hukum acara yang jelas. Namun demikian, masih terdapat tantangan implementasi berupa persepsi masyarakat, keterbatasan lembaga mediasi, peraturan pelaksana yang belum lengkap, serta kapasitas aparat yang masih perlu ditingkatkan.

Tinjauan Yuridis Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Nasional)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum dan implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, ditinjau secara komparatif berdasarkan KUHP Lama, KUHP Nasional, serta hukum acara pidana yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Lama tidak menyediakan landasan normatif apapun bagi keadilan restoratif, sehingga praktik damai yang terjadi hanya bergantung pada diskresi informal aparat yang tidak seragam antardaerah. Kekosongan ini dipertegas oleh KUHAP Lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) tidak mengakui perdamaian sebagai alasan sah penghentian penyidikan maupun penuntutan. KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengubah hal ini secara mendasar melalui gradasi kealpaan dalam Pasal 474, kewenangan permaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2), pengakuan hak korban dalam Pasal 67, serta jalur penyelesaian luar pengadilan dalam Pasal 70, yang kini didukung secara prosedural oleh KUHAP Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 tentang mekanisme keadilan restoratif pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dari sisi implementasi, penyelesaian damai pada era KUHP dan KUHAP Lama berjalan tidak sistematis dan tidak memberi kepastian hukum, sedangkan kerangka hukum baru kini mewajibkan aparat mempertimbangkan jalur damai dengan dasar hukum acara yang jelas. Namun demikian, masih terdapat tantangan implementasi berupa persepsi masyarakat, keterbatasan lembaga mediasi, peraturan pelaksana yang belum lengkap, serta kapasitas aparat yang masih perlu ditingkatkan.

Analisis Pengaruh Good Corporate governance terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate governance (GCG) terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian yang digunakan adalah 2018–2024. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI, dengan sampel sebanyak 15 perusahaan yang dipilih melalui metode purposive sampling, sehingga diperoleh 105 observasi. Variabel GCG diukur menggunakan indikator jumlah direksi dan komisaris independen, kinerja keuangan diproksikan dengan Return on Assets (ROA) dan Tobin’s Q, sedangkan ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan serta tidak mampu memoderasi hubungan antara GCG dan kinerja keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai peran GCG dan ukuran perusahaan dalam konteks industri makanan dan minuman di Indonesia, serta menegaskan bahwa kualitas implementasi tata kelola perusahaan lebih menentukan kinerja keuangan dibandingkan skala perusahaan.

Analisis Pengaruh Good Corporate governance terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate governance (GCG) terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian yang digunakan adalah 2018–2024. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI, dengan sampel sebanyak 15 perusahaan yang dipilih melalui metode purposive sampling, sehingga diperoleh 105 observasi. Variabel GCG diukur menggunakan indikator jumlah direksi dan komisaris independen, kinerja keuangan diproksikan dengan Return on Assets (ROA) dan Tobin’s Q, sedangkan ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan serta tidak mampu memoderasi hubungan antara GCG dan kinerja keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai peran GCG dan ukuran perusahaan dalam konteks industri makanan dan minuman di Indonesia, serta menegaskan bahwa kualitas implementasi tata kelola perusahaan lebih menentukan kinerja keuangan dibandingkan skala perusahaan.

KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN MIKROBIOLOGI TEPUNG IKAN BULAN-BULAN (Megalops cyprinoides)

Ikan bulan-bulan (Megalops cyprinoides) merupakan hasil tangkapan sampingan bernilai ekonomi rendah yang berpotensi diolah menjadi tepung ikan sebagai sumber protein hewani. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik fisikokimia dan mikrobiologi tepung ikan bulan-bulan guna menilai mutu dan keamanannya. Proses produksi meliputi pencucian, pencacahan, pengeringan pada 70°C selama 18 jam, penepungan, dan pengayakan. Analisis dilakukan terhadap rendemen, uji sensorik, distribusi ukuran partikel, kadar air, abu, protein, lemak, serta uji Salmonella sp. Hasil menunjukkan rendemen 22,79%, kadar air 8,54%, abu 6,66%, protein 23,00%, dan lemak 22,80%. Uji sensorik memperoleh skor 7–8 (kategori “suka”), partikel tepung memenuhi SNI 2715:2013 (≥95% lolos 60 mesh), dan uji mikrobiologi negatif terhadap Salmonella sp. Temuan ini menegaskan bahwa tepung ikan bulan-bulan aman, bergizi, dan dapat diterima secara organoleptik, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai bahan pangan maupun pakan alternatif.

KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN MIKROBIOLOGI TEPUNG IKAN BULAN-BULAN (Megalops cyprinoides)

Ikan bulan-bulan (Megalops cyprinoides) merupakan hasil tangkapan sampingan bernilai ekonomi rendah yang berpotensi diolah menjadi tepung ikan sebagai sumber protein hewani. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik fisikokimia dan mikrobiologi tepung ikan bulan-bulan guna menilai mutu dan keamanannya. Proses produksi meliputi pencucian, pencacahan, pengeringan pada 70°C selama 18 jam, penepungan, dan pengayakan. Analisis dilakukan terhadap rendemen, uji sensorik, distribusi ukuran partikel, kadar air, abu, protein, lemak, serta uji Salmonella sp. Hasil menunjukkan rendemen 22,79%, kadar air 8,54%, abu 6,66%, protein 23,00%, dan lemak 22,80%. Uji sensorik memperoleh skor 7–8 (kategori “suka”), partikel tepung memenuhi SNI 2715:2013 (≥95% lolos 60 mesh), dan uji mikrobiologi negatif terhadap Salmonella sp. Temuan ini menegaskan bahwa tepung ikan bulan-bulan aman, bergizi, dan dapat diterima secara organoleptik, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai bahan pangan maupun pakan alternatif.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN DENGAN DIAGNOSIS KEPERAWATAN HALUSINASI

penegakan hukum terhadap perdagangan pangan kedaluwarsa di kota tarakan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan kedaluwarsa serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut di Kota Tarakan. Kota Tarakan, yang terletak di Kalimantan Utara, memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, tingginya permintaan pangan dan lemahnya pengawasan menyebabkan banyak produk pangan kedaluwarsa beredar di pasaran, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan kedaluwarsa di Kota Tarakan belum optimal. Meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan kepolisian telah melakukan pengawasan, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi kendala utama. Selain itu, faktor ekonomi dan kurangnya edukasi hukum juga berkontribusi terhadap masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks perdagangan pangan

penegakan hukum terhadap perdagangan pangan kedaluwarsa di kota tarakan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan kedaluwarsa serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut di Kota Tarakan. Kota Tarakan, yang terletak di Kalimantan Utara, memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, tingginya permintaan pangan dan lemahnya pengawasan menyebabkan banyak produk pangan kedaluwarsa beredar di pasaran, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan kedaluwarsa di Kota Tarakan belum optimal. Meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan kepolisian telah melakukan pengawasan, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi kendala utama. Selain itu, faktor ekonomi dan kurangnya edukasi hukum juga berkontribusi terhadap masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks perdagangan pangan

ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN DENGAN DIAGNOSIS KEPERAWATAN HALUSINASI

Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas pembajakan karya sinematografi melalui aplikasi telegram

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI APLIKASI TELEGRAM ABSTRAK Penelitian ini dibuat dan disusun dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji terkait Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram.Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan menganalisis dari perspektif hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . Melalui metode penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta pembajakan karya sinematografi adalah diberikan berupa upaya hukum preventif dengan penutupan konten pembajakan melalui aplikasi telegram dan upaya hukum represif dimana diberikannya denda,hukum penjara dan lain sebagainya, Bentuk Upaya Penyelesaian Sengketa yang dapat ditempuh Pemegang Hak Cipta terkait dengan adanya Pembajakan Karya Sinematografi melalui Aplikasi Telegram adalah di luar dan di dalam pengadilan dengan pegajuan hukum perdata dengan ganti rugi dan tuntutan pidana terhadap pelaku pembajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas pembajakan karya sinematografi melalui aplikasi telegram

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI APLIKASI TELEGRAM ABSTRAK Penelitian ini dibuat dan disusun dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji terkait Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram.Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan menganalisis dari perspektif hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . Melalui metode penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta pembajakan karya sinematografi adalah diberikan berupa upaya hukum preventif dengan penutupan konten pembajakan melalui aplikasi telegram dan upaya hukum represif dimana diberikannya denda,hukum penjara dan lain sebagainya, Bentuk Upaya Penyelesaian Sengketa yang dapat ditempuh Pemegang Hak Cipta terkait dengan adanya Pembajakan Karya Sinematografi melalui Aplikasi Telegram adalah di luar dan di dalam pengadilan dengan pegajuan hukum perdata dengan ganti rugi dan tuntutan pidana terhadap pelaku pembajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. S DAN NY. R DENGAN DIABETES MELITUS TIPE II

Diabetes Melitus Tipe II adalah kumpulan gejala penyakit yang ditandai dengan gula darah yang meningkat (hiperglikemia). Tingginya kadar gula darah disebabkan karena penurunan produksi hormon insulin oleh kelenjar pankreas dan atau penurunan sensitivitas dari hormon insulin (retensi hormon insulin) sehingga gula tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh dan beredar didalam darah. Diabetes Melitus Tipe II dapat menyebabkan gejala klinis yang sering muncul seperti sering buang air kecil, sering haus, banyak makan. Apabila tidak ditangani secara efektif dapat menimbulkan komplikasi seperti penyakit ginjal, neuropati/gangguan pada saraf, kerusakan pada retina, dan amputasi. Oleh karena itu, penulis melakukan studi kasus dengan melaksanakan asuhan keperawatan secara langsung pada Ny. S dan Ny. R yang terdiagnosis Diabetes Melitus Tipe II dan sedang menjalani perawatan diruang Dahlia RSUD dr. H. Jusuf SK. Pelaksanaan studi kasus bertujuan untuk melakukan perbandingan asuhan keperawatan pda Ny. S dan Ny. R. Dalam studi kasus ini penulis menemukan adanya perbedaan tanda dan gejala dari komplikasi Diabetes Melitus Tipe II pada kedua pasien. Pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan Diabetes Melitus Tipe II adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan kenaikan gula darah dan dapat menyebabkan komplikasi yang akan mempengaruhi kesehatan jika tidak ditangani dengan segera. Oleh sebab itu, melakukan pengkajian sesuai dengan standar keperawatan dan melaksanakan tindakan keperawatan yang tepat akan membantu proses pemulihan pasien dengan baik.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. S DAN NY. R DENGAN DIABETES MELITUS TIPE II

Diabetes Melitus Tipe II adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan kenaikan gula darah yang terjadi karena tubuh tidak memproduksi hormon insulin yang mencukupi atau karena insulin tidak dapat digunakan dengan baik. Jumlah penderita Diabetes Melitus di dunia pada tahun 2021 mencapai 537 juta orang dewasa berumur 20-79 tahun dimana lebih dari 90% penderitanya menderita Diabetes Melitus Tipe II. Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran pengalaman nyata dalam memberikan asuhan keperawatan pada dua klien dengan Diabetes Melitus Tipe II. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang memberikan asuhan keperawatan komprehensif melalui tahapan pengkajian, penegakkan diagnosis keperawatan, penyusunan intervensi, pelaksanaan implementasi dan evaluasi. Penulis melakukan asuhan keperawatan pada Ny. S dan Ny. R dengan Diabetes Melitus Tipe II dengan hasil terdapat tiga diagnosis keperawatan yang dimiliki oleh kedua klien yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah, gangguan integritas kulit, gangguan integritas jaringan, dan gangguan mobilitas fisik dan terdapat satu diagnosis keperawatan yang hanya dimiliki oleh Ny. S yaitu nausea. Pada keempat diagnosis keperawatan tersebut telah diamati secara mendalam dan untuk diagnosis keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah, gangguan integritas kulit, gangguan integritas jaringan, dan gangguan mobilitas fisik yang dimiliki oleh kedua klien belum teratasi sedangkan diagnosis keperawatan nausea yang hanya dimiliki oleh Ny. S teratasi. Hasil dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan Diabetes Melitus Tipe II.

Analisis Sistem Pengereman Dinamik dengan Injeksi Arus DC pada Motor Induksi Tiga Fasa Dahlander

.

Analisis Sistem Pengereman Dinamik dengan Injeksi Arus DC pada Motor Induksi Tiga Fasa Dahlander

Motor induksi tiga fasa Dahlander adalah motor yang sering diaplikasikan pada dunia industri adapun beberapa kendala yang sering terjadi pada saat mengontrol motor terkhususnya pada pengereman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pengereman dinamik dengan metode injeksi arus DC pada motor induksi tiga fasa Dahlander. Penelitian ini dilakukan untuk memahami karakteristik pengereman dinamik yang dihasilkan dengan injeksi arus DC terhadap waktu berhenti pada motor Dahlander dalam kondisi berbagai kecepatan. Data penelitian mencakup berbagai parameter seperti, kecepatan motor, arus, tegangan, dan waktu berhenti motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengereman dinamik dengan injeksi arus DC dapat secara signifikan meningkatkan proses pengereman pada motor induksi tiga fasa, pada masing-masing putaran, di mana waktu berhenti motor pada putaran rendah dapat diminimalkan dari 74 detik hinggah 0,04 detik dan pada putaran tinggi dari 144 detik hingga 0,08 detik. Penelitian ini dapat menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem pengereman yang lebih efisien dan responsif dalam aplikasi industri.

IDENTIFIKASI JENIS IKAN SELANGAT BERBASIS KARAKTER MORFOLOGI DAN MOLEKULER YANG DIPERJUALBELIKAN DI PASAR TRADISIONAL BERINGIN TARAKAN, KALIMANTAN UTARA

kan selangat merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang cukup tinggi dan banyak di tangkap oleh para nelayan dan untuk dijadikan sebagai konsumsi masyarakat kota Tarakan dari berbagai kalangan Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan jenis ikan selangat yang diperjualbelikan di Pasar Tradisional Beringin Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan karakter morfologi dan molekulernya, serta menganalisis jarak genetik dan filogenetiknya. Pengambilan sampel dilakukan secara acak sebanyak 30 sampel ikan selangat. Sampel ikan selangat kemudian di identifikasi dengan mengamati morfologi dan mengukur karakter morfometriknya Identifikasi molekuler menggunakan gen mitokondria Cytochrome Oydane Subunit (COI) melaui proses ekstraksi DNA, amplifikasi DNA. elektroforesis dan sekuensing Hasil pengukuran morfometrik ikan selangat diperoleh nilai kisaran panjang total 12,9 15,5 cm dan panjang standar antara 10,4-12.5 Hasil sekuensing divalidasi dengan fitur BLASTn menunjukkan bahwa ikan selangat dan Pasar Tradisonal Beringin Tarakan merupakan spesies Anodontostoma chacunda dengan tingkat kemiripan antara 98,61%-99,84% dengan spesies A charda yang ada pada GenBank NCBI Jarak genetik ikan selangat dari Pasar Tradisonal Beringin Tarakan dengan data sekuen lain yang dikumpulkan dan NCBI diperoleh jarak genetik terdekat 0,000 yaitu dari Perairan Malaysia Konstruksi pohon filogenetik membentuk satu clade besar yang sama antara chaconda dari Pasar Tradisonal Beringin Tarakan dengan A chacunda dan Perairan Malaysia sehingga dapat dikelola dalam satu unit pengelolaan yang sama

PERBANDINGAN PERTUMBUHAN RUMPUT LAUT (Kappaphycus alvarezii) DENGAN VARIETAS COKLAT DAN HIJAU DI TANJUNG BATU KOTA TARAKAN

The study of the comparative analysis of seaweed growth (Kappaphycus alvarezii) with brown and green varieties has been conducted in Tanjung Batu of Tarakan City and at the water quality laboratory of Fishery Faculty and Marine Science, University of Borneo Tarakan. This study was conducted from 1 to 30 July 2021). Absolute growth analysis was measured using the formula g=wt- w0.) The results showed that the highest complete growth in brown varieties with a weight of 49.85 grams is followed by a green variety of 24.53 grams. The t-test indicated that the p- value 1000>0.05. This shows a relationship between different sources of seed = origin and the yield of grass at the Tanjung Batu location. This value indicated that the highest growth occurs in brown and green varieties that experience delayed growth.