ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
WAHYU VIOLITA EKA SARI. 1640202033. 2020. Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Dibimbing oleh Adi Sutrisno. Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Tujuan penelitian (1) mengetahui kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia, (2) mengetahui pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan, dan (3) mengetahui apakah pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi yang sudah ada di Indonesia, sudah sesuai dengan proses distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan, di mulai dari Lini I adalah lokasi gudang produsen pupuk, yaitu pupuk dari PT. PKT Bontang dan PT. Petrokimia Gresik. Lini II adalah gudang penyanggah yang berada di Ibukota Provinsi Kaltara yaitu Tg. Selor. Lini III adalah gudang distributor yang berada di Kabupaten Bulungan. Lini IV adalah gudang pupuk dikios pengecer, kemudian diberikan kesasaran yaitu kelompok tani atau petani dengan demikian maka penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Pembangunan Perumahan Subsidi Putra Residence di Kota Tarakan membutuhkan manajemen waktu yang baik agar proyek dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Tantangan utama yang dihadapi adalah perencanaan jadwal yang masih dilakukan secara manual serta faktor eksternal seperti cuaca yang sering mempengaruhi kelancaran konstruksi. Untuk memastikan proyek berjalan lebih efisien, digunakan metode Critical Path Method (CPM) dan Project Evaluation and Review Technique (PERT) dalam penjadwalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis jaringan kerja CPM dan PERT untuk mengevaluasi durasi serta hubungan ketergantungan antar aktivitas proyek. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi proyek serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pelaksana lapangan dan manajer proyek, guna memperoleh informasi mengenai urutan pekerjaan, durasi aktivitas, dan kendala yang dihadapi selama proses konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami jalur kritis dalam proyek, mengidentifikasi aktivitas yang paling berpengaruh terhadap waktu penyelesaian, serta membandingkan durasi proyek berdasarkan metode CPM dan PERT. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan data durasi aktual proyek di lapangan yang dikombinasikan dengan analisis komparatif antara metode deterministik (CPM) dan probabilistik (PERT), serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan keterbatasan penjadwalan manual yang belum banyak diintegrasikan dalam penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa jalur kritis dalam proyek mencakup beberapa aktivitas utama, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan K, dengan estimasi waktu penyelesaian selama 49 hari menggunakan metode CPM dan 50 hari menggunakan metode PERT. Perbedaan durasi tersebut terjadi karena CPM menggunakan estimasi waktu yang bersifat deterministik, sedangkan PERT mempertimbangkan variasi durasi melalui pendekatan probabilistik. Dengan penerapan metode CPM dan PERT, proyek Perumahan Subsidi Putra Residence dapat dikelola secara lebih sistematis, mengurangi risiko keterlambatan, serta memastikan bahwa pembangunan hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat diselesaikan sesuai target dan memberikan manfaat yang optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini mengkaji pengaturan pemenuhan hak nelayan kecil atas solar bersubsidi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan menganalisis kerangka hukum nasional dan implementasinya di tingkat daerah. Secara yuridis, nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT berhak memperoleh solar bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pemerintah Kota Tarakan telah menjalankan perannya melalui pendataan nelayan menggunakan Kartu KUSUKA dengan total 7.464 nelayan terdaftar, penerbitan surat rekomendasi oleh Dinas Perikanan, serta fasilitasi distribusi melalui tujuh SPBUN yang beroperasi di wilayah kota. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan kuota yang tidak sebanding dengan kebutuhan riil nelayan, kerumitan prosedur administrasi, keterlambatan pasokan, serta lemahnya pengawasan distribusi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan subsidi dan realitas di lapangan menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, penyederhanaan prosedur akses, dan pengawasan yang lebih ketat agar hak nelayan kecil atas solar bersubsidi dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program gratis ongkir dan subsidi voucher belanja keputusan pembelian pada platform e-commerce. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Sampel pada penelitian ini adalah pengguna platform e-commerce berusia antara 18 hingga 25 tahun yang pernah atau sering menggunakan promosi seperti gratis ongkir dan subsidi voucher saat berbelanja di platform e-commerce. Metode analisis yang digunakan adalah SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program gratis ongkir berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian dan Subsidi voucher belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut di Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan, yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara, merupakan wilayah dengan kebutuhan energi tinggi dan kondisi geografis yang luas sehingga distribusi BBM bersubsidi rawan disalahgunakan. Penyalahgunaan tersebut umumnya dilakukan melalui modus pembelian berulang dengan barcode ganda, penggunaan kendaraan yang dimodifikasi, serta penjualan kembali BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama aparat Kepolisian Resor Bulungan, pedagang BBM eceran, dan petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi di Kabupaten Bulungan belum berjalan optimal. Meskipun aparat kepolisian telah melaksanakan upaya preventif dan represif, lemahnya pengawasan distribusi, minimnya sosialisasi hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama. Selain itu, putusan pengadilan terhadap pelanggaran masih cenderung menjatuhkan hukuman ringan sehingga belum memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan kebijakan energi di Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat perlindungan masyarakat serta memastikan subsidi energi tepat sasaran.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pemberian pupuk bersubsidi merupakan program prioritas pemerintah untuk meringankan beban petani sehingga pada saat mereka membutuhkan pupuk untuk tanaman sayurannya tersedia dengan harga yang terjangkau. Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pertanian, salah satunya adalah kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap produksi usaha tani hortikultura cabai rawit di Kota Tarakan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Juata Permai. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 petani. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan: persamaan regresi yang diperoleh Y=3,205 + 0,158X1 + 0,156X2+ 0,132X3. Uji determinasi R square sebesar 0,998. Uji F menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,000 0,05 yang berarti luas lahan, pupuk urea, pupuk Sp-36 berpengaruh signifikan secara simultan. Uji t menunjukkan bahwa variabel luas lahan(X1), pupuk urea(X2), pupuk sp-36(X3) berpengaruh signifikan terhadap produksi cabai (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 0,05.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Aprroach). Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapatkan izin usaha dari Pemerintah yang meliputi kegiatan pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Dari keempat jenis kegiatan usaha, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut disebut illegal. Dan di dalam Pasal 55 “setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60 Miliyar rupiah. Untuk itu mengusahakannya, suatu badan usaha perlu mendapatkan hak pengusaha dari pemerintah. Badan usaha tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada institusi yang diberi wewenang untuk itu (Ditjen Migas). pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar, dapat diambil beberapa poin kunci. Pertama, keberhasilan pengadilan dalam menyatakan pelaku bersalah mencerminkan efektivitas sistem hukum dalam menanggapi pelanggaran terhadap ketentuan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Kedua, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, baik dalam bentuk penjara maupun denda, menunjukkan seriusnya konsekuensi hukum terhadap tindak pidana semacam itu. Ini bertujuan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Ketiga, putusan tersebut memberikan sinyal penting terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan bahan bakar bersubsidi. Keempat, aspek pemulihan keuangan melalui pencabutan hak atau perampasan barang hasil dari tindak pidana memberikan sanksi tambahan yang signifikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
ABSTRAK PERANAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA TARAKAN Uly Farikha Maula Sulistya Rini Pratiwi, S.E., M.Sc Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Tarakan, terkait Kredit Usaha Rakyat dan Subsidi dengan menggunakan analisis SWOT berdasarkan persepsi dari responden penelitian yaitu pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui pengisian kuesioner yang terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait Kredit Usaha Rakyat dan Subsidi di Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang sebaiknya dilakukan berada pada kuadran I atau terletak pada peluang dan kekuatan, kondisi ini menandakan bahwa keadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait Kredit Usaha Rakyat dan Subsidi berada pada situasi yang menguntungkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terus memaksimalkan kekuatan serta peluang yang ada untuk terus berkembang dan meraih kesuksesan yang lebih besar.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pertanian, salah satunya adalah kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Tujuan dalam penelitian ini untuk : (1) Mengetahui karakteristik responden dalam penelitian ini (2) Menganalisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk di Kota Tarakan. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling (sengaja). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani penerima bantuan subsidi pupuk. Sebanyak 100 orang reponden diambil secara acak dengan kuota masing-masing kecamatan sebanyak 25 orang responden. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan subsidi pupuk menggunakan empat indikator yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat waktu. Responden dalam penelitian ini umumnya berpendidikan SMA, berumur antara 41-50 tahun, pengalaman berusaha tani selama kurang dari 25 tahun dengan luas lahan antara 0,5-1 hentar. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator tepat menujukkan bahwa efektivitas kebijakan subsidi pupuk di Kota Tarakan belum dapat dikategorikan efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•
A
