RIRIN OCTAVIA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai tambah produk tahu menggunakan analisis metode Hayami dengan fokus pada penggunaan kedelai impor dalam proses produksi dan mengetahui bagaimana proses produksi tahu di UD Sri Rahayu Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Masalah yang menjadi fokus adalah kesenjangan antara permintaan pasar akan tahu dan ketersediaan kedelai lokal yang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah penggunaan kedelai impor yang memiliki harga dan kualitas yang berbeda dengan kedelai lokal, dapat memberikan keuntungan tambahan dalam proses produksi tahu. Metode penelitian sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik UD Sri Rahayu, seorang produsen tahu lokal yang menggunakan kedelai impor dalam produksinya. Analisis dilakukan untuk menggambarkan proses produksi tahu di UD Sri Rahayu dan mengukur nilai tambah produk tahu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kedelai impor menjadi tahu di UD Sri Rahayu telah memberikan nilai tambah sebesar 33,31% yang termasuk dalam kategori sedang, marjin pendapatan tenaga kerja langsung sebesar 22,58%, sumbangan input lain sebesar 10,58% dan keuntungan sebesar 66,84%. Proses produksi tahu di UD Sri Rahayu melibatkan langkah-langkah yang cermat untuk memastikan kualitas produk akhir. Kedelai impor memberikan keuntungan dalam hal kualitas dan kuantitas produksi tahu.
SISKA
2024 · Thesis · Open Access
Bius Café memiliki permasalahan yaitu persaingan antar Cafe yang sangat ketat, sehingga konsumen diberikan banyak pilihan untuk memilih café mana yang mampu memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, pelayanan yang diberikan oleh Bius Cafe masih belum efektif, seperti pelayanan yang lambat sehingga konsumen merasa lamanya pengantaran terhadap pesanan, dari ciri-ciri produknya juga hampir sama dengan Cafe-Cafe lain, dan harga ternyata masih ada beberapa minuman yang cukup mahal dan menjadi penentu konsumen dalam mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kualitas produk di Bius Cafe Kota Tarakan. (2) Mengetahui kualitas pelayanan di Bius Cafe Kota Tarakan. (3) Mengetahui harga di Bius Cafe Tarakan (4). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tarakan, penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan responden 60 orang. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian ini kualitas produk di Bius Cafe Kota Tarakan termasuk kategori sedang (60%), kualitas pelayanan di Bius Cafe Kota Tarakan termasuk kategori sedang (56%), harga di Bius Cafe Kota Tarakan termasuk kategori sedang (55%). kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian dapat dilihat dari nilai F hitung (51,369) > F tabel (2,769) dengan nilai signifikansi (0,001 0,05)
AURELLYA IKRIMA AZIZAH
2024 · Thesis · Open Access
IMPLEMENTASI DIVERSI PADA ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Abstrak Pemberlakukan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mejelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberlakukan diversi, tetapi dalam tindak pidana narkotika pada anak tidak dapat diselesaikan melalui metode penyelesaian diversi yang berpedoman dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena tidak terdapatnya unsur pemberlakuan diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014. Maka penelitian ini memfokuskan mengapa penerapan diversi pada anak yang berkonflik dalam perkara narkotika di Kota Tarakan tidak dapat diterapakan dan apa saja yang menjadi hambatan sehingga diversi tidak dapat diberlakukan dalam perkara narkotika pada anak. Penulisan ini membahas apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberlakuan metode diversi pada anak, dengan menggunakan metode penelitian empiris melalui hasil wawancara, observasi dan kajian perundang undangan, buku dan jurnal, internet sebagai data pendukung. Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini membahas problematika penerapan diversi pada anak dalam tindak pidana narkotika serta hambatan dari segi peraturan dan penegak hukum tentang mengapa diversi tidak dapat diterapkan pada anak dalam perkara narkotika .
BERTRAND ANTOLIN NURMAN
2024 · Thesis · Open Access
Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas kekuasaan negara dalam bidang penuntutan yang ketentuan hukumnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentu memiliki prosedur penanganan yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dimana ada hak-hak anak yang harus dipenuhi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menjelaskan proses peradilan pidana anak khususnya pada tahap penuntutan dan implementasi diversi yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Sementara bahan hukum sekunder didapatkan melalui wawancara ahli, analisa dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan penelitian serta bahan hukum tersier melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh peran jaksa penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum serta implementasi upaya diversi terhadap anak yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sangat dimungkinkan, namun dalam prosesnya diversi tidak selalu berhasil dilakukan. Disarankan agar terdapat produk hukum dan pembangunan fasilitas yang memberikan kepastian terjaminnya hak-hak anak dan agar upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika mampu dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan maksimal.
FARIN AULIA KARTINI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah. Pertama, motif tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertifikat tanah dan yang kedua pertanggungjawaban pelaku atas pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertifikat tanah. Skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif, yakni mengkaji data berdasarkan norma-norma yang ada terkait problematika pemalsuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian, yakni Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Aproach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approace). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bahan hukum sekunder adalah berupa publikasi tentang hukum yang dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun karya tulis ilmiah. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertama setiap individu yang melakukan tindak pidana pemalsuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama-tama pasti didasari dengan niat, kemudian faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, maupun disebabkan karena adanya kesempatan. Kedua, bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, dan Pasal 264 KUHP karena berupa akta otentik.
NOVILDA
2024 · Thesis · Open Access
This research aims to determine (1) the type of media involved in teaching English and (2) students' responses to the media implemented by teachers in teaching English vocabulary mastery. The research data was obtained using the classroom action research method which was carried out at SMP Negeri 6 Tarakan in August - September 2023. The informants for this research were 32 class VIII-A students. The research data was collected by observation and tests. The findings of this research indicated that the types of media used in teaching English include blackboards, English books, and pictorial media. Several students had a positive response to the media used in the learning process. Students thought that the use of media in the English learning process is effective in facilitating the learning process, supporting the teaching and learning process, making students more confident in learning, making students feel happy and interested in learning, and motivating students to learn However, students are less active in learning, the media has not been able to improve student's four language skills, and teachers are less actively engaged in explaining the material. These findings can be used as material or media valuation for teachers and other educators.
JOSSONRI JEMI
2024 · Thesis · Open Access
Politik hukum Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah mengatur, menentukan, dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah strategi bagi penciptaan iklim politik yang demokratis, serta memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk membantu memberdayakan masyarakat di Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimna politik hukum pengalihan kewenangan memungut Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; politik hukum pelimpahan kewenangan memungut pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah kabupaten dan dasar kewenangan pemerintah Kabupaten memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Politik hukum pelimpahan kewenangan memungut Pajak Bumi Dan Bangunan kepada pemerintah daerah bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Jangkauan lain yang akan dicapai adalah dalam rangka memperkuat otonomi daerah, memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah. Dan dasar kewenangan mengalihakan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah. Peralihan PPB-Perkotaan dan Pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah adalah Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan dalam hal ini memberikan hak pengeloalaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengelolaan sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Kata Kunci, Politik Hukum,Kewenangan, Pajak Bumi dan Bangunan,
PENGIRAN
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengawasan Peraturan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan menganalisis bentuk pengawasan Peraturan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap hak otonomi Desa. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pengawasan terhadap Peraturan Desa dapat berbentuk preventif (proses konsultasi sebelum rancangan Peraturan Desa disahkan menjadi Peraturan Desa) dan berbentuk represif (membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan merugikan kepentingan umum), termasuk monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, baik dari atas maupun secara partisipatif di tingkat Desa. Pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan yang bersifat intern dan ekstern. Pengawasan intern diartikan bahwa pengawasan dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah itu sendiri. Jenis pengawasan yang kedua adalah kontrol yang bersifat ekternal yaitu kontrol yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan-badan peradilan (judicial control). Berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa ditegaskan bahwa bentuk pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dilakukan dengan metode evaluasi dan klarifikasi. Untuk mendukung pelaksanaan metode evaluasi dan klarifikasi ditambah lagi dengan metode pengendalian bagi semua peraturan perundang-undangan di tingkat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Perdes yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.
SIMON SILI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum hak kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Malinau dan upaya apa yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau agar guru honorer mendapatkan hak kesejahteraan.. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: bahwa bentuk perlindungan hukum hak kesejahteraan guru honorer atas guru dengan status honorer di Sekolah Negeri di Kabupaten Malinau hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh guru honorer dengan kepala sekolah. Sedangkan melihat pada realita yang terjadi beberapa guru belum memiliki perjanjian kerja, jika guru dengan status honorer tersebut tidak memiliki perjanjian kerja antara guru honorer dengan kepala sekolah akan rumit penyelesaiannya apabila ternyata guru honorer tersebut berhadapan di muka hukum akibat dari menjalankan tugasnya dan kepala sekolah tidak melakukan tindakan atau melapor kepada Dinas Pendidikan. Karena Dinas Pendidikan dapat memberikan bantuan hukum dan pembelaan terhadap guru honorer yang berhadapan di muka hukum akibat dari menjalankan tugasnya apabila menerima laporan dari kepala sekolah terlebih dahulu, Dan upaya Pemerintah Kabupaten Malinau untuk pemenuhan hak kesejahteraan guru honorer Ada sejumlah program yang sudah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Malinau untuk membantu menyejahterakan guru honorer, diantaranya adalah: Dalam jangka waktu tertentu, pemerintah membuka seleksi CPNS dan memberi peluang guru honorer bisa jadi PNS. Dan PPPK Para guru honorer biasanya akan diprioritaskan. Soalnya, menjadi PNS dan PPPK adalah impian kebanyakan guru karena pendapatan yang didapatkan cukup besar sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Berikutnya adalah memberikan TPG kepada guru Non PNS. Hal ini memungkinkan guru honorer dapat tunjangan. Bantuan Subsidi Upah
SASUNIRODY
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah, pertama; Pengaturan kewenangan camat melakukan pengawasan terhadap penyeelenggaraan program pemerintahan desa, kedua Prosedur pengawasan penyelenggaraan program Pemerintahan desa. Sementara tujuannya adalah untuk menganalisis pengaturan kewenangan camat melakukan pengawasan terhadap penyeelenggaraan program pemerintahan desa dan prosedur pengawasan penyelenggaraan program pemerintahan desa.. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sesuai hasil penelitian disimpulkan: bahwa pengaturan kewenangan Camat melakukan pengawasan terhadap penyeelenggaraan program pemerintahan desa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Camat Sebagai Pembina dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan kemudian dalam pelaksanaan tugasnya meliputi: (a) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, (b) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan, (c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, (d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, (e) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan (f) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.sedangkan prosedur pengawasan penyelenggaraan program pemerintahan desa dimulai dengan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan. Pada tahapan ini camat mengundang seluruh aparatur kecamatan dan perwakilan sektor untuk membentuk tim yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara tematik sesuai dengan tata waktu penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian tim Pembinaan dan Pengawasan mengadakan rapat Internal untuk mempertajam dan memperkuat tim dalam pemahaman jenis pengawasan yang akan dilaksanakan Kata Kunci, Kewenangan, Camat, Program, , Pengawasan Pemerintahanp Desa
RANI
2024 · Thesis · Open Access
The purpose of this research is to determine the significant effect of Role, Audience, Format, Topic (RAFT) strategy on students' writing skills. The method used in this research was pre-experimental method. The sample for this research was the students of eight grade of SMP Negeri 5 Tarakan. The instruments used are writing test of pre-test and post-test. In addition, the researcher analyzed the data using the paired sample t-test with SPSS 26.0. From data analysis, the research results showed that the mean score for pre-test writing was 59.04 and the mean score post-test was 74.92. The results of Paired Sample T-test obtained a value of 0.000 which is smaller than 0.05, which meant that the alternative hypothesis (Ha) was accepted and the null hypothesis (Ho) was rejected. Therefore, it can be concluded that the Role, Audience, Format, Topic (RAFT) strategy had proven effective in improving the writing skills of eighth grade students at SMPN 5 Tarakan.
AVIKA NUR RAHMI
2024 · Thesis · Open Access
Membaca pemahaman diartikan sebagai membaca dalam memahami isi bacaan yang mewakili dari ide, gagasan, pikiran dan pendapat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan membaca pemahaman dengan 4 indikator oleh siswa kelas V-A SDN 001 Selumit dalam menyelesaikan soal cerita. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa tes soal, wawancara, dan dokumentasi. Subjek terdiri dari empat siswa yang dipilih secara acak berdasarkan 4 kriteria penilaian. Hasil penelitian menunjukkan deskripsi dari kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V-A SDN 001 Selumit pada indikator literal pada subjek S1, S2, dan S3 terbilang baik karena subjek menyelesaikan soal mengenai arti kata dan ide pokok dengan benar sedangkan subjek S4 belum bisa menyelesaikan soal dengan benar. Kemampuan membaca pemahaman dengan indikator inferensial pada subjek S1 dan S2 terbilang cukup karena subjek menyelesaikan soal mengenai kesimpulan cerita dan menentukan sikap yang dapat memecah belah kerukunan dengan baik walaupun pada soal membuat kesimpulan jawaban yang diberikan subjek S2 masih kurang sesuai sedangkan subjek S3 dan S4 belum bisa menyelesaikan soal dengan benar. Kemampuan membaca pemahaman evaluasi pada subjek S1 dan S2 terbilang cukup karena subjek menyelesaikan soal berpendapat mengenai pentingnya kerukunan dan alasan mengapa kita harus rukun walaupun kurang lengkap tetapi masih dianggab benar sedangkan subjek S3 dan S3 belum bisa menyelesaikan soal dengan benar. Kemampuan membaca pemahaman dengan indikator apresiasi pada subjek S1, S2, dan S3 terbilang baik karena subjek menyelesaikan soal mengenai 3 sikap yang dapat dicontoh dari cerita dan 3 manfaat sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari walaupun terdapat jawaban yang kurang lengkap namun masih dapat dikatakan benar sedangkan subjek S4 belum bisa menyelesaikan soal dengan benar.
EVIYANTI
2024 · Thesis · Open Access
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat, pentingnya akta kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaturan hukum hak anak dalam memperoleh akta kelahiran dan untuk mengaanalissis bentuk perlindungan hukum hak hak anak karena untuk memperoleh kelahiran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Pengaturan hukum hak anak dalam memperoleh akta kelahiran dijelaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”, berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;.dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak memperoleh akta kelahiran apapun status perkawinan orang tuanya negara wajib memberikan akta kelahiran Karena akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Kata Kunci : Akta kelahiran, perlindungan hukum, anak,
SUPRIONO
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan didasarkan pada undang-undang nonomr 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan memberikan hak-hak dasar rakyat. Salah satu hak warga negara yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI dimanapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama; Pengaturan pelayanan Pindah Datang Penduduk bagi warga negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional, dan kedua adalah; Implementasi Pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pelayanan Pindah Datang Penduduk pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach),dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemenehuhan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pelayanan Pindah Datang Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil melalui pelaksanaan pelayanan yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabpaten Malinau untuk menerbitkan SKPWNI dan Mendatangkan warga negara yang mengajukan penarikan data merupakan kewajiban pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang didapat melalui cara delegasi, yaitu pelimpahan pelayanan pemerintah yang telah ada oleh suatu organ pemerintahan yang telah memperoleh wewenang secara administratif kepada disdukcapil Kab/Kota dengan dasar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelimpahan ini adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kata kunci :Hak Konstitusional, Pindah Datang Penduduk, Peristiwa penting
MUHAMMAD ALIF BAHKTIAR
2024 · Thesis · Open Access
Jual beli kambing merupakan usaha yang berkembang cukup pesat khususnya di Kota Tarakan. Salah satu Kelurahan di Kota Tarakan yang menjual kambing adalah Kelurahan Pamusian. Peningkatan penjualan kambing salah satu penyebabnya adalah meningkatnya konsumsi daging pada masyarakat namun peningkatan ini juga berdampak pada lingkungan sekitar penjual kambing antara lain pencemaran air, bau, limbah dan suara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap limbah usaha penjual kambing di RT 27 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif yang menggambarkan suatu fenomena, dalam hal ini persepsi masyarakat terhadap limbah usaha penjual kambing. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Penentuan responden pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin, responden dalam penelitian ini sebanyak 42 sampel. Variabel yang di ukur yaitu sub variabel bau, pencemaran air, limbah dan suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik masyarakat menunjukan responden pada penelitian ini dapat di kategorikan pada usia produktif, masyarakat yang berada di daerah penjual kambing berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah perempuan, tingkatan pendidikan SMA/SMK yang paling tinggi dengan jumlah 25 orang, pekerjaan wiraswasta merupakan pekerjaan yang paling tinggi dengan jumlah 16 orang. Persepsi masyarakat terhadap limbah usaha penjual kambing dengan sub variabel pencemaran air dengan nilai skor 619, sub variabel bau (penciuman) dengan nilai skor 541, sub variabel limbah dengan skor 593, dan sub variabel suara dengan skor 543 sehingga dapat di dapatkan total persepsi masyarakat secara keseluruhan dengan nilai skor 2.296. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap limbah usaha penjual kambing di RT 27 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan sebagian besar merasa cukup terganggu.
NADYAH VIRANA ISMAYANTI
2024 · Thesis · Open Access
Katang-katang (Ipomoea pes-caprae) tergolong dalam jenis mangrove asoset yang tumbuh di ekosistem pantai Kota Tarakan Kalimantan Utara. Daun Katang-katang secara empiris dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional dalam mengobati penyakit. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan identifikasi fisikokimia serbuk daun katang-katang, menentukan rendemen dan kandungan senyawa bioaktif ekstrak daun katang-katang sebagai bahan baku obat melalui uji fitokimia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Simplisia daun katang-katang dilakukan uji fisikokimia yang meliputi kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut dalam air dan kadar sari larut dalam etanol. Ekstrak daun katang-katang diperoleh dengan metode maserasi. Pelarut yang digunakan terdiri dari etanol, aseton dan kloroforlm dengan perbandingan 1:5 b/v selama 72 jam pada suhu 50ºC dengan kecepatan 100 rpm. Masing-masing ekstrak kemudian dihitung nilai rendemennya dan dilakukan uji fitokimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kadar abu dan kadar tidak larut asam sebesar 2,88±1,44% dan 0,05±0,02% memenuhi standar Farmakope Herbal Indonesia (FHI). Nilai kadar sari larut dalam air dan larut dalam etanol sebesar 3,91±0,74% dan 2,81±1,1% tidak memenuhi standar FHI. Nilai rendemen ekstrak daun Katang-katang sebesar 43,50% menggunakan pelarut etanol, 41,50% aseton, dan 42,60% klorofom. Hasil uji fitokimia ekstrak daun katang-katang pada pelarut etanol terbukti mengandung alkaloid, flavonoid, saponin dan tannin, namun tidak ditemukan pada pelarut aseton dan klorofom. Daun Katang-katang dari Tarakan, Kalimantan Utara terbukti memiliki potensi sebagai bahan baku obat.
FERLIYUSTI SETIM
2024 · Thesis · Open Access
Banyaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dibentuk oleh pemerintah yang disebabkan oleh keadaan genting sebagai contoh terbentuknya Perppu Cipta Kerja yang saat ini telah menjadi undang-undang. Perppu sebagai Emergency Legislation yang didasarkan pada alasan Innerenootstand (keadaan darurat yang bersifat internal) dalam keadaan mendesak dari segi substansi, dan genting dari segi waktunya. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian syarat hukum lahirnya suatu Perppu Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai dan Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan-keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Namun yang menjadi permasalah hukum ketika Perppu tersebut terbentuk namun tidak sesuai dengan unsur-unsur terbentuknya suatu Perppu yang dapat melakukan Pengujian adalah Mahkamah Konstitusi akan tetapi hingga saat ini tidak ada aturan yang jelas mengenai Mahkamah Konstitusi berhak untuk melakukan penafsiran hukum terhadap suatu aturan atau undang-undang.
RIDWAN
2024 · Thesis · Open Access
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE RIDWAN ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prosedur pemerintah daerah dalam Pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana prinsip good governance dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya bahan hukum primer maupun sekunder tersebut dianalisis melalui proses penalaran hukum yang logis dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Dan prinsip good governance dalam pertanggungjawaban keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus pula dimaknai sebagai bagian pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatiakn rasa keadilan dan kepatutan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Good Governance.
EVI AGRETA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peraturan daerah kabupaten malinau tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal di Kabupaten Malinau. Pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-Undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan, Pengaturan penempatan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perlindungan terhadap tenaga kerja pada dasarnya bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar yang dimiliki oleh para tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan yang diperoleh para tenaga kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, serta aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal di Kabupaten Malinau sangatlah dibutuhkan saat ini. Karena melalui Perda tersebutlah nantinya akan ada pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait permasalahan ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan akan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Malinau, serta penyelesaian permasalahan lainnya terkait ketenagakerjaan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Maliinau, yang selama ini menghambat proses pembangunan. Sehingga akan terwujud Kabupaten Malinau yang Religius, Nyaman dan Sejahtera dengan masyarakatnya yang berakhlak, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial.
EUFRATIA FANDIRA
2024 · Thesis · Open Access
Pemuda seringkali menghindari bekerja di sektor pertanian karena memandangnya sebagai pekerjaan yang kotor, melelahkan, penghasilan yang tidak menetap dan pemuda jugalah yang memutuskan bagaimana minat mereka terhadap sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemuda terhadap sektor pertanian di Kota Tarakan dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) (2) mengetahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi minat pemuda terhadap sektor pertanian di Kota Tarakan dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian dilaksanakan di Kota Tarakan sejak Oktober 2023 sampai Januari 2024. Teknik penentuan jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan secara Proportionate (Proposional). Selanjutnya responden ditentukan secara purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 100 responden yang setiap kecamatannya di ambil berdasarakan hasil perhitungan yaitu Kecamatan Tarakan Utara 14 responden, Tarakan Barat 34 responden, Tarakan Tengah 28 responden dan Tarakan Timur 24 responden. Hasil penelitian di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemuda terhadap sektor pertanian di Kota Tarakan dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) ialah umur, pendidikan, kekosmopolitan, ekonomi keluarga, ketersediaan SDA, keinginan berprestasi, kesenangan, keterlibatan dan ketertarikan yang memiliki nilai konstruk yang valid dalam membangun masing-masing variabel laten dibandingkan dengan indikator lainnya yang memiliki nilai indikator yang tidak valid (kurang dari 0,5). Menghasilkan R2 26,3% yang merupakan hasil yang telah diberikan dan dibangun oleh masing-masing varibel laten, dari hasil tersebut dapat dilihat faktor yang paling mempengaruhi minat pemuda Kota Tarakan terhadap sektor pertanian ialah variabel motivasi dengan signifikan sebesar 0,000 dan besaran pengaruhnya ialah 43,1%.
