Abstrak
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peraturan daerah kabupaten malinau tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal di Kabupaten Malinau. Pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-Undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan, Pengaturan penempatan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perlindungan terhadap tenaga kerja pada dasarnya bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar yang dimiliki oleh para tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan yang diperoleh para tenaga kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, serta aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal di Kabupaten Malinau sangatlah dibutuhkan saat ini. Karena melalui Perda tersebutlah nantinya akan ada pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait permasalahan ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan akan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Malinau, serta penyelesaian permasalahan lainnya terkait ketenagakerjaan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Maliinau, yang selama ini menghambat proses pembangunan. Sehingga akan terwujud Kabupaten Malinau yang Religius, Nyaman dan Sejahtera dengan masyarakatnya yang berakhlak, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial.