NOVITA
2024 · Thesis · Open Access
Spesies ikan pari memiliki kekerabatan dekat dengan spesies lainnya yang memiliki kesamaan dan karakter morfologi saling tumpang tindih dan sulit untuk membedakan spesiesnya. Salah satu metode untuk mengidentifikasi spesies pari yaitu DNA barcoding. DNA barcoding adalah metode molekuler untuk mengidentifikasi spesies yang memanfaatkan rantai DNA pendek berupa penanda mitochondrial cytochrome oxidase subunit 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter morfologi beserta karakteristik genetik ikan pari yang diambil di perairan muara sesayap kabupaten Tana Tidung menggunakan metode DNA barcoding. Objek yang akan diteliti adalah ikan pari jantan genus Maculabatis. Pengambilan sampel ikan pari dilakukan pada bulan Februari 2023 di perairan muara Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Tahapan ekstraksi DNA hingga tahap PCR dilaksanakan di Laboratorium dan tahapan sekuensing dilaksanakan oleh jasa sekuensing. Sampel uji ikan pari memiliki 2 karakter morfologi yang berbeda dengan ukuran terpanjang yaitu 47 cm dengan lebar 59 cm dan terpendek 32 cm dengan lebar 41 cm. Validasi basa nukleotida sampel menunjukkan panjang rantai basa nukleotida mencapai 687. Jenis ikan pari dari perairan muara Sesayap Kabupaten Tana Tidung berdasarkan uji molekuler yaitu jenis Maculabatis gerrardi dengan tingkat kemiripan 100% dengan sekuen dari Malaysia dengan kode akses OQ3885102.1 dari NCBI.
YAYAN SETIAWAN
2024 · Thesis · Open Access
Urgensi Peradilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dibawah bimbingan Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H sebagai Pemimbing I dan Dr. Nurasikin, S.HI., M.H sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan pengadilan khusus yang diatur dalam Undang-undang serta dalam rangka mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang dalam suatu pengadilan khusus Pemilu di Indonesia. Pengadilan Khusus Pemilu sebagai ius contituendum atau hukum yang dicita-citakan merujuk pada beberapa model pengadilan khusus yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan hukum doktrinal. Lokasi penelitian pada beberapa perpustakaan yang menunjang kebutuhan penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, serta kepustakaan lainnya sebagai data utama. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) Pembentukan pengadilan khusus Pemilu diatur dalam undang-undang untuk menyederhanakan penyelesaian sengketa proses Pemilu. 2) Dalam rangka pembentukan pengadilan khusus, perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang fungsi, tugas, dan wewenang pengadilan. Undangundang tersebut dibentuk dengan cara dilakukan suatu pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.
RUSDIANA
2024 · Thesis · Open Access
Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya merupakan pembinaan terhadap ASN agar yang bersangkutan memiliki rasa penyesalan dan tidak mengulangi serta memperbaiki di kemudian hari. Sayangnya, penegakan hukuman disiplin maupun sanksi administratif tersebut seringkali tidak ditegakkan sendiri oleh pimpinan pada instansi bersangkutan. Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif bagi ASN sangat bergantung pada komitmen pimpinan. Aparatur Sipil Negara harus memiliki etos kerja yang baik, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara juga harus menjalankan kode etik yang sudah disumpahkan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Bahwa hukuman disiplin pegawai terhadap aparatur sipil negara pemerintah daerah Kabupaten Malinau adalah jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: teguran lisan; teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Bahwa upaya hukum preventif dan represif disiplin pegawai terhadap aparatur sipil negara pemerintah daerah Kabupaten Malinau adalah pengawasan secara langsung yang dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau selain apel pagi juga melalui kunjungan/inspeksi mendadak serta mengecek langsung. Mengecek langsung ini tidak hanya melihat namun bisa didengar melalui udara atau lewat telepon. Sedangkan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung, biasanya dilakukan secara rutin, berkala dan mendadak.
MOHAMMAD EFENDI
2024 · Thesis · Open Access
Pergeseran hukum terhadap pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat terjadi setelah pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, pengaturan mengenai pencatatan kelahiran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut UU Adminduk. Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: Status kependudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau); Kekuatan hukum akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis, yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah. Bahwa status kependudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Pasal 43 jo. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya; Kepastian hukum akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat ialah bahwa pencatatan kelahiran anak tersebut harus tetap dicatatkan, baik dari pasangan perkawinan yang tercatat maupun perkawinan tidak tercacat. Pecatatan akta kelahiran dari perkawinan tidak tercatat dapat dilakukan pencatatanya dengan atas nama ibu kandung. Pencatatan kelahiran tersebut juga dapat dimintakan oleh anggota keluarga lain atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut dengan syarat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM).
ARNEST
2024 · Thesis · Open Access
Tesis dengan judul Aspek Hukum Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Target Kinerja Tidak Tercapai. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena tidak tercapai target kinerja menimbulkan ketidakadilan bagi pegawai yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aspek keadilan terhadap PNS yang diberhentikan karena target kinerja tidak tercapai berdasarkan PP No 30 Tahun 2019 dan menganalisis bagaimana mekanisme pemberhentian PNS karena target kinerja tidak tercapai. Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam dalam pengumpulan data adalah metode library research dan digital library dan permasalahan dianalisis melalui proses penalaran hukum (legal reasoning). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: bahwa; aspek keadilan atas pemberhentian secara hormat sebagai PNS karena tidak tercapai target kinerja sangat berdampak kepada keberlangsungan kehidupan seorang PNS beserta keluarganya karena pemberhentiannya mengakibatkan kehilangan kedudukan dan status sebagai PNS serta kehilangan pendapatan bahkan juga kehilangan jaminan pensiun karena masa kerja belum mencapai. Jaminan pensiun merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada PNS yang telah bekerja dan mengabdi kepada pemerintah dan merupakan jaminan di hari tua. Meskipun PNS yang diberhentikan dengan hormat karena target kinerja tidak tercapai sebagai PNS dikarenakan faktor-faktor tertentu, tetapi PNS tersebut sebelumnya telah bekerja dan mengabdi kepada pemerintah. Sebagai bagian dari aparatur negara telah mengabdikan dirinya kepada negara untuk membantu menyelenggarakan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan mekanisme pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja, telah mengikuti uji kompetensi, dan setelah ditempatkan pada jabatan tertentu selama 1 (satu) tahun tetap tidak tersedia lowongan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, dilakukan sebagai berikut: diusulkan oleh: PPK kepada Presiden bagi PNS menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau PyB kepada PPK bagi PNS menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama. Kata Kunci: Aspek Hukum, Pemberhentian,, Pegawai Negeri Sipil, Kinerja.
NOVIE VALENTINE
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Melalui Media Telekonferensi Novie Valentine Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis autentisitas akta notaris yang dibuat secara elektronik, (2) menganalisis kekuatan pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normative, yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada), dan membahas secara sistematis mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan suatu hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat khususnya mengkaji ketentuan yang mengatur mengenai autentisitas elektronik dalam jabatan notaris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembuatan akta notaris melalui media telekonferensi tidak memenuhi syarat formal dan belum bisa dijadikan nilai pembuktian karena tidak memenuhi syarat-syarat pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 38 UUJN,
RUMULUS
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Altet olahraga professional ketika masih berkarir dan berprestasi mengangkat nama baik daerah dan negara, namun Ketika mereka pensiun, hidup mereka banyak yang memprihatinkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimna Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan Atlet Olahraga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-kesejahteraan atlet olahraga. Kedua; Bagaimana kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak kesejahteraan atlet olahraga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama; Perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan atlet olahraga adalah pengakuan negara terhadap hak dan kewajiban atlet melalui pembuatan seperangkat hukum positif. Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap atlet selain diatur dalam undang-undang keolahragaan dan peraturan turunannya, juga diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan seperti undang-undang ketenaga kerjaan dalam kaitannya kontrak antara atlet dengan klub. Pemerintah bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak hak atlet termasuk hak kesejahteraan, Kedua; Kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak kesejahteraan atlet olahraga dalam rangka menyejahterakan kehidupan para atlet dan mantan atlet telah terdapat dalam Peraturan Presiden No 44 Tahun 2014. Kebijakan hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menyejahterakan kehidupan para atlet dan mantan atlet dikuatkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Kata Kunci, Perlindungan Hukum, Hak Kesejahteraan, Atlet, Olahraga
FELIX NOLA
2024 · Thesis · Open Access
PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT PRATAMA SEBUKU ABSTRAK Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penerapan asas-asas AUPBD di Rumah Sakit. Pertama, bagaimana penerapan Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) di Rumah Sakit Pratama Sebuku? Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan di rumah sakit Pratama Sebuku? Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori normatif mengenai penerapan AUPB. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan sata sekunder. Data primer, yaitu data yang didapatkan dalam sumber-sumber hukum positif. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data-data internet, ensiklopedi dan kamus. 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas-asas pemerintahan umum yang baik dalam pelayanan publik di Rumah Sakit Pratama Sebuku berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari masing-masing indikator asas-asas umum pemerintahan yang sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penerapannya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 2. Adapun faktor penghambat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas adalah kuantitas sumber daya manusianya masih kurang sehingga sulit untuk menangani beberapa penyakit-penyakit tertentu, selain itu juga dikarenakan sumber daya peralatan dan teknologi yang minim sehingga beberapa penyakit tertentu tidak bisa ditangani. Sedangkan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan yang berkualitas adalah adanya komunikasi yang baik antara pegawai rumah sakit dengan pasien maupun kepada keluarga pasien, serta keterbukaan tim medis dalam penanganan pasien sehingga memungkinkan pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
SANDRIYANTO
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa sindiran di media sosial Facebook dengan menggunakan kajian stilistika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber dari penelitian ini adalah postingan meme yang diunggah di halaman Facebook Dalang.pelo dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Hasil analisis penelitian ditemukan 38 data, dimana terdapat 6 jenis gaya bahasa sindiran, yaitu ironi, satire, innuendo, sinisme, sarkasme, dan antifrasis. Peneliti mendapati sebanyak 9 data yang mengandung sindiran ironi, sebanyak 9 data mengandung sindiran satire, sebanyak 2 data mengandung sindiran innuendo, sebanyak 10 data mengandung sindiran sinisme, sebanyak 6 data mengandung sindiran sarkasme, dan sebanyak 2 data mengandung sindiran antifrasis. Gaya bahasa sinisme menjadi gaya bahasa sindiran yang paling banyak ditemukan dalam postingan meme di halaman Facebook Dalang.pelo.
MARIA YASINTA FINA
2024 · Thesis · Open Access
PELAKSANAAN ETIKA KONSELING PROFESSIONAL RESPONSIBILITY GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA NEGERI 3 TARAKAN ABSTRAK Maria Yasinta Fina, 2024, “Pelaksanaan Etika Konseling Professional Responsibility Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 3 Tarakan”. Dibimbing oleh Siti Rahmi, S.Sos.I.,M.Pd dan Ni Made Diah Padmi, M.Pd. Etika konseling mengacu pada aturan-aturan yang harus dimiliki seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Professional Responsibility adalah suatu konsep yang berkaitan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki seorang pemberi layanan dalam menjalankan tugasnya dan selama proses konseling berlangsung konselor bertanggung jawab terhadap klien dan dirinya sendiri. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pelaksanaan etika konseling professional responsibility guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 3 Tarakan. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Tarakan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan etika konseling professional responsibility berjalan dengan baik dan berfungsi secara efektif dimana guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 3 Tarakan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru bimbingan dan konseling yang profesional dan berkompeten sesuai pelaksanaan etika profesi bimbingan dan konseling dan tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar etika dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Kata Kunci: Pelaksanaan Etika Konseling, Professional Responsibility.
HENGKI AFRIYANTO
2024 · Thesis · Open Access
Penanggulangan kejahatan politik uang dalam undang-undang pemilu menarik untuk dibahas karena beberapa hal yang dilarang sudah diatur, misalnya minimnya ketentuan pidana khusus dan tambahan hukuman bagi pelakunya. Hal demikian seakan-akan menjamin terselenggaranya pemilu dengan baik, namun nyatanya masih terdapat berbagai tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai delik Politik Uang, sebagai ketentuan pidana pemilu. Delik-delik yang terdapat dalam berbagai aturan pemilu seperti KUHP, undang-undang pemilu legislatif, dan undang-undang pemilu presiden adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum terkait politik uang yang bisa dijadikan rujukan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana politik uang. Dengan kata lain, tindak pidana ini disebut juga sebagai bagian dari pidana politik atau kejahatan politik. Yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penanggulangan kejahatan politik uang dalam perspektif undang-undang pemilihan umum, upaya pemerintah dalam rangka menciptakan pemilu yang berintegritas yang jauh dari politik uang, metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan sebagainya, yang menjadi hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum pemilu terkait pidana politik uang berdasarkan tahapan Sentra Gakkumdu sesuai dengan UU Pemilihan Umum, Upaya pencegahan pidana pemilu untuk menciptakan pemilu berintekritas dapat diupayakan melalui sarana Non Penal, yaitu dengan upaya pencegahan oleh bawaslu, dan Pendidikan politik kepada masyarakat, dan pengubahan peraturan perundang-undangan.
MAIRON
2024 · Thesis · Open Access
Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah MAIRON Pelaksanaan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk di bicarakan, hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan satuan polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah.. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;pertama, Implementasi kewenangan satpol PP sebagai penegak ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, kedua.Kendalah kewenangan Satpol PP Sebagai Penegak ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa;Implementasi kewenangan Satpol PP sebagai penegak ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di Kabupaten. Selain itu Satpol PP juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Dan kendalah Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penegak hukum peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman, Serta Perlindungan Masyaraka antara lain : Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang kurang; Kurangnya fasilitas operasional dalam melaksanakan tugas; Belum tersedianya anggota polisi pamong praja yang mempunyai jabatan fungsional; Kondisi geografis yang sangat luas sehingga jarak tempuh untuk mencapai lokasi cukup lama; Masyarakat yang semakin dinamis dari aspek kesadaran sosial dan kesadaran hukum. Kata Kunci, Kewenangan, Penegak Hukum, Peraturan Daerah.
HENRI DONLY
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MALINAU Barang milik atau kekayaan negara yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, memiliki peran yang strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah sebagai acuan pengelolaan yang baik serta menganalisis mekanisme pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu prinsip pengelolaan barang milik daerah adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau digunakan sebagai acuan pengelolaan yang baik berorientasi pada hasil dimana mengandung makna bahwa setiap pengelolaan barang wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil harus terus dipegang dan dilaksanakan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara mekanisme pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah, dimana kepala daerah selaku kepala pemerintahan di daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis pengelolaannya dilaksanakan oleh sekretaris daerah sebagai pengelola aset daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang. Pengelolaan barang milik daerah dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penggangaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Perencanaan kebutuhan asset daerah harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah.
ERNES SILVANUS
2024 · Thesis · Open Access
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politikhukumperlindungan hak masyarakat hukum adat dalam prespektif HAM dan bagaimana pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat beserta hak tradisonal di Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakanyuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwapolitik hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam prespektifHAM merupakan kebijakan hukum dalam upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat yang dibuat oleh pemerintah berbentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, namun yang ada saat ini belum optimal dan sesuai dengan Pancasila dan yang dicita-citakan oleh UUD tahun 1945. Bahwa pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat beserta hak tradisonal di Kabupaten Malinau melalui Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012 dengan tujuan; menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum; menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat adat,memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan; menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau; dan memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Malinau dibidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya.
ELIA PALIMON
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Politik Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kawasan Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Elia Palimon Pemenuhan hak Pendidikan Masyarakat di Kawasan perbatasan merupakan tanggungjawab negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimna hak pendidikan di kawasan perbatasan dalam kerangka Konstitusi Republik Indonesia dan bagaimana politik hukum pemerintah daerah dalam pemenuhan hak Pendidikan anak di Kawasan perbatasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: bahwa; Hak pendidikan di kawasan perbatasan dalam kerangka konstitusi Republik Indonesia merupakan kewajiban negara untuk memenuhi tanpa diskriminasi atau memerangi semua ketidakadilan yang ada dalam mengakses dan menikmati pendidikan. Kewajiban negara ini dapat diwujudkan melalui pembuatan peraturan-peraturan ataupun cara lain untuk memajukan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan yang disepakati oleh Konferensi Umum UNESCO pada tanggal 14 Desember 1960. Dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang ingin memulai pembangunan dari wilayah perbatasan dan wilayah terluar semestinya kondisi pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas. Sedangkan Hak pendidikan di kawasan perbatasan dalam kerangka konstitusi Republik Indonesia merupakan kewajiban negara untuk memenuhi tanpa diskriminasi atau memerangi semua ketidakadilan yang ada dalam mengakses dan menikmati pendidikan. Kata Kunci, Politik Hukum, Pemerintah Daerah, Hak Pendidikan, Perbatasan, HAM.
FAISAL AJI DHARMA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Adat Pa’ Kinayeh Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Bagaimanakah pengakuan hukum terhadap hak ulayat termasuk ahli waris masyarakat hukum adat di Wilayah Adat Pa’Kinayeh Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau dari Pemerintahan Daerah dan Pusat dan Bagaimanakah implementasi pengakuan hukum hak ulayat termasuk ahli waris masyarakat hukum adat di Wilayah Adat Pa’Kinayeh Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengakuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain ada beberapa undang-undang sektoral yang memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat. Implementasi pengakuan hukum hak ulayat termasuk ahli waris masyarakat hukum adat di Wilayah Adat Pa’Kinayeh ditandai dengan di terbitkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, baik kebijakan yang mengakui masyarakat hukum adat tertentu maupun kebijakan yang mengatur kepentingan masyarakat hukum adat secara umum di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa implementasi pengakuan hukum hak ulayat termasuk ahli waris masyarakat hukum adat di wilayah adat pa’kinayeh kecamatan mentarang hulu kabupaten malinau menandakan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang dibuktikan dengan eksisnya masyarakat hukum adat pa’kinayeh kecamatan mentarang hulu kabupaten malinau.
HAERUL
2024 · Thesis · Open Access
Roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu yang di fermentasi dengan ragi atau bahan pengembang lainnya yang diolah dengan cara dipanggang. Roti memiliki umur simpan yang relatif singkat sehingga mudah mengalami kerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bubuk kayu manis sebagai bahan pengawet alami terhadap umur simpan roti. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pembuatan bubuk kayu manis. Setelah itu dilakukan penelitian pendahuluan meliputi penentuan konsentrasi bubuk kayu manis yang dan penentuan formula roti yang digunakan. Di dalam penelitian utama, diketahui konsentrasi bubuk kayu manis yang digunakan yaitu 1%, 2% dan 3%. Sebagai perbandingan, peneliti menambahkan bahan pengawet buatan jenis asam sorbat dan tanpa penambahan konsentrasi bubuk kayu manis. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 2 faktor yaitu penambahan bahan pengawet (0%, 1%, 2%, 3% bubuk kayu manis dan penambahan pengawet buatan jenis asam sorbat) dan lama penyimpanan (5 hari, 10 hari dan 15 hari). Parameter yang diamati adalah Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Protein, Uji Mikroba dan pengujian Organoleptik. Berdasarkan hasil perhitungan kadar air roti manis berkisar antara 29,73% hingga 31,66% pada awal penyimpanan, sedangkan pada akhir penyimpanan berkisar antara 27,69% hingga 29,12%. kadar abu roti manis berkisar antara 1,16% hingga 1,53% pada awal penyimpanan, sedangkan pada akhir penyimpanan berkisar antara 0,97% hingga 1,28%. kadar protein roti manis berkisar antara 5,71% hingga 6,05% pada awal penyimpanan, sedangkan pada akhir penyimpanan berkisar antara 5,23% hingga 5,60%. Pada parameter uji mikroba, total kapang terbanyak selama penyimpanan ditemukan pada perlakuan K0 pada masa penyimpanan 15 hari dengan jumlah coloni 2,54 x 107 coloni/g. Hasil pengujian organoleptik paling banyak disukai oleh panelis pada semua perlakuan (K0, K1, K2, K3, dan K4) yaitu pada masa penyimpanan 5 hari dengan kriteria cukup baik sampai sangat baik.
RISKIYANTO
2024 · Thesis · Open Access
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penetapan anggaran yang dilakukan di Perumda Tarakan Media Telkomunikasi, dan apakah penganggaran belanja yang dilakukan telah efektif atau tidak. Penelitan ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan wawancara dan observasi langsung pada objek yang diteliti, sampel penelitian ini diambil menggunakan Purposive sampeling, dan dilakukan kurang lebih dalam waktu satu bulan. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan adanya penurunan Tingkat efektivitas penganggaran yang terjadi pada Perumda Tarakan Media Telekomunikasi Dimana selama 3 tahun mengalami penurunan diakibatkan adanya ketidaksesuaian penyaluran modal yang diterima sedangkan dalam penyusunan anggaran masih mempertimbangkan penyertaan modal. Oleh karena itu penyusunan anggaran pada Perumda Tarakan Media Telekomunikasi menjadi tidak efektf. Yang mana Walikota sebagai kuasa pemilik modal seharusnya menjalankan penyertaan modal sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.
NORDIAH
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh Kepemimpinan Transformasional Pada Komitmen afektif dan kepuasan kerja serta Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh komitmen afektif. Penelitian ini dilakukan dalam waktu satu bulan, penelitian dilakukan dengan penyebaran kuisioner yang kemudian di analisis menggunakan analisis regresi berganda, Dimana sampel pada penelitian ini ialah guru SMP di Kota Tarakan dengan normal jumlah sampel ialah 160 orang, kuisioner penelitian disebarkan secara acak pada guru sekolah menengah pertama yang ada di Kota Tarakan. Hasil kuisioner yang di peroleh setiap pertanyaannya akan dilakukan uji validitas, reliabilitas kemudian dilakukan uji hipotesis menggunakan analisis regresi termediasi untuk mengetahui pengaruh antara variabel. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan kerja dan Komitmen Afektif juga Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja yang dimediasi komitmen afektif pada Guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Tarakan, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen afektif merupakan variable mediasi partial. Penelitian selanjutnya di harapkan melakukan pengembangan pada penelitian serupa dengan menambahkan variabel serta item penelitian untuk memperoleh tingkat pengaruh yang lebih tinggi
MARULI PANCAMOTAN SILITONGA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya kerja dan remunerasi terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh komitmen organisasi, sampel pada penelitian ini adalah pegawai organik Bank Indonesia di wilayah Kalimantan dengan jumlah sampel ialah 110 responden. Metode penelitian menggunakan pengumpulan data pimer bersumber dari penyebaran kuesioner pada responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini SEM PLS dengan Aplikasi Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mendukung teori motivasi maslow dalam menjelaskan faktor – faktor kinerja pegawai pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa budaya kerja sanagat mempengaruhi kinerja pegawai dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Implikasi praktis dalam penelitian ini memberikan kontribus praktek manajemen yangdapat digunakan dalam membangun perilaku budaya kerja dan remunerasi pada Bank Indonesia.
