Hasil pencarian

ThesisOpen AccessMetadata saja

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN INSES (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2022/PN Tar dan Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2023/PN Tar)

NERRY FITRIA RISAMDHANI

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2022/PN Tar dan Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2023/PN Tar) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana inses di Kota Tarakan. Serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan inses (Studi kasus putusan nomor: 66/Pid.Sus/2022/Pn Tar dan putusan nomor: 122/Pid.Sus/2023/Pn Tar). Seluruh sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan sumber bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan nonhukum yang relevan untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif terkait dengan penelitian. Sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan nonhukum. Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban inses di Kota Tarakan belum terlaksana secara optimal. Meskipun pelaku dijatuhi hukuman maksimal, rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban pasca-putusan masih terabaikan. Hambatan utama meliputi minimnya anggaran, kurangnya tenaga ahli, stigma sosial, dan regulasi yang belum mengatur mekanisme pemulihan korban secara rinci; bahwa pertimbangan hakim dalam putusan didasarkan pada dampak psikologis terhadap korban, beratnya kejahatan, dan tujuan memberi efek jera. Namun, putusan belum mencakup upaya perlindungan lanjutan, seperti rehabilitasi atau pendampingan jangka panjang, yang sangat dibutuhkan korban inses untuk pemulihan menyeluruh.

Perlindungan HukumInsesAnakPemerkosaanPemulihan Korban

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessMetadata saja

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan Inses

CATUR ROSITA DEWI

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Pemerkosaan inses merupakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan sedarah dengan korban, semisal ayah terhadap anak perempuannya, saudara laki-laki terhadap saudarinya, paman terhadap keponakannya dan lainnya. Pada tindakan pemerkosaan inses tidak menutup kemungkinan terjadinya kekehamilan yang dialami oleh korban pemerkosaan inses, terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan ketidak siapan fisik maupun psikis menyebabakan korban melakukan tindakan aborsi. Sehingga korban pemerkosaan membutuhkan perlindungan hukum dan juga penghapusan pidana atas perbuatan yang dilakukan semata-matas atas tekan mental yang diderita oleh korban. Meteologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan normatif, studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta dengan melakukan penelusuran terkait bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan maupun melalui melalui penelusuran terhadap jurnal-jurnal dan buku melalui media internet. Berdasarakan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan telah di kecualikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Adapun perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan inses yang melakukan aborsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas berlakunya Lex Generale. Akan tetapi banyak ketentuan yang ditentukan didalam peraturan-peraturan tersebut salah satunya mengenai batas usia kehamilan yang diperbolehkan dalam melakukan aborsi. Serta keterbatasan ruang gerak korban dalam melakukan pelaporan serta banyak nya ketidak tauan korban mengenai indikasi kehamilan pada tubuh korban dikarenakan seriap wanita memiliki perbedaan pada awal masa kehamilannya, menyebabkan banyaknya korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi secara ilegal dan mengakibatkan korban melakukan tindak pidana. Sehingga dengan adanya aturan baru yang lebih jelas lagi, sehingga diharapkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan inses tersebut dapat terpenuhi.

pemrkosaaninsesaborsi

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail