ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan bukti empiris pengaruh transaksi pembayaran non tunai kartu debit/ATM, kartu kredit dan e-money terhadap praktik korupsi dan perdagangan narkoba di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series dalam bentuk triwulan dari tahun 2013- 2022 hasil publikasi Bank Indonesia (BI), Indonesia Corruption Watch dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model koreksi kesalahan (Error Correction Model) pada aplikasi e-views 10. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial nilai transaksi kartu debit/ATM tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek dan secara parsial nilai transaksi kartu debit/ATM dalam jangka panjang berpengaruh signifikan dan dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap perdagangan narkoba di Indonesia. Secara parsial dalam jangka panjang nilai transaksi kartu kredit berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia dan tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek. Pada perdagangan narkoba di Indonesia, secara parsial nilai transaksi kartu kredit tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan. Secara parsial nilai transaksi e-money dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia dan secara parsial nilai transaksi e-money dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap perdagangan narkoba. Kemudian pada uji simultan, dalam jangka panjang nilai transaksi kartu debit/ATM, kartu kredit dan e-money secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap praktik korupsi dan perdagangan narkoba di Indonesia dan tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Restorative Justice Sebagai Pengganti Hukuman Punitif Terhadap Pengguna Narkoba Secara Ilegal Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Bagaimanakah penerapan Restorative Justice pada pengguna Narkoba secara ilegal dan Apakah tujuan keadilan restoratif dapat tercapai bagi pengguna Narkoba dengan penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Restorative Justice dalam perkara narkotika bisa dilakukan selama dapat dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, & narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005 /A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Selanjutnya Keadilan Restorative Justice dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat tercapai jika memenuhi syarat: 1) Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggungan berobat jalan; 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; 3) Tidak terlibat dalam jaringan narkotika; 4) Urine positif; 5) Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi; 6) Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkotika) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir; 7) Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkotika; 8) Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi yang didukung dengan beberapa syarat tambahan.
